Nila Moeloek Kebut Peningkatan Derajat Kesehatan

Nila Djuwita Moeloek tidak menyangka pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, di pertengahan Oktober lalu bakal menjadi pintu masuk bagi dirinya menjadi menteri kesehatan di Kabinet Kerja.

Dalam pertemuan itu, Presiden dan Nila banyak berbincang seputar masalah kesehatan. Namun, menurut dia, saat itu belum ada sinyalemen dirinya bakal diangkat menjadi orang nomor satu di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bagi dia, wajar saja jika Presiden memanggil dirinya.

Maklum, saat itu Nila masih menjabat Utusan Khusus Presiden RI Bidang Millennium De velopment Goals (MDGs), yang tentunya sedikit banyak paham seluk-beluk bidang kesehatan nasional.

Baru setelah mendapat pesan pendek dari istana, yang isinya meminta dia ke istana guna mengambil setelan baju putih dan rok hitam, wanita kelahiran Jakarta, 65 tahun lalu itu merasa mendapat sinyal dirinya akan ditunjuk sebagai menteri kesehatan.

“Seusai di-briefing sebentar, akhirnya saya tahu akan menjadi menteri,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut kepada wartawan, beberapa hari setelah pelantikan, di Jakarta.

Meski sempat mengaku tidak mempunyai firasat, ia tidak terlalu kaget. Maklum, sebelumnya Nila sempat disebut-sebut menjadi calon kuat menkes pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan sempat mengikuti proses seleksi calon menteri. Namun, jelang pengumuman kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru menunjuk Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menkes.

Sebagai dokter yang tergolong senior dan aktivis di bidang kesehatan sejak lama, Nila terlihat seperti sudah menguasai panggung bidang kesehatan. Ketika dilantik, selain masih menjadi utusan khusus MDGs, ibu tiga anak itu aktif memimpin sejumlah organisasi di Indonesia.

Di antaranya menjabat Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia. MDGs Ketika disinggung soal prioritas programnya, dengan mantap, istri mantan menteri kesehatan di Kabinet Reformasi Pembangunan, Faried Anfasa Moeloek, itu mengatakan mencapai target MDGs. Target khususnya menekan angka kematian ibu (AKI) yang hingga kini masih tinggi.

“Menurunkan AKI bukan perkara ringan. Karena itu, saya butuh dukungan bersama agar capaian target MDGs 2015 bisa tercapai,” sebut dokter spesialis mata lulusan FKUI itu.

Menurut dia, bicara soal MDGs berarti bicara soal kemiskinan.Kemiskinan tidak lepas dari masalah hilirnya, yaitu kesehatan. Di dalam kesehatan itu, ada persoalan gender, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, penyakit menular, serta lingkungan (air dan sanitasi). Kesehatan itu terkait dengan ketahanan pangan atau masalah kurang gizi.

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup.

Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan dengan data SDKI 2007, yakni AKI melahirkan sebanyak 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Ditambahkan, banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak itu. Hal itu termasuk tidak berjalannya penerapan program kebijakan kesehatan di tingkat daerah, minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan, buruknya infrastruktur, dan makin banyaknya perempuan yang menikah dini.

Umumnya perempuan yang meninggal saat melahirkan disebabkan tiga faktor utama. Pertama keterlambatan pembuatan keputusan untuk menentukan tempat kelahiran yang masih ditentukan orangtua. Kedua, hambatan akses jalur transportasi dan, ketiga, keterlambatan penanganan tenaga bidan dan dokter.

Lebih jauh Nila mengatakan banyak program yang sudah berjalan dan sangat strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Satu di antaranya ialah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lewat JKN, semua kelompok masyarakat, termasuk yang miskin dan rentan, mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Terlebih ada pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS) yang menyempurnakan program JKN. Dengan KIS, cakupan orang miskin dan rentan, yang iur premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatannya ditanggung negara, diperluas. Tidak hanya itu, tambah dia, manfaat (benefit) program itu diperluas, seperti pemberian imunisasi dan pemeriksaan dini.(MI/M-5)

sumber: http://rona.metrotvnews.com

 

Health Care Problems Across the Globe: The Whole World Is Sick

In the United States, there can be no question as to whether or not Obamacare is controversial. It’s been the subject of so much gridlock and partisanship at this point that no matter how it’s reformed or changed or improved, there will likely be some that hate it. The push back against Obama’s Affordable Care Act has, predictably, garnered some attention from other countries, and there’s been a great deal of talk about how other nations feel about Obamacare and their impressions of how Americans have reacted to it.

In particular, criticism from our closest neighbor, Canada, has been interesting to watch. Salon offers just one sample of Canadian health care discourse when pitted against a member of the GOP, quoting Dr. Danielle Martin from Women’s College Hospital in Toronto and her opponent, Sen. Richard Burr (R-N.C.). Martin also admits downfalls of Canadian public health and where the solution may lie. “The solution to the wait-time challenge that we have in Canada … does not lie in moving away from our single-payer system to a multi-payer system,” she said, pointing to Australia as an example.

I point this out, not in support or opposition of either system, but rather because this admission of problems alongside praising the aspects that work is what I’d like to focus on. Because indeed, every health care system around the world has its pros and cons; even ones with clear advantages over America’s past and present system have faults, and it’s useful to consider what they are. So rather than rehash what is at this point a very tired argument over health care reform and the Affordable Care Act, I’d like to look internationally.

Canada
First, let’s start with Canada; it seems an appropriate first stop on our list given the above context. Canada has universal health care and has government sponsored health care for all citizens. Each of the 13 provinces has some degree of power, but must meet national standards in order to be eligible for funding. Perhaps the most notable and obvious advantage to Canada’s health care is that it is so universally available and affordable. And the most obvious disadvantage, at least based on the majority of rhetoric discussing Canadian health care, has to do with extreme wait times — consider our VA scandal earlier this year and what wait times can mean for patients.

Going back to Martin and Burr’s discussion, Martin basically pitted these two items against each other, when asked how many patients die while waiting to be treated. “I don’t [know], sir, but I know that there are 45,000 in America who die waiting because they don’t have insurance at all,” she said, “we believe that when you try to address wait times, you should do it in a way that benefits everyone, not just people who can afford to pay.”

The United Kingdom
According to a health care ranking report from the Commonwealth Fund, the United Kingdom has itself a place on the top of the list for having the best health care out of 11 studied and ranked — with the U.S. falling last on the list. The U.K., on the other hand, ranked very well on a number of criteria. In particular, it did well in terms of the quality of its care and the access people had to the care based on cost. Like Canada, timeliness of care was listed as a bit of a problem, but nothing compared to our neighbor to the north, which was ranked last for timeliness, while the U.K. managed a third place ranking. However, the absolute worst score it received was actually near dead last, in terms of how healthy civilians lives were. Indicators for this were “mortality amenable to medical care, infant mortality, and healthy life expectancy at age 60.” Another critique offered has been that the National Health Service caters to immigrants and visitors in the country as well as citizens, and that this complicates costs and wait times.

France
The World Health Organization places France at the top of a list of the World Health Systems — and notes that neither Canada or the U.S. even makes the top 25. France, like Canada, has universal health coverage. It has both private (mutuelle) and public aspects to its system, with a great deal of the cost covered by the government, making medical care much more available and much more affordable in France than in the U.S. Costs are also much more predictable in France than in the U.S.

According to Slate, 53% of France’s Gross Domestic Product is funneled to public spending. The wait times in France are considerable, as with Canada, and constitute a serious problem. Cost coverage in France has its advantages and its disadvantages. Some things are very well covered, but certain aspects of treatment and coverage can get pricey depending on your needs. Pharmaceutical expenditure per capita, for example, is much higher in the U.S. — $983 per capita in 2010, according to the Huffington Post — but it’s still comparably quite high in France as well, at $634 per capita.

source: http://wallstcheatsheet.com/

 

Kematian Global akibat Malaria Turun Separuh

Jumlah kematian akibat malaria global turun 47 persen pada 2000-2013. Sepanjang 2013, tercatat 584.000 orang tewas akibat malaria di dunia, 78 persen di antaranya anak balita. Peningkatan akses pada kelambu khusus, tes diagnostik cepat, dan terapi kombinasi kepada penderita malaria berbasis artemisinin menjadi kunci sukses pengendalian.

“Kita bisa memenangkan pertarungan melawan malaria,” kata Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Margaret Chan menyambut peluncuran Laporan Malaria Dunia 2014, di Geneva, Swiss, Selasa (9/12). Namun, banyak negara masih harus berjuang keras.

Keberhasilan itu menunjukkan bekerjanya sistem dan infrastruktur pendukung penanggulangan malaria. Meski demikian, berbagai upaya itu perlu diperluas agar kian banyak masyarakat di negara endemis malaria menjangkau layanan itu.

Penurunan kematian signifikan terjadi di Afrika, tempat 90 persen kematian akibat malaria terjadi. Periode 2000-2013, kematian turun 54 persen, sedangkan yang terinfeksi malaria turun dari 173 juta orang jadi 128 juta. Capaian itu cukup besar mengingat populasi Afrika bertambah 43 persen selama periode itu.

Namun, wabah ebola di Afrika Barat dikhawatirkan merusak sistem penanggulangan malaria yang sudah berjalan. Fasilitas layanan kesehatan banyak tutup dan kunjungan pasien ke fasilitas layanan turun tajam.

Kemajuan ditunjukkan Sri Lanka dan Azerbaijan yang pada 2013 untuk pertama kali melaporkan tak ada kasus baru. Sebelas negara berhasil mempertahankan nol kasus baru, seperti Argentina, Mesir, Irak, Kirgistan, dan Maroko. Empat negara melaporkan kurang dari 10 kasus baru per tahun, di antaranya Aljazair.

Di Asia Tenggara dan Asia Selatan, jumlah orang terinfeksi malaria menurun dari 2,9 juta orang menjadi 1,5 juta pada periode sama. India, Myanmar, dan Indonesia menyumbang penurunan terbesar.

Direktur Program Malaria Global WHO Pedro Alonso menilai, keberhasilan itu belum pernah dicapai. Hal itu bisa terwujud karena komitmen politik dan anggaran serta perbaikan proses diagnosis di sejumlah negara.

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan, prevalensi malaria berdasarkan diagnostik dan gejala mencapai 6 persen, sedangkan yang berdasar diagnostik saja hanya 1,9 persen. (BBC/REUTERS/AFP/MZW)

sumber: http://health.kompas.com

Perguruan Tinggi: Akreditasi Prodi Kini Ditangani LAM-PT

10des14

10des14Proses akreditasi perguruan tinggi nantinya tak lagi dilakukan sepenuhnya oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi). Untuk akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT), sedangkan akreditasi lembaga oleh BAN-PT.

“Saat ini yang baru terbentuk LAM-PT Kesehatan (Kes). Mereka akan mengakreditasi prodi untuk 7 profesi kesehatan,” kata Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknollogi dan Pendidikan Tinggi, Illah Sahilah dalam Forum Evaluasi Implementasi Proyek HPEQ (Health Profesional Education Quality), di Jakarta, Selasa (9/12).

Acara dibuka Menristek Dikti, Muhammad Nasir.

Illah menyebutkan 7 profesi kesehatan itu adalah dokter, dokter gigi, farmasi, kebidanan, keperawatan, ners dan ahli kesehatan masyarakat. Proses akreditasi oleh LAM-PT Kes dibiayai oleh pemerintah. Pada 2014, dana untuk akreditasi 282 prodi.

“Untuk tahun 2015, dananya 500 prodi,” ujar Illah.

Selain LAM-PT, lanjut Illah, dikembangkan pula Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes). Lembaga tersebut diharapkan sudah mulai membangun sistem dan menyusun metodologi uji kompetensi untuk mahasiswa program profesi dokter, dokter gigi, ners, keperawatan (D-3) dan kebidanan (D-3)

Selain bidang kesehatan, LAM-PT juga dikembangkan untuk bidang2 lain yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional seperti teknik, pertanian, turisme, maritim dan lainnya yang memiliki peran sangat besar untuk pembangunan nasional. Keseluruhannya ada 8 bidang.

“Tidak semua dari delapan bidang itu LAM-PT-nya dipegang pemerintah. Nanti, dilihat juga bagaimana kesiapan bidang profesinya,” kata Illah. (TW)

{jcomments on}

Menteri Nasir Prioritaskan Peningkatan Kualitas Dikti Kesehatan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan forum evaluasi implementasi Health Professional Education Quality (HPEQ) Project.

Forum ini dihadiri oleh stakeholders utama HPEQ, yaitu masyarakat profesi kesehatan yang terdiri dari unsur organisasi profesi kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kesehatan, profesional kesehatan muda, dan perwakilan mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kesehatan Indonesia.

Menristekdikti M Nasir menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi kesehatan dalam mengadapi APEC 2015 merupakan tantangan awal dalam menghadapi ASEAN Community.

“Bidang kesehatan menjadi ujung tombak dalam komponen jasa di Asia Tenggara untuk didapatkan. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan tinggi di bidang kesehatan sangat penting,” ujar M Nasir, dalam acara Forum Evaluasi Implementasi Proyek HPEQ, di Gedung Ditjen Dikti, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Nasir melanjutkan, bagaimana pendidikan tinggi kesehatan dapat sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman yang mampu diadaptasi dan pendidikan kesehatan di Indonesia mulai dari dokter, dokter gigi, farmasi dan keperawatan, ilmu gizi, dan kesehatan masyarakat harus mendapatkan suatu perhatian dan menjaganya.

“Bagaimana masalah kualitas menjadi ujung tombak yang menjasi tantangan yang berat. Oleh karena itu, bagaimana kita mengkolaborasi proses dalam pendidikan tinggi kesehatan yang sedang marak di dunia ini,” ucapnya.

sumber: http://news.okezone.com/

Tingkatkan Standar Kesehatan, RI Harus Genjot Penerimaan Pajak

Untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat Indonesia, selain mengurangi subsidi BBM, pemerintahan Indonesia juga harus mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengatakan, pergantian pemerintahan ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan penerimaan pajak dari negara lain.

“Indonesia memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan pendapat dari negara lain dengan adanya reformasi pemerintahan,” ujarnya dalam Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia, di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan beberapa seperti memperluas basis penerimaan pajak, merasionalisasi jenis pajak, meningkatkan kepatuhan secara sukerala dan lain-lain.

Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, lanjut Ndiame, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan bisa lebih besar. Selama ini belanja kesehatan hanya sebesar 1,2 persen dari PDB. Padahal negara lain mengalokasikan anggarannya 2-3 kali lebih besar dari Indonesia.

“Jika bukan pemerintah (yang belanja untuk kesehatan) maka belanja rumah tangga masyarakat akan lebih besar lagi. Pemerintah selama ini hanya menanggung sebesar 40 persen hingga 60 persen. Ini jadi beban bagi rumah tangga. Makanya penting pembelanjaan kesehatan untuk perbaikan sdm dan sebagai landasan inklusif,” tandasnya. (Dny/Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/

Pencegahan Osteoporosis Sejak Dini

8des14

8des14Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moelek mengusulkan agar edukasi tentang gaya hidup sehat, termasuk pencegahan osteoporosis mulai diperkenalkan sejak dini di sekolah. Modul pembelajaran seputar kesehatan tulang bisa disampaikan lewat kegiatan dalam Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

“Edukasi tentang gaya hidup sehat, termasuk upaya pencegahan osteoporosis harus diperkenalkan sejak dini. Karena saat ini ada kecenderungan anak sekolah kita mulai malas bergerak. Sukanya duduk berjam-jam main game atau ngobrol,” kata Menkes Nila F Moeloek dalam perayaan Hari Osteoporosis Nasional di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (7/12).

Acara yang dibuka istri Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla itu dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Umum Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (Perosi) Nicolas Budiparama, Ketua Umum Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia (Perwatusi) Anita Hutagalung dan Paul Richard dari Fonterra Brands.

Kesehatan tulang, lanjut Menkes, upaya pencegahannya harus dilakukan sejak dini. Karena pertumbuhan kepadatan tulang makin melambat diatas usia 35 tahun.

“Mumpung masih anak-anak, mari menabung tulang. Karena pengeroposan tulang sering kali tidak menunjukkan gejala. Tiba-tiba saja tulang seseorang patah hanya karena terkena benturan kecil atau badan semakin pendek karena tubuh semakin bungkuk,” ujarnya.

Anak sekolah dasar, lanjut dokter spesialis mata itu, juga dibiasakan untuk berjemur dibawah matahari untuk memenuhi kebutuhan akan vitamin D-nya. Terutama sinar matahari pada pukul 07.00 hingga 09.00.

“Anak pada jam-jam itu beri waktu untuk melakukan aktivitas fisik seperti melakukan permainan di lapangan sekolah. Tak perlu lama-lama, cukup 30 menit tapi dilakukan rutin secara rutin setiap hari. Lewat aktivitas fisik, proses penyerapan jadi lebih baik,” ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, kata Nila F Moeloek, asupan makanannya. Kalsium bisa diperoleh lewat makanan rumahan yang tak terlalu mahal, seperti ikan teri, kacang-kacangan, sayuran hijau dan susu.

“Bagi para orangtua, penting untuk memberi makanan pada anak-anaknya buah, sayuran, ikan, kacang-kacangan dan susu. Jangan asal makan. Jangan mentang-mentang anak sukanya mie instan dikasih setiap hari. Pentingnya gizi seimbang,”kata Menkes menegaskan.

Hal senada dikemukakan Ketua Perwatusi) Anita Hutagalung. Anak muda di perkotaan rentan terhadap osteoporosis karena gaya hidup yang tidak sehat. Anak muda di perkotaan sukanya nongkrong, ngopi, merokok, namun jarang berolahraga. Gaya hidup semacam itu rentan terhadap osteoporosis.

Anita mengutip hasil riset yang dilakukan Fonterra Brands pada 2013 yang menunjukkan gaya hidup anak muda di perkotaan yang mulai tak aktif seperti suka duduk terus menerus yakni tujuh jam per hari pada hari kerja dan lima jam per hari pada akhir pekan.

“Apalagi sekarang muncul gerai-gerai minimarket yang menyediakan kursi dan meja. Tradisi anak kota yang duduk-
duduk sambil ngobrol semakin marak saja. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan mustahil angka penderita osteoporosis di Indonesia akan meningkat pada 2050,” ujarnya.

Terkait dengan pentingnya olahraga, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pihaknya berencana membangun taman terpadu di berbagai lokasi di Jakarta.

“Maret 2015, akan ada 6 taman percontohan, bukan cuma ada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Posyandu, tapi perpustakaan dan alat olahraga,” kata Ahok.

Pihak Fonterra pun ikut membantu Pemda DKI dalam penyediaan fasilitas olahraga yang berlokasi di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara. Peresmian fasilitas olahraga itu dilakukan secara simbolik di Monas oleh Ahok bersama Paul Richard. (TW)

{jcomments on}

Jangan Remehkan Kesehatan Jiwa

Setiap orang pasti pernah mengalami kondisi kejiwaan seperti depresi, stres, cemas, atau bahkan takut. Sebagian besar, perasaan tersebut dapat berlalu seiring berjalannya waktu. Tapi terkadang perasaan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius dan berujung mengganggu kesehatan jiwa. Mengapa demikian?

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menyebutkan, gangguan mental emosional dialami oleh sekitar 6 persen populasi usia d iatas 15 tahun. Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sebanyak 1 sampai 2 orang dari 1.000 orang populasi di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat. Bahkan, prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per mil.

Pakar Kesehatan Jiwa yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Dr Danardi Sosrosumihardjo SpKJ(K) menyatakan, manusia dikategorikan sehat jiwanya apabila yang bersangkutan merasa sehat, bahagia, bisa menerima diri sendiri seperti apa adanya, bisa menerima orang lain dan situasi kondisi di sekitarnya apa adanya dan juga bersikap optimis, serta senantiasa berupaya untuk hari esok yang lebih baik.

“Namun apabila manusia sudah mulai sering mengeluh, merasa tertekan, sering protes dan mengalami penurunan fungsi kognitif atau emosi, bisa dikatakan individu tersebut sakit secara kejiwaannya,” ungkap Dr Danardi di sela acara Pfizer Press Circle (PPC) dengan topik Kesehatan Jiwa: Bagaimana Menghadapi Stres?, di Jakarta, baru-baru ini.

Hal tersebut terjadi saat manusia menjalani kehidupan yang terus bertumbuh, berubah-ubah atau berpindah, berinteraksi dan berkompetisi dengan pihak lain, sukses-gagal, senang-sedih, puas-kecewa, marah-tenang, dan sebagainya.

Dalam menghadapi keadaan yang dinamis, kehidupan itulah muncul mekanisme defens atau menyikapi suatu kejadian dari tiap manusia. Ada manusia yang memilih menggunakan mekanisme defens positif. Namun ada juga yang menyikapi masalah dengan cara yang negatif. Hal tersebut sangat berbeda antara satu dengan individu lainnya. Sebab, tiap manusia punya karakter dan memiliki berbagai mekanisme defens dan akan membentuk pola yang bersangkutan dalam menghadapi stres yang dialami.

Menurut Dr Danardi, jika karakter yang dimiliki positif dan mekanisme defens yang digunakan tepat, individu tersebut bisa menghadapi stres dengan baik. Sebab, kesadaran akan stres dan pembentukan karakter menghadapi stres atau mekanisme defens dengan benar, memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan jiwa.

“Untuk itu, setiap individu perlu mengenali cara dalam menyikapi suatu masalah dan mekanisme defens yang sering dipergunakan. Semua itu bisa dipelajari dan diarahkan kepada karakter positif agar terhindar dari gangguan kesehatan jiwa,” jelas dia.

Mekanisme Defens

Dr Danardi menyebutkan, mekanisme defens sebenarnya terbentuk sejak balita, seperti denial atau penyangkalan, distorsi (membayangkan secara tidak riil), dis-asosiasi (dilupakan atau diganti dengan yang lain), proyeksi (menyalahkan orang/pihak lain), displacement (mengalihkan ke objek lain). Ketika sudah menginjak usia yang lebih dewasa, manusia mulai mengunakan mekanisme defens seperti intelektualisasi (berusaha me-rasionalisasi), somatisasi (mengalihkan masalah ke fisiknya), dan represi (‘menekan’ — memasukkannya ke alam nirsadar).

Namun, lanjut Dr Danardi, mekanisme defens dikatakan tidak sehat apabila menggunakan intorjeksi (menyalahkan diri sendiri), undoing (mogok, ngambek, reaksi formasi (bertindak sebaliknya), isolasi (memisahkan tindakan dengan emosinya), regresi (kembali berperilaku seperti masa lalu atau ketika kecil). Bahkan, tak jarang mekanisme defens ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik. Hal tersebut karena kebanyakan individu tersebut mengalihkannya kepada sakit fisik.

“Contohnya saja apabila seseorang mengungkapkan pusing menghadapi pekerjaan yang menumpuk. Hal tersebut akan benar-benar terjadi dan membuat dia pusing saat menghadapi pekerjaan tersebut,” ujar dia.

Sedangkan mekanisme defens yang sehat adalah alturism (bertindak dengan kasih sayang, beribadah), antisipasi (merancang, menyusun alternatif), humor (menyikapi masalah sebagai anekdot), sublimasi (mengganti dengan objek lain), dan supresi (menahan diri, menyembunyikan). Misalnya saja, apabila seseorang dituduh sebagai pelaku dari hilangnya sebuah laptop, padahal bukan pelakunya.

Dia memilih untuk mengumpulkan bukti-bukti melalui CCTV atau sebagainya untuk membuktikan kebenarnnya. Hal itu bisa dikatakan mekanisme defens yang digunakan adalah antisipasi. “Itu semua bisa dipelajari dan bisa diarahkan ke arah karakter positif,” pungkas dia.

Public Affairs & Communication Director PT Pfizer Indonesia Widyaretna Buenastuti mengatakan, menjaga kesehatan jiwa tak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik.

Menurut dia, Pfizer ikut mendukung pendekatan preventif dan promotif dalam meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat dengan menggelar Pfizer Press Circle (PPC), menghadirkan pakar kesehatan jiwa dan berdiskusi cara menghadapi stres.

“Pfizer mempunyai visi untuk memimpin melalui inovasi untuk Indonesia yang lebih sehat. Atas visi tersebutlah, Pfizer berkomitmen menjalankan segala kegiatan dan operasionalnya demi masyarakat Indonesia yang lebih sehat,” ujar dia.

sumber: http://www.beritasatu.com/

 

7.6% of Americans are depressed, but few seek mental health treatment

about 1 in 13 Americans was suffering from depression at some point between 2009 and 2012, yet only 35% of people with severe depression and 20% of those with moderate depression said they had sought help from a mental health professional, according to a new report from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

That’s troubling, the report authors write, because therapy combined with medication is “the most effective treatment for depression, especially for severe depression.” Drugs might be prescribed by a primary care doctor, but only a mental health specialist would conduct the type of therapy needed to get well.

The report, from the CDC’s National Center for Health Statistics, offers a snapshot of the nation’s mental state during recent years.

The findings are based on interviews with a nationally representative group of American adults and teenagers who participated in the federal government’s ongoing National Health and Nutrition Examination Survey. These volunteers answered a range of questions that assessed a variety of physical, cognitive and mood symptoms that are related to depression. Responses from people 12 years old and older were used to compile the report.

Overall, 2.9% of the participants had suffered “severe depressive symptoms” in the two weeks before they were interviewed, and another 4.7% had “moderate depressive symptoms,” the researchers found. Americans in their 40s and 50s were the most likely to be depressed, with 9.8% having moderate or severe depression. They were followed by Americans between the ages of 18 and 39, with a 7.4% depression rate. The oldest (ages 60 and over) and the youngest (ages 12 to 17) people in the survey were the least likely to be depressed, with rates of 5.4% and 5.7% respectively.

African Americans (9.7%) and Latinos (9.4%) had higher rates of moderate and severe depression than whites (6.9%), according to the report. (No data were reported for Asian Americans.) However, after the researchers adjusted their findings to take poverty status into account, there were no significant differences based on race or ethnicity.

Gender, on the other hand, had a large effect, with women experiencing higher levels of depression than men in all age groups. The biggest gap was among people in their 40s and 50s — 12.3% of women in this age group were moderately or severely depressed, compared with 7.2% of men. That 5.1-point difference was 30% bigger than the 3.9-point difference for the entire study population. Overall, 9.5% of women were depressed, along with 5.6% of men.

Depression took a meaningful toll on people’s lives, the researchers discovered. About 43% of those with severe depression said they had “serious difficulty” managing their work, home and social activities, and another 45% had “some difficulty.” For people with moderate depression, the corresponding figures were 16% and 58%. Even for people with mild depressive symptoms, 4% had serious difficulty with their daily activities and 42% had some difficulty.

Despite these problems, only 35% of people suffering severe depression and 20% of those with moderate depression told interviewers they had seen a mental health specialist, such as a psychologist, psychiatrist, psychiatric nurse or clinical social worker. (The researchers couldn’t verify whether these people actually began treatment for their depression.) Latinos were the least likely group to seek professional help from a mental health specialist — only 28% of those with severe depression and 17% of those with moderate depression did so, according to the report.

source: http://www.latimes.com/

 

Community Approach to Tackle Biggest Health Threat in Asia-Pacific

Community groups in the Asia-Pacific are taking the lead on prevention initiatives for cancer, diabetes, heart disease and other non-communicable diseases which cause 36 million deaths globally. This APEC project helps counter the rise of these diseases by conducting outreach and education on the risk factors and preventive lifestyle changes at the local community level. Following a successful trial across Indonesia, the project developed a framework and guidebook for other APEC economies to replicate this grassroots approach over the next few years.

Led by the APEC Health Working Group, the project comes as the incidence of death through non-communicable diseases such as cancer, diabetes and heart disease continues to rise, especially in the Asia-Pacific region. According to the World Health Organisation (WHO), deaths from these diseases in Southeast Asia alone will grow by 15 per cent over the next decade, reaching 10.4 million per year by 2020. In many cases, these diseases are detected at a later stage, resulting in higher economic cost for treatment.

“Non-communicable diseases are now the leading cause of death in many APEC economies,” says Dr Ekowati Rahajeng, Director of Non-communicable Diseases at the Indonesian Ministry of Health, who leads the project. “Cardiovascular disease accounts for about one-third of all deaths in Asia, with mortality rates, on average, 70 per cent higher than in OECD countries. Cancer alone causes an estimated 13 per cent of deaths in Asian economies.”

According to Dr Ekowati, raising awareness of the risk factors associated with these diseases—such as obesity, lack of exercise and smoking—is the most effective way to overcome the fatalities. “Our community-based approach has huge potential, because it teaches people how to protect themselves,” she says. “Without action, non-communicable diseases could have a catastrophic impact on health budgets.”

Community-based intervention: a different approach

The successful model for community-based intervention began in Indonesia over a decade ago, with a single pilot study. It involved experienced, local health workers partnering with community leaders to explain the risk factors that contribute to diabetes, cancer and heart disease, clearly and directly to groups of citizens.

“What makes this approach different is that activities take place in community areas such as schools or religious centres, rather than clinics,” says Dr Ekowati. “Also, activities are driven by local community members, who know how to stimulate attendance and participation.”

The initial pilot was soon replicated in four other provinces in Indonesia. The Community Co-ordinator for West Jakarta, Ms Joko, explains how the program works: “I am one of a group of eight friends, which includes a senior nurse, and through the community-based intervention project, we received training in non-communicable diseases at local health centres.”

Each month, Ms. Joko organises a consultation for between 50 and 70 people, which is supervised by a public health service official. A local doctor measures each individual’s vital signs as well as weight, and then tests blood sugar, and levels of cholesterol and uric acid.

“The sessions allows us to do three things: clearly explain the risks factors that contribute to cancer, diabetes and heart disease, assist with early detection, and then observe changes in behaviour over time,” she says.

Proven results, and expansion across Indonesia

The community approach enabled Dr. Ekowati’s project to closely monitor its effectiveness, and the results proved impressive. Between 2003 and 2006, the prevalence of high cholesterol among target groups in one district—Depok, West Jakarta—reduced by a third, from 31.65 per cent to 19.6 per cent; the prevalence of high blood pressure halved, from 9 per cent to 4.5 per cent, and mean body mass index (BMI) measurements fell for both men and women.

With clear evidence that the project’s unique community-based intervention approach had a concrete impact, the project gained acclaim. In 2012, the community-based model for non-communicable disease reduction was formally incorporated in Indonesia’s health strategy. Community programs were implemented in all 34 provinces in Indonesia, with approximately 11,000 community groups delivering risk-factor programs in each of 500 local districts.

Gaining traction across the APEC region

In 2013, the APEC Health Working Group funded the project to expand the approach in the region— recognising that Indonesia’s model could help member economies take practical steps to respond to two key international health initiatives: the WHO Global Action Plan on non-communicable diseases 2013–2020, and the 2011 declaration on non-communicable diseases by the United Nations General Assembly.

Dr Ekowati proposed using the Indonesian community-based intervention experience to design and develop a comprehensive community program that could be used by multiple economies—right across the Asia-Pacific region. It would include guidelines for community health discussions, and a framework to help community workers set up each local project.

With funding from the APEC Support Fund, Dr Ekowati convened a landmark workshop in April 2014 in Bali, Indonesia. The prospect of adopting a tried and tested strategy for non-communicable diseases prevention drew health experts, academics, and policy makers from Chile, Japan, Malaysia, Peru, the Philippines, Russia, South Korea, Thailand and the USA.

Input from these specialists resulted in an APEC guidebook for implementing the approach in other economies which was published in August 2014. The framework on community-based intervention explains how the concept works in practice, examines the challenges involved and provides recommendations to help APEC economies learn from Indonesia’s experience.

APEC member economies such as the Philippines and Thailand now intend to use this guidebook to help implement community-based prevention programs of their own.

The bigger economic picture

As the program readies for APEC-wide rollout, its sponsor is quick to point out that the goal of containing and reducing these non-communicable diseases is inseparable from wider social and economic objectives.

“Cancer, diabetes, heart disease and other non-communicable disease are chronic illnesses that require long-term treatment,” Dr Ekowati says. “The costs of treatment and healthcare lead to higher health expenditure and lower productivity—and remember these diseases are the biggest cause of premature death.”

According to the World Health Organization, non-communicable diseases cause an estimated 63 per cent of global fatalities every year.

“Without these social programs, there will be an inevitable decline in the economic status of many people—in particular those on middle or low incomes. This program has huge potential, not just to limit the impact these diseases have on prosperity today, but to prevent non-communicable diseases from dominating health budgets in the future.”

source: http://www.webwire.com/