Category: Berita

Hasil Survey: Program KIS Dapat Respon Positif Tertinggi

Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas program yang dijalankan selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Program KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini paling banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena dengan KIS, mereka bisa berobat tanpa perlu memikirkan masalah biaya lagi,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu (27/10).

Hadir dalam kesempatan itu pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo dan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro.

Qodari menjelaskan, survei dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Seluruh responden diberi kesempatan untuk memberi jawaban terbuka.

“Mekanisme pemilihan responden menggunakan metode multistage random sampling. Sehingga dari perbandingan karakteristik demografis sampel dan populasi. Margin error sekitar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” ujarnya.

Hasil survei menunjukkkan sebanyak 15,5 persen responden mempersepsikan keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK pada program KIS atau sebelumnya dikenal dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Angka itu terbilang tinggi jika dibandingkan perolehan poin pada aspek lain seperti pemberantasan korupsi sebesar 6,5 persen, pembangunan infrastruktur sebesar 4,5 persen dan pemberantasan narkoba sebesar 3,4 persen.

Skor pada KIS, lanjut Qodari, memiliki rentang nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan program lainnya. Contohnya program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) beasiswa dan lain sebagainya mencapai skor 7,9 persen.

Kendati memiliki angka kepuasan tertinggi, demikian, Qodari menilai, pemerintah dan BPJS Kesehatan harus tetap bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Karena dalam kategori paling tidak disukai ada 3,7 persen responden menilai proses pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan masih sulit.

Untuk itu, kata Qodari, di masa mendatang diperlukan sinergi yang lebih kokoh antara pemerintah , BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan mitra kerja lainnya.

“Sinergi diperlukan untuk memberi dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Terapi Sel Punca Kini Tak Perlu Keluar Negeri

Terapi sel punca atau stem cell untuk mereparasi sel yang rusak, kini tak perlu jauh-jauh keluar negeri. Karena sudah ada 2 rumah sakit di Indonesia yang berhasil mengembangkan terapi sel puncak, dengan tingkat keberhasilan mencapai hampir 100 persen.

“Ini memang terobosan yang luar biasa. Diharapkan, terapi sel punca ini diterapkan juga di 9 rumah sakit lainnya di Tanah Air,” kata Ketua Konsorsium Sel Punca, Prof Farid Anfasa Moeloek dalam keterangan pers terkait Terapi Sel Punca, di Jakarta, Rabu (28/10).

Dua rumah sakit yang telah menerapkan terapi sel punca adalah Rumah Sakit Cipto Mangukusumo (RSCM) dan RS dr Soetomo, Surabaya. Ratusan pasien dengan beragam penyakit kronis berhasil disembuhkan secara signifikan.

“Terapi sel punca dipastikan bakal menjadi pengobatan masa depan. Terapi ini akan menggeser model pengobatan konvensional yang mengandalkan pada obat-obatan,” ujar Menteri Kesehatan era Orde Baru tersebut.

Sedangkan 9 rumah sakit lain yang akan menjadi pusat penelitian sel punca berbasis pelayanan adalah RS M Djamil Padang, RS Persahabatan Jakarta, RS Fatmawati Jakarta, RS Dharmais Jakarta, RS Harapan Kita Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung, RS dr Kariadi Semarang, RS Sardjito Yogyakarta dan RS Sanglah Bali.

Prof Moeloek menjelaskan, terapi sel punca terdiri dari dua jenis transplantasi, yaitu autologus dan alogenik. Autologus adalah sel punca yang dibuat dari organ tubuh sendiri, sedangkan alogenik adalag sel punca yang diambil dari organ tubuh orang lain.

“Terapi sel punca dengan autologus lebih baik hasilnya, karena mengambil dari jaringan tubuh sendiri. Namun, terapi dengan cara alogenik harus dilakukan pada pasien yang sudah tua karena sel puncanya sudah tidak tumbuh lagi,” ujarnya.

Moeloek mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberhasilan teknologi kedokteran di Indonesia dalam mengembangkan sel punca. Karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan

“Ini untuk mencegah adanya terapi ilegal yang memanfaatkan sel punca, yang belakangan marak marak di masyarakat. Bahkan ada seorang pengobat tradisional menyebut terapi sel punca sebagai bagian dari pengobatannya. Itu sudah tidak benar,” ucap Moeloek menegaskan.

Prof Moeloek menyebut, kasus yang banyak ditangani di RSCM adalah diabetes melitus (99 kasus), nyeri sendi lutut (40 kasus), stroke (30 kasus), jantung (12 kasus) dan sisanya penyakit hati, saraf serta penyakit darah berbahaya lainnya. Di RS dr Soetomo tercatat ada 379 pasien dengan beragam jenis penyakit.

Ditambahkan, saat ini tercatat ada dua laboratorium yang sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan untuk pengembangan terapi sel punca darah tali pusat yaitu Laboratotium Regenic milik PT Bifarma Adiluhung dan Laboratorium Dermama milik PT Dermama Bioteknologi, Solo.

“Untuk bank penyimpanan sel punca darah tali pusat didukung ProSTEM atau Prodia StemCell Indonesia,” ucapnya.

Ditanya soal harga, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu enggan menyebutkan. Karena setiap tindakan dikenakan biaya yang berbeda-beda.

“Konsorsium sel punca nantinya akan menentukan standar biaya pengobatan dengan terapi sel punca. Tetapi sekarang tergantung rumah sakitnya,” kata Prof Moeloek yang berharap biaya terapi sel punca bisa ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. (TW)

BPOM: Waspadai Penjualan Secara Online

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengaku kesulitan awasi peredaran barang ilegal dan barang palsu yang dijual secara online.

Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada atas kemungkinan barang tersebut palsu dan produk ilegal karena tidak memiliki izin edar di Indonesia.

“Sembilan puluh persen produk yang kami sita adalah barang ilegal yang tidak punya izin edar di Indonesia dan 10 persen adalah barang palsu. Produk banyak dijual baik secara retail maupun online,” kata Roy dalam penjelasan tentang razia produk bertajuk Storm VI, di Jakarta, Selasa (27/10).

Dalam razia yang dilakukan selama Agustus-September 2015, lanjut Roy, BPOM dibantu kepolisian dan interpol berhasil menemukan produk obat ilegal, obat tradisional ilegal termasuk mengandung bahan kimia obat (BKO), dan kosmetika ilegal.Total barang ilegal yang akan dimusnahkan otu bernilai Rp20,8 miliar.

“Angka ini jauh dibandingkan dengan Storm V pada 2014 lalu yang mencapai angka lebih dari Rp30 miliar. Karena dilakukan selama 3 bulan. Sedangkan tahun ini hanya dua bulan,” ujarnya.

Dari segi temuan item produk ilegal pada 2015, diakui Roy, menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya 3.656 item menjadi 3.671 item. Rinciannya 827 item obat ilegal, 1.447 item obat tradisional ilegal termasuk mengandung BKO, dan 1.397 item kosmetika ilegal.

“Hasil temuan ini diperoleh dari 123 sarana produksi, distributor, dan retail serta kawasan kepabeanan,” ujarnya.

Menurut Roy, provinsi Banten masih tetap menjadi lokasi dengan jumlah temuan produk ilegal terbanyak, yaitu sebanyak 190 item dengan nilai keekonomian lebih dari Rp 9,34 miliar.Berikutnya, DKI Jakarta dengan temuan sebanyak 120 item senilai Rp 3,1 miliar.

Produk ilegal yang dirazia itu kebanyakan mencantumkan nomor izin edar fiktif pada kemasan produk. Selain mencampurkan bahan baku obat ke bahan obat herbal. Modus operandi dilakukan pelaku pada malam hari, berpindah lokasi secara cepat, menyimpan produk ilegal di lingkungan mewah. Serta menghindari rutinitas jadwal pelaksanaan aktivitas.

“Terhadap 123 sarana yang telah dilakukan penindakan, sebanyak 42 kasus ditindaklanjuti secara pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dan/atau Penyidik POLRI. Satu orang sudah akan dipidanakan,” ujarnya. (TW)

Bencana Asap: Kemkes Kirim Bantuan Logistik 37,8 Ton

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan tenaga kesehatan dan bantuan logistik 37,8 ton ke sejumlah wilayah yang terpapar kabut asap.

“Selain logistik, Kemenkes juga mengirimkan tenaga kesehatan guna menanggulangi dampak kesehatan akibat paparan asap,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek di Jakarta, Senin (26/10).

Hingga saat ini telah dikirim 37,8 ton bantuan yang terdiri dariobat-obatan, masker, oxycan, makanan pendamping air susu ibu (MPASI) serta makanan tambahan bagi ibu hamil.

Bantuan tersebut disalurkan ke Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Menkes mengatakan, pihaknya juga telah mengirim sembilan tenda isolasi yang dikirim ke tiga provinsi yakni Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi.”Masing-masing provinsi mendapat tiga tenda,” katanya.

Tim kesehatan juga telah dikirim dari berbagai Rumah Sakit (RS) vertikal Kemenkes seperti dari RS Hasan Sadikin Bandung.

RS tersebut telah mengirim bantuan tenaga medis yang terdisi dari dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan sejumlah perawat.

“Mereka akan bertugas di Kabupaten Pulang Pisan, Kalimantan Tengah sampai kondisi asap mereda,” kata Nila.

Sebelumnya tim kesehatan dari RS Persahabatan, RS Cipto Mangungkusumo, RSUP Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RSUP Adam Malik, RSUP M Djamil, RSUP Karyadi, RSUD Sardjito, RSUP dr Wahidin Soedirosuhoso dan dari Kemenkes juga telah diberangkatkan ke provinsi terdampak asap.

Menkes juga kembali mengimbau agar masyarakat di wilayah asapmengurangi aktivitas di luar rumah.Terutama jika indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah di atas 400.

“Selain itu, ventilasi rumah lebih baik ditutup dengan kain basah agar partikel yang ada di dalam asap tidak masuk,” katanya. (TW)

{jcomments on}

Alasan Kenapa Peredaran Rokok Mesti Dikendalikan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ingin aturan tentang tembakau diratifikasi dan peredaran tembakau dikendalikan. “Ini bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi sosial, dan budaya bagi generasi yang akan datang,” ujar Daniel Awigra, Program Manager Advokasi HAM ASEAN, dalam konferensi pers yang diadakan pada Minggu 25 Oktober 2015 di sebuah kafe di bilangan Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Daniel, sudah seharusnya Indonesia memasang status darurat asap rokok. Ia memamparkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, konsumsi tembakau di Indonesia telah membunuh 235.000 orang perokok per tahun. Sementara asap rokok membunuh sedikitnya 25.000 jiwa. “Konsumsi rokok tidak hanya membahayakan kesehatan publik, tapi juga merampas hak hidup warga yang paling dasar,” kata dia.

“Merokok adalah hak, itu legal. Namun, menghirup udara sehat adalah hak asasi, hak dasar yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun,” ucapnya.

Celakanya, kata Daniel, sebagian konsumen tembakau tersebut adalah kelompok usia produktif, bahkan banyak di antaranya anak-anak yang merupakan generasi masa depan bangsa. “Di Indonesia rokok dengan mudah didapatkan, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Tidak ada syarat untuk membeli,” tutur Daniel.

Maka dari itu, Daniel bersama teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ingin agar pemerintah melakukan pencegahan atas resiko kesehatan yang serius terkait rokok. “Miras saja ada aturannya, kenapa rokok tidak? Padahal sama-sama berbahaya,” ujarnya.

Ihwal tuntutannya tersebut, Daniel berkata, bahwa semestinya iklan, promosi, dan dan sponsor rokok tidak diperbolehkan. Peraturan anti tembakau jugaa harus diterapkan di ruangan di dalam gedung. Daniel menekankan, “Bukan rokok yang dilarang, tapi peredarannya yang dikendalikan.”

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau ini sendri terrdiri dari Institute for Social Development (IISD), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, dan Rumah Kajian & Advokasi Kerakyatan (Raya Indoensia).

sumber: http://nasional.tempo.co/

Processed meats do cause cancer – WHO

Processed meats – such as bacon, sausages and ham – do cause cancer, according to the World Health Organization (WHO).

Its report said 50g of processed meat a day – less than two slices of bacon – increased the chance of developing colorectal cancer by 18%.
Meanwhile, it said red meats were “probably carcinogenic” but there was limited evidence.

The WHO did stress that meat also had health benefits.

Cancer Research UK said this was a reason to cut down rather than give up red and processed meats.

And added that an occasional bacon sandwich would do little harm.
What is processed meat?

Processed meat has been modified to either extend its shelf life or change the taste and the main methods are smoking, curing, or adding salt or preservatives.

Simply putting beef through a mincer does not mean the resulting mince is “processed” unless it is modified further.

Processed meat includes bacon, sausages, hot dogs, salami, corned beef, beef jerky and ham as well as canned meat and meat-based sauces.

It is the chemicals involved in the processing which could be increasing the risk of cancer. High temperature cooking, such as on a barbeque, can also create carcinogenic chemicals.

In the UK, around six out of every 100 people get bowel cancer at some point in their lives.

If they were all had an extra 50g of bacon a day for the rest of their lives then the risk would increase by 18% to around seven in 100 people getting bowel cancer.

“So that’s one extra case of bowel cancer in all those 100 lifetime bacon-eaters,” argued Sir David Spiegelhalter, a risk professor from the University of Cambridge.

How bad?

The WHO has come to the conclusion on the advice of its International Agency for Research on Cancer, which assesses the best available scientific evidence.

It has now placed processed meat in the same category as plutonium, but also alcohol as they definitely do cause cancer.

However, this does not mean they are equally dangerous. A bacon sandwich is not as bad as smoking.

“For an individual, the risk of developing colorectal (bowel) cancer because of their consumption of processed meat remains small, but this risk increases with the amount of meat consumed,” Dr Kurt Straif from the WHO said.

source: http://www.bbc.com/

Kecelakaan Lalin: Faktor Kesehatan juga Jadi Penyebab Terbesar

Kementerian Kesehatan (Kemkes) jadi ketua panitia peringatan Hari Keselamatan di Jalan 2015. Keterlibatan itu lantaran makin banyaknya faktor kesehatan jadi penyebab kecelakaan di jalan raya.

“Terutama saat berkendara jarak jauh. Kebanyakan pengemudi mengabaikan kesehatan. Akibat kelelahan dan mengantuk, terjadilah kecelakaan lalu lintas,” kata Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemkes, Lily Sulistyowati dalam temu media terkait peringatan Hari Keselamatan Jalan 2015, di Jakarta, Jumat (23/10).

Untuk itu, lanjut Lily, Kemkes mengambil inisiatif untuk ikut berkampanye tentang pentingnya kesehatan dalam keselamatan di jalan raya. Diharapkan, angka kecelakaan lalu lintas setiap tahun terus berkurang.

Lily mengingatkan masyarakat bahwa membawa kendaraan harus benar-benar dalam kondisi sehat dan bugar. Karena itu perlu dilakukan cek kesehatan berkala bagi mereka yang membawa kendaraan, baik sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

“Bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk tidak mengendarai mobil sendirian. Karena bisa saja tekanan naik, lalu terjadi serangan bisa jantung atau stroke. Karena penyakitnya, bisa tiba-tiba mobil menjadi tak terkendali sehingga menimbulkan kecelakaan di lalu lintas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana mengingatkan orangtua untuk tak memberi kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur. Mengingat korban kecelakaan lalu lintas (lalin) saat ini sebanyak 57 persen adalah anak remaja usia 15-17 tahun.

“Ini menjadi keprihatinan bersama. Karena kecelakaan lalu lintas merupakan cermin tidak tertib masyarakat saat berkendara,” katanya.

Data kecelakaan lalu lintas 2014 mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 95.906 kasus, yang mana 28.897 orang meninggal. Atau rata-rata 263 kasus per hari dengan jumlah meninggal mencapai 78 orang.

Dilihat dari jenis kendaraan, 71 persen sepeda motor, 12 persen mobil penumpang, 13 persen mobil barang, dan 3 persen bus. Jika dilihat dari usia pengendara, 57 persen remaja usia 15-17 tahun, dan 41 persen adalah orang dewasa.

Upaya membatasi anak-anak berkendara, Korlantas Polri AKBP E Darwis menambahkan, pihaknya telah mengirim surat kepada Mendikbud agar mengeluarkan aturan, surat edaran atau lainnya terkait larangan membawa sepeda motor ke sekolah bagi siswa dibawah usia 18 tahun.

“Sekarang banyak sekali anak-anak usia dibawah umur yang membawa sepeda motor ke sekolah,” katanya.

Selain mengirim surat kepada Mendikbud, Polri juga terus mengkampanyekan keselamatan berkendara bagi masyarakat umum, melakukan razia dan lainnya. Intinya agar pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur tidak semakin bertambah. (TW)

90 Persen Masalah Kesehatan Disebabkan Karena Makanan

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2000 mencatat bahwa lebih dari 90 persen masalah kesehatan manusia terkait dengan kualitas makanan yang dikonsumsi.

Untuk itu, faktor penentu mutu makanan adalah adanya keragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan.

Sebaliknya ketidakseimbangan gizi berdampak pada munculnya masalah gizi kurang dan gizi lebih.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bupati Bangka Zulkarnain Idrus mewakili Bupati Bangka H Tarmizi Saat dalam sambutannya pada pembukaan lomba cipta menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan kue pangan lokal yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Bangka, Sabtu (24/10/2015) di Taman Santap Sungailiat.

“Untuk menjaga keseimbangan ini dianjurkan mengkonsumsi makanan beranekaragaman setiap hari agar diperoleh asupan zat gizi yang seimbang,” jelas Zulkarnain.

Oleh karena itu menurutnya peranan para ibu dan anggota keluarga dalam menentukan pemilihan menu keluarga sehari-hari sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas konsumsi keluarga.

Untuk memotivasi masyarakat mengkonsumsi makanan B2BA yang berasal dari pangan lokal, dia mengharapkan setiap unit kerja terkait, Tim Pengerak PKK dan kelompok masyarakat melakukan sosialisasi secara terus menerus. Selain itu adanya gerakan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan B2BA yang berasal dari pangan lokal.

“Diharapkan dengan adanya lomba ini dapat memotivasi para ibu dan anggota keluarga lainnya agar bertanggung jawab dalam menyediakan menu yang bersumber karbohitratnya tidak harus dari beras dan terigu tetapi juga dapat dari bermacam produk umbi-umbian atau lainnya yang tersedia disekitar kita,” saran Zulkarnain.

Melalui lomba ini ia juga mengharapkan bisa menjadi ajang untuk mengembangkan potensi pangan lokal daerah dalam upaya diversivikasi pangan dan mengangkat citra makanan khas daerah dapat digemari di negeri sendiri dan mampu bersaing dengan makanan modern.

source: http://bangka.tribunnews.com/

Wapres Minta Imej Soal Kesehatan Segera Diperbaiki

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rapat kerja yang diadakan di Kementerian Kesehatan, bersama dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Dalam rapat itu, JK menekankan pentingnya kegiatan promotif dan preventif dalam dunia kesehatan di tanah air.

Pasalnya, program BPJS yang berbasiskan JKN dinilai JK tak mendidik masyarakat hidup sehat. Padahal, yang menjadi capaian pemerintah Indonesia yakni bagaimana menciptakan masyarakat sehat. Bukan dengan menjamin semua orang sakit dapat pelayanan kesehatan.

Ujungnya, masyarakat menjadi abai akan kesehatan diri dan merasa aman, karena jika sakit ada BPJS yang melayani mereka. “Jangan begitu, orang akan menghamburkan hidupnya, dia tidak khawatir, kalau sakit tinggal daftar. Imej ini harus segera diperbaiki,” ujar Wapres JK di kantor Kementerian Kesehatan, kemarin.

Seharusnya, program kesehatan bisa kembali bersifat ajakan pada masyarakat. Dijelaskan JK soal 4 sehat 5 sempurna yang menjadi slogan kesehatan pemerintah Indonesia tahun 70-an.

Meski masyarakat dekade selanjutnya tak melihat langsung sosialisasi pemerintah mengenai hal itu, namun mereka memahami program tersebut. Hal sederhana seperti itulah yang ingin mulai diperbaharui oleh pemerintahan sekarang.

Contoh lain, yakni pemberian kelambu pada daerah-daerah yang sering terjangkit malaria. Intinya, program tak perlu berat dan membingungkan namun langsung terasa manfaatnya oleh masyarakat.

BPJS juga bisa mensponsori kegiatan-kegiatan olahraga, Wapres melihat dengan dilakukannya hal itu, arahan pemerintah menjadi jelas. Dukungan bagi kegiatan-kegiatan olahraga menurut JK menjadi penyemangat baru untuk masyarakat.

Khususnya dalam mengamalkan pola hidup sehat, supaya tak banyak yang menghabiskan waktunya di rumah sakit. Intinya, JK melihat saat ini Indonesia mengelola pembiayaan kesehatan seperti penjual obat, dimana mengambil untung dari orang sakit.

Sementara itu, Menkes Nila akan menjalankan arahan Wapres. Pihaknya akan secara serius mengevaluasi jalankan JKN. “Betul apa yang dikatakan wapres, JKN ini terbukti bahwa kita terlalu banyak yang sakit. Pergeseran ke arah promotif prefentif itu akan dilakukan,” singkatnya. (adn)

sumber: http://www.jpnn.com/

BPJS KESEHATAN: Canangkan Revolusi Mental Demi Layanan Optimal

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta jajaran BPJS Kesehatan agar mengedepankan integritas, kerja keras dan gotong royong sebagai implementasi dari gerakan revolusi mental.

“Ini adalah gerakan hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku manusia, terutama jajaran BPJS Kesehatan,” kata Puan dalam pencanangan Gerakan Revolusi Mental di kantor BPJS Kesehatan, Jumat (23/10).

Puan menjelaskan, orientasi dari gerakan revolusi mental adalah kemajuan yang bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Hal itu berlaku selama Republik Indonesia masih ada.

Puan mengingatkan, tujuan dari gerakan revolusi mental bagi jajaran BPJS Kesehatan adalah bagaimana mengubah mindset dalam pelayanan publik. Seluruh Duta BPJS Kesehatan diharapkan bisa merepresentasi pemerintah dalam layanan publik yang lebih efisien, disiplin, bertanggungjawab dan berjiwa gotong-royong.

Karena itu, Puan menilai, Revolusi Mental bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu-dua hari. Melainkan sebuah gerakan nasional yang dilakukan terus menerus.

“Kerja yang kita lakukan hari ini menentukan nasib anak cucu kita di masa depan,” ucap Puan menegaskan.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan, Gerakan Revolusi Mental selaras dengan tata nilai organisasi yang saat ini diterapkan BPJS Kesehatan yaitu Integritas, Profesional, Pelayanan Prima dan Efisiensi Operasional.

“Pencanangan Gerakan Revolusi Mental merupakan momentum baru yang sangat positif untuk mendukung perubahan yang adaq,” ujar Fachmi.

Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental BPJS Kesehatan ditandai dengan pemasangan Giant Pin di kantor pusat BPJS Kesehatan yang dicatat dalam rekor MURI sebagai simbol dari komitmen BPJS Kesehatan terhadap Gerakan Revolusi Mental.

BPJS Kesehatan juga menorehkan rekor pencanangan Gerakan Revolusi Mental dengan lokasi terbanyak yaitu 34 propinsi di Indonesia.

“BPJS Kesehatan siap menjadi laboratorium implementasi Gerakan Revolusi Mental. Apa yang kami tanamkan diharapkan dapat menular ke stakeholder lainnya di bidang Kesehatan,” pungkas Fachmi menandaskan. (TW)

{jcomments on}