Category: Berita

Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Zaenal Abidin menyayangkan masiah rendahnya pemahaman petugas kesehatan dan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap pelayanan rujuk balik yang dikembangkan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

“Padahal layanan rujuk balik sangat penting untuk efisiensi, guna menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Zaenal Abidin dalam acara pemaparan survey Indeks Kepuasan Program JKN 2015 oleh PT Swasembada Bisnis Media, di Jakarta, Rabu (30/12).

Zaenal mengungkapkan, layanan rujuk balik masih sulit dipahami tak hanya oleh petugas kesehatan, tetapi juga sebagian peserta BPJS Kesehatan sendiri. Sehingga banyak pasien yang merasa seperti di”ping-pong” karena harus kembali ke fasilitas kesehatan tahap pertama (FKTP).

“Petugas kesehatan juga menganggap kenapa pasien harus dikembalikan ke FKTP, jika bisa disembuhkan di rumah sakit. Padahal, pasien dikembalikan ke FKTP karena kondisi penyakitnya dianggap sudah bisa diatasi hanya di FKTP,” katanya.

Layanan rujuk balik yang dikembangkan BPJS Kesehatan saat ini untuk pasien dengan penyakit kronis, seperti diabetes mellitus dan hipertensi.

Zaenal juga mengaku kurang setuju dengan istilah rujuk balik, karena memberi kesan dokter spesialis merujuk pasiennya ke dokter umum di layanan primer. Istilah yang lebih tepat menurutnya adalah mengembalikan rujukan.

“Pelayanan rujuk balik ini juga sangat baik sebagai proses pembelajaran untuk dokter umum. Karena sebelum pasien dikembalikan ke layanan primer, dokter spesialis di rumah sakit akan memberi catatan khusus mengenai apa yang harus dilakukan dokter umum dalam merawat pasien tersebut,” ucapnya menegaskan.

Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia itu berharap, BPJS Kesehatan lebih menggiatkan lagi kegiatan sosialisasi rujuk balik ini agar peserta BPJS Kesehatan tidak merasa dipermainkan. Sosialisasi juga termasuk pada petugas kesehatannya.

Indeks Kepuasan

Terkait dengan hasil survey, Rohmat Purnadi, Kepala Riset PT Swasembada Media Bisnis menjelaskan, indeks kepuasan peserta program JKN 2015 masuk dalam kategori tinggi yaitu 78,9 persen. Survey dilakukan terhadap 20.163 responden peserta BPJS Kesehatan.

“Survey juga kami lakukan terhadap 1.759 responden penyedia layanan fasilitas kesehatan. Total responden sebanyak 21.922 responden, dengan margin error 5 persen,” tuturnya.

Rochmat menyebutkan, indeks kepuasan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) lebih tinggi dibandingkan peserta Non-PBI, yaitu sebesar 79,7 persen (PBI) dan 78,1 persen (Non-PBI).

Jika ditelisik lebih dalam, indeks kepuasan peserta Non-PBI untuk masing-masing jenisnya bernilai relatif sama, yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 78.2 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 78.2 persen dan Bukan Pekerja sebesar 77.8 persen.

Sementara itu dari sisi kontak dengan titik pelayanan, secara umum indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan tidak jauh berbeda, yaitu antara 78-79,5 persen, dengan rata-rata indeks nasional sebesar 78,9 persen.

Adapun untuk masing-masing rinciannya adalah Puskesmas sebesar 78.6 persen, Dokter Praktek Perorangan (DPP) sebesar 79.5 persen, klinik sebesar 78.9 persen, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebesar 79.1 persen, Kantor Cabang BPJS Kesehatan sebesar 78.5 persen, dan BPJS Kesehatan Center sebesar 79.0 persen.

“Khusus di FKRTL, indeks kepuasan peserta BPJS Kesehatan di RS swasta, RS pemerintah, dan RS TNI/Polri secara umum tidak jauh berbeda. Di RS swasta 79.7 persen, RS pemerintah 79.2 persen, dan RS TNI/Polri 78.5 persen,”ujarnya.

Dalam hal tipe perawatan, kepuasan peserta BPJS Kesehatan rawat jalan adalah 79.2 persen, sedangkan untuk peserta BPJS Kesehatan rawat inap adalah 78.9 persen.

Secara umum, indeks kepuasan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) cenderung lebih tinggi daripada FKRTL. Masing-masing indeks kepuasan berdasarkan jenis FKTP yaitu Puskesmas sebesar 76.2 persen, DPP 78.0 persen dan klinik 77.5 persen.

Sementara untuk FKRTL, indeks kepuasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan adalah sebesar 71.9 persen. Sementara itu, jika dilihat dari segi wilayah kerja, Divisi Regional IX memiliki indeks kepuasan peserta lebih tinggi (85.6) dibandingkan Divisi Regional lainnya, yang berkisar antara 75.0- 85.6 persen.

Adapun untuk indeks kepuasan fasilitas kesehatan terhadap BPJS Kesehatan yang tertinggi berhasil dicapai oleh Divisi Regional X (84.5%), sementara pencapaian Divisi Regional lainnya berkisar antara 68.1- 84.5 persen.

“Dari hasil survey ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada sejumlah aspek yang harus dipertahankan dan ada yang perlu ditingkatkan,” kata Rochmat.

Dari sisi peserta, yang harus dipertahankan antara lain ketersediaan loket pelayanan, kesesuaian proses pelayanan dengan alur yang ditetapkan, kecepatan pelayanan di loket pendaftaran, kesamaan perlakuan terhadap pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum, kenyamanan ruang tunggu, serta kecukupan jumlah tenaga medis, obat, dan loket pendaftaran di FKTP,” tuturnya.

Dari sisi fasilitas kesehatan, menurut Rochmat, kecepatan merespon pengajuan fasilitas kesehatan menjadi mitra BPJS Kesehatan, ketepatan pembayaran jumlah klaim atau kapitasi, dan penyelenggaraan program pertemuan kemitraan adalah beberapa hal yang harus dipertahankan oleh BPJS Kesehatan.

Sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, disebutkan, antara lain ketepatan jam kedatangan dokter sesuai jadwal di poliklinik, kecepatan petugas BPJS Kesehatan Center menangani masalah, serta kemudahan proses rujuk balik dari rumah sakit. (TW)

 

Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menerapkan sistem kapitasi dengan pembobotan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan demikian, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah minim penduduk mendapat penghasilan yang sepadan.

“Perbaikan sistem kapitasi dilakukan semata demi keadilan,” kata Sekjen Kemkes Untung Suseno Sutarjo dalam diskusi bertajuk “Dua Tahun Pelaksanaan Program JKN,” di Jakarta, Selasa (29/12).

Dijelaskan, sistem kapitasi adalah model pembayaran untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang dihitung berdasarkan jumlah orang yang ditanggung. Dalam wilayah yang padat penduduk, maka dana kapitasi yang diterima FKTP di wilayah itu menjadi besar.

“Yang jadi masalah, jika FKTP berada di wilayah sepi penduduk. Dana kapitasi dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi kecil, karena dananya dihitung per kepala,” tuturnya.

Ditambahkan, kondisi ini menimbulkan kecemburuan di kalangan dokter dan tenaga kesehatan. Mereka merasa ada ketidakadilan dalam sistem, yang mana upah di tiap daerah dipukul rata, meski beban pekerjaannya berbeda.

“Untuk itu, kami tengah melakukan evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 59 terkait tarif pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Untung, sistem kapitasi akan dibuat dengan pembobotan untuk FKTP di tiap-tiap daerah. Artinya, meski dua faskes memiliki jumlah peserta yang sama, namun tarif kapitasi yang diterima mungkin berbeda,” katanya.

Sebelumnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengeluhkan hal senada. Ketua IDI, Ilham Oetama Marsis melihat adanya ketidakadilan dalam sistem kapitasi menjadi salah satu pendorong terjadinya ketimpangan distribusi dokter di Indonesia.

“Jika dibayar rendah bagaimana dokter memberi makan keluarganya,” ucap Marsis menegaskan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dalam pidato pembukaannya menyebutkan, sejumlah regulasi dalam program JKN yang akan diperbaiki, seperti status kepesertaan bayi baru lahir, besaran iuran peserta, penanganan defisit JKN, kasus penipuan (fraud) oleh faskes.

“Meski banyak masalah, tak berarti program JKN gagal. Pelaksaannya belum sempurna saja,” tutur Nila.

Menkes berharap program JKN pada 2016 tak lagi mengalami defisit anggaran. Perlu dicarikan solusi agar defisit anggaran bisa ditekan seminimal mungkin.

“Bisa saja pemerintah menutup kerugian BPJS Kesehatan, tetapi harus dicarikan solusinya agar tak rugi terus,” ucap Nila. (TW)

 

Pemerintah Aceh kembali memperkuat komitmennya dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu terbukti dengan didaftarkannya 99,61 persen atau sekitar 5 juta warganya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Kami berharap provinsi Aceh bisa menjadi role model bagi provinsi lain dalam mendukung program JKN,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan kerja sama dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) 2016, di Jakarta, Selasa (29/12).

Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Fachmi Idris menjelaskan, program JKRA sudah digagas sejak 2010 lalu saat BPJS Kesehatan masih berstatus sebagai PT Askes (Persero). Saat itu, jumlah penduduk Aceh yang dijamin kesehatannya sebanyak 1,7 juta orang.

“Setelah itu, jumlah peserta ditingkatkan menjadi sekitar 5 juta orang atau hampir 100 persen penduduknya,” tutur Fachmi.

Melalui penguatan komitmen kerja sama itu, lanjut Fachmi, diharapkan pelayanan jaminan kesehatan bisa terus ditingkatkan sehingga tingkat keluhan peserta JKRA pun menurun.

“Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan JKRA sama seperti ketentuan jumlah kepesertaan (by name by address), perjanjian kerjasama, ketentuan masa berlaku kepesertaan, ketentuan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan (baik di tingkat FKTP maupun di tingkat FKRTL), serta ketentuan pembayaran iuran.

“Kami berharap semoga integrasi JKRA ke JKN-BPJS Kesehatan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah provinsi lainnya. Sehingga terwujud universal coverage bagi seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2019 seperti diamanatkan UU Nomor 40/2004 dan UU Nomor 24/2011,” kata Fachmi menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) akan membuat regulasi terkait peredaran formalin di pasaran. Formalin tersebut harus mengandung denatonium saccharide, yang terasa lebih pahit di lidah.

“Dengan demikian, masyarakat bisa mendeteksi penggunaan bahan berbahaya formalin, karena makanan jadi terasa agak pahit,” kata Kepala Badan POM, Roy Sparingga dalam diskusi media, di Jakarta, Rabu (24/12) petang.

Ditambahkan, selama ini formalin yang beredar di pasar Tanah Air masih berbentuk murni, yang terasa hambar. Sehingga jika dicampur ke bahan makanan seperti bakso sulit dideteksi. Dengan penambahan zat denatonium saccharide akan lebih mudah dikenali.

Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM Mustofa menjelaskan, zat denatonium saccharide mulai 2016 akan menjadi salah satu instrumen masyarakat untuk menilai suatu makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Dengan demikian, masyarakat bisa secara langsung mengetahui apakah produk makanan tersebut mengandung bahan berbahaya.

“Penerapan regulasi ini nantinya akan dilakukan mulai dari proses hulu, yaitu semua produsen formalin harus menambahkan denatonium saccharide dalam produknya,” ucap Mustofa menegaskan.

Dengan kata lain, jika peraturan itu diterapkan menyeluruh di Indonesia, maka semua produk formalin akan mudah dideteksi masyarakat. Karena mengandung zat tambahan yang akan terasa pahit jika dikecap oleh lidah.

“Formalin, sejatinya bukan untuk campuran makanan karena dapat membahayakan kesehatan. Sesuai fungsinya, bahan ini seharusnya dipakai untuk mengawetkan mayat atau menjadi bahan campuran untuk produk-produk industri nonpangan,” kata Mustofa.

Penggunaan denatonium saccharide ini, lanjut Mustofa, akan diujicobakan di dua propinsi. Salah satunya provinsi Jawa Barat. Sementara satu daerah lainnya masih dipertimbangkan.

“Jawa Barat dipilih karena di provinsi itu penyalahgunaan formalin sebagai campuran bahan makanan terbilangtinggi,” tutur Mustofa seraya menambahkan masyarakat yang biasa menggunakan formalin sesuai fungsinya tidak perlu khawatir dengan ketentuan baru tersebut.

Ditambahkan, dengan penambahan denatonium Saccharide nantinya hanya akan menambah ongkos beli formalin ekitar Rp80 per liter. Harga formalin yang ada di pasaran sekarang ini sekitar Rp7-9 ribu per liter.

Artinya, masyarakat yang biasa membeli formalin dan menggunakan sesuai fungsinya tidak perlu khawatir dengan selisih harga.

“Ini demi keamanan pangan. Jadi penambahan harga Rp80 itu tidak begitu berat, jika dibandingkan dengan risiko kesehatan masyarakat jika formalin digunakan untuk makanan,” kata Mustofa menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2015-2018, Profesor dr Ilham Oetama Marsis, SpOG mengatakan, pemerintah harus memperbaiki kesejahteraan dokter, jika ingin mereka bersedia praktik di daerah terpencil.

“Dokter kan manusia juga, mereka ingin hidup dengan layak. Jika masalah kesejahteraan tak terpenuhi, bagaimana kita bisa mendorong para dokter untuk bekerja di daerah terpencil,” kata pria yang akrab dipanggil Prof IOM usai pelantikannya, di Jakarta, Minggu (20/12).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK-UKI) itu mengemukakan, banyak keluhan dokter terkait sistem kapitasi yang diterapkan dalam program Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

“Hanya 10 persen dokter yang menyatakan puas atas bayaran yang diterima dalam sistem kapitasi. Sisanya, 90 persen dokter mengeluh,” ujar Prof Marsis yang didampingi Sekjen Mohamad Adib Khumaidi.

Ditambahkan, dokter yang mengaku sejahtera dari sistem kapitasi umumnya berasal dari wilayah padat penduduk. Sistem kapitasi lebih memberi keuntungan, ketimbang sistem fee for service, yang mana upah diberikan berdasarkan jumlah kunjungan pasien.

“Untuk daerah terpencil, biasanya penduduknya sedikit. Sistem kapitasi jelas merugikan dokter. Sudah minim fasilitas, minim pula kesejahteraannya. Bagaimana mereka senang hati ditempatkan di daerah terpencil,” ujarnya.

Prof IOM menyebutkan, rata-rata penghasilan dokter di daerah minim sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sedangkan di daerah padat, dokter bisa mendapat penghasilan hingga Rp15 juta per bulan.

“Perbedaan upah dari sistem kapitasi itulah yang jadi salah satu pendorong terjadinya ketimpangan distribusi dokter di wilayah Indonesia. Kami berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih memperhatikan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan lainnya,” kata Prof IOM menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan mengungkapkan, minimnya minat dokter muda praktik di daerah terpencil. Untuk itu, diharapkan peran organisasi profesi guna mengadvokasi para dokter muda untuk mau praktik di seluruh wilayah Indonesia.

“Program Nusantara Sehat untuk mengisi kebutuhan dokter di daerah terpencil, ternyata minim peminat. Dari 7 ribu tenaga kesehatan yang mendaftar, hanya 10 orang yang berprofesi dokter,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek disela pelantikan pengurus baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2015-2018, di Jakarta, Minggu (20/12).

Menkes mengemukakan, jumlah dokter di Indonesia sebenarnya sudah mencapai angka ideal, yaitu 125 ribu orang untuk penduduk berjumlah 250 juta. Namun, kendalanya penyebaran dokter tidak merata.

“Dokter banyak menumpuk di kota-kota besar. Perlu upaya yang lebih keras lagi dari pemerintah dan organisasi profesi untuk mendorong dokter agar mau bekerja di daerah terpencil,” kata Nila menegaskan.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri. Katanya, dokter enggan praktik di daerah terpencil, lantaran minimnya fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

“Kami sudah ingatkan pada daerah-daerah yang minim dokter, untuk memperbaiki fasilitas kesehatannya, agar dokter merasa nyaman saat bekerja di daerahnya. Karena anggaran sekarang sudah transfer daerah,” ucapnya.

Usman mengakui ada sekitar 10 persen atau 970 Puskesmas di Tanah Air yang jarang ada dokternya. Dokter enggan praktik di Puskesmas itu, lantaran minim fasilitas. Mereka lebih banyak praktik di Puskesmas Induk.

“Susah juga memberi sanksi pada dokter yang hanya datang satu kali seminggu di tempat pengabdiannya, jika tidak ada fasilitas standar di sana,” tuturnya.

Ia berharap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat membuat pengaturan dokter menjadi lebih baik. Karena program tersebut menitikberatkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk ketersediaan tenaga kesehatannya.

“Saat ini dokter masih menumpuk di Jawa-Bali, angkanya mencapai 49 persen. Sisanya tersebar di kota-kota di luar itu. Dan sedikit sekali di daerah terpencil,” katanya.

Solusi atas masalah itu, menurut Usman Sumantri, adalah pemberian kesejahteraan yang memadai. Agar beban kerjanya yang tinggi bisa setara dengan penghasilannya.

“Soal kesejahteran dokter di daerah, tidak bisa diputuskan Kemkes sendiri. Perlu izin prinsip dari presiden. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu segera,” kata Usman Sumantri menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Upaya promosi kesehatan adalah strategi pemerintah saat ini untuk mengurangi jumlah angka masyarakat yang sakit. Dengan demikian diharapkan akan makin sedikit orang yang berobat dan beban negara dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga berkurang.

Terkait hal tersebut Menteri Kesehatan Profesor Dr dr Nila Moeloek, SpM(K), berpesan kepada para Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang baru-baru ini selesai dilantik, Minggu (20/12/2015) untuk membantu pemerintah melakukan promosi kesehatan. Saat ini menurut Nila masih banyak hal yang harus ditingkatkan karena data menunjukkan hanya sekitar 20 persen populasi di Indonesia yang paham kesehatan.

“Angka sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 kami mencoba menilai, ternyata hanya baru 20 persen masyarakat Indonesia yang sadar akan kesehatan. Ini tugas utama kita,” kata Nila ketika memberikan sambutan di acara pelantikan pengurus besar IDI, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,.

Masyarakat Indonesia yang homogen dari berbagai suku dan budaya adalah tantangan utama saat melakukan sosialisasi-sosialisasi kesehatan. Nila beberapa kali menyaksikannya sendiri saat mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah.

“Saya baru dari NTB (Nusa Tenggara Barat -red), Lombok Barat, pada waktu itu rumah sakitnya dibuat sungguh baik sekali. Tetapi yang tak enak saya mendengarkan pasien kelas tiga dengan begitu baiknya WC, tidak mengerti bagaimana buang air besar (pakai toilet -red),” kata Nila.

“Ini fakta yang harus kita hadapi. Masih ada masyarakat seperti ini,” pungkasnya.

sumber: http://health.detik.com/