Category: Berita

Rencana pemerintah membuka program pendidikan dokter layanan primer (DLP), guna menguatkan pemberian layanan kesehatan dasar, dinilai organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai tindakan pemborosan uang negara. Pasalnya, kompetensi DLP tak ada bedanya dengan dokter umum.

“Buat apa sekolah lagi selama 3 tahun untuk menjadi DLP, jika kompetensinya sama dengan dokter umum. Rencana pemerintah itu tidak realistis, efisien dan pemborosan anggaran negara,” kata wakil Ketua Umum PB IDI, Daeng M Fakih saat menghadap Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Toto Dariyanto, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Daeng M Fakih menjelaskan, istilah DLP sendiri telah menimbulkan kontroversi di kalangan dokter di Indonedia. Mengingat istilah tersebut selama ini tidak pernah digunakan oleh otoritas kesehatan di negara mana pun.

“Layanan primer adalah wilayah pelayanan. Karena itu, tidak ada satu pun negara yang menyebut dokter yang bekerja di layanan primer dengan gelar profesi khusus DLP, seperti halnya di Indonesia,” ujarnya.

Dokter layanan primer adalah komunitas dokter yang memberi layanan kesehatan dasar di masyarakat yang terdiri dari berbagai bidang ilmu seperti dokter umum, dokter keluarga, dokter spesialis, dokter anak, dokter penyakit dalam dan dokter gigi.

“Penggunaan istilah DLP juga akan menimbulkan konflik horizontal antar dokter di layanan primer dan berpotensi mengkriminalisasikan dokter umum yang menangani pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tuturnya.

Untuk itu, Daeng menilai, upaya pertama yang harus dilakukan adalah menghapus istilah DLP sebagai satu jenis profesi baru kedokteran seperti termaktub dalam Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Menurut Daeang, keberadaan UU No 20 tahun 2013 ini sebenarnya tumpang tindih dengan 3 UU lainnya seperti UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,” ujarnya.

“UU No 20 Tahun 2013 menyebabkan tumpang tindihnya peran dan kewenangan kelembagaan antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, organisasi profesi mulai dari IDI, kolegium dan Konsil Kedokteran Indonesia,” ucapnya.

Hal lain yang tak kalah penting, menurut Daeng M Fakih, tidak ada perbedaan signifikan antara kompetensi DLP dengan kompetensi dokter umum sebagaimana termuat dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2013 yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

“Kurikulum, standar pendidikan dan gelar DLP belum memiliki kejelasan dan landasan formal, baik pada Peraturan Pemerintah (PP)-nya, pengesahan kurikulum oleh KKI, peraturan menteri serta belum ada kolegium DLP yang disahkan oleh IDI,” tuturnya.

Ditambahkan, simulasi pelaksanaan program DLP memerlukan waktu 30-50 tahun untuk men-DLP-kan dokter ukum yang akan bekerja di layanan primer. Jumlah itu belum termasuk 8.000 lulusan dokter baru yang terus dihasilkan setiap tahunnya.

“Dengan demikian, program pendidikan DLP yang digagas pemerintah menjadi tidak realistik, tidak efisien dan hanya memboroskan uang negara. Karena program ini bakal sulit dan lama diterapkan,” ujarnya.

Ditambahkan, UU No 20 tahun 2013 juga mengabaikan program pendidikan kedokteran berkelanjutan (P2KB) yang penting untuk meningkatkan kompetensi dokter, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dalam pertemuan itu, PB IDI mengusulkan sekaligus menyerahkan RUU Perubahan atas UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Diharapkan, RUU tersebut masuk dalam pembahasan Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. (TW)

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek menegaskan, apotek rakyat tak boleh membuka gerainya tanpa didukung keberadaan apoteker. Karena setiap pengelolaan obat harus ada tanggungjawab dari apoteker.

“Obat itu sifatnya racun, jadi tidak boleh sembarangan orang yang memberikan. Jika tidak ada pengawasan apoteker, maka praktik apotek tidak diperkenankan,” kata Nila Moeloek usai penandatanganan pembentuk Komite Bersama Kemenristekdikti, di Jakarta, Jumat (16/9).

Nila mencontohkan, pemberian antibiotik yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tanpa apoteker, dikhawatirkan isi dan jumlah antibiotik itu tak sesuai dengan dosis yang sesuai.

“Jika pasien sudah resisten terhadap antibiotika yang ada, hal itu berbahaya. Nyawa taruhannya,” ujar Menkes menegaskan.

Untuk itu, lanjut Nila Moeloek, pihaknya berencana akan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 284 Tahun 2007 tentang Operasional Apotek Rakyat. Karena dalam pelaksanaannya, operasional apotek rakyat tidak disertai dengan pengawasan apoteker.

“Kami saat ini tengah melakukan kajian untuk pencabutan permenkes tersebut. Jika apotek rakyat tidak melengkapi syarat untuk pembentukan apotek, maka pelaksanaannya menjadi ilegal,” kata Menkes.

Sebelumnya, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendukung usulan pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 284/MENKES/SK/III/2007 tentang Apotek Rakyat yang menjadi dasar apotek rakyat beroperasi.

Tulus menyebut apotek rakyat sebagai apotek “abal-abal” karena tidak memiliki kriteria dan standar yang jelas. Mayoritas apotek rakyat juga tidak memiliki apoteker sebagaimana diatur dalam Permenkes Apotek Rakyat. Selain itu, berdasarkan temuan BPOM, di beberapa apotek rakyat justru beredar obat-obatan ilegal. (TW)

Untuk terus mendukung komitmen pemerintah menggalakan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja, PT DiGiSi Indonesia di Tanjungpinang kembali menggelar pelatihan bertajuk tugas dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Acara tersebut ditaja DiGiSi Training Center Batam bekerjasama dengan Disnakertrans Kota Batam dan dihadiri utusan beberapa perusahaan yang ada di Batam, seperti PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS), PT Panca Utama Sejati (PUS), dan PT Explora Prima (EP).

“Sekitar 25 peserta mengikuti pembinaan ini dengan santai tapi tetap serius. Instrukturnya pegawai pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Kota Batam,” ujar Marthinus Arlyus Lodo, Direktur PT DiGiSi Indonesia, Rabu (14/9).

Dikatakan Marthinus, dasar hukum pembentukan P2K3 di perusahaan adalah Permenaker RI nomor PER.04/MEN/1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja.

Ditekankan pada pasal 2 lanjut Marthinus, tempat kerja yang memperkerjakan 100 orang atau lebih, proses dan instalasi yang
memiliki resiko besar terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3.

“Keanggotaan P2K3 adalah wakil pengusaha dan pekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, kata Marthinus, perusahaan juga harus memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan OHSAS 18001:2007 yang merupakan standar persyaratan internasional.

Marthinus berjanji, akan menggelar pelatihan P2K3 rutin setiap bulan. Pihaknya juga akan terus kerjasama dengan Disnakertrans Batam, Bintan, dan Karimun untuk terus menggalakan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua pekerja.

“Antusias para pengusaha dan manajemen perusahaan semakin tinggi, karena sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas perusahaan,” pungkasnya. (cca/bpos)

http://batampos.co.id/

Vaksin dengue tetravalen milik Sanofi Pasteur telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Vaksin tersebut untuk melindungi individu yang tinggal di daerah endemik terhadap keempat serotipe dengue.

Persetujuan vaksin dengue di Indonesia merupakan pendaftaran kedua di Asia, dan ketujuh di dunia. Vaksin dengue milik Sanofi Pasteur telah disetujui di beberapa negara seperti Meksiko, Brazil, El Salvador, Costa Rica, Filipina, dan Paraguay.

“Kami menyambut baik persetujuan vaksin dengue di Indonesia yang tepat waktu,” kata Prof Dr Sri Rezeki S Hadinegoro, Ketua ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), dalam keterangan pers diterima Selasa (13/9).

Prof Sri menambahkan dengue merupakan penyakit hiperendemik di Indonesia. Sampai April 2016, terdapat lebih dari 80.000 kasus dengue yang tercatat, ini berarti terjadi 39% lonjakan pada periode yang sama pada 2015. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban dengue tertinggi di dunia, dimana beban yang ditimbulkan mencapai lebih dari US$ 323 juta per tahun.

“Persetujuan atas vaksin dengue memberikan kita akses terhadap cara pencegahan yang inovatif untuk mengendalikan penyebaran lebih jauh dari penyakit yang berbahaya ini dan memperkuat strategi pengendalian dengue Indonesia di masa yang akan datang,” ujar dia.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization / WHO) menerbitkan position paper atas vaksin dengue pada 29 Juli 2016 yang isinya merekomendasikan negara-negara endemik untuk mempertimbangkan pengenalan vaksin dengue milik Sanofi Pasteur. Ini sebagai bagian dari pencegahan penyakit yang terintegrasi, termasuk di dalamnya pengendalian vektor dan mobilisasi masyarakat. WHO telah menetapkan tujuan untuk mengurangi angka kematian akibat DBD pada negara-negara endemik sebesar 50% dan morbiditas sebesar 25% pada tahun 2020.

Dr Anh Wartel, Medical Affairs, Sanofi Pasteur Asia & Japan Pacific mengatakan dengue menjadi gambaran masalah kesehatan masyarakat yang serius dan terus berkembang di banyak negara di Asia dengan hubungan yang signifikan antara manusia dengan beban ekonomi.

Persetujuan di Indonesia baru-baru ini, negara kedua di Asia, merupakan bukti bahwa pihaknya bergerak cepat untuk membuat dengue sebagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi pada negara-negara dengan beban penyakit yang tinggi.

“Hal ini penting karena 70% dari populasi dunia yang berisiko terkena dengue berada di wilayah Asia, dan penyedia pelayanan kesehatan di Indonesia sekarang memiliki akses terhadap alat pencegahan klinis pertama yang dapat melindungi manusia lebih baik melawan ancaman kesehatan masyarakat ini,” tegas dia.

http://www.beritasatu.com/