RUU Keperawatan Disahkan atau Mogok Nasional

Jakarta — Ribuan perawat yang melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR menutut agar RUU Keperawatan disahkan pada tahun 2013 ini. Apabila tidak disahkan, upaya terakhir mereka adalah mengancam untuk melakukan aksi mogok nasional.

Sekjen Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Arif Fadilan mengatakan, dorongan agar RUU Keperawatan tersebut disahkan ini diberikan untuk melindungi para perawat dalam melaksanakan pelayanannya memberikan pengobatan kepada masyarakat.

“Tujuannya untuk perlindungan hukum para perawat supaya terlindungi dalam melaksanakan pelayanan. Sebab, banyak perawat di daerah yang dikriminalisasi,” kata Arif di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Undang-undang tersebut, kata Arif, nantinya bisa untuk membangun sistem keperawatan yang berkualitas sehingga apa yang dilakukan perawat kepada pasien menjadi baik dan terlindungi. Ia mencontohkan perawat yang bekerja di pelosok-pelosok daerah yang belum mendapatkan perlindungan.

“Perawat yang ada di pelosok-pelosok daerah banyak yang ditangkap polisi karena melakukan pelayanan kesehatan karena tidak ada dokternya di sana,” ujar Arif.

Dengan pengesahan undang-undang tersebut, nantinya, selain dokter, para perawat diharapkan juga bisa melakukan pelayanan pengobatan terhadap masyarakat. Mereka juga akan dijamin dan dilindungi dalam melayani pengobatan tersebut.

Ribuan pengunjuk rasa saat ini sudah membubarkan diri dari Gedung DPR/MPR. Mereka melanjutkan aksi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sementara itu, arus lalu lintas yang melewati Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR sudah normal.

(sumber: megapolitan.kompas.com)

 

Ribuan Perawat Tinggalkan DPR

21mei

21meiJakarta, PKMK. Ribuan perawat dari berbagai propinsi ataupun kota di Indonesia mengakhiri aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pukul 12.00 WIB, Jakarta (21/5/2013). Sebelumnya, dari atas mimbar, sejumlah koordinator aksi menyampaikan hasil pembicaraan perwakilan perawat dengan sejumlah pimpinan DPR. Salah satu diantaranya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan dijanjikan disahkan tahun ini. “Pimpinan DPR juga berjanji akan mengawasi ketat pembahasan RUU Keperawatan,” kata koordinator aksi tersebut. Pimpinan DPR mengatakan bahwa salah satu lembaga yang berperan penting dalam pemulusan pengabsahan RUU Keperawatan adalah Kementerian Kesehatan. “Oleh karena itu, marilah sekarang dengan tertib kita menuju ke Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Kuningan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anshari Siregar, salah satu legislator dari Partai Keadilan Sejahtera, juga menemui ribuan perawat itu. Berbicara di atas mimbar dan mengenakan setelan jas lengkap, Anshari mengawali dengan seruan keras, “Hidup perawat Indonesia!” Para perawat pun menyambut riuh seruan itu. Kemudian, Anshari menjelaskan bahwa saat ini RUU Keperawatan sudah sampai di tahap Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Kemudian, akan ditentukan : RUU Keperawatan berlanjut ke Panitia Khusus (Pansus) yang bersifat lintas komisi, atau ke Panitia Kerja (Panja) yang diurusi oleh satu komisi. Ia menjelaskan, akhir tahun 2011, memang ada “tangan-tangan jahil” di Sidang Paripurna DPR RI yang menginginkan RUU Keperawatan tidak diteruskan. “Saya saat itu menginterupsi niat itu dengan keras dan mengatakan bahwa RUU itu harus berlanjut. Alhamdulillah akhirnya upaya saya berhasil,” ucap Ansari.

Jika dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, RUU itu akan aman. RUU itu bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. “Maka, perawat harus menekan fraksi yang lain dan Pemerintah Indonesia,” ungkapnya. Mayoritas perawat yang berdemonstrasi datang dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berbagai daerah. Beberapa diantaranya : PPNI Kota Bandung, PPNI Kabupaten Batang, PPNI Kabupaten Brebes, PPNI Kabupaten Boyolali, PPNI Kabupaten Pandeglang, PPNI Kota Semarang, dan lain-lain. Ada pula mahasiswa keperawatan dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan wilayah lain.

Sebelum pimpinan DPR RI ataupun Anshari Siregar merespons, situasi sempat sedikit memanas. Dari mimbar, koordinator aksi menyatakan bahwa massa siap mendobrak pintu gerbang Gedung DPR/MPR yang terkunci rapat dan dijaga anggota Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang perawat pria dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyampaikan kekecewaan atas minimnya perhatian terhadap profesi perawat, yang diperhatikan melulu para dokter. “Padahal, isi rumah sakit bukan hanya dokter, tapi ada para perawat, ‘kan,” ucap dia. Perawat tersebut bersama rekan-rekannya berangkat dari Batang kemarin malam. “Kami mengendarai bus dan setelah ini akan langsung kembali ke Batang,” dia mengatakan.

 

 

Panja BPJS Akan Cermati Semua Hal

Jakarta, PKMK. Panitia Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Panja BPJS Kesehatan) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI akan mencermati semua hal terkait sistem jaminan sosial tersebut. Mulai dari nilai premi penerima bantuan iuran (PBI) untuk warga miskin yang dinilai terlalu kecil, sampai batas waktu terbitnya Peraturan Pemerintah terkait BPJS Kesehatan, ungkap dr. Surya Chandra, Anggota Komisi IX DPR RI, usai diskusi buku “Transformasi Setengah Hati Persero” di Universitas Atmajaya, Jakarta (20/5/2013).

Dia mengatakan, Panja BPJS akan memanggil semua pihak terkait. Perihal nilai PBI, Kementerian Keuangan RI akan dipanggil untuk menanyakan nilai PBI yang hanya Rp 15.500-an per orang per bulan itu. Kalkulasi pakar jaminan kesehatan dan lain-lain, nilai itu tidak akan mencukupi. Kementerian Keuangan berargumen bahwa karena Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) juga ada, maka nilai PBI tersebut sudah cukup. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia masih berpikir bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional hanya untuk kalangan bawah. Faktanya, SJSN untuk seluruh segmen masyarakat. “Di samping itu, kan nantinya Jamkesmas tidak ada lagi,” ucap Surya.

Jika Kementerian Keuangan mengkhawatirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol, hal itu kurang beralasan. Sebab, dalam BPJS Kesehatan ada kelompok masyarakat yang dipungut premi, yakni mereka yang secara finansial berkecukupan. Sementara, yang ditanggung oleh APBN hanyalah premi warga miskin, ujar Surya. Bukankah nilai PBI itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia di Rp 15.000-an per orang per bulan? Surya memaparkan, belum ada nilai PBI yang final. Saat ini, yang ada baru skema dari beberapa pihak. Kementerian Keuangan ingin nilai Rp 15.500-an; Kementerian Kesehatan condong ke Rp 22.000-an per orang per bulan. Penetapan nilai tersebut harus dalam bentuk Peraturan Presiden, seluruh hal itu akan ditanyakan oleh Panja BPJS.

Bila nanti peran DPR RI semakin menguat, aturan pelaksanaan sebuah Undang-Undang tidak lagi diperlukan. Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, nilai PBI pun bisa langsung dicantumkan oleh DPR RI saat Program Legislasi Nasional. “Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia tinggal mengimplementasikan saja,” ucap Surya.

 

Dokter Indonesia Tuntut Reformasi Kesehatan

JAKARTA — Sejumlah dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Senin (20/5). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut reformasi sistem kesehatan nasional.

Para dokter yang terdiri dari beragam spesialisasi ini kemudian melakukan long march menuju istana negara. Di depan istana, massa yang mengenakan jas putih khas dokter ini kemudian meneriakkan orasi.

Juru bicara DIB, Agung Sapta Hadi mengatakan, mereka menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan. Agung menyatakan, pemerintah harusnya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan dalam APBN minimal lima persen, dan minimal sepuluh persen pada APBD.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 171. “Ternyata kita sekarang hanya dua persen. Ini menunjukkan komitmen pemerintah sangat kecil,” kata dia di hadapan wartawan.

Menurut Agung, mahalnya biaya kesehatan di Indonesia bukan karena biaya jasa dokter yang tinggi. Gaji dokter honorer di Jakarta, kata Agung, hanya Rp 1,9 juta.

Dia menjelaskan, mahalnya pelayanan kesehatan disebabkan alat-alat kesehatan yang harganya selangit. Sebab, di Indonesia, alat-alat kesehatan digolongkan dalam kelas barang mewah.

Selain itu, Indonesia juga belum mampu produksi obat dan vaksin sendiri, sehingga harus impor. Karena itu, ia juga menuntut penghapusan pajak barang mewah untuk impor alat kesehatan. “Pelayanan kesehatan di Indonesia tidak bisa murah kalau masih seperti itu,” kata Agung menambahkan.

Selain itu, massa juga menuntut agar pelayanan kesehatan tidak dipolitisasi. Agung menyebut, pelayanan kesehatan bersifat populis. Artinya, pemerintah hanya memikirkan bagaimana orang sakit bisa berobat ke dokter. Namun tidak memikirkan bagaimana tindakan pencegahannya.

“Kita ingin ada reformasi sistem kesehatan nasional yang berkeadilan, tidak semuanya dibebankan pada dokter,” kata dia menegaskan.

(sumber: www.republika.co.id)

 

Indonesia Alami Dualisme Jaminan Sosial Mulai 2014

20mei-2

20mei-2Jakarta, PKMK. Indonesia akan menghadapi dualisme sistem jaminan sosial seiring berlakunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) di tahun 2014. Sebab, di samping dua BPJS yang merupakan badan hukum nirlaba itu, masih ada PT Taspen dan Asabri yang belum ditransformasikan, ungkap A. A. Oka Mahendra, mantan anggota DPR RI di Jakarta (20/5/2013). Berbicara dalam diskusi buku “Transformasi Setengah Hati Persero” yang ditulisnya bersama Asih Eka Putri, Oka menyampaikan, transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan pun tidak tegas. Status perundangan yang mengatur PT Askes tidak dicabut. Sementara itu, untuk transformasi PT Jamsostek, ketegasan terlihat dengan pencabutan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. “Sementara itu, untuk Taspen dan Asabri, malah tidak ada transformasi,” kata Oka.

Total waktu transformasi ke BPJS juga terlalu lama, yaitu harus sampai ke tahun 2029. Padahal di negara lain seperti Turki hanya perlu waktu enam bulan untuk sebuah transformasi. Asih Eka Putri berkata, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, belum operasional ataupun tidak tegas mengatur transformasi. Sebab, undang-undang tersebut tidak dapat langsung membubarkan empat badan usaha milik negara (BUMN) seperti Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri. “Undang-undang tersebut tidak dapat langsung mengoperasikan BPJS, dan memerlukan sejumlah peraturan pelaksana,” kata Asih. Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI dr. Surya Chandra mengatakan : Taspen dan Asabri dapat dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2029. Pembubaran itu bisa dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini, Taspen dan Asabri diberi kesempatan sampai selambatnya tahun 2029 untuk peralihan ke BPJS. “Kita percaya bahwa, siapapun presidennya, peralihan itu akan dilakukan di tahun 2029,” ujar pria asal Palembang tersebut. Setelah bertahun-tahun pembahasan Undang-undang BPJS dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Surya mengaku saat ini ketar-ketir pula. “Apakah di tahun 2014, BPJS jadi berjalan atau tidak,” ulas dia.

 

Suara Hati Ratusan Dokter Untuk Presiden RI

20mei

20meiJakarta, PKMK. Ratusan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) hari ini (20/5/2013) menyampaikan aspirasi ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka berorasi sambil mengenakan jas dokter dan steteskop di negara, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Mereka berasal dari seluruh wilayah Indonesia seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain. dr. Agung Sapto, salah satu pengurus DIB, menyampaikan : “Kami dokter se-Indonesia menyatakan menolak kebijakan kesehatan sebagai isu politik, dokter harus mengedepankan profesionalitas.” Dalam orasi tersebut, seorang dokter perempuan spesialis penyakit dalam asal Medan, membacakan puisi yang ditujukan ke Presiden SBY. Berikut kutipan puisi tersebut:

“Wahai Paduka, hari ini kami turun ke jalan bukan tanpa sebab

Kami suarakan anak negeri

Tapi engkau diam karena tidak ada yang akomodir

Tegakkanlah sistem kesehatan nasional yang adil

Kami ketuk hatimu kuat-kuat hari ini

Kami rakyat, kami ketuk pintu hatimu

Kami berjuang atas nama profesi

Mulai saat ini kami tidak akan diam, Paduka”

Adapun seorang dokter pria yang juga dari Medan, dalam orasinya berkata, “Kepada Pak SBY yang sudah 10 tahun memimpin RI, kami meminta agar di akhir jabatan, memberikan sesuatu kepada dokter Indonesia.” Ia pun berharap SBY tergugah hatinya mendengar keluhan anak-anaknya. Seorang dokter perempuan juga berorasi, Pemerintah Indonesia mengampanyekan pengobatan gratis. Dalam hal ini profesionalitas dokter sudah selaiknya diperhatikan juga. “Apakah hak kami untuk sejahtera tidak perlu diperhatikan? Ingatlah bahwa para dokter juga manusia,” ucapnya. Agung Sapto pun membacakan petisi yang ditujukan untuk Presiden SBY. Bunyi petisi itu antara lain : menuntut reformasi sistem kesejahteraan berkualitas sesuai undang-undang; menolak politisasi kebijakan kesehatan; memperbaiki sisitem pendidikan dokter secara mendasar; meninjau ulang program internship yang terkesan terburu-buru; profesionalisme dokter harus dengan dasar yang kuat; kehidupan laikpun perlu bagi dokter; dan lain-lain.

Sekitar pukul 11.00 WIB, lima orang perwakilan DIB diperbolehkan masuk ke Istana Negara untuk menyampaikan petisi, satu diantaranya adalah Agung. Setelah keluar dari Istana Negara, Agung mengatakan bahwa petisi tersebut diterima oleh petugas dari Sekretariat Istana Negara. “Kami pun selanjutnya akan menyampaikan tembusan petisi ke berbagai pihak seperti para gubernur dan lain-lain,” ucap Agung. DIB mengharapkan bahwa aksi tersebut akan menjadi bola salju yang terus membesar. Ikatan Dokter Indonesia dan pihak terkait lain disarankan merevitalisasi diri untuk terbentuknya sistem pelayanan kesehatan yang adil.

Ratusan dokter tersebut lantas dengan tertib membubarkan diri. Sebelumnya, sekitar jam 08.00 WIB, mereka berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia. Orasi di atas mobil bak pengangkut sound system berlangsung di tempat tersebut. Sejumlah spanduk yang menyuarakan aspirasi mereka bertaburan, antara lain berbunyi: “Dokter Juga Manusia”, “Dokter Anti-Malpraktek”, “Hubungan Dokter-Pasien Bukan Transaksi Jual-Beli”, “Isu Kesehatan Jangan Jadi Isu Pemilu/Pilpres”, dan lain-lain. Sekitar pukul 09.00 WIB, ratusan dokter itu lalu melakukan long march ke Istana Negara dengan pengawalan petugas kepolisian.

 

Bahrain Free From Coronavirus, Health Ministry said

Manama-May-18(BNA)The Kingdom of Bahrain has today been declared free from Coronavirus disease-for the time being.

The Health Ministry has issued a statement in this regard assuring the public that no cases of coronavirus have been diagnosed to-date in Bahrain.

It urged people to abide by hygienic precautionary measures, including washing hands, avoiding touching one’s eyes, mouth and nose, sanitary disposal of oral and nasal discharges and other preventive rules.

The Geneva-based World Health Organisation (WHO) has so far reported forty cases of coronavirus which were all been diagnosed at hospitals among people suffering from chronic diseases.

The ministry said that it had undertaken a series of precautionary measures to deal with a potential outbreak of Coronavirus.

It has established contacts with Saudi officials and WHO experts to keep updated on the regional and global incidence of the epidemic disease and ways of containing any potential outbreak.

The ministry has also issued a circular to all the staff at public and private hospitals including tips on ways of dealing with suspected cases of Coronavirus, collecting samples, stressing the importance of enforcing the WHO rules on preventing contaminations.

The ministry said that the World Health Organisation (WHO) has not put curbs on travelling, people’s movement or trade.

(soure: www.bna.bh)

 

KJS ‘Ditolak’ 16 RS, Ahok: BPJS Memang Tak Bisa Jalan

Jakarta : Menyusul hengkangnya 16 rumah sakit swasta dari kerjasama Kartu Jakarta Sehat (KJS), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji kembali program bagi warga miskin Ibukota ini. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menampik, jika Pemprov DKI dikatakan belum siap menjalankan program ini.

“Bukan belum siap,” kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Minggu (19/5/2013). Menurut Ahok, besar premi yang dibebankan pada tiap oranglah yang menjadi penyebab ‘kepergian’ 16 rumah sakit swasta ini.

Sebagai relawan dalam uji coba program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh Indonesia, Jakarta harus menerapkan besar premi sebesar Rp 23 ribu. Padahal, Jakarta sudah siap dengan premi sebesar Rp 50 ribu untuk KJS.

“DKI sudah siap dengan Rp 50 ribu. Tapi kami ada tugas nasional dengan menteri. Kami jadi relawan BPJS kesehatan nasional. Kan Rp 23 ribu tadinya untuk seluruh Indonesia, tahun depan. Makanya tidak ada provinsi yang uji coba penuh. Kami uji coba,” tutur Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, akan segera memberitahukan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bahwa premi Rp 23 ribu untuk BPJS dan KJS tidak bisa diterapkan. Selain itu, usulan premi dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebesar Rp 15 ribu juga dipastikan tak bisa diberlakukan.

“Ternyata Menteri Keuangan keluarin Rp 15 ribu malahan. Nah, Rp 23 ribu saja sudah diragukan, apalagi Rp 15 ribu,” ucapnya.

“Nah, kami uji coba setelah Juni, secara teknis, biaya semua. Kami bisa kasih tahu pada Menteri, bahwa BPJS Indonesia itu tidak mungkin jalan dengan Rp 23 ribu,” pungkas Ahok. (Ndy/*)

(source: news.liputan6.com)

 

Banyak Penyakit Infeksi, Indonesia Unggul Dalam Riset

Surabaya – Indonesia negara tropis memilikii banyak penyakit infeksi yang berkembang. Penyakit infeksi bagi bidang riset, farmasi, dan kesehatan merupakan sebagai salah pendorong bagi peneliti untuk menemukan vaksin.

Walhasil, jika penyakit infeksi dikelola dengan baik, maka Indonesia bisa unggul di kancah internasional, khususnya di bidang riset, farmasi, dan kesehatan.

Khususnya bila semua pihak, khususnya pemerintah Indonesia meu mendukung upaya riset terhadap berbagai virus penyakit infeksi itu. Maka akan dapat diketahui penyebabnya, sehingga dapat ditemui obat penangkalnya.

“Ditambah lagi, kita memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah. Berbagai tanaman obat itu dapat kita olah, sehingga mendatangkan keuntungan besar bagi negara kita. Kekayaan hayati itu, banyak tidak dimiliki oleh negara-negara lain, termasuk negara maju. Dan itu dapat dimaksimalkan untuk keuntungan kita,” Ketua Lembaga Penyakit Tropis atau Institute of Tropical Disease (ITD), Universitas Airlangga, Prof. Nasronuddin, saat ditemui si Kantor ITD, Unair, Surabaya, Kamis (16/5/2013).

Prof. Nasron mengatakan, Lembaga Penyakit Tropis yang menjadi satu dari tiga pusat unggulan iptek di Indonesia ini ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada 2012, sebagai pusat unggulan iptek nasional di bidang kesehatan dan obat dengan tema riset biologi molekuler. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya itu memiliki 15 studi spesialis antara lain influenza, dengue, HIV/AIDS, hepatitis, malaria, stem cell, human genetics, naturak products, molecular oncology, bee health product development, proteomic, tuberculosis, leprosy, entomology dan intestinal infection.

Dan salah satu yang telah dihasilkan adalah enzim untuk menggemukan sapi. Hal ini untuk menjawab tantangan Indonesia teerkait ketersediaan daging sapi, yang faktanya masih mengalami kekurangan daging.

Selain itu, menurut dia, lembaganya juga sedang mengembangkan terapi ‘stem cell’ yang dapat digunakan untuk banyak hal, seperti untuk penderita ginjal sehingga tidak lagi memerlukan cuci darah seumur hidupnya. Penderita nantinya hanya perlu disuntik peremajaan dengan terapi stem cell. Juga sedang dilakukan pengembangan obat anti virus hepatitis c, obat anti-demam berdarah, terapi sengat lebah, dan penularan amoeba lewat air.

Sejak awal berdiri hingga saat ini Lembaga Penyakit Tropis memang bekerjasama dengan konsorsium nasional dan internasional seperti Jepang, Australia, Thailand dan Belanda. Tapi meskipun bekerja sama dengan pihak luar, dia menjamin hak paten dari hasil penelitian menjadi 100 persennya milik Indonesia. Karena pihak asing hanya membantu mentransfer teknologinya.

“Penelitian-penelitian yang lain dan tengah dilakukan di sini adalah penelitian untuk menghasilkan kit-diagnostik, standard Antigen dan antibody, vaccine seed, dan enzim. Itu semua sesuai dengan misi ITD Unair, yaitu membantu program pemerintah secara sinkron, sinergis, dan linear melalui penelitian dan riset,” ujarnya.

Dan sejauh ini, ITD Unair telah menjalin kerjasama baik secara nasional maupun internasional antara lain dengan University of Sydney dari Australia, CRC-ERID dari Kobe University, Jepang, Erasmus University dari Belanda, Mahidol University dari Thailand, Oita University dari Jepang, JICA-JST/SATREPS dari Jepang, Nagasaki University dari Jepang, University Putra Bangsa dari Malaysia, dan AusAID dari Australia.

(sumber: www.poskotanews.com)

 

Dokter Indonesia Gelar Aksi Damai 20 Mei

Jakarta – Kumpulan para dokter yang tergabung dalam wadah Dokter Indonesia Bersatu (DIB) akan melakukan aksi damai 20 Mei mendatang.

Para dokter yang bakal berdemo dengan menggunakan baju kebesaran lengkap dengan stetoskop ini, mengajak para dokter di seluruh Tanah Air untuk kembali kepada spirit perjuangan dokter Indonesia.

“DIB akan melakukan aksi damai hingga ke Istana Presiden. Dalam aksi ini kami mengajak seluruh dokter untuk berbaju putih lengkap dan stetoskop,” kata dr Agung Sapta Adi, Presidium DIB dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (15/5) sore ini.

Anggota Presidium lainnya, dr Norman Zainal mengatakan, belum dipastikan berapa banyak dokter yang akan turun ke jalan untuk berdemo. Yang jelas, dalam aksi kali ini DIB menuntut reformasi kesehatan nasional yang berkeadilan dengan mengajukan petisi.

Menurutnya, aksi damai bertujuan untuk mengajak profesi dokter kembali kepada kemuliaan profesi dokter sesuai sumpah dokter.

Para dokter yang tergabung di DIB merasa wadah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai satu-satunya organisasi profesi belum bisa menampung segala keluh kesah dokter, termasuk adanya keterbatasan bersuara.

“Kami merasa dokter yang sudah mapan dan nyaman di IDI terkesan tidak ingin terkutak-katik dengan segala birokrasi yang sudah lazim ada di pelayanan kesehatan,” katanya.

Agung Sapta Adi menambahkan, kepada seluruh dokter yang akan mengambil bagian dalam aksi damai 20 Mei nanti, untuk mengedepankan persatuan sebagai bentuk kekuatan yang mendorong perubahan secara progresif.

Ia mengajak para dokter Indonesia bisa bersatu menjauhkan segala perbedaan dan menjadikan perbedaan pandangan sebagai awal diskusi perbaikan sistem kesehatan nasional.

Ia juga menegaskan, wadah DIB yang mulai dbentuk sejak Februari 2013 di dunia maya, pada perkembangannya terus diminati para dokter.

Saat ini, sudah sekitar 17.303 dokter dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri yang bergabung. Mereka di forum dunia maya terbiasa mengungkapkan segala keluh kesah menyangkut pelayanan kesehatan di Indonesia. DIB murni gerakan moral tanpa ada intervensi politik maupun kepentingan meraih kekuasaan di pemerintah.

Adanya wadah DIB, kata dia, bukan untuk menandingi IDI, tetapi sebaliknya mendukung gerakan IDI. Gerakan moral DIB sekadar untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan Indonesia yang berkeadilan terhadap masyarakat maupun pemberi pelayanan kesehatan.

“Kami tidak ingin melebarkan jurang antara satu dokter dengan dokter lainnya. Justru kami ingin para dokter khususnya di wilayah terpencil juga mendapat hak yang sama dengan dokter yang saat ini mapan”, kata Agung.[D-13]

(sumber: www.suarapembaruan.com)