Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
(PMPK FK UGM)
Menyelenggarakan
Diskusi Makan Siang
Perspektif Politik – Ekonomi dan Ideologi
Kebijakan Universal Coverage BPJS dan
Pelayanan Medical Tourism
Hari-tanggal: Selasa, 4 September 2012
Tempat: Ruang Kuliah MMR Gedung Granadi Lantai 10 Kuningan Jakarta Selatan
Pukul 12.00 – 15.00
Pengantar
Pelayanan kesehatan di Indonesia mempunyai dua kutub yang berbeda jauh. Pertama adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jamkesmas saat ini dan pelayanan bagi masyarakat menengah atas. Pelayanan bagi masyarakat menengah atas saat ini masih dirasakan buruk karena banyak masyarakat Indonesia pergi keluar negeri untuk mencari pengobatan. Dalam konteks “medical tourism“, Indonesia dikenal sebagai pasar, bukan penyedia jasa. Menghadapi era BPJS, situasi ini menarik untuk dibahas dan dianalisis.
Pembahasan dilakukan dalam perspektif ekonomi-politik dan ideologi kebijakan BPJS dan “medical tourism“. Pembahasan ini menarik karena dalam konteks ideologi, jelas bahwa SJSN dan pembentukan BPJS berdasarkan ideologi sosialis (welfare-state). Universal Coverage diilhami oleh pandangan politik-ekonomi kiri yang banyak dilakukan di Eropa Barat, bekas jajahan Inggris, dan Negara – Negara sosialis seperti Kuba. Sementara itu “medical tourism” merupakan pelayanan kesehatan berdasarkan mekanisme pasar, yang bahkan cenderung mengarah kepandangan neo-liberalisme.
Menjadi pertanyaan untuk Indonesia: Apakah ideologi kebijakan kesehatan di BPJS ini benar-benar sosialisme, ataukah bentuk populisme yang tidak mempunyai dasar logika kuatter masuk segi pendanaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah di Indonesia untuk pelayanan kesehatan dapat mempunyai dua ideologi: untuk yang miskin berupa sosialisme kesehatan, sementara bagi kelas menengah atas menggunakan ideology pasar. Situasi menarik terjadi di Thailand: Ada kebijakan Universal Coverage, namun di sisi lain Medical Tourism berkembang pesat terutama di Bangkok. Apakah Indonesia akan mengikuti pola Thailand?
Tujuan Diskusi
- Membahas kebijakan SJSN-BPJS, dan Medical Tourism dengan pendekatan perspektif politik – ekonomi dan ideologi kebijakan;
- Membahas perkembangan di Inggris dan berbagai Negara lainnya;
- Membahas skenario kebijakan mendatang mengenai SJSN dan Medical Tourism dalam konteks sejarah masa lalu.
| Pembicara : |
|
| Pembahas : |
Dr. Sutoto – PERSI 
|
| Notulensi : |
| Deni Herbianto
|
| Audio Streaming : |
Waktu Pelaksanaan :
Hari – tanggal : Selasa, 4 September 2012
Tempat : Ruang Kuliah MMR, Gedung Granadi Lt. 10, Kuningan Jakarta Selatan
Pukul : 12.00 – 15.00 WIB
Pendaftaran pada :
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Angelina Yusridar
Telp/Fax. : 0274-549425
HP. 08111 498 442
Email : [email protected]
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net
Pendaftaran paling lambat hari Senin tanggal 3 September 2012
Masalah pertama adalah belum terbiasanya peneliti di bidang kesehatan dan kedokteran menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan. Secara tradisi peneliti di bidang kesehatan menguasai metode penelitian epidemiologi, clinical trial, biomedik, namun jarang yang memahami ilmu-ilmu sosial sebagai dasar penelitian kebijakan kesehatan. Oleh karena itu sering terjadi “call for paper” untuk presentasi atau “call for proposal” untuk menyusun proposal riset kebijakan belum banyak yang dapat menanggapinya.
Masalah kedua adalah lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di pulau Jawa. Sementara itu kebutuhan penelitian kebijakan meningkat di seluruh daerah. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas di berbagai universitas. Sementara itu banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang profesional serta jaringan kerja.
Masalah ketiga adalah sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Masalah ini menarik karena mempunyai cirri seperti “telur dan ayam” dengan tersedianya peneliti. Dengan adanya kekurangan peneliti kebijakan kesehatan yang baik, maka kemampuan menulis proposal, melaksanakan penelitian, dan mempengaruhi proses kebijakan menjadi lemah. Sementara itu logika dan peraturan menyatakan bahwa sebagian dari anggaran program kesehatan, termasuk kebijakan besar seperti Jaminan Kesehatan harus dimonitor dan dievaluasi oleh lembaga independen. Dapat dibayangkan apabila 1% saja (tidak usah 5%) dari anggaran Jamkesmas dipergunakan untuk evaluasi dan monitoring, akan tersedia sekitar Rp 60 milyar setahun untuk program monitoring dan evaluasi. Kesempatan ini belum dipersiapkan secara maksimal.
Bertempat di ruang MMR Gedung Granadi Lantai 10, Jakarta, pada hari Rabu 25 Juli 2012 dilangsungkan pertemuan para pemangku kebijakan dalam rangka pengenalan Health System in Transitions Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh 20 peserta yang mewakili AusAID, World Bank, UNFPA, GIZ, WHO, IHP, Kemetrian Kesehatan, UI dan UGM. Indonesia Health System in Transition (HiTs) Launch National Stakeholder Meeting yang merupakan kolaborasi antara UGM, Institute for Health Policy (Srilanka) dan Nossal Institute (Melbourne). HiTs bertujuan untuk menghasilkan profil sistim kesehatan Indonesia dengan menggunakan template standar dari Asia Pacific Observatory untuk memfasilitasi upaya studi komparatif.
Deskripsi
Tantangan pertama adalah belum terbiasanya peneliti di bidang kesehatan dan kedokteran menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan. Secara tradisi peneliti di bidang kesehatan menguasai metode penelitian epidemiologi, clinical trial, biomedik, namun jarang yang memahami ilmu-ilmu sosial sebagai dasar penelitian kebijakan kesehatan. Oleh karena itu sering terjadi “call for paper” untuk presentasi atau “call for proposal” untuk menyusun proposal riset kebijakan belum banyak yang dapat menanggapinya.
Tantangan kedua adalah lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di pulau Jawa. Sementara itu kebutuhan penelitian kebijakan meningkat di seluruh daerah. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas di berbagai universitas. Sementara itu banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang profesional serta jaringan kerja.
Tantangan ketiga adalah sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai ciri-ciri seperti “telur dan ayam” dengan tersedianya peneliti. Dengan adanya kekurangan peneliti kebijakan kesehatan yang baik, maka kemampuan menulis proposal, melaksanakan penelitian, dan mempengaruhi proses kebijakan menjadi lemah. Sementara itu logika dan peraturan menyatakan bahwa sebagian dari anggaran program kesehatan, termasuk kebijakan besar seperti Jaminan Kesehatan harus dimonitor dan dievaluasi oleh lembaga independen. Dapat dibayangkan apabila 1% saja (tidak 5%) dari anggaran Jamkesmas dipergunakan untuk evaluasi dan monitoring, akan tersedia sekitar Rp 60 milyar setahun untuk program monitoring dan evaluasi. Kesempatan ini belum dipersiapkan secara maksimal.
Tujuan Kegiatan
Notulensi hari II