Category: Berita

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan penolakannya sebagai eksekutor dalam penerapan hukum kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016. Mereka menilai tindakan “penyiksaan” semacam itu menyalahi sumpah dokter.

“Kami tidak menolak Perppu No 1 Tahun 2016. Tapi kami para dokter menolak untuk jadi eksekutor hukuman kebiri kimia,” kata Ketua Umum IDI, Prof Ilham Oetama Marsis dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis (9/6).

Hadir dalam kesempatan itu, dr Danardi Sosrosumihardjo (Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa), dr Wimpie Pangkahila (Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia) dan dr Prijo Sidipratomo (Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI).

Prof Marsis menjelaskan, alasan penolakan itu antara lain efek samping atas penggunaan obat antitosteteron atau kebiri kimia pada seseorang dalam jangka waktu lama. Karena, penderita akan mengalami insomnia (kesulitan tidur), pengeroposan tulang (osteoporosis), gangguan kognitif hingga pelemahan otot.

“Kami para dokter tidak mau melakukan “penyiksaan” semacam itu. Jika harus dilaksanakan, silakan cari tenaga kesehatan lain sebagai eksekutornya,” tutur Prof Marsis.

Kendati demikian, IDI bersedia membantu rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dari trauma fisik psikis yang dialaminya.

“Rehabilitasi pelaku juga perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, yang mengakibatkan bertambahnya korban. Kedua penanganan rehabilitasi itu membutuhkan penanganan komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu,” kata Prof Marsis menegaskan.

Hal senada dikemukakan Prijo Sidipratomo. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk membuat jera pelaku kekerasan seksual pada anak, seharusnya berupa hukuman penjara atau isolasi seberat-beratnya.

Karena IDI memandang kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa yang harus mendapat perhatian khusus. “Hukuman yang ada sekarang masih belum optimal. Contohnya kasus kejahatan seksual pada anak di Kediri, hanya dihukum 9 tahun. Seharusnya diatas 20 tahun,” ujar prijo yang juga mantan Ketua Umum IDI tersebut.

Pakar seks Wimpie Pangkahila menambahkan, bukti-bukti ilmiah pun menunjukkan kebiri kimia juga tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat dan potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Karena itu, perlu dicari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan.

“Karena di Amerika atau di Korea Selatan, suntik kebiri kimia ini hanya bersifat pilihan dari banyak sanksi hukum lain. Saya belum pernah membaca pelaku kekerasan seksual pada anak di negara tersebut yang mendapat suntikan kebiri kimia,” kata Wimpie menegaskan.

Ia mengakui, suntik antitosteron bersifat sementara. Begitu suntikan tersebut dihentikan, maka dorongan seksual pelaku akan kembali normal. Namun, hingga kini aturan suntik kebiri kimia belum jelas sampai berapa lama.

“Karena jika dilakukan dalam jangka waktu lama, hukuman itu bisa mengganggu organ tubuh lain. Memang libido menurun, tetapi kesehatan fisiknya melemah. Jadi, apakah tindakan semacam itu sudah tepat,” ujar Wimpie menandakan. (TW)

{jcomments on}

Hasil pemantauan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama bulan Ramadhan tahun ini menunjukkan trend penjualan makanan pembuka puasa (takjil) mengandung bahan berbahaya semakin berkurang. Sebelumnya, takjil ditemukan bahan pengawet dan pewarna tekstil.

“Sejak 2 tahun terakhir ini, BPOM tak sendirian dalam pengawasan makanan. Kami kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pengawasan bahan pangan di wilayahnya masing-masing,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPOM, Tengku Bahdar Johan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (9/6).

Dijelaskan, proses pengawasan dan pembinaan pengolahan pangan oleh usaha kecil sebenarnya telah dilakukan 2 minggu jelang bulan puasa Ramadhan. Hal itu dilakukan guna mencegah beredarnya makanan takjil yang dibuat dengan bahan berbahaya.

“Jadi ketika Ramadhan tiba, para usaha rumahan sudah memahami penggunaan bahan yang benar untuk pembuatan takjil,” ucap Bahdar Johan menegaskan.

Ia menambahkan, pengawasan di DKI Jakarta dilakukan di antaranya di pasar yang kerap menjadi lokasi pusat jualan takjil seperti pasar Benhil, Jakarta Pusat, pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan pasar Senen, Jakarta Pusat.

Bahdar mengungkapkan, sektor makanan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan obat dan kosmetik. Maka BPOM juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan berbahaya.

Hal senada dikemukakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM Suratmono menyebutkan,
pada 2013 tercatat ada 12 persen usaha yang menggunakan rhodamin, bahan pewarna berbahaya. Angka itu turun menjadi 10 persen pada 2014, kemudian pada 2015 menjadi 11 persen.

Sementara penggunaan bahan pengawet formalin pada pangan takjil pada 2013 tercatat 13 persen. Kemudian turun menjadi 12 persen pada 2014. Dan kembali turun di tahun 2015 menjadi 6 persen.

Suratmono mengemukakan, pengawasan makanan dilakukan di hampir semua provinsi. Pada pelaksanaannya, BPOM juga merangkul lembaga lain untuk pegawasan ini.

“Kami kerja sama dengan bea cukai untuk pengawasan bahan pangan. Sebelumnya, kerja sama kami lakukan dengan Badan Narkotika Nasional untuk pengawasan dan pemberantasan makanan mengandung narkotika,” katanya.

Ditambahkan, target pengawasan lainnya yakni pangan tanpa izin edar, rusak, kadaluarsa, dan jajanan takjil. Dari sidak yang dilakukan mulai 23 Mei sampai 7 Juni 2016, nilai pangan tidak aman yang berhasil disita mencapai miliaran.

“Nilainya hampir Rp 2,5 miliar,” kata Suratmono menegaskan. (TW)

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyerahkan secara simbolis data Peserta Bantuan Iuran (PBI) kepada Komisi IX DPR RI. Hal itu untuk mendorong kecukupan penganggaran terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masa depan.

Penyerahan dilakukan Direktur Umum BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan diterima Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Fachmi menjelaskan, data peserta PBI tersebut bukan hasil pendataan yang dilakukan BPJS Kesehatan, namun data itu diperoleh dari Kementerian Sosial. Sampai saat ini, Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah diterima sekitar 87,5 juta peserta PBI yang tersebar di 34 provinsi, 504 kabupaten/kota dan 22.245 kecamatan.

“Diharapkan data tersebut, Komisi IX dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan program JKN agar lebih tepat sasaran,” ujar Fachmi.

Selain itu, lanjut Fachmi, pengawasan yang dilakukan DPR adalah kebutuhan. Para anggota DPR dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan kepada konstituennya.

Dede Yusuf menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas penyerahan data PBI. Pihaknya, akan melakukan validasi data sesuai daerah pemilihannya.

“Kalau perlu nanti kita hadirkan para peserta yang ditunjukkan oleh BPJS kesehatan,” kata Dede menandaskan. (TW)

 

Menandai peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang jatuh pada 31 Mei, badan kesehatan dunia WHO menetapkan standar kemasan polos untuk produk rokok. Diharapkan kebijakan tersebut dapat menghambat para perokok pemula.

“Penelitian menunjukkan kemasan polos dapat menghambat perokok pemula serta mengurangi konsumsi diantara perokok,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemkes), Mohamad Subuh dalam talkshow memperingati HTTS 2016 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (31/5).

Dijelaskan, kemasan polos atau standardized packaging adalah kotak atau paket rokok yang tak memiliki logo, warna, lambang merek ataupun informasi promosi lainnya. Namun, produk tersebut tetap menunjukkan peringatan kesehatan bergambar yang lebih besar.

“Upaya itu dilakukan karena sejak dilakukan pembatasan iklan rokok di seluruh dunia, industri tembakau menggunakan kemasan sebagai sarana untuk membuat produk mereka semakin menarik,” ujar Subuh.

Dirjen P2P Kemkes itu menambahkan, kemasan polos mengurangi daya tarik produk tembakau, sehingga peringatan kesehatan bergambar atau tulisan semakin jelas. Selain mengurangi desain yang memberi kesan jauh dari kenyataan bahwa produk rokok berbahaya bagi kesehatan.

“Kemasan polos bagi produk tembakau adalah salah satu upaya melindungi kesehatan masyarakat yang sejalan dengan kesepakatan global,” katanya.

Subuh mencontohkan, negara Australia menerapkan kebijakan kemasan polos secara efektif. Australia adalah pendahuku inisiatif kemasan polos sejak Desember 2012.

“Kemasan polos, bersama dengan inisiatif pengendali lain, berhasil menurunkan angka rokok warga Australia berusia 14 tahun keatas dari 15,1 persen pada 2010 menjadi 12,8 persen pada 2013,” katanya.

Saat ini, lanjut Subuh, telah ada 3 negara menerapkan kebijakan serupa yaitu Perancis, Inggris, dan Irlandia. Bahkan, Inggris Raya dan Irlandia Utara telah memiliki perangkat hukum untuk kemasan polos.

Data WHO menyebutkan, Indonesia tergolong sebagai negara yang menghadapi dampak besar dari tingginya penggunaan tembakau. Dapat dikatakan 2 dari 3 orang dewasa merokok.

Indonesia juga termasuk negara dengan prevalensi tinggi untuk perokok usia 13-15 tahun, yaitu lebih dari 20 persen. (TW)

 

Pemerintah seharusnya menerapkan sistem kuota dokter pada setiap fasilitas kesehatan (faskes) baik di rumah sakit maupun klinik. Karena antrian panjang di faskes belakangan ini jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerentanan dalam keselamatan pasien.

“Beban kerja dokter yang berlebihan, akibat banyaknya pasien bisa menimbulkan kerentanan dalam keselamatan pasien,” kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Terpilih, Daeng Mohammad Faqih dalam acara “Dialog Konstruktif Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan JKN” di Jakarta, Senin (30/5).

Penumpukan pasien di rumah sakit, lanjut Daeng M Faqih, karena ada kecenderungan akhir-akhir ini pasien yang berobat di fasilitas kesehatan tahap pertama (FKTP) seperti Puskesmas atau klinik minta surat rujukan ke rumah sakit. Padahal, rujukan seharusnya atas pertimbangan medis.

“Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki sistem rujukan agar tidak terjadi lagi penumpukan pasien di rumah sakit. Sistem harus dibuat detail, sehingga pasien rujukan berdasarkan pertimbangan medis, tak sekadar memenuhi permintaan pasien,” ucapnya.

Dan yang tak kalah penting dalam pelaksanaan program JKN, pemerintah harus bisa menyediakan dana yang cukup. Karena pengobatan tidak bisa dilakukan setengah tindakan, lantaran keterbatasan dana.

“Kalau makan bisa minta porsi setengah, tidak bisa dalam pengobatan. Operasi harus dilakukan penuh, termasuk obat-obatan,” tutur Daeng.

Jika pemerintah tak punya biaya, menurut Daeng, harus dicarikan solusinya. Ia mengusulkan agar program JKN hanya untuk pasien kelas 3. Sedangkan pasien kelas 1 dan 2, tidak termasuk yang ditanggung pemerintah atau menggunakan asuransi swasta.

“Kondisi itu lebih adil, ketimbang pemerintah mencakup semua golongan namun pelayanannya tidak optimal, karena keterbatasan dana,” ucap Daeng menegaskan.

Jika memungkinkan, lanjut Daeng, pemerintah menerapkan urun biaya untuk pasien kelas 1 san 2 untuk memenuhi kecukupan biaya. Karena seharusnya pelaksanaan program JKN memperhitungkan kecukupan dengan tata laksana klinis sesuai dengan standard operational procedure (SOP).

“Untuk itu perlu dilakukan revisi atas tarif dalam INA-CBGs dan besaran kapitasi. Karena yang ada saat ini tidak memperhitungkan profesionalisme dokter,” tuturnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam sambutannya meminta pada para pihak dalam dialog kontrukstif dapat memberi masukan pada pemerintah terkait dengan program JKN. Agar pelaksanaan JKN di masa depan menjadi lebih baik lagi.

“Masukan dari para pihak akan kami tindaklanjuti untuk program JKN yang lebih baik. Karena dua tahun pelaksanaan JKN, program tersebut belum berjalan mulus,” tutur Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}