World Health Assembly agrees new Health Emergencies Programme

WHO Member States today agreed to one of the most profound transformations in the Organization’s history, establishing a new Health Emergencies Programme. The programme adds operational capabilities for outbreaks and humanitarian emergencies to complement its traditional technical and normative roles.

The new programme is designed to deliver rapid, predictable, and comprehensive support to countries and communities as they prepare for, face or recover from emergencies caused by any type of hazard to human health, whether disease outbreaks, natural or man-made disasters or conflicts.

WHO will provide leadership within the context of the International Health Regulations and health, in relation to the broader humanitarian and disaster-management system. As health cluster lead, it will draw on the respective strengths and expertise of a wide range of partners and Member States.

In order to fulfil these new responsibilities, delegates agreed a budget of US$ 494 million for the Programme for 2016−2017. This is an increase of US$160 million to the existing Programme Budget for WHO’s work in emergencies.

Delegates welcomed the progress WHO has made in developing the new Health Emergencies Programme, noting the new implementation plan and timeline, and the establishment of an Independent Oversight and Advisory Committee for the new programme.

They encouraged the ongoing collaboration with the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs to align the management of disease outbreaks and other biological emergencies with the mechanisms and capacities of the Inter-Agency Standing Committee.

They requested the WHO Director-General to report to the Seventieth World Health Assembly on progress made in establishing and operationalizing the programme.

http://www.who.int/

 

Pemerintah Kembangkan Layanan Home Care bagi Lansia

Pemerintah kembangkan layanan home care, guna mengurangi penumpukan pasien lanjut usia (lansia) di rumah sakit. Dengan demikian, kamar yang tersedia di RS bisa dioptimalkan untuk kegawatdarutan.

“Perawatan lansia yang biasanya membutuhkan waktu lama, nantinya akan ditangani melalui layanan home care di rumah,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemkes), Untung Suseno Soetardjo di Jakarta, Kamis (26/5), terkait dengan rencana pelaksanaan Hari Usia Lanjut Nasional (HULN) pekan mendatang.

Pada kesempatan itu, Untung didampingi Siti Setiati, Ketua Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (Pergemi).

Untung Suseno menilai layanan home care sudah waktunya dikembangkan secara luas di Tanah Air. Mengingat, Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan jumlah lansia terbanyak di dunia.

“Jika tidak diantisipasi dari sekarang, khawatir terjadi lonjakan pasien di rumah sakit. Sehingga pasien dengan kegawatdaruratan di rumah sakit tidak dapat dilayani secara optimal,” ujar Untung Suseno.

Disebutkan, jumlah lansia Indonesia berdasar data Survei Kesehatan Nasional (Susenas) 2014 sebanyak 20,24 juta jiwa atau 8,03 persen dari populasi penduduk. Diperkirakan pada 2035 akan mengalami lonjakan jumlah lansia menjadi 41 juta jiwa dan sekitar 80 juta jiwa pada 2050.

Selain itu, lanjut Untung Suseno, pemerintah juga mengembangkan layanan kesehatan bagi lansia (geriatri) secara terpadu di 10 rumah sakit. Nantinya layanan tersebut akan dikembangkan secara nasional di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Kesepuluh rumah sakit itu adalah RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, RSUP Karyadi Semarang, RSUP Sardjito Yogyakarta, RSUP Sanglah Bali, RS Hasan Sadikin Bandung, RSUP Wahidin Makassar, RSUD Soetomo Surabaya, RSUD Moewardi Solo, RSUP Adam Malik Medan, dan RSU Syaiful Anwar Malang.

Untuk layanan kesehatan bagi lansia, lanjut Untung Suseno, juga tersedia di 824 Puskesmas. Posyandu Lansia yang memberi layanan promotif dan preventif ada 86 ribu tempat yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Lewat berbagai layanan ini kami berharap lansia di Indonesia dapat menikmati masa tuanya dengan sehat. Jika sakit, dapat ditangani secara terpadu,” kata Untung Suseno menandaskan. (TW)

 

PBB Deklarasikan Indonesia Berhasil Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal

20mei

20meiBadan kesehatan dunia WHO mendeklarasikan keberhasilan Indonesia dalam eliminasi tetanus maternal dan neonatal. Keberhasilan itu, menurut badan dunia terkait lainnya seperti UNICEF dan UNFPA, akan memperkecil kesenjangan cakupan imunisasi di Indonesia yang memiliki tantangan geografis dengan ribuan pulaunya.

“Keadaan geografis Indonesia sangat sulit. Kami senang karena Indonesia tahun ini mendapat penghargaan dari WHO untuk eliminasi tetanus pada ibu hamil (maternal) dan bayi baru lahir (neonatal),” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek saat menerima Wakil WHO untuk Indonesia, Jihane Tawilah, di Jakarta, Kamis (19/5) petang.

Untuk itu, Menkes menambahkan, pihaknya akan terus mempertahankan kondisi itu dengan tetap melakukan program imunisasi anti tetanus terutama pada ibu hamil. Hal itu bisa tercapai bila layanan kesehatan tersedia dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.

Dijelaskan, program eliminasi tetanus pada ibu dan bayi dibawah usia 28 hari (atau biasa disebut maternal and neonatal tetanus/MNT) dibagi dalam 4 region. Tiga region telah dianggap berhasil mencapai eliminasi pada 2010 dan 2011, sedangkan satu region yang mencakup Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara berhasil mencapai status eliminasi pada 2016 ini.

“Dengan demikian, tuntas sudah program eliminasi MNT dengan cakupan di seluruh Indonesia. Dengan status ini, maka kawasan Asia Tenggara telah menjadi kawasan kedua di dunia yang mana MNT telah sepenuhnya dieliminasi,” ujar Nila Moeloek.

Tetanus neonatal kerap disebut ‘silent killer’ karena penyakit itu menyebabkan banyak bayi baru lahir meninggal secara cepat baik di rumah maupun di rumah sakit. Padahal penyakit itu dapat dicegah dengan vaksinasi tetanus-toxoid (TT).

“Pada 1988, tercatat 780 ribu kematian di seluruh dunia karena tetanus neonatal. Dengan berbagai kemajuan di dunia kedokteran maka pada 2000, Indonesia berhasil menurun risiko itu. Meski angkanya masih terbilang tinggi. Indonesia menjadi satu dari 59 negara berisiko tinggi,” kata Menkes.

Menurut Jihane Tawilah, MNT terjadi karena adanya kesenjangan kesehatan masyarakat dan imunisasi. MNT umumnya terjadi pada kelompok masyarakat dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi terendah.

“Lewat eliminasi MNT berarti Indonesia berhasil menyediakan akses imunisasi lebih baik kepada populasinya,” kata Jihane.

Ditambahkan, WHO telah berkomitmen memberi dukungan terhadap program imunisasi di Indonesia sejak tahun 1950-an. Bahkan pada dekade terakhir telah menyediakan dukungan teknis secara khusus di daerah-daerah berisiko tinggi, guna memastikan layanan imunisasi telah dilakukan secara efisien.

“Sejak 1977, Pemerintah Indonesia terus berupaya memberi imunisasi tetanus kepada seluruh bayi di Indonesia, yang pada akhirnya memungkinkan tercapainya status eliminasi MNT ini,” tutur Jihane.

Sejak 2006, lanjut Jihane, UNICEF mendukung kampanye vaksinasi di 70 kabupaten berisiko tinggi di Indonesia, yang menyasar perempuan usia reproduktif untuk meningkatkan kekebalannya terhadap tetanus pada perempuan di usia melahirkan.

“UNICEF juga menyediakan layanan lain dengan melatih bidan agar bayi dilahirkan dengan prosedur yang higienis dan mencegah terjadinya tetanus neonatal,” ucap Jihane.

Menurut Gunilla Olsson, Wakil UNICEF untuk Indonesia, saat tetanus neonatal mencapai status eliminasi, berarti tetanus pada ibu juga tereliminasi.

“Selama kita memastikan perempuan di usia produktif mendapat imunisasi TT dan melahirkan dengan cara higienis, maka tetanus neonatal tak lagi terjadi,” katanya menegaskan.

Bayi baru lahir dapat terinfeksi tetanus karena pertolongan atau layanan kelahiran yang tidak higienis, misalnya saat memotong tali pusar dengan alat potong yang tidak steril atau membalut lukanya dengan bahan-bahan yang terkontaminasi.

Jika spora masuk ke dalam tubuh bayi, infeksi menyebar, menyebabkan komplikasi yang berujung pada kematian dini yang menyakitkan bagi bayi. Ibu juga dapat terkena infeksi tetanus saat menjalani proses kelahiran yang tak aman, atau layanan kelahiran tak higienis yang memungkinakan spora tetanus masuk ke dalam tubuhnya. (TW)

 

Pemerintah akan Bayar RS Swasta 5 Persen Lebih Tinggi

Guna mendorong rumah sakit (RS) swasta bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah akan membayar klaim RS swasta 5 persen lebih mahal dibandingkan RS pemerintah. Dengan alasan biaya operasional yang berbeda.

“Semua biaya di RS swasta, termasuk gedung diusahakan dari kantong sendiri. Jadi wajar kalau perhitungan klaim-nya dibuat sedikit lebih tinggi,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek usai membuka seminar dan Healthcare Expo yang digelar Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), di Jakarta, Rabu (18/5).

Menkes menilai, kebijakan untuk menaikkan nilai klaim 5 persen lebih tinggi pada RS swasta dilakukan setelah ada penghitungan ulang biaya rata-rata perawatan atau pengobatan penyakit dengan INA CBG’s.

“Sejumlah tarif pengobatan untuk penyakit tertentu dalam perhitungan INA-CBGs akan dinaikkan besarannya. Semoga perhitungan yang baru ini bisa sesuai dengan harapan para tenaga kesehatan,” ujar Nila.

Disebutkan ada sekitar 47 RS swasta yang menyatakan siap bergabung dalam program JKN, setelah melihat perhitungan yang baru dalam tarif INA-CBGs. Diharapkan makin banyak RS swasta yang menyatakan siap bergabung sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua ARSSI, Susi Susilawaty menyambut baik rencana pemerintah menaikkan tarif dalam INA-CBGs. Namun, ia menyebutkan, sebenarnya tarif yang berlaku di RS pemerintah dengan RS swasta saat ini sebagian besar tidak jauh berbeda.

Ditambahkan, perbedaan hanya pada kasus-kasus tertentu seperti tindakan bedah, tetapi nilainya tidak mencolok.

“Rencana kenaikan tarif INA CBG’s bagi rumah sakit swasta tentu kabar baik bagi kami dan menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi,” ucapnya.

Dikemukakan, hingga saat ini dari 1600 RS swasta yang ada, separuh lebih sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Ke depan diharapkan akan lebih banyak RS swasta yang ambil bagian dalam pelayanan peserta JKN.

Susi mengakui kebijakan JKN yang dilakukan oleh pemerintah amat strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Utamanya bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini takut untuk berobat akibat terkendala biaya. (TW)

 

Health minister urges private hospitals to improve quality

Health Minister Nila F Moeloek urged private hospitals to improve the quality and competence of their human resources to compete with other countries in the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) provisions.

“It is a good moment, private hospitals are quite large, so we remind them to improve the quality and competence of their human resources,” Nila F Moeloek said after opening a seminar here Wednesday.

Private hospitals must be willing to participate in the National Health Insurance (JKN) program, the minister remarked.

“We have evaluated the program, and the medical expenses and others are not different. We understand that the operational costs of a private hospital are much greater than that of a state hospital,” she stated.

Therefore, the Ministry of Health, The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan), and private hospitals, have agreed that there are differences in rates compared to government hospitals.

“The difference is around five percent. We will continue to evaluate it,” the minister remarked.

There were some constraints on the implementation of JKN program in private hospitals ranging from differences in the services and the low rates of the INA-CBG system, Chairman of the Indonesian Association of Private Hospitals (ARSSI) Susi Setiawati said, meanwhile.

The INA-CBG (Indonesia Case-Based Group) system, issued by the health ministry, is a rate mechanism under which the payment system of the current Social Security Management Agency (BPJS) program is based.

“Now, there are 57 percent of private hospitals that participate in JKN program,” she said.

The number of hospitals in the country reached 2,600, of which 1,600 are privately run.

In addition to asking the difference in rates between private and public hospitals, the ARSSI wanted to directly procure the drug.

Private hospitals are having trouble accessing the e-catalog. As a result, they prescribe non-generic medicines.

“Based on the regulations, a private hospital should prescribe low-cost generic drugs to patients,” Susi stated.

Susi hoped that the government would look into the demands of private hospitals.(*)

http://www.antaranews.com/

Jelang Ramadan, IDI Bakal Gelar Konsultasi Kesehatan Gratis

Menjelang puasa Ramadan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bakal menggelar konsultasi kesehatan gratis. Kegiatan yang didukung oleh Kalbe Farma ini sekaligus digelar sebagai peringatan Hari Bakti Dokter.

Rencananya konsultasi dan layanan kesehatan gratis akan dilakukan di 45 kota di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit di masyarakat menjelang bulan puasa. Pada tahun 2015 lalu konsultasi dan layanan kesehatan dilakukan di tiga stasiun di Jakarta selama seminggu penuh.

Bendahara Umum dan Manajemen Aset IDI dr Ulul Albab, SpOG, mengatakan konsultasi kali ini akan mulai dilakukan pada 28-29 Mei. Masalah pencernaan seperti mag atau gastritis adalah contoh dari problem yang mungkin akan banyak menjadi kehawatiran terutama menjelang puasa.

“Kita sudah menghubungi pengurus IDI cabang dan wilayah. Antusiasmenya luar biasa dan saya berharap kegiatan ini tidak berhenti dan dapat berlanjut tahun-tahun seterusnya,” kata dr Ulul ketika ditemui pada acara temu media di Kantor Pengurus Pusat IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Penyakit mag dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risikonya seperti pola makan, stres, dan rokok. Oleh karena itu edukasi menjadi hal yang penting sehingga masyarakat dapat beraktivitas di bulan puasa dengan lancar.

Indonesia sendiri menurut World Health Organization (WHO) memiliki prevalensi untuk mag mencapai 40,8 persen dengan jumlah kasus 274.396 pada tahun 2012. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia mag merupakan salah satu dari 10 penyakit penyebab terbanyak pasien dirawat inap.

“Ketika kita punya gangguan pencernaan tentu semuanya jadi enggak enak kan,” pungkas dr Ulul.

http://health.detik.com/

Kemkes Gelar “Bulan Pengukuran Tekanan Darah”

Memperingati Hari Hipertensi Sedunia, Kementerian Kesehatan (Kemkes) menggelar Bulan Pengukuran Tekanan Darah mulai 17 Mei hingga 17 Juni 2016 di seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas di seluruh Indonesia.

“Melalui kegiatan ini diharapkan makin banyak orang di Indonesia yang menyadari bahaya dari hipertensi yang tidak terkontrol,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemkes, Mohamad Subuh di Jakarta, Senin (16/5).

Subuh pada kesempatan itu didampingi Direktur Penyakit Tidak Menular, Ditjen P3 Kemkes, Lily Sulistyowati.

Subuh mengutip data Sample Registration System (SRS) Indonesia 2014 yang menyebutkan kasus hipertensi dengan komplikasi mencapai 5,3 persen dan menjadi penyebab kematian nomor 5 pada semua umur.

“Hipertensi yang tak mendapat penanganan yang baik menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, gagal ginjal dan kebutaan. Tertinggi pada stroke (51 persen), sedangkan jantung koroner sebesar 45 persen,” tuturnya.

Di tingkat dunia, lanjut Subuh, data WHO 2011 menunjukkan 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi. Dari jumlah itu, 2/3 diantaranya ada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah dan sedang.

“Prevalensi hipertensi di dunia terus meningkat tajam. Diprediksikan pada 2025 ada 29 persen orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Delapan juta orang meninggal setiap tahunnya karena hipertenau, dan sebanyak 1,5 juta ada di Asia Tenggara,” kata Subuh.

Padahal, Subuh menambahkan, penyakit hipertensi bisa dikendalikan lewat perilaku CERDIK yang merupakan akronim dari Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang dan Kelola stress.

“Sosialisasi CERDIK ini akan kami lakukan terus agar muncul kesadaran diri di masyarakat tentang bahaya hipertensi. Caranya dengan memeriksakan diri periksa tekanan darah secara rutin minimal sebanyak 1 kali satu bulan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Subuh mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi kopi dan teh secara berlebihan. Karena kopi dan teh memiliki kafein yang berpotensi meningkatkan tekanan darah kita.

“Kopi sering disebut sebagai sumber kafein. Namun sebenarnya beberapa jenis teh memiliki kafein yang lebih tinggi dari pada kopi,” ujar Subuh. (TW)

{jcomments on}

RSPI Sulianti Saroso Jadi Unggulan Penatalaksanaan Kasus Infeksi Nasional

16mei

16meiRumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Sarosa akan menjadi contoh layanan unggulan dalam pengendalian dan penatalaksanaan kasus infeksi di tingkat nasional. Bahkan, tak menutup kemungkinan di tingkat internasional.

“Kasus infeksi dapat sorotan dunia, jika kita mampu menyelesaikan persoalan di negeri sendiri. Untuk itu pentingnya meningkatkan kualitas diri,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bambang Wibowo pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Jumat (12/5).

Untuk itu, Bambang Wibowo dalam siaran persnya mengatakan, keberadaan rumah sakit khusus penyakit infeksi terkadang seperti tidak dicari. Namun, suatu saat menjadi sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi perwajahan suatu negara.

“Penyakit infeksi terkadang bisa muncul tanpa bisa diprediksi. Pada saat tertentu hampir tidak ada, namun bisa jadi suatu saat melonjak banyak,” tuturnya.

Karena itu, Bambang Wibowo menilai, persoalan akreditasi adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Akreditasi bukan hanya stempel semata. “Akreditasi menggambarkan tata kelola sebuah organisasi,” ujar Bambang.

Ia kembali menegaskan, bila ke depan RS Khusus semacam Sulianti Sarosa akan dikelola secara khusus dan mendapat fasilitas khusus, kekhususan atau privilage ini mesti dilampirkan dengan prestasi yang luar biasa.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Rita Rogayah menyatakan memasuki usia ke 22 tahun, pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan Akreditasi Versi 2012 dengan target “Lulus Paripurna”.

“RSPI Sulianti Sarosa sedang dalam proses peningkatan menjadi RS Khusus Kelas A, dan dalam proses penetapan sebagai RS Pendidikan.

“RSPI senantiasa berupaya melakukan fungsi pelayanan rujukan penyakit infeksi sesuai standar yang didukung dengan pelaksanaan riset yang terarah,” kata Rita.

Selain itu, lanjut Rita, pihaknya juha memperkuat jejaring dengan mitra kerja di lingkup layanan, pendidikan maupun penelitian penyakit infeksi.

Saat ini, RSPI Sulianti Saroso merupakan RS pendidikan afiliasi dari FK UI yang menerima program pendidikan profesi dokter (ilmu kesehatan anak dan pulmonologi) serta Residen (pulmonologi dan penyakit dalam divisi infeksi tropis).

Selain itu, lanjut Rita, pihaknya juga bekerja sama pelayanan rujukan penyakit infeksi telah dijalin RSPI dengan 31 RS di Jabodetabek.

“RSPI juga telah menjalin kerjasama dengan PT Bio Farma untuk penelitian dan pengembangan vaksin, juga lembaga pelayanan, pendidikan dan penelitian lainnya di dalam negeri,” kata Rita menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Herbal remedies are a ‘global health hazard’ research reveals

Herbal remedies are a “global health hazard” – and could be putting millions at risk of cancer and other diseases, suggests new research.

They have been used for thousands of years making many people believe they are safe but long-term use is no guarantee, according to the study.

Almost all carcinogens and many toxins require a long period of time before symptoms appear. This makes it very difficult for a layman or a professional to identify a particular compound as the cause of an illness when it was taken months or years earlier.

Prof Donald Marcus and Prof Arthur Grollman looked at the banned substance Aristolochic acid from Aristolochia plants and still found in some Chinese herbal remedies.

Sold illegally in the UK and US, it has been blamed for the high rate of urinary tract cancers in Taiwan and is also known to trigger kidney failure.

The researchers said in Taiwan, according to the national prescription database, between 1997 and 2003, eight million people were exposed to herbals containing Aristolochia.

Studies of patients with renal failure and cancer in Taiwan and China show that tens of millions of people in those countries are at risk of cancer and kidney failure.

In genetically susceptible people consuming Aristolochia can lead to mutations in a tumour suppressor – leading to kidney cancer.

Additional studies have shown this process could also lead to the development of cancer in the liver and the bladder.

Prof Marcus, of Baylor College of Medicine in Houston, and Prof Grollman, of Stony Brook University in New York, said other herbs and traditional medicines are responsible for severe adverse events in Africa and Asia – but epidemiological data is lacking.

They said Aristolochia has been used as a herbal remedy for over two thousand years.

But “the intrinsic toxicities were not recognized, owing, in large part, to the latency period between exposure and the onset of symptomatic disease, and, in part, to genetic determinants that confer susceptibility to only approximately five per cent of those exposed to this herb.”

Prof Marcus said: “The history of Aristolachia indicates other herbs that have been used for a long time may also have toxic and/or carcinogenic compounds.

“It’s prudent to assume many herbs may contain toxic or carcinogenic substances that can cause subsequent health problems for humans.”

They disagree with the World Health Organisation’s endorsement of the use of traditional herbal remedies on the premise traditional medicine is of proven quality, without mentioning the lack of scientific evidence supporting the efficacy of herbal remedies or their demonstrated hazards, as in the case of Aristolochia.

They emphasise their primary concern is “the prevention of toxicities associated with herbal medicine and not a categorical rejection of traditional healing practices.”

Prof Marcus added: “Herbal remedies pose a global hazard.

“We encourage the global health community to take actions that will evaluate both long and short-term safety, as well as the efficacy of botanical products in widespread use.”

http://www.westerndailypress.co.uk/

 

 

Malaria Masih Bunuh 400 Ribu Orang di Seluruh Dunia Tahun 2015

WHO mengatakan, teknologi baru perlu dikembangkan untuk menangani penyakit ini dan perjuangan akan membutuhkan komitmen politik yang kuat dan pembiayaan dari pemerintah-pemerintah di dunia.

Dalam empat tahun mendatang, enam negara di Afrika di kawasan di mana penyakit malaria paling sering berjangkit, dapat bebas dari penyakit itu, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan yang diterbitkan untuk memperingati Hari Malaria Dunia, Senin lalu.

“Strategi Teknis Global untuk Malaria 2016 -2030,” yang disetujui oleh WHO tahun lalu, diharapkan berhasil menghentikan penularan malaria di sedikitnya 10 negara sebelum tahun 2020, tetapi kini WHO memperkirakan bahwa 21 negara dapat mencapai sasaran itu, termasuk enam negara di Afrika.

“Untuk Hari Malaria, temanya adalah memberantas malaria untuk selamanya. Jadi itu terkait dengan sebagian “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” dan dalam hal itu kita bermaksud mengurangi timbulnya kasus dan angka kematian akibat malaria sampai sekitar 90 persen selambatnya tahun 2030,” kata pejabat WHO, Richard Sidoskous.

Richard Sidoskous menambahkan, sejak tahun 2000, angka kematian akibat malaria telah menurun 60 persen di seluruh dunia. Di kawasan Afrika, angka kematian akibat malaria turun 66 persen di antara semua kelompok usia dan anjlok 77 persen di antara anak-anak usia di bawah lima tahun.

“Ke-enam negara di Afrika yang dapat bebas dari malaria sebelum tahun 2020 adalah Aljazair, Botswana, Cape Verde, Comoros, Afrika Selatan dan Swaziland,” lanjutnya.

WHO mengatakan angka infeksi malaria turun karena penggunaan kelambu yang diobati dengan insektisida, semprotan serangga secara teratur di dalam rumah dan pemeriksaan yang cepat untuk mengetahui diagnosis yang diperlukan, walaupun lambat laun teknik-teknik demikian semakin kurang ampuh.

“Keampuhan sarana dalam keberhasilan pemberantasan malaria pada tahun-tahun awal abad ini sekarang terancam,” ujar pejabat WHO itu. Dikatakan, kekebalan nyamuk terhadap insektisida yang digunakan pada kelambu dan sisa semprotan di dalam rumah kini meningkat. Demikian juga kekebalan parasit terhadap satu komponen salah satu obat anti-malaria yang paling keras.

Walaupun prospeknya menjanjikan, WHO memperingatkan bahwa hampir setengah populasi dunia atau sekitar 3,2 miliar orang, masih berisiko tertular malaria. Tahun lalu, 214 juta kasus baru malaria dilaporkan muncul di 95 negara. Lebih dari 400.000 orang meninggal akibat penyakit itu.

Laporan itu mengatakan sembilan dari sepuluh kematian akibat malaria pada tahun 2015 terjadi di sub-Sahara Afrika.

Ke depan, WHO mengatakan, teknologi baru perlu dikembangkan untuk menangani penyakit ini dan perjuangan akan membutuhkan komitmen politik yang kuat dan pembiayaan dari pemerintah-pemerintah di dunia.

WHO mengatakan, untuk mencapai tujuan “Strategi Teknis Global” akan diperlukan peningkatan tajam pendanaan global dan domestik, yakni dari $2,5 miliar sekarang, menjadi sekitar $8,7 miliar setiap tahun selambatnya tahun 2030. [lt/as]

http://www.voaindonesia.com/