Orang Miskin Hidup Lebih Lama

Laporan terbaru WHO tentang tingkat harapan hidup warga dunia menunjukkan perbaikan signifikan di negara-negara miskin. Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam 20 tahun terakhir, tingkat harapan hidup negara-negara termiskin di dunia bertambah rata-rata sembilan tahun. Bahkan menurut laporan statistik tahunan badan kesehatan dunia (WHO), enam dari negara-negara tersebut berhasil meningkatkan harapan hidup hingga lebih dari 10 tahun antara 1992 dan 2012.

Dari laporan yang dikutip Deutsche Welle, Liberia menjadi negara dengan peningkatan paling besar. Tingkat kehidupan di negara itu bertambah 20 tahun, dari 42 menjadi 62 tahun.

Selanjutnya Ethiopia (dari 45 ke 64 tahun), Maladewa (58 ke 77), Kamboja (54 ke 72), Timor Leste (50 ke 66), dan Rwanda (48 ke 65).

INDONESIA MEMBAIK

“Alasan terpenting mengapa tingkat harapan hidup global bertambah adalah karena lebih sedikit anak-anak yang meninggal sebelum usia ke lima,” ujar dirjen WHO Margaret Chan. Secara keseluruhan, tingkat harapan hidup warga dunia bertambah hingga enam tahun untuk periode yang sama.

Indonesia juga mengalami perbaikan. Dari tingkat harapan hidup 67 tahun meningkat menjadi 71 tahun. Indonesia berada di peringkat kelompok kedua terbaik, bersama negara-negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Brasil.

Berdasarkan statistik, anak perempuan yang dilahirkan tahun 2012 bisa hidup hingga 73 tahun dan anak laki-laki hingga 68 tahun, tambah WHO. “Tapi tetap ada perbedaan mendasar antara warga kaya dan miskin. Warga negara dengan pendapatan tinggi terus memiliki kesempatan hidup lebih lama dibanding mereka yang hidup di negara pendapatan rendah,” jelas Chan.

Anak laki-laki yang lahir tahun 2012 di negara dengan pendapatan tinggi bisa hidup hingga umur 76 tahun. Ini 16 tahun lebih lama dibandingkan anak laki-laki dari negara miskin. Untuk anak perempuan, perbedaannya lebih drastis lagi. Anak perempuan dari negara dengan pendapatan tinggi bisa hidup hingga 82 tahun dan mereka yang tinggal di negara miskin hanya hingga 63 tahun.

JEPANG TERBAIK

Tingkat harapan hidup perempuan di 10 negara posisi teratas adalah 84 tahun ke atas, menurut WHO. Perempuan di Jepang memiliki harapan hidup paling baik, yakni 87 tahun. Diikuti oleh Spanyol, Swiss dan Singapura dengan masing-masing 85,1 tahun.

“Negara dengan pendapatan tinggi harapan hidupnya meningkat karena sukses mengatasi penyakit yang tidak menular,” ujar Ties Boerma, pimpinan divisi statistik WHO. “Semakin sedikit pria dan wanita yang meninggal sebelum usia 60 tahun. Negara kaya lebih baik dalam hal memonitor dan misalnya menangani pasien dengan tekanan darah tinggi.” Berkurangnya konsumsi tembakau juga faktor penting membantu warga hidup lebih lama di beberapa negara, tambah WHO.

Sementara itu, ada sembilan negara dimana tingkat harapan hidup bagi perempuan maupun laki-laki masih kurang dari 55 tahun. Yakni negara-negara Afrika: Angola, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokratik Kongo, Pantai Gading, Mozambik, Nigeria dan Sierra Leone. – DW.DE/d

sumber: poskotanews.com

 

Arab Saudi laporkan 16 kasus MERS baru

Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengumumkan, Rabu, 16 orang dinyatakan positif untuk Sindroma Pernapasan Timur Tengah (MERS/coronavirus) dalam 24 jam terakhir.

Jumlah itu termasuk dua kematian penyakit fatal itu sebagai tambahan tiga kematian yang didiagnosis sebagai pasien MERS sebelumnya, kata kementerian itu dalam satu pernyataan di situsnya.

Dari 16 kasus infeksi baru sembilan terletak di wilayah Riyadh, lima di Jeddah dan dua di Madinah, menurut pernyataan itu.

Jumlah kasus MERS, yang terdaftar di Arab Saudi, telah bertambah jadi 480 sampai Sabtu lalu, termasuk 139 kematian, setelah penambahan enam kasus baru dan enam kematian lagi, kata Kementerian Kesehatan negeri itu pekan lalu.

Salah satu pasien yang meninggal dalam 24 jam terakhir didiagnosis, sementara sisanya adalah dari kasus kritis sebelumnya, kata portal Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Di antara enam kasus baru tersebut, satu pasien menerima pengobatan di ICU, tiga berada dalam kondisi stabil dan dua tanpa gejala. Tiga kasus baru berasal dari Riyadh, dua dari jeddah dan satu dari Makkah.

Selain itu, enam kasus lagi –dua lelaki dan empat perempuan– telah sepenuhnya pulih dan telah diperkenankan pulang dari rumah sakit.

Selain statistik harian tersebut, Kementerian itu pada Sabtu (10/5) juga membantah beberapa laporan bahwa penjabat menteri yang baru diangkat telah terinfeksi virus tersebut.

Kementerian itu menyatakan berita tersebut tidak berdasar dan menteri itu berada dalam kondisi baik.

MERS dipandang sebagai “sepupu virus SARS yang lebih mematikan tetapi tak terlalu cepat menyebar. SARS merebak di Asia pada 2003 dan menyerang ribuan orang.

Coronavirus tersebut pertama kali ditemukan pada pertengahan 2012 pada seorang pria tua yang menderita radang paru-paru akut dam gagal ginjal.

Virus itu telah menyebar dari negara Teluk ke Afrika Utara, Asia Tenggara dan Eropa, menewaskan lebih dari seratus orang dan menyerang ratusan orang lagi, demikian OANA.

sumber: www.antaranews.com

 

Indonesia bebas malaria 2030

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboy menegaskan pemerintah pusat menargetkan Indonesia bebas dari penyakit malaria pada 2030.

“Hingga awal 2014 terdapat 212 kabupaten/kota di 29 provinsi telah memenuhi syarat untuk dinyatakan bebas penyakit malaria,” kata Menkes Nafsiah Mboy dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti pada puncak peringatan Hari Kesehatan dan Malaria Se-dunia di Maluku, Senin.

Target ini juga, ujar Menteri, berlaku untuk kawasan Indonesia Timur khususnya di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat.

Diakuinya, lima provinsi di kawasan Timur Indonesia merupakan daerah endemis tinggi penularan penyakit malaria, sehingga diperlukan kerja sama semua komponen untuk menanggulanginya.

“Perlu kerja sama semua komponen masyarakat untuk memberantas penularan penyakir Malaria di kawasan Timur Indonesia, sehingga target Indonesia bebas malaria pada 2030 dapat tercapai,” katanya.

Dia mengakui kabupaten/kota di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT belum termasuk dalam 212 kabupaten/kota yang telah dinyatakan memenuhi syarat bebas malaria.

Dengan demikian diharapkan adanya kerja sama antara Gubernur bersama para Bupati dan Wali Kota untuk menyelaraskan program pemberantasan penularan penyakit malaria atau tular vektornya.

“Khusus di Maluku ada tiga penyakit tular vector yang merupakan masalah penting untuk ditanggulangi yakni malaria, Deman Berdarah Dengue (DBD) dan Filariasis atau penyakit kaki gajah,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pengendalian penyakit malaria dilaksanakan untuk mencapai bebas malaria secara bertahap.

Kementrian Kesehatan sendiri telah membagi wilayah atau zona bebas dari penyakit diatas berdasarkan standar pelayanan serta upaya yang telah dilakukan, di mana Maluku ditargetkan bebas pada tahun 2030.

Untuk daerah endemis tinggi penularan malaria seperti Maluku dan Papua, Kementrian Kesehatan telah menerapkan strategi akselerasi pengendalian dengan cakupan seluruh wilayah.

Strategi ini mencakup pekan akselerasi pengendalian malaria terintegrasi, intensifikasi pengobatan di semua fasilitas kesehatan serta penemuan kasus malaria secara aktif.

“Diharapkan semua strategi yang telah dilakukan ini berdampak mengatasi penularan penyakit malaria di daerah endemis tinggi, terutama di kawasan timur,” tandasnya.

sumber: www.antaranews.com

 

Global health group issues warning about antibiotics

A recent report issued by the World Health Organization reveals that antibiotic resistance is a major threat to public health.

Local health officials say it is important to be aware and take precautions, but people should not live in fear.

“It doesn’t need to be a major scare,” said James Clark, microbiology department manager at Alverno Central Laboratory in Hammond. “You can prevent the spread of anything you may be colonized with – of normal flora – by diligently washing your hands.”

Antibiotics are medicines that fight bacterial infections by killing bacteria or preventing them from reproducing, according to the Centers for Disease Control and Prevention. They do not fight infections caused by viruses, including colds and the flu.

Taking antibiotics when a person is sick from a virus may do more harm than good, because each dosage increases the chance of the bacteria building a resistance.

People can spread an infection antibiotics cannot cure, according to the agency.

Bacteria and organisms can mutate and change genetic makeup to produce compounds to inactivate the antibiotics.

“Over time, they become more and more resistant to the variety of antibiotics,” Clark said.

Resistance is a long-emerging trend.

“It’s accelerating its spread and its incidence,” he said. “In the early ’80s and ’70s, there was very little resistance to antibiotics.”

Pharmaceutical companies are running out of ways to create new, stronger antibiotics. Bacteria are quick to figure out when an antibiotic has been modified, Clark said.

“The killer bugs have a much higher incidence in undeveloped countries where antibiotics are not controlled,” Clark said. “In Mexico, you can walk into a drug store and tell them you have an infection and buy just about any antibiotic.”

Several factors contribute to the growing problem.

The rising use of antibiotics by physicians who are possibly over-treating patients, hospital-acquired infections and agribusiness adding antibiotics worldwide to animal feed are main contributors, said Dr. Alex Stemer, president of Franciscan Medical Specialists.

The World Health Organization report suggests tracking and monitoring the problem, preventing infections in the first place through better hygiene, vaccination and infection control in health care facilities and developing new diagnostics, antibiotics and tools so health care workers can stay ahead of resistance.

In many parts of the world, there has not been antibiotic stewardship, which would restrict people from over-using antibiotics, Stemer said.

Stemer described Chicago and Lake County as “hot zones” for resistance.

“Bugs are geographically localized,” he said.

Lake County has seen an emergence of CREs. CRE stands for carbapenem-resistant enterobacteriaceae, a family of germs difficult to treat because of their high levels of antibiotic resistance, according to the CDC.

“CREs are almost untreatable bugs with high mortality rates,” Stemer said. “We have to be very aware of this and attuned to this.”

Almost all area hospital have adopted a strict antibiotic policy for better stewardship, Stemer said.

“Throughout almost all of Lake County, these efforts have been in place for over a decade,” he said.

Resistance to one of the most commonly used antibiotics to treat urinary tract infections caused by E. coli is widespread.

Fluoroquinolones were first introduced in the 1980s and had virtually zero resistance, according to the World Health Organization. Now, there are countries across the globe where the treatment is ineffective in more than half of the patients, the group’s report states.

“Without urgent, coordinated action by many stakeholders, the world is headed for a post-antibiotic era, in which common infections and minor injuries which have been treatable for decades can once again kill,” said Dr. Keiji Fukuda, assistant director-general for health security for the World Health Organization.

source: www.nwitimes.com

 

Wamenkes: Waspada MERS Tapi Tidak Perlu Panik

Kementerian Kesehatan Indonesia mewaspadai penyakit flu Arab (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus/MERS-CoV) lantaran banyak jemaah yang bepergian ke Tanah Suci setiap bulann. Hingga kini terdapat 48 kasus terduga MERS yang diperiksa di Indonesia, tetapi semuanya negatif.

“Setiap bulan ada 150 ribu jemaah umroh dari Indonesia. Jadi memang banyak sehingga potensi bahaya itu ada. Tetapi tidak boleh panik,” kata Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Ali Ghuffron Mukti kepada Tempo, Minggu, 11 Mei 2014.

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar masyarakat waspada. Antara lain mengirim edaran ke seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, juga menyebarkan leaflet dan menyiapkan tenaga medis di bandara maupun pelabuhan, termasuk klinik-klinik untuk para jemaat umroh yang baru saja mendarat.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Prof dr Tjandra Yoga Aditama menegaskan badan kesehatan dunia (WHO) belum memberlakukan pembatasan perjalanan. Tim WHO berkesimpulan penambahan jumlah kasus, tidak berhubungan dengan peningkatan kemampuan transmisi virus.

Kemarin, pemerintah Arab Saudi mengumumkan penambahan 13 kematian, sehingga total jumlah kasus sejak 2012 mencapai 480 dengan 139 kematian.

“Berdasarkan situasi terkini dan informasi yang ada, WHO menganjurkan untuk meneruskan pengawasan terhadap infeksi saluran pernafasan akut berat (SARI),” kata Tjandra dalam surat elektroniknya. 

sumber: www.tempo.co

 

Wabah Virus MERS, Indonesia Belum Terapkan “Travel Warning”

Meski wabah Middle East Respiratory Syndrome (MERS) sudah menyebar di 14 negara dan merenggut nyawa lebih dari 100 orang, Indonesia belum berencana mengeluarkan travel warning. Virus yang menyebar dengan perantara kelelawar dan unta ini bahkan dianggap belum seberbahaya flu burung.

“Menurut saya sih travel warning belum (akan dikeluarkan), kelihatannya,” kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar ditemui seusai seminar konvergensi yang digelar Kompas Gramedia, di Jakarta, Rabu (7/5/2014). Menurut Sapta, saat ini badan kesehatan dunia (WHO) belum menganggap serangan virus ini segawat wabah flu burung.

Sapta menambahkan pula, sampai saat ini Kemenparekraf belum mendapat aba-aba dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. “Nampaknya sampai sekarang masih case-nya spesifik di negara-negara Timur Tengah. Kita harus mengantisipasi, tapi kita juga tidak dengan mudah mengeluarkan travel warning,” imbuh dia.

Kendati demikian, kata Sapta, Kemenparekraf segera akan bertindak setelah ada informasi lebih jauh baik dari Kemenkes maupun WHO. Dia juga yakin masyarakat juga sudah tahu soal penyakit ini dan bertindak antisipatif sebelum melakukan perjalanan ke negara-negara dengan kasus pemicu maupun yang terinfeksi MERS.

Dikutip dari laman ABCNews, virus MERS ini diduga bermula dari Arab Saudi, dengan jumlah kasus mencapai 378 dan 107 kematian di seluruh dunia. Setidaknya 14 negara sudah melaporkan penyebaran kasus MERS, yakni Mesir, Jordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Tunisia, Malaysia, Oman, Perancis, Yunani, Italia, Inggris, Filipina, dan Amerika Serikat.

sumber: nasional.kompas.com

 

Two Dead and Three in Quarantine as Indonesia MERS Fears Build

Three residents of Pekanbaru, Riau were placed in quarantine because they showed symptoms of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) after two men died, likely from the infection, in Denpasar, Bali and Medan, North Sumatra.

“It’s true, there are residents who are suspected to have MERS,” Riau Health Agency head Zainal Arifin said, as quoted by the state-run Antara News Agency on Wednesday. “They’ve just returned from the minor hajj and have MERS indicators.”

The virus is similar to the one that caused Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), which emerged in China between 2002 and 2003, killing some 800 people. It was first detected in Saudi Arabia in 2012.

Saudi Arabia is a nightmare for epidemiologists because hajj pilgrims travel there, spend time in dense crowds, and disperse back to the far corners of the world with the potential to carry infections home. Hundreds of thousands of Indonesians make the journey each year.

The Indonesian government has urged the pious to postpone their pilgrimages until the extent of the outbreak is better understood.

Pulmonologist Azizman Saad, who treated two of the quarantined patients at Awal Bros hospital in Riau, said that they had high fevers and difficulty breathing.

“In the latest examination, the condition of the patients had improved and the fevers had dropped,” he said.

He said throat swabs and blood samples were undergoing tests at a Healthy Ministry laboratory.

“Today we’ve just sent the samples to Jakarta, so there’s no confirmation that the three are positive for MERS,” he said.

Two deaths

A man who died in Medan, North Sumatera on Sunday after returning from Saudi Arabia was likely the country’s first victim of the virus, a health official said on Tuesday.

The man’s family refused to allow doctors to take a saliva sample to test for the virus.

A second possible victim died in Bali on Wednesday morning, also after returning from Saudi Arabia.

The 50-year-old Nusa Dua resident, identified as A.S., passed away twelve hours after he was admitted to Sangha Hospital in Denpasar.

“The patient was treated for 12 hours and he did not survive,” Sanglah Hospital medical support team head Ken Wirasandhi told the Jakarta Globe.

The man sought treatment at Surya Husada hospital on Tuesday after he experienced breathing difficulties and coughing. His family said he had just returned from a pilgrimage to Saudi Arabia.

Ken said the patient suffered from chronic lung disease but that MERS might still have been the cause of death.

“We treated him as a suspected [MERS patient] because of his travel history,” he said, adding that the patient had been placed in quarantine.

The hospital had been through two previous MERS scares — a local resident and a Saudi Arabian tourist — but both tested negative, Ken said.

A.S.’s test results have not come in yet.

source: www.thejakartaglobe.com

 

UN: Spread Of Polio Is A World Health Emergency

For the first time ever, the World Health Organization on Monday declared the spread of polio an international public health emergency that could grow in the next few months and unravel the nearly three-decade effort to eradicate the crippling disease.

The agency described current polio outbreaks across at least 10 countries in Asia, Africa and the Middle East as an “extraordinary event” that required a coordinated international response. It identified Pakistan, Syria and Cameroon as having allowed the virus to spread beyond their borders, and recommended that those three governments require citizens to obtain a certificate proving they have been vaccinated for polio before traveling abroad.

“Until it is eradicated, polio will continue to spread internationally, find and paralyze susceptible kids,” Dr. Bruce Aylward, who leads WHO’s polio efforts, said during a press briefing.

Critics, however, questioned whether Monday’s announcement would make much of a difference, given the limits faced by governments confronting not only polio but armed insurrection and widespread poverty.

“What happens when you continue whipping a horse to go ever faster, no matter how rapidly he is already running?” said Dr. Donald A. Henderson, who led the WHO’s initiative to get rid of smallpox, the only human disease ever to have been eradicated.

The WHO has never before issued an international alert on polio, a disease that usually strikes children under 5 and is most often spread through infected water. There is no specific cure, but several vaccines exist.

Experts are particularly concerned that polio is re-emerging in countries previously free of the disease, such as Syria, Somalia and Iraq, where civil war or unrest now complicates efforts to contain the virus. It is happening during the traditionally low season for the spread of polio, leaving experts worried that cases could spike as the weather becomes warmer and wetter in the coming months across the northern hemisphere.

The vast majority of new cases are in Pakistan, a country which an independent monitoring board set up by the WHO has called “a powder keg that could ignite widespread polio transmission.”

Dozens of polio workers have been killed over the last two years in Pakistan, where militants accuse them of spying for the U.S. government. Those suspicions stem at least partly from the disclosure that the CIA used a Pakistani doctor to uncover Osama bin Laden’s hideout by trying to get blood samples from his family under the guise of a hepatitis vaccination program. U.S. commandos killed the al-Qaida leader in May 2011 in the Pakistani garrison town of Abbottabad.

At the end of last month, there were 68 confirmed polio cases worldwide, compared with just 24 at the same time last year. In 2013, polio reappeared in Syria, sparking fears the civil war there could ignite a wider outbreak as refugees flee to other countries across the region. The virus has also been identified in the sewage system in Israel, the West Bank and Gaza, although no cases have been spotted.

In February, the WHO found that polio had also returned to Iraq, where it spread from neighboring Syria. It is also circulating in Afghanistan (where it spread from Pakistan) and Equatorial Guinea (from neighboring Cameroon) as well as Nigeria, Ethiopia, Somalia and Kenya.

Officials also worry countries torn by conflict, such as Ukraine, Sudan and the Central African Republic, are rife for polio reinfection.

Some critics say it may even be time to accept that polio may not be eradicated, since the deadline to wipe out the disease has already been missed several times. The ongoing effort costs about $1 billion a year.

“For the past two years, problems have steadily, and now rapidly mounted,” Henderson said in an email. “It is becoming apparent that there are too many problems (for the polio eradication effort) to overcome, however many resources are assigned.”

Henderson and others have suggested the extraordinary efforts needed for polio eradication might be better spent on other health programs, including routine vaccination programs for childhood diseases. But he conceded that transitioning to a control program would be difficult. “If not eradication, how does one accomplish a ‘soft landing’ which could sustain the global program on immunization?” Henderson said.

Aylward said the WHO and its partners, including the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, aren’t yet considering pushing back their latest deadline to eradicate polio by 2018.

CDC Director Dr. Tom Frieden said the reemergence and spread of polio out of Pakistan, Cameroon and Syria pose “a serious threat to our ability to eradicate polio.”

“Conflicts in many areas where polio is circulating are hampering efforts to vaccinate but success remains within reach,” Frieden said.

Still, the independent board monitoring the progress being made on polio has called for overhauling the program.

“Few involved in (polio eradication) can give a clear account of how decisions are made,” concluded a recent report by the group. “If a billion-dollar global business missed its major goal several times, it would be inconceivable that it would not revisit and revise its organizational and decision-making structure.”

source: www.huffingtonpost.com

 

Semua Obat Paten Tersedia di Pasar Obat Indonesia

Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH menegaskan secara umum, semua obat paten, yang sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlukan, telah tersedia di pasar obat Indonesia.

“Jika dokter atau rumah sakit tidak memberikan obat yang dibutuhkan dan pasien menderita efek buruk, maka pasien peserta JKN boleh menuntut RS atau dokter,” jelas Hasbullah Thabrany di kantornya di kawasan Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Guru Besat Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI tersebut pun mengatakan, |Sebab, rumah sakit atau dokter sudah dibayar atau dijamin akan dibayar. Kewajiban mereka adalah mengobati penyakit pasien sampai sembuh. Hak mereka sudah atau pasti akan dipenuhi.”

Menurut Hasbullah, Badan Pengawa Obat dan Makanan (BPOM) bertugas memeriksa awal dan rutin melakukan sampling untuk menguji obat yang beredar. “Berkualitas bukan berarti menyenangkan dokter atau pasien. Berkualitas artinya kandungan zat aktif dalam kemasan obat sesuai dengan labelnya dan dosisnya juga sesuai,” ujar dia.

“Untuk meningkatkan kualitas, seharusnya industri PMA yang memiliki quality control dari perusahaan induknya harus diberi ijin memproduksi dan menjual obat generik dan generik berlogo. Hal ini akan memacu persaingan dalam kualitas obat,” terang mantan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI tersebut.

Ia menambahkan dengan mengatakan, “Ketersedian obat sudah cukup memadai. Indonesia memiliki industri farmasi yang berlebihan, lebih dari 200 industri farmasi. Itu lebih dari cukup. Bahkan, karena jumlahnya kebanyakan maka industri farmasi Indonesia tidak efisien. Sebagian harus dimerjer agar terjadi efisiensi,” terang Pendiri dan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) tersebut.

Pernyataan mantan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI terkait penegasan sebelumnya dari Gubernur Riau, H Annas Maamun saat melakukan kunjungan ke RSUD Arifin Achmad, Provinsi Riau, baru-baru ini.

“Kenapa harus obat generik, kan kita tetap beli, kenapa tak beli yang bagus saja. Pemerintah tetap bayar. Walaupun agak mahal, yang penting ampuh. Jangan sakit batuk kering obatnya OBH, batuk berdahak OBH juga. Masyarakat kita ini butuh obat yang sesuai dengan penyakitnya, sehingga siapa pun yang berobat benar-benar merasakan sehat,” kata Annas Maamun

Sementara itu, sebaliknya Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Dra. Maura Linda. Sitanggang, Apt, Ph.D mengatakakan harga obat generik bisa jauh lebih murah, karena tidak membutuhkan biaya promosi seperti obat bermerek.

“Meski harganya jauh lebih murah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kualitas obat generik jika dibandingkan dengan obat bermerek. Kedua sebenarnya merupakan obat copy dari obat paten (originator), sehingga tidak berbeda dalam hal zat aktif, indikasi, dan bentuk sediaan,” papar Maura Linda.

Maura lantas mengatakan, setiap obat generik yang berlogo maupun bermerek harus melalui uji bioekivalensi sebelum ada di pasaran. “Zat aktif obat dan khasiatnya dapat dipastikan sama dengan originatornya,” tutur dia.

“Untuk penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan obat seumur hidup, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi akan sangat rugi jika konsumen menggunakan obat bermerek, sementara OGB hadir dengan harga yang lebih murah,” imbuh dia. [aji]

sumber: gayahidup.inilah.com

 

Minimnya Dana Kesehatan Jadi Kendala Utama Cegah PTM di Indonesia

Tingginya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia hingga menyumbang 64 persen kematian memerlukan gerakan serius selama sepuluh tahun ke depan guna menurunkan faktor risiko untuk mencegah PTM di Indonesia.

Patut menjadi perhatian adalah faktor yang paling menetukan yaitu masalah pendanaan karena belanja kesehatan Indonesia masih sangat rendah, demikian disampaikan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Prof Dr Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH.

“Padahal, potensi banyak karena investor luar mau mendanai tapi kita terkendala peraturan yang rigid seperti peraturan RS, perpajakan misalnya untuk obat kanker masih dipajakin,” tutur Prof Thabrany dalam Diskusi ASEAN Non-Communicable Disease Network di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (6/5/2014).

“Diharapkan dana untuk belanja kesehatan bisa mencapai empat sampai lima persen dalam waktu sepuluh tahun ke depan karena selama 40 tahun dana kita stagnan hanya tiga persen. Setidaknya kalau ada peningkatan itu bukti kepedulian pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesi,” lanjut Prof Thabrany.

Selain itu, pencegahan PTM juga terkendala kurangnya kapasitas dokter spesialis karena delegasi dokter spesialis ke dokter umum meskipun jumlahnya mencapai 100.000 menurut Prof Thabrany belum terlalu baik.

Sarana kesehatan juga masih sulit dijangkau terutama di daerah-daerah meskipun bisa dimanfaatkan teknologi telemonunikasi yang diharapkan bisa menjangkau daerah terpencil. Selain itu, perlu pula dibangun kolaborasi sektor publik dan swasta antarnegara karena upaya pencegahan dan manajemen PTM tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu negara tapi diperlukan saling berbagi pengalaman lintas negara.

Oleh karena itu, melalui ASEAN NCD Network yang diadakan di tujuh negara di wilayah ASEAN untuk mendiskusikan tantangan dalam mengelola PTM di negara-negara terkait, diharapkan ada inovasi baru yang disepakati sebagai bentuk menanggulangi tingginya PTM.

“Kita juga perlu melemparkan kesempatan ke pihak swasta yang mau memfasilitasi inovasi-inovasi misalnya dalam bentuk alat kesehatan guna melakukan deteksi dini PTM selain juga perlu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala PTM,” jelas Prof Thabrany.

Hal ini diamini General Manager Philips Healthcare Indonesia Vincent S.K Chan bahwa dengan mengangkat isu PTM, upaya preventif dan edukasi bisa dilakukan agar masyarakat lebih peduli, terutama untuk deteksi dini. Ia mencontohkan kasus diabetes yang banyak terjadi di Indonesia kerap kali sudah telat penanganannya karena masyarakat kurang peka terhadap gejala awal diabetes.

“Pengetahuan juga penting apalagi untuk orang-orang di desa yang pergi ke klinik atau puskesmas. Jika dia dan tenaga medis mendapat edukasi yang baik, tentunya mereka tahu risiko jika kondisi ini telat ditangani. Sehingga pengobatan dini bisa dilakukan,” ucap Vincent.

sumber: health.detik.com