Category: agenda

 

Untuk mengisi Usulan Topik Forum Nasional III di Surabaya 2012,

Silahkan isi pada form komentar yang sudah disediakan dibawah ini .{jcomments on}

 

Hasil penelitian mengenai kebijakan kesehatan seringkali mengandung istilah atau jargon yang sulit dimengerti oleh para politisi atau pengambil kebijakan kesehatan sendiri. Laporan penelitian juga seringkali terlalu panjang dan “untuk menyampaikan satu ide membutuhkan 10 halaman” demikian kata Pauline Dole, dari Internasional Development Research Centre (IDRC), Kanada. Hal ini membuat pengambil kebijakan dan politisi, yang memiliki jadwal padat, tidak sempat mencerna dengan baik laporan tersebut dan akhirnya hasil penelitian kebijakan tersebut terabaikan. Oleh karena itu diperlukan strategi khusus untuk menyampaikan hasil penelitian tentang kebijakan kesehatan.

IDRC, sebuah lembaga non pemerintah di Kanada, di sela-sela Kongres International Health Economic Association, menyelenggarakan pelatihan mengenai Strategic Communication di Sheraton Center, Toronto. Dalam pelatihan tersebut nara sumber Pauline Dole, Senior Public Outreach Officer and Public Affairs, menyampaikan berbagai kritik terhadap akademisi dan peneliti yang seringkali terasing dari dunia nyata. Pauline menyatakan bahwa dalam mengkomunikasikan kebijakan kesehatan banyak media yang dapat dimanfaatkan misalnya policy brief, press release, kartun atau bahkan petisi.

Kelemahan utama para peneliti adalah bagaimana menyimpulkan hasil penelitian dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang bukan ahli. Selain itu  cara penyampaian juga harus hati-hati. Salah seorang peserta dari Malaysia mengakui hal tersebut. “Saya merasa frustasi ketika harus berhadapan dengan pengambil kebijakan karena hasil penelitian saya tidak dipakai”, demikian katanya. “Saya memang kritis terhadap kebijakan pemerintah jadi mungkin hasil penelitian saya tidak disukai” tambahnya.

Tips dari Pauline dalam mengkomunikasikan hasil penelitian sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan adalah sebagai berikut:

Download Presentasi dan Materi dari Pauline Dole 

Laporan Hari III

Hari ini, Senin 11 Juli 2011, Konggres resmi di buka. Konggres ini diikuti oleh 1900 peserta dari lebih 50 negara dan akan mempresentasikan 1100 makalah yang membahas berbagai isu terkait ekonomi kesehatan. Terdapat 9 makalah dari Indonesia, yang dipresentasikan oleh peneliti dari UGM, UI, dan Unpad. UGM diwakili oleh 5 makalah, UI 3 makalah dan Unpad 1 makalah.

Pada pembukaan kongres dipresentasikan Keynote speech dari Katherine Ho, Associate Professor dari Columbia University. Isu yang dibahas dalam keynote speech adalah mengenai pengaruh insentif dokter dalam memilih rumah sakit rujukan. Katherine Ho adalah peneliti yang mendapat penghargaan Kenneth J Arrow karena tulisannya mengungkap teori baru dalam ekonomi kesehatan. Dalam kongres ini juga ada beberapa pembicara yang di dunia ekonomi kesehatan cukup terkenal seperti Adam Wagstaff dan Martin Feldstein.

Datang ke kongres dengan ribuan makalah dan peserta seperti ini dapat diibaratkan datang ke supermarket atau departemen store. Kalau anda tidak punya rencana membeli sesuatu, anda akan bingung. Oleh karena itu dalam laporan kali ini saya hanya akan berbagi beberapa topik yang menarik dan relevan untuk kasus Indonesia, seperti topik-topik berikut ini.

Kemungkinan Amerika Serikat mempunyai Single payer Health Insurance

Sesi ini menarik karena saat ini RUU BPJS yang sedang diperdebatkan di  Indonesia akan menggabungkan asuransi kesehatan dalam satu lembaga. Sesi diselenggarakan dalam bentuk debat dengan pembicara William Hsiao dari Harvard University dan Pembahas Stepen Parente dari University of Minnesota, Menarik bahwa dalam debat tersebut terdapat dua kubu universitas yang mendukung dan menentang single payer system. Dalam argumentasinya Hsiao mengatakan bahwa single payer system sebenarnya mungkin di Amerika karena saat ini system Medicare (asuransi kesehatan untuk orang tua) dan Medicaid (asuransi kesehatan untuk orang miskin) juga sudah merupakan single payer. Namun Parente menganggap bahwa dengan single payer Amerika akan lebih dalam terjebak dalam defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan “amerika akan kembali ke dalam depresi ekonomi”. Melihat perdebatan tersebut tampaknya ada kemiripan dengan Indonesia. Dan tampaknya perdebatan akan sangat panjang, seperti juga di Indonesia.

Inequity (ketidakadilan) dalam akses pelayanan kesehatan di Asia Pasific.

Sesi ini dibuat khusus untuk anggota Equitap, suatu jaringan peneliti dari berbagai negara Asia Pacific. Di sesi ini berbagai negara berbagi hasil penelitiannya mengenai inequity dalam pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia termasuk yang masih belum baik kinerjanya dalam menjamin equity dan equality. Indonesia termasuk negara yang menurut Ravindra Rannan-Eliya (Institute for Health Policy, Sri Lanka) pelayanan kesehatannya masih lebih banyak dinikmati oleh orang yang relatif kaya. Tidak seperti Hongkong yang, orang kaya ataupun miskin, dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Hal itu juga terjadi di India dan Vietnam. Menariknya, di Vietnam, penduduk miskin dapat lebih mudah memanfaatkan layanan kesehatan rawat jalan daripada di Indonesia.  Namun tentu saja analisis ini memerlukan akurasi data. Sayangnya masih terdapat data yang kurang akurat yang harus diperbaiki.

Makalah Dari Indonesia

Pada hari Senin dipresentasikan makalah dari Dr. Budi Hidayat, dari Universitas Indonesia. Ahli ekonomi kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ini meneliti dampak dari program keluarga harapan (PKH) terhadap perilaku mencari pelayanan kesehatan. PKH sebenarnya adalah pemberian uang kepada keluarga miskin agar mereka teratur melakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan persalinan ke tenaga kesehatan. Dr Budi Hidayat kemudian menganalisis apakah betul setelah dijanjikan imbalan uang, kelurga miskin betul-betul memanfaatkan pelayanan kesehatan. Analisisnya, dengan menggunakan teori dan perhitungan ekonometrik yang cukup rumit, membuktikan bahwa betul, terjadi peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan pada masyarakat miskin. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah PKH perlu diteruskan? Hal ini karena saat ini masih dalam tahap uji coba. Dan apabila diteruskan bagaimana sumber pembiayaannya?

Selain itu terdapat presentasi dari Dr. Henni Djuhaeni dari Universitas Pajajaran Bandung. Dalam makalahnya Dr. Henni menyampaikan makalah mengenai upaya kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Setelah desentralisasi kesehatan, banyak daerah yang ingin membentuk lembaga Jaminan Kesehatan daerah. Bu Henni mendapatkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat saat ini sudah membentuk lembaga jaminan tersebut. Namun karena keinginan untuk membayar asuransi kesehatan dari masyarakat masih kurang dan dasar hukum pembentukan masih belum jelas, maka diperlukan upaya yang lebih keras.

Pengorganisasian Kongress

Satu hal yang dapat dipelajari dari penyelenggaraan kongres ini adalah dalam hal manajemen penyelenggaraan. Mengorganisasikan 1900 peserta dan 1100 makalah adalah bukan pekerjaan mudah. Untuk itu panitia telah menyiapkannya setahun sebelumnya. Teknologi internet sangat dioptimalkan pemanfaatannya. Semua pemberitahuan dilakukan lewat website dan email. Seluruh ruangan dilengkapi dengan jaringan wi-fi. Disediakan beberapa laptop statis untuk peserta apabila mereka ingin membuka email atau website. Pengaturan waktu presentasi dilakukan terintegrasi dari website. Panitia, yang diketuai Bill Swan, merekrut lebih dari 200 sukarelawan mahasiswa untuk membantu peserta. Kongres ini juga disponsori oleh 26 perusahaan dan lembaga termasuk International  Development Research Center, Canada; USAID dan lainnya.

Makalah Katherine Ho

The Effects of Conditional Cash Transfer Program on Basic Health Care                                               Services in Indonesia

Makalah Equity

Kuliah Umum Prof. Martin Feldstein dari Universitas Harvard.

Martin Feldstein, Professor senior dari Harvard, mempertanyakan hal itu dalam kuliah umumnya di hari kedua Kongres iHea. Tentu saja, perannya sangat besar. Namun menarik kalau kita menyimak lebih jauh kuliah umum Prof. Feldstein. Disebutkan bahwa Amerika Serikat sampai pada keputusan untuk mengesahkan UU pelayanan kesehatan yang baru karena sumbangan para ahli ekonomi kesehatan. 

Feldstein menyebutkan bahwa salah satu  dasar pengambilan keputusan UU itu adalah prediksi-prediksi ekonometrik dari para ahli ekonomi kesehatan. Dari prediksi-prediksi tersebut tampak dalam 10 – 20 tahun mendatang berapa beban fiscal yang harus ditanggung pemerintah. Dan UU yang resminya disebut Patient Protection and Affordable Care Act ini diprediksikan akan menelan biaya $940 Milyar dalam 10 tahun dan mengurangi defisit anggaran $143 Milyar dalam 10 tahun pertama dan $1,2 trilliun dalam 10 tahun kedua.

Pemerintah Amerika Serikat yang sekarang berkuasa dari partai Demokrat memang dianggap cenderung beraliran “kiri” dan Harvard juga termasuk “kubu” demokrat tampaknya. Ciri-ciri dari aliran kiri ini adalah peran pemerintah yang lebih kuat dalam mengendalikan pasar. Sebaliknya Partai Republik adalah partai beraliran “kanan” yang menentang peran pemerintah yang terlalu besar. Tidak mengherankan kalau sekarang UU Patient Protection and Affordable Care Act ini diancam akan dianulir oleh Konggres yang dikuasai mayoritas partai republik.

Sekedar mengingatkan, UU SJSN di Indonesia telah ada sejak 2004 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati, dari PDIP yang merupakan “keturunan”  PNI yang mengusung ideology “kiri”. Sampai saat ini UU tersebut dianggap belum dijalankan. Pemerintah sekarang berasal dari partai lain.

Makalah dari UGM

Pada hari ini UGM membawakan makalahnya yang berjudul “Different Impact after Different Management: the case of Health Insurance for the Poor in Indonesia”. Makalah di bawakan oleh dr. Sigit Riyarto, Mkes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada sebelum tahun 2007, ketika program masih bernama Askeskin, orang miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan lebih banyak daripada ketika setelah tahun 2008, ketika program menjadi Jamkesmas. Selain itu, pembayaran langsung (out of pocket payment) dari orang miskin lebih sedikit ketika program bernama Askeskin, dibandingkan ketika bernama Jamkesmas.

Salah seorang peserta menanyakan: Apakah anda sudah menyampaikan hasil penelitian ini kepada pemerintah anda? Dijawab: sudah, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

Komentar penanya: itulah mungkin bedanya antara negara maju dengan negara berkembang. Di negara maju, keputusan strategis didasarkan pada studi ilmiah serius dan didukung ahli-ahli yang teruji. Di negara berkembang keputusan didasarkan pada selera politisi dan lambat dijalankan.

(download makalah UGM)

Kongres kali ini juga merupakan ajang para ahli ekonometri untuk menguji teori dan metode penelitian. Hampir sepertiga dari makalah yang disajikan adalah makalah tentang uji statistik dan metodologi. Sayangnya tidak banyak ahli di Indonesia yang mendalami hal ini. Padahal ini penting untuk pengambilan kebijakan di tingkat mikro maupun makro. Salah satu contohnya, untuk menentukan apakah pembayaran fee for service lebih memuaskan dokter dibanding pembayaran kapitasi? Logikanya bila pembayaran fee for service lebih memuaskan. Namun penelitian dari Canadian Health Service Foundation, salah satu sponsor acara ini, menemukan bahwa jumlah dokter yang lebih suka fee for sevice berkurang dari 50% di tahun 1995 menjadi sekitar 23% di tahun 2007. Untuk menentukan apakah hal itu betul perlu dibuat mathematical modelling yang tepat dengan memperhitungkan semua variabel yang dapat dikontrol atau dapat diperhitungkan. Dengan metode yang tepat dan modelling yang juga telah teruji, akan semakin sulit orang membantah temuan tersebut.

Metode ekonometrik juga penting untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan yang telah dilakukan. Seperti laporan hari ke tiga kemarin, evaluasi Jamkesmas dan Askeskin sebenarnya telah dilakukan dengan uji yang cukup sahih. Dan hasilnya ketika bernama Askeskin, jumlah uang yang dikeluarkan ketika sakit lebih sedikit. Selain itu, metode ini penting juga untuk melakukan prediksi atau konsekuensi ekonomis ketika kebijakan akan dikeluarkan. Misalnya di Indonesia telah dikeluarkan kebijakan Jampersal (jaminan persalinan) namun sampai sekarang belum ada studi ekonometrik yang memprediksi berapa tahun akan dapat bertahan kebijakan tersebut? Faktor-faktor apa yang kemungkinan dapat berpengaruh sehingga orang memanfaatkan atau tidak memanfaatkan? Apakah anggaran yang direncanakan cukup? Modeling matematik-ekonometrik yang teruji untuk memprediksi hal-hal tersebut perlu diteliti. Namun salah seorang tokoh peneliti senior dari Indonesia meragukan studi semacam ini akan dilakukan di Indonesia. ” Banyak kebijakan di Indonesia berdasarkan kepentingan sesaat ” begitu katanya.

Makalah dari Indonesia

Hari terakhir dipresentasikan makalah dari DR Mardiati, dosen Universitas Indonesia yang mempresentasikan Tracking Expenditure on HIV-AIDS Program Intervention: Lesson Learned to Achieve Efficient and Sustainable Financing in Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat temuan menarik: program AIDS semakin berkurang ketergantungannya dari proyek asing. Dulu tahun 2006 pemerintah hanya berkontribusi 26,58%, namun pada tahun 2008 sudah menjadi 41,96%. Seorang wakil dari Kementrian Kesehatan yang ikut mendengarkan berbisik: “kalau dihitung saham, pemerintah kita berarti masih minoritas ya, jadi ngga punya kekuatan mengambil keputusan”. Disarankan oleh Bu Mardiati: sebaiknya ketergantungan asing semakin dikurangi.

Kongress iHea akhirnya ditutup oleh Thomas Getzen, Executive Director IHEA, dan kongres ke 9 akan diselenggarakan dua tahun lagi di Sydney. Selama kongres website kebijakankesehatanindonesia.net mengalami kenaikan kunjungan seperti tampak pada di bawah ini. Hal ini menunjukkan ketertarikan dari pemerhati kebijakan kesehatan. Mudah-mudahan website ini dapat menyumbangkan perannya untuk menyebarkan informasi terbaru dan dapat menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan.

Statistik Web untuk Kegiatan Toronto dapat dilihat disini

Background
Important changes have occurred in Asian countries and these changes involve not only changes in the landscape of the health sector but also increased challenges in strengthening health systems. In many countries in Asia, the private sector as a key resource and player in addressing health sector concerns has become increasingly important.Not only in Asia but around the world, the public sector has successfully engaged the private sector in addressing health system concerns. A multiplicity of health challenges, coupled with resource constraints, make it imperative for professionals in the public sector to learn how to successfully engage the private sector in order to achieve health sector goals.

This course builds on existing approaches in strategies for private sector engagement and public private partnerships in health and aims at providing participants with analytical and policy-making tools that would better enable them to engage the private sector. It will provide participants with a framework both for analyzing the opportunities for engaging the private sector in a health system as well as for designing strategies and approaches for engaging the private sector to achieve national health system goals.

This year, a new module on private sector engagement in the hospital sector has been added; topics covered in this module include: contracting and purchasing, hospital PPP management and implementation, and capacity planning. Thus, in order to allow for broader discussion of the pertinent issues in PPPs, we will offer participants two tracks to choose from,
hospitals and primary care. The course is designed as a regional course and as such draws heavily on Asian experiences in order to provide a practical and realistic perspective.

Goal
The goal of the course is to provide participants with an understanding of when and how to use the different available strategies and policy instruments for engaging the private health sector in attaining health system goals, particularly in the Asia region, the focus being on hospital and primary care.
 

Objectives

By the end of the course, participants are expected to:

• Understand how to conduct a private health sector assessment in order to develop strategies for engaging the private sector in attaining health goals, the focus being on primary care and hospitals
• Understand when and how to use key tools such as regulation, contracting, vouchers and quality assurance/ accreditation for engaging the private sector
• Understand what is involved in using each of the policy tools to be covered, including  implementation and monitoring challenges
• Gain understanding about how to draft, implement, monitor and evaluate a sound contract that underlies the partnership
• Be able to apply the knowledge learned in order to identify opportunities for private sector engagement and PPPs in hospital and primary care in their respective coun tries
• and develop action plans for engaging the private sector in order to better achieve specifi c health system goals.

 

Participants

• The primary target audiences for this course are:
• Senior and midlevel policy makers at national and sub-national level
• Health policy implementers
• Health sector managers working with the private sector, and
• Regulators

The following might also fi nd this course useful:

• Heads/Directors of Private health care organization associations
• Hospital managers
• Faculties and researchers in health policy
• International organizations/donors representatives.

Course Content

• A framework to think systematically about publicprivate collaboration in hospital and primary care
• Assessment of the private health sector within the larger health system and reform agenda
• Mechanisms to improve the chances of achieving national health goals through partnership with the private sector
• Case studies to provide a better understanding of private sector engagement in the health system

 

Team of Trainers and Resource Persons

• World Bank Institute, Washington DC, USA
  Peter Berman, April Harding, Jack Langenbrunner, Tazim Mawji and Rui Sousa Monteiro
  Dominic Montagu, University of California, San Francisco, USA
• Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  Siripen Supakankunti, Jiruth Sriratanaban, Chanetwallop Nicholas Kumthong and Chantal Herberholz
• Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
  Laksono Trisnantoro and Shita Dewi
• Asian Institute of Management, Makati City, Metro Manila, Philippines
  Maria Elena B. Herrera and Francisco Roman
• Aga Khan University, Karachi, Pakistan
  Syed Farid-Ul-Hasnain
• BRAC University, Dhaka, Bangladesh
  Malabika Sarker
• Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR,
  People’s Republic of China
  William Ho and EK Yeoh
• Other resource persons from other ANHSS members
   

Approach and Methodology
This week long program combines a series of lectures, hands-on case studies, team assignments, group discussions and one fi eld visit. Training materials will feature readings covering key concepts and techniques, case studies, and in-depth background readings. The course will provide the participant an opportunity to develop action plans for engaging the private sector and applying PPP concepts and tools in the areas of hospital and primary care.

 

Download Short Course Material :

• Public Policy toward the Private Health Sector Introduction and Course Analytical Framework
  April  Harding – Dominic  Montagu
• Private Health Sector Assessments (PHSA) April Harding
• Private Health Sector Assessments (PHSA) April Harding 2
• From Research to Policy How Indonesia PHSA results influenced policy – Shita Dewi