Category: Berita

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menaikkan penghasilan pokok dan insentif bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Tim Nusantara Sehat (NS). Kenaikan itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para dokter dan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil.

“Pada tahun kedua ini, tim NS akan berangkat akhir Mei 2016 sebanyak 38 tim, mencakup 196 dokter dan tenaga kesehatan,” kata Sekjen Kemkes, Untung Suseno Sutarjo usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan 27 bupati daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) terkait program NS, di Jakarta, Rabu (11/5).

Dijelaskan, MoU dengan kepala daerah dilakukan guna menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim. Selain menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan.

“Pemerintah juga akan menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Untung.

Ditambahkan, program yang dilaksanakan sejak 2015 lalu itu telah sebanyak 696 tenaga kesehatan yang tersebar lebih dari 100 Puskesmas di 14 provinsi. Tim diberangkatkan dalam dua tahap pada Juni dan Oktober.

“Tahun ini, 38 tim NS pada tahap pertama akan berangkat 194 tenaga kesehatan. Mereka akan bekerja di 38 Puskesmas yang tersebar di 25 Kabupaten DTPK,” katanya.

Tim NS adalah tenaga kesehatan dengan beragam keahlian mulai dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, analisis laboratorium, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian.

Pelaksanaan program NS melalui 6 tahap yaitu survey dan penentuan lokasi, seleksi online dan penilaian langsung, hingga pelatihan pembekalan peserta sebelum berangkat. Mereka akan menjalani tugas selama 2 tahun.

Tentang penghasilan dan insentif bagi tim NS tahun ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Untung Suseno menyebutkan untuk profesi dokter umum/gigi diberikan Tim NS Rp11,1 juta, dan Rp9,6 juta untuk S1 profesi selain dokter umum/gigi.

Ditambahkan, untuk lulusan S1 dan diploma IV diberikan sebesar Rp7,9 juta serta dana Rp 6,2 juta bagi lulusan diploma III kesehatan lainnya. “Penghasilan tim NS tahun ini lebih besar dibanding tahun 2015 lalu yang diberikan sebesar Rp 4,4 juta hingga Rp7,8 juta,” ucap Untung menegaskan. (TW)

Faktor usia ternyata memainkan peran dalam keberhasilan program bayi tabung. Program tersebut sebaiknya dilakukan pada usia antara 20-30 tahun. Diatas usia itu, kesuburan seorang perempuan sudah mulai menurun.

“Kebanyakan pasien ikut program bayi tabung sudah diatas 35 tahun, dalam kondisi tingkat kesuburan yang menurun,” kata Irsal Yan, dokter spesialis kebidanan dr Klinik Fertilitas Teratai RS Gading Pluit, Jakarta, Rabu (4/5).

Dijelaskan, Klinik Teratai yang berdiri sejak 2006 berhasil mengembangkan program bayi tabung dengan tingkat keberhasilan sekitar 49 persen. Angka itu masih lebih tinggi dari angka keberhasilan di dunia sekitar 30 persen.

“Kami berharap pada pasangan pasutri yang tahu ada masalah pada organ reproduksinya, bisa segera berobat ke dokter. Karena semakin dini usia, peluang keberhasilannya semakin tinggi,” ucapnya.

Irsal Yan menyebut, pasutri yang berhasil memiliki anak yang diidamkan secara keseluruhan sejak 2006 sebanyak 300 orang. “Bayi tabung lahir pertama pada 2008. Hingga Desember 2011, lahir 160 bayi, terdiri dari 92 bayi tunggal, 50 bayi kembar dua dan 18 bayi kembar tiga,” tuturnya.

Ditambahkan prevalensi gangguan kesuburan di Indonesia diperkirakan 10-11 persen dari pasangan usia subur. Sementara badan kesehatan dunia WHO menyebut angka infertilitas global mencapai 50-80 juta dari pasangan usia subur.

“Kini masalah infertilitas bisa diatasi lebih mudah berkat kemajuan teknologi di dunia medis,” ucap Irsal Yan yang didampingi koleganya, dr Indra NC Anwar.

Klinik Fertilitas Teratai memiliki konsep “One Stop Fertility Services” yang ditunjang fasilitas canggih seperti laboratorium andrologi, laboratorium embriologi, instalasi Radiologi dan ruang Laparoscopy. Teratai sendiri merupakan akronim dari Teknologi Reproduksi Anak Tabung Indonesia.

Hal senada dikemukakan Indra Anwar. Katanya, infertilitas karena faktor istri mencakup 45 persen. Masalahnya bisa terdapat pada saluran telur (40 persen), ovulasi (15-25 persen), periterium/endometriosis (25 persen), mulut rahim (5 persen) dan rahim (5 persen).

Sedangkan faktor suami sekitar 40 persen. Dari pria, sumber masalahnya kemungkinan berasal dari kelainan pengeluaran sperma (3 persen), kelainan produksi dan pematangan sperma, penyempitan saluran mani karena infeksi bawaan (6 persen).

“Selain itu lada faktor imunologik/antibodi, anti sperma (2,9 persen), serta faktor gizi. Sisanya sebesar 10-15 persen merupakan faktor-faktor yang tidak terjelaskan,” kata Indra menandaskan. (TW)

Teknologi Deep Brain Stimulation (DBS) saat ini telah menjadi standar pengobatan di dunia bagi penderita parkinson yang ingin kembali bebas bergerak. Teknologi tersebut kini sudah bisa dilakukan sejumlah rumah sakit di Indonesia.

“Teknologi DBS membuat kualitas hidup penderita parkinson menjadi lebih baik,” kata
dokter spesialis bedah syaraf Rumah Sakit (RS) Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Frandy Susatia dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (3/5).

Dijelaskan, parkinson adalah satu penyakit yang menyerang otak. Gejala utama berupa gangguan gerak yang disebabkan berkurangnya dopamin (zat yang membantu mengirimkan sinyal dalam sistem syaraf) di otak.

Kondisi ini terjadi akibat kematian sel substansia nigra atau otak tengah. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya parkinson. Namun diduga parkison disebabkan oleh gabungan dari sejumlah faktor seperti genetik (keturunan), lingkungan dan juga penuaan.

“Karena semakin tua, jumlah dopamin dalam otak akan semakin berkurang. Kalau berkurangnya sudah sampai 80 persen, maka biasanya muncul gejala-gejala parkinson,” ujar Frandy.

Sebelum ini, lanjut Frandy, pengobatan parkinson dilakukan dengan minum obat-obatan, yang bisa menimbulkan efek samping berat bagi penderitanya. Karena itu, teknologi DBS menjadi terobosan yang luar biasa pengobatan parkinson.

Hal senada dikemukakan dokter syaraf RS Siloam Kebon Jeruk lainnya, Made Agus M Inggas. Perasi stimulasi otak atau DBS membuat pasien bisa hidup kembali normal, dan tidak tergantung dengan obat-obatan oral lagi.

“Pada umumnya pasien bisa kembali pulih seperti semula. Tak ada lagi gemetar atau tremor, kekakuan sendi, melambatnya seluruh gerak, serta gangguan postur tubuh,” kata Made Agus.

Teknologi DBS, lanjut Made Agus, tidak bisa diterapkan pada semua penderita parkinson. Teknologi itu untuk pasien yang sudah lebih dari 5 tahun minum obat, tidak mengalami gangguan jiwa dan gangguan memori.

Operasi DBS di Siloam Hospitals dilakukan oleh tim dokter multidisiplin yang solid, terdiri dari dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah saraf, psikiater, rehabilitasi medis, terapi bicara hingga ahli gizi.

Sebelum ditemukannya DBS, terapi pembedahan dilakukan dengan cara lesi atau membakar bagian otak paling dalam. Terapi lesi sudah lama ditinggalkan karena hanya mengurangi gejala parkinson secara sementara.

DBS telah diakui Food Drug Administration (FDA) Amerika sejak 2002 lalu. Tindakan tersebut mulai dikembangkan tak hanya untuk parkinson tetapi juga pada untuk penyakit lainnya yang berhubungan dengan otak tengah seperti distonia, gangguan obsessive compulsive, dan epilepsi.

“Keuntungan lainnya dari DBS, selain tidak merusak otak, programnya dipasang sesuai kebutuhan,” kata Made Agus seraya menyebutkan RS Siloam saat ini telah berhasil melakukan operasi DBS pada 12 pasien parkinson.

Dijelaskan, DBS adalah tindakan pembedahan di otak dengan menaruh kabel kejut untuk mendorong dopamin agar kembali bekerja normal. Kabel kejut memiliki baterai kecil yang dipasang di dada pasien.

“Baterai bertahan selama 5 tahun. Setelah habis akan diperbaharui lagi. Sambil dievaluasi kesehatannya. Karena penyakit parkinsonnya tidak hilang. Hanya lebih terkontrol saja,” ujar Made Agus.

Disinggung soal biaya operasi DBS, pihak RS Siloam Kebon Jeruk menyebut angka Rp399 juta. Masih terbilang mahal, karena komponen berbiaya tinggi yaitu baterai pemicu dopamin masih diimpor dari Amerika. (TW)

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan program beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI). Tersedia 300 beasiswa pendidikan pascasarjana di luar negeri dan 2 ribu beasiswa di dalam negeri.

“Kerja sama ini diharapkan bisa menjadi milestone untuk kegiatan lintas kementerian,” kata Menristekdikti Muhammad Nasir usai penandatangan naskah kerja sama di Puspiptek Serpong, usai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Senin (2/5).

Nasir menambahkan, peluang beasiswa bagi dosen sangat penting karena hingga saat ini masih ada sekitar 59 ribu dosen yang bergelar sarjana. Padahal idealnya, menurut aturan Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen, tak boleh ada lagi dosen yang bergelar sarjana saja.

“Untuk berkompetisi mendapatkan BUDI, dosen bisa masuk ke website http://budi.ristekdikti.go.id ,” ujarnya.

Karena meski dananya dari LPDP, lanjut Nasir, proses prekrutan dilakukan Kemristekdikti. Karena itu, dosen yang berhak mendaftar dalam BUDI, harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Direktur Utama LPDP, Eko Prasetyo menjelaskan, dana beasiswa yang diberikan meliputi uang kuliah dan biaya hidup maksimal 24 bulan untuk program S2. Sedangkan pada program S3, menggunakan skema 3+1, yang mana dana terdistribusi menjadi dua bagian.

“Dana diberikan penuh untuk 3 tahun dan dana 1 tahun terakhir akan dibagi dalam 2 bagian. Dana tahun ke-4 itu harus diajukan dengan karyasiswa dan diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat,” ujar Eko Prasetyo.

Program BUDI akan menggunakan standar LPDP, baik dalam besaran maupun mekanisme penyalurkan dana beasiswanya. LPDP akan memantau perkembangan kemajuan studi para penerima beasiswa.

Pada kesempatan yang sama, Kemristekditi juga meluncurkan program Sistem Verifikasi Ijazah (SIVIL). Dengan demikian, pengecekan keaslian ijazah kini bisa dilakukan secara online.

“Sistem tersebut tak hanya praktis, tetapi juga dapat menangkal peredaran ijazah palsu,” ucap Nasir.

Nasir menjelaskan, SIVIL dibuat setelah maraknya kasus ijazah palsu, selama tahun 2015-2016. Kemristekdikti, bahkan dalam 10 bulan terakhir menerima banyak surat verifikasi keabsahan ijazah baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah.

“Selama kurun waktu itu, lebih dari 3.000 ijazah diverifikasi oleh Kemristekdikti. Sebanyak 90 persen ijazah dinyatakan absah, dan sekitar 10 persen ijazah harus diverifikasi Kopertis dan perguruan tinggi terkait,” ujarnya.

Melalui layanan tersebut, lanjut Nasir, masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat dalam mendapat informasi data pemilik ijazah. Namun, data yang ditampilkan tidak detil, dengan alasan kerahasiaan.

“Untuk masuk sistem cukup nomor, bukan nama orang untuk menjaga kerahasian,” tuturnya. (TW)

Guna mengendalikan penyebaran malaria di daerah endemis, setiap warga diupayakan akan mendapat kelambu anti nyamuk. Lima daerah endemis yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Maluku Utara.

“Hingga akhir 2015 masih ada sekitar 209.413 kasus positif malaria di Indonesia. Jumlah itu turun dibanding tahun 2010 yang mencapai angka 465.764 kasus,” kata Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes, R Vensya Sitohang dalam seminar bertajuk “Tatalaksana Kasus Malaria Terkini” di Jakarta, Sabtu pagi (30/4).

Disebutkan, sampai akhir 2015 cakupan penduduk berisiko tinggi Malaria yang mendapat kelambu anti nyamuk di daerah endemis tinggi telah mencapai 87 persen. “Diharapkan pada tahun ini cakupannya sudah mencapai 100 persen,” ujarnya.

Malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di tingkat global, kendati dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan kasus. Menurut badan kesehatan dunia WHO, masih ada sekitar 3,2 milyar jiwa atau hampir separuh penduduk dunia yang berisiko tertular Malaria.

“Pada 2015, WHO memperkirakan ada sekitar 214 juta kasus baru malaria dengan kematian sekitar 438 ribu orang di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sepertiga atau 306 ribu terjadi pada balita,” kata Vensya.

Sementara itu, di Indonesia tercatat masih ada 212 dari 514 kabupaten/kota rawan terhadap malaria. Untuk itu, Vensya menambahkan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah guna meraih pencapaian eliminasi malaria.

“Tanpa dukungan daerah, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat guna mencapai daerah bebas malaria akan sulit tercapai,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dr Andreas Ciokan. Kabupaten Teluk Bintuni mencatat prestasi dalam pengendalian malaria, dari 112 kasus per 1000 penduduk pada 2009 turun menjadi 2,4 kasus per 1000 penduduk pada akhir 2015.

Ditambahkan, meski jumlah daerah endemis malaria terbilang masih tinggi, namun jika dilihat dari kasus penderita malaria dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan. Yaitu, dari 422.447 kasus pada 2011 menjadi berjumlah 217.025 pada 2015.

“Penurunan kasus malaria bisa terjadi, salah satunya karena upaya pengendalian yang pemerintah lakukan lewat program bernama Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria),” ucapnya. (TW)

Culan Kasim binti Kasim (55), jemaah haji Indonesia tahun 2015 korban heat stroke pada peristiwa Mina akhirnya kembali ke Tanah Air, setelah 8 bulan di rawat di rumah sakit di Jeddah, Arab Saudi.

Perempuan asal Sumatera Barat tersebut akan mendapat rawatan lanjutan terlebih dahulu di Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta sebelum di pulang ke kampung halamannya.

Serah terima pasien oleh Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan petugas RS Garda Nasional kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dilakukan di bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Minggu (1/5) siang.

Culan Kasim tampak diturunkan dari pesawat khusus Medevac (Aeromedical Evacuation) yang diterbangkan langsung dari bandara internasional King Abdul Aziz Jeddah, pada Sabtu (30/4) sekitar pukul 7 malam waktu setempat.

Suasana haru terlihat menyelimuti keluarga Culan Kasim saat menerima kedatangan pasien yang berpisah selama 8 bulan. Mereka menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia yang telah berupaya memulangkan orangtuanya melalui hubungan diplomatik.

Pemulangan Culan Kasim merupakan bentuk pemulangan istimewa, sebab proses yang dilakukan hanya memakan waktu sekitar 5 minggu. Kejadian itu merupakan yang pertama dalam sejarah dunia perhajian di Indonesia.

Sebelumnya, upaya pemulangan jemaah sakit yang memerlukan fasilitas khusus seperti ventilator telah berulang kali diusahakan Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) KJRI Jeddah, namun hal itu tak dapat dilakukan mengingat tidak ada maskapai regular yang siap dengan ventilator.

“Hanya Medevac yang menyediakan hal demikian. Selain itu, biaya pemulangan jemaah sakit dengan ventilator juga cukup besar yaitu lebih dari Rp 2 miliar,” ujar Menkes.

Pemberangkatan Culan Kadim dari RS Garda Nasional dilepas oleh segenap jajaran pejabat Perwakilan Konsulat Jenderal RI (KJRI) dan KUHI.

Hadir petugas RS Garda Nasional Saudi Arabia, Nikmah Nur Hasan Matasif dan Zuheir Thahir Abdurrahim Jawa, warga negara Arab Saudi keturunan Indonesia itu yang selama ini memonitor dan mendorong pemulangan pasien, Culan Kasim pulang ke Tanah Air.

Sebelumnya, Menkes Nila FA Moeloek sempat menjenguk Culan Kasim saat melakukan kunjungan kerja ke RS Garda Nasional Arab Saudi pada Maret 2016. Dengan itikad baik, Menkes Nila berharap agar pasien dapat dirawat dan berkumpul dengan keluarga di Tanah Air.

Menkes selanjutnya menjajagi kemungkinan melakukan pendekatan dengan pihak Arab Saudi melalui ibu Nimah warga negara Arab Saudi asal Palembang yang bekerja di RS Garda Nasional, untuk membawa Culan Kasim kembali dan dirawat di Indonesia.

“Kami senang karena upaya ini membuahkan hasil. Hingga ibu Culan Kasim hadir saat ini,” tutur Menkes.

Pasien dievakuasi dengan menggunakan alat bantu nafas. Saat ini kondisi Cullan Kasim tampak stabil, setelah sebelumnya sempat koma sejak sakit pada September 2015.

Anak dan suami Culan Kasim pada Desember 2015 lalu diundang dan tinggal di kota Jeddah selama satu bulan.

Menkes menjelaskan, heat stroke merupakan salah satu ancaman kesehatan bagi jemaah haji hingga 10 tahun kedepan, sebagai konsekuensi periode haji yang bersamaan dengan musim panas di Arab Saudi.

Untuk itu Menkes mengimbau calon jemaah haji untuk senantiasa menjaga kondisi untuk tetap sehat melalui Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan.

“Pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjutnya paling baik dilakukan setidaknya 9 bulan sebelum keberangkatan ibadah haji,” ujar Nila Moeloek.

Selain itu, calon jemaah haji harus memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Selain selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

“Dan tak kalah penting adalah mengikuti tata cara menjaga kesehatan saat ibadah haji dan antisipasi cuaca ekstrim panas. Serta waspadai ancaman penyakit pernafasan seperti MERS-COV,” kata Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}