Kebijakan Merokok

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Made Kerta Duana, Ketut Suarjana, Partha Muliawan

IKM FK Universitas Udayana

Persepsi Masyarakat Pengguna Tempat Umum Di Kota Denpasar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

2

Alfarabi, S.Sos

Fisip Univ Bengkulu

Aktifitas Remaja Dalam Ruang Rokok

3

Dewi

Dinkes Kab Bantul

Perilaku Merokok Karyawan Puskesmas Kabupaten Bantul Provinsi DIY Tahun 2011

4

Didik Joko Nugroho, S.Ant dan Tutik Istiyani,S.Sos

Fakultas Kedokteran UGM

Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Provinsi di Yogyakarta

5

Yayi Suryo Prabandari&Retna Siwi Padmawati

Quit Tobbaco Indonesia FK UGM

The Effectiveness of Tobacco Free Area Policy in Controlling Tobacco at University Sites

Pelayanan Primer Menyongsong BPJS

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Abu Khoiri

FK Univ Jember

Pertolongan Persalinan oleh Non Tenaga Kesehatan di Era Jampersal

2

Arini Renda, Putu Ayu Indrayathi

IKM FK Universitas Udayana

Peran Serta Bidan Praktik Swasta Dalam Menyukseskan Program Jaminan Persalinan “Studi Kasus Di Kota Denpasar Tahun 2011”

3

Zulaeha A. Amdadi, Chriswardani S, Cahya Tri Purnami

Universitas Diponegoro

Evaluasi Pelayanan Persalinan Oleh Bidan di Desa Dalam Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2012

4

Sabarguna, Kusumadewi, Oendari

FK Universitas Indonesia

Aspek Biaya Pada Business Plan Pelayanan Primer Menghadapi Sistem Jaminan Nasional (SJSN): Studi Kasus Pada Klinik Keluarga X, Jakarta

Kebijakan Universal Coverage

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Chriswardani Suryawati

FKM UNDIP

Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas dan SKTM di Kabupaten Brebes Tahun 2011 serta Agenda dan Kebijakannya

2

Kasman Makkasau, M.Kes

Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat

Advocacy Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Economic Lost

3

Mutaqqien, Mubasysyir Hasanbasri

KMPK FK UGM

Usulan membangun mekanisme Transparansi dalam BJPS Kesehatan

4

Zainal, Betty, Atik, Sulfi dkk

FKM UNAIR

Pro Kontra Kebijakan Jaminan Persalinan

5

Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes

KMAK FK UGM

Evaluasi kebijakan Surat Keterangan Tidak Mampu dalam jaminan kesehatan masyarakat kota Semarang

Kebijakan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Wahyu Dwi Astuti, Agung Dwi Laksono, Ety Retno Setyowati

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Kajian Kebijakan Sistem Pengamanan Darah Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (Dtpk)

2

Gurendro Putro, Didik Budijanto, Mugeni Sugiharto, Kartini Rustandi, Judianto

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Analisis Kebijakan Penentuan Standar Tenaga Kesehatan Berbasis Kompetensi Di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (Dtpk)

3

Suharmiati, Lestari Handayani, Sudibyo Supardi, Faiq Bahfen, Djuharto, Lusi Kristiana

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Kajian Hukum Peran Apoteker Dalam Saintifikasi Jamu

4

Dewi Marhaeni Diah Herawati

FK Unpad

Formulasi Kebijakan Pangan dan Relevansi dengan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Propinsi Jawa Barat

5

Endang Sutisna Sulaeman, Ravik Karsidi, Bhisma Murti, Drajat Tri Kartono, Waryana, Rifai Hartanto

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Model Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Pada Kebijakan Program Desa Siaga

Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Felix Kasim

Univ. Maranatha Bandung

Manajemen Penanggulangan Malaria di Kab. Sumba Timur tahun 2011

2

Wahyu Pudji Nugraheni

 

Studi Evaluasi Pelaksanaan BOK di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Tahun 2011

3

Ni Ketut Ardani*

Thinni Nurul Rochmah** Chatarina Umbul Wahyuni**

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember / FKM UNAIR

Active Case Treatment Is More Cost Effective For Early Stage Lung TB Treatment

4

Endang Basuki, Trevino Pakasi

Fakultas Kedokteran UI

Peran Komunikasi dalam Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis di Indonesia

5

Noor Tromp, Rozar Prawiranegara, Harris Subhan, Riparev, Adiatma Siregar, Deny K Sunjaya, Rob Baltussen

UNPAD

Mitigasi HIV-AIDS di Jawa Barat, Indonesia: Bagaimana pemerintah menentukan prioritas?

Kebijakan Pembiayaan dan Penganggaran

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Lely Harakai

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur

Perencanaan Anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan Dalam Dimensi District Health Account (Riset Operasional Di Kabupaten Sumba Timur)

2

Subardi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Efforts To Increase Budget Allocation For Making Pregnancy Safer/ Reproductive Health Medicine Based On West Lombok Regency Revenue And Expenses Fund

3

Khoiron

FKM Universitas Jember

Analisis Program Inovatif Pembiayaan Pembangunan Jamban Keluarga Sebagai Upaya Mencapai Target Millenium Development Goals Bidang Saniatsi(Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ledokombo Kabupaten Jember)

4

Lucia Ratna Kartikawulan

  

Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Wonosobo

Kebijakan Pelayanan Puskesmas dan RS

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Agung Dwi Laksono, Evie Sopacua, Suharmiati, Lestari Handayani Ristrini, Herti Maryani, Bambang Wasito

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Studi Formulasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tingkat Kecamatan/Puskesmas

2

Atik Triratnawati

FIB UGM

Program Sister Hospital : Terobosan Kebijakan Propinsi NTT untuk mensukseskan MDG’s3

3

dr.Tri Astuti Sugiyatmi, MPH

Dinas Kesehatan Kota Tarakan / FK UGM

Penguatan Mutu Puskesmas dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tarakan Kalimantan Timur

4

Nunung Priyatni

MKO FK UGM

Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kab. Bombanan Sulawesi Tenggara

5

Tri Juni Angkasawati, Widyawati, Nurdiana, Roberia

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Studi Analisis Implementasi Kebijakan Dan Etik Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Rumah Sakit Dan Klinik Medis Swasta Di Indonesia

Kebijakan Pelayanan KIA

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Christina Pernatun Kusmoyo

KMPK FK UGM

Evaluasi Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal pada Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED) di Kabupaten Bantul

2

dr. Muhammad Hardhantyo Puspowardoyo

PMPK FK UGM

Efektifitas Pendampingan Klinis Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Maternal dan Neonatal di 6 RSD NTT

3

Retno Heru Setyorini

KMPK FK UGM

Counseling for Pregnant Women at Midwife Practice and Primary Health Centres

4

Demsa Simbolon

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu

Kajian Implementasi dan Kebijakan Jampersal dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Anak dan Ibu di Indonesia Untuk Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals

5

Alimin Maidin, Fridawaty Rivai, A. Indahwaty Sidin

FKM Universitas Hasanuddin

Kajian Implementasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Jumpandang Baru dan Puskesmas Pertiwi Kota Makassar Tahun 2012

Kebijakan Pelayanan Gizi, Imunisasi dan KB

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Rini Pratiwi, Chriswardani Surya, Septo Pawelas Arso

Universitas Respati Yogyakarta, Universitas Diponegoro

Analisis Formulasi dan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang IMD dan ASI Eksklusif kab. Klaten

2

Siti Masyitah

FKM UI

Paket Pelatihan Peningkatan Pelayanan Gizi untuk tenaga Posyandu, Staf Puskesmass dalam upaya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi di Posyandu dan Masyarakat

3

Tety Rachmawati, Agus Suprapto, Turniani, Hari Basuki, Mardiono, Yunita Fitrianti

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Pengembangan Model Bantuan Bidang Ekonomi Pada Penduduk Miskin Dalam Upaya Peningkatan Akseptor KB

4

Kadek Tresna Adhi, Ketut Tangking Widarsa

IKM FK Universitas Udayana

Karakteristik, Status Gizi dan Pola Asuh Kesehatan Anak Balita Penduduk Migran di Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Denpasar