Ebola Mereda, CDC Minta Dunia Tetap Waspada

Jumlah kasus virus Ebola di Afrika Barat tidak mencapai prediksi terburuk Pusat Pengontrol dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC). Namun CDC menegaskan, hingga angka kasus turun ke nol, dunia masih tetap dalam bahaya.

Berbicara pada awak media setelah mengunjungi Liberia, Guinea dan Sierra Leone, Kepala CDC Tom Frieden mengaku menyaksikan momentum dan perkembangan menggembirakan dalam perang melawan Ebola.

“Ini akan menjadi pertarungan panjang, namun saya berharap kita semua akan melihat perkembangan selanjutnya. Tantangan kita adalah tidak berpuas diri dan tetap waspada,” ucap dia, seperti dikutip CNN, Senin (22/12/2014).

Pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan jumlah kematian akibat Ebola mencapai 6.915, dengan total kasus lebih dari 18.600.

CDC pernah memprediksi kasus Ebola dapat mencapai 550 ribu pada Januari 2015. Frieden menjelaskan: “Proyeksi yang dirilis beberapa bulan lalu itu dapat terjadi jika kita tidak merespon cepat virus Ebola – faktanya komunitas dunia sudah berbuat banyak hingga saat ini.”

Frieden mengatakan harapan terbesar datang dari Liberia. Relawan di negara tersebut sudah mulai mampu mengungguli penyebaran Ebola. “Ini terjadi karena Liberia menerapkan pendekatan Rapid Isolation and Treatment for Ebola,” tutup dia.

sumber: http://internasional.metrotvnews.com

Kemkes Galakkan Kembali Kampanye Peduli Kesehatan Ibu

Program pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini diprioritaskan pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, terutama pada kelompok paling rentan yaitu ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir pada masa perinatal.

“Untuk itu kami mengajak kembali masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye peduli kesehatan ibu, agar angka kematian ibu karena melahirkan bisa turun secara signifikan, begitupun dengan angka kematian bayi,” kata Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Anung Sugihantono kepada wartawan, di Jakarta, Senin (22/12).

Anung mengutip data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang menyebutkan angka kematian ibu (AKI) mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup.

“Lewat kampanye ini kami ingin AKI bisa ditekan hingga angka 228 per 100 ribu kelahiran hidup dan AKB menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup pada akhir 2015 mendatang,” ujarnya.

Dikemukakan, salah satu kendala lambatnya penurunan AKI dan AKB di Indonesia adalah rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 diketahui, hanya sekitar 44 persen ibu hamil yang tahu tanda bahaya kehamilan dan melahirkan.

“Dan sebagian kecil kasus komplikasi obstetrik dan neonatal mendapatkan pelayanan, yaitu sekitar 23 persen kasus komplikasi mendapat pelayanan di rumah sakit,” ujarnya.

Melalui kampanye kesehatan ibu, lanjut Anung, pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut membantu membangun kesadaran ibu hamil, calon ibu dan keluarganya untuk memeriksakan kehamilan secara rutin dan segera ke tenaga kesehatan jika terjadi tanda bahaya kehamilan.

“Kami ingin para suami bisa menjadi Suami Siaga saat istrinya hamil. Begitu pun keluarga dan masyarakat sekitar,” kata Anung menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Pejabat RI Berobat ke LN, Tanda Kualitas Kesehatan Buruk

Kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa hanya diukur dari bagusnya fasilitas kesehatan atau layanan dokter yang ramah. Sebab faktanya, masih banyak pejabat pemerintah yang tidak mau berobat di negeri sendiri dan malah pergi ke luar negeri dan ini menandakan kualitas kesehatan buruk.

Begitu disampaikan Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI) Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, ditulis Sabtu (20/12/2014).

“Kenapa saya bilang kualitas pelayanan kesehatan kita buruk? karena sampai sekarang, banyak pejabat sakit dan meninggal di Singapura, bahkan dokter kita banyak disana. Kalau disini baik kenapa mesti ke luar negeri?,” kata Hasbullah pada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat.

Dengan memperbaiki atau meningkatkan dana pelayanan kesehatan, kata Hasbullah, kualitas kesehatan di Indonesia bisa diperbaiki.

“Kualitas kesehatan baik, barulah RS swasta mau ikut kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dan antrean
tidak lagi panjang di RS pemerintah. Tercapailah derajat kesehatan,” tukasnya.

sumber: http://health.liputan6.com

Govt mulls raising JKN premium to control bills

The government is tinkering with options in anticipation of looming financial trouble in the national health insurance (JKN) program caused by soaring medical bills submitted to the Healthcare and Social Security Agency (BPJS
Kesehatan).

The state agency, which is managing the insurance, has revealed that its claim ratio reached 99.6 percent in November, while the National Social Security Council (DJSN) expected the December claim ratio to reach 101 percent.

The claim ratio is the difference between the hospitals’ bills for health services and the premiums collected by the agency from the various groups of people registered in the program.

The agency receives premiums from tax funds to finance the poor in the scheme, as well as premiums paid by employees and their employers, and those individually registered for the insurance.

As of November, BPJS Kesehatan had paid more than Rp 31 trillion (US$2.47 billion) in hospital claims.

BPJS Kesehatan legal and communication director Purnawarman Basundoro said Thursday that the agency was accepting any input to ease the financial burden caused by the high claim ratio.

“All suggestions will be considered and [the premiums] will be revised in the presidential regulation in 2015,” he said.

Purnawarman was referring to Presidential Regulation No. 111/2013 that stipulates the monthly premiums paid for all categories of beneficiary.

The current premium for the poor is Rp 19,500, a far cry from the calculation made by Hasbullah Thabrany, the University of Indonesia (UI) Center for Health Economics and Policy Studies’ chairman, who said the monthly JKN premium should be Rp 40,000 per person.

“For the poor, the realistic premium for an adequate health service is Rp 40,000. But if you want the best health service, then it is higher, at Rp 60,000,” Hasbullah said Thursday. “Our current spending on health care is only a quarter of Malaysia’s.”

Purnawarman said the premiums needed to be adjusted to sustain the JKN program.

“The budget management is directed toward a sustainable way for the future, not just sustainable for one or two years. It is our duty to make sure this program can be funded long-term,” he said.

The Health Ministry’s health care funding center head Donald Pardede said Thursday that the current claim ratio meant BPJS Kesehatan would not be able to sustain its finances in the long run.

“According to the regulation, the maximum claim ratio is 90 percent. Above that is already unhealthy,” he said.

Right now, the ministry was doing some calculations on the payment scheme and its premiums, according to Donald.

“Actually we have several options. We had suggested the premiums be set at Rp 22,500, but then the presidential decree would have to be revised,” he said.

Another option was to adjust the current healthcare service charges in BPJS Kesehatan’s Indonesian Case-Based Group (INA-CBG) to increase participation by private hospitals, which would in turn increase the number of people registered in the JKN program.

Earlier this year, the payment scheme was revised following complaints from private hospitals partaking in the program about unfavorable rates for medical services.

Charges for some 39 services were raised, including ophthalmic services, orthopedic surgery and neo-surgery, while charges for 60 other services were decreased to compensate for the increases.

“From our previous calculations, when we increased the charges for 39 services, we hit a financial barrier. But if the financial platform [from the Finance Ministry] is wider, we will be able to maneuver [around the financial troubles].”

source: http://www.thejakartapost.com

 

Wabah Ebola, Momok Dunia Tahun 2014

Wabah ebola yang mematikan terjadi setelah virus yang selama puluhan tahun hanya terdapat di dalam hutan itu, dan sesekali muncul, dan paling banyak menewaskan beberapa ratus orang. Tetapi di Afrika Barat, Ebola melintasi perbatasan dan mencapai kota-kota, menimbulkan keresahan global.

Mengukur suhu tubuh telah menjadi hal biasa di bandara-bandara dan pos-pos perbatasan di seluruh Afrika Barat tahun ini. Demam merupakan salah satu gejala awal Ebola.

Di tiga negara yang paling parah dilanda Ebola – yaitu Guinea, Sierra Leone dan Liberia – orang sedapat mungkin tidak bersalaman atau berpelukan. Orang dianjurkan tidak merawat sendiri keluarga yang sakit atau meninggal, seperti yang sebelumnya dilakukan. Ini karena cairan tubuh pasien dan korban Ebola menularkan penyakit tersebut.

Wabah di kawasan itu tidak terkendali, termasuk di Guinea barat daya di mana wabah itu pertama kali muncul bulan Desember 2013. Beberapa bulan berlalu sebelum virus itu teridentifikasi. Ebola menyebar di ibukota Conakry dan kemudian masuk ke Sierra Leone dan Liberia. Kasus-kasus Ebola pun mulai muncul di kedua negara itu pada bulan Juni.

Ebola merupakan penyakit baru di Afrika Barat. Tak heran muncul kebingungan, salah komunikasi dan ketakutan.

Sebagian orang tidak mau dirawat dan berkeras menguburkan sendiri anggota keluarga yang meninggal. Kerusuhan bahkan terjadi di Monrovia. Pemerintah menanggapi dengan apa yang mereka sebut “terapi kejut” dengan menutup daerah-daerah yang diduga telah dijangkiti Ebola dan melakukan karantina paksa. Mereka juga meningkatkan pendidikan masyarakat. Papan-papan billboard dengan pesan “Ebola Memang Nyata” dipasang di mana-mana.

Para petugas medis turun ke jalan, mengajar warga tentang gejala-gejala Ebola. Mereka juga datang ke rumah-rumah untuk memeriksa warga yang kemungkinan telah terjangkit Ebola.

Untuk menghentikan penularan Ebola, orang yang sakit harus diisolasi dan dirawat oleh petugas medis terlatih yang mengenakan perlengkapan pelindung khusus dari kepala hingga ke kaki. Mereka yang meninggal akibat Ebola harus dikubur oleh tim khusus lainnya.

Tetapi upaya mengatasi Ebola itu tidak bisa mengikuti cepatnya penularan virus mematikan tersebut. Ebola melumpuhkan negara-negara yang tidak memiliki sistem kesehatan yang memadai .

Menteri Kesehatan Sierra Leone Dr. Abu Bakar Fofanah mengatakan, “Saya bisa menghitung dengan jari saya jumlah ambulans yang kami miliki ketika penyakit ini mulai menjangkiti Sierra Leone. Ini menyulitkan bagi negara berpenduduk enam juta orang dengan medan yang sulit pula”.

Hingga bulan September, di Monrovia saja jumlah penderita Ebola menjadi lipat-dua setiap tiga pekan. Rumah-rumah sakit biasa ditutup. Tidak cukup tempat tidur dan staf di unit-unit perawatan Ebola yang ada.

Jackson Niamah – dokter Liberia yang bekerja bagi “Doctors Without Borders” – menyampaikan hal ini kepada Dewan Keamanan PBB melalui fasilitas telekonferensi.

“Kami terpaksa menolak pasien dan mereka sekarat di depan pintu unit perawatan kami. Ketika saya bicara sekarang ini, orang-orang duduk di depan pintu gerbang unit perawatan kami, memohon perawatan supaya bisa selamat. Jika komunitas internasional tidak membantu, kami akan musnah,” ujarnya.

PBB meluncurkan misi Ebola di kawasan itu. Amerika mengirim tiga ribu tentara untuk membangun unit-unit perawatan Ebola di Liberia. Tanggapan internasional meningkat drastis pada bulan Oktober dan diharapkan berlanjut hingga tahun 2015.

Para pakar mengatakan masih banyak yang harus dikerjakan dalam beberapa bulan mendatang.

Sekitar separuh korban yang meninggal akibat Ebola tahun ini terdapat di Liberia. Sisanya di Guinea dan Sierra Leone. Secara keseluruhan ada delapan negara di tiga benua yang melaporkan kasus Ebola. Hal ini menjadikan Ebola – sebagaimana sering diungkapkan banyak orang – menjadi “hal yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

Korban yang meninggal termasuk 350 petugas medis di Afrika Barat. Sierra Leone juga kehilangan tiga dokter pada dua minggu pertama bulan Desember ini.

Namun, ada juga sejumlah kemajuan yang dicapai. Sekitar 40% orang yang tertular Ebola dan dirawat tahun ini, pulih kesehatannya. Senegal dan Nigeria bertindak cepat dalam mengatasi wabah di negara mereka.

Besarnya wabah di kawasan itu mendorong penelitian virus Ebola yang sempat terhenti di seluruh dunia. Beberapa uji-coba vaksin dan obat-obatan sedang berlangsung, dan meningkatkan harapan diperolehnya pengobatan yang efektif terhadap penyakit Ebola.

sumber: http://www.voaindonesia.com/

 

World Health Organisation and DfID slow to react on Ebola, say UK MPs

The British government has been urged to press world leaders to review the function and structure of the World Health Organisation (WHO) following its failure to recognise the scale and the severity of the Ebola crisis.

The House of Commons international development committee has criticised the WHO and also the Department for International Development (DfID) for not reacting quickly enough when the virus took hold earlier this year.

But it commended DfID for the “vigorous efforts” now being made in Sierra Leone, where Britain has taken the lead in international aid, mirroring the US role in neighbouring Liberia and France’s role in Guinea.

The international development committee warned that the global health system “remains dangerously inadequate for responding to health emergencies” and said “DfID should not wait for its 2015 multilateral aid review” to do something about this, adding: “The urgency of the situation warrants immediate action.”

It pressed the international development secretary Justine Greening to move quickly and decisively to guard against a repeat of the disaster, which has claimed the lives of almost 7,000 people in west Africa.

The committee asked DfID to set up a global conference in 2015 to agree a common plan to reconstruct health systems in the region, which it said were already fragile before the outbreak.

“It is imperative that once the immediate crisis is over, the eyes of the world do not turn away from the region,” it said.

A DfID spokesman said: “The UK is the largest bilateral donor to Sierra Leone and our action in response to this unprecedented Ebola epidemic is already having a significant impact.

“There are very few health systems in the world that could withstand a health crisis on this scale, but it is right to say we need to learn lessons from how the WHO and the international community responded.

“We will continue to support the people of Sierra Leone, both throughout the immediate emergency and in the recovery period.”

Sir Malcolm Bruce, the Liberal Democrat MP who is chairman of the international development committee, said: “Had attention been paid over recent years to strengthening the health system as we recommended in the past, and had more Sierra Leonean health professionals been retained in the domestic system, the impact of Ebola would have been less severe.”

The committee commended all those who have risked their lives to tackle Ebola, in particular those working with Médecins sans Frontières.

“[It was] the first international organisation to recognise the scale of the epidemic and respond accordingly. Unfortunately, the World Health Organisation was slow to do likewise. This was a failing on its part. However, it was also a failing on the part of its members, who cut its funding and have put insufficient emphasis on building sustainable health systems in developing countries,” its report said.

The committee also criticised DfID for not disbursing funds quickly enough in Sierra Leone. If found that, as of 26 November, only £117m of the £230m pledged had reached Sierra Leone, “falling some way short of disbursement rates achieved by other donors”.

The evidence suggested there were still insufficient medical professionals to staff new treatment centres, and the committee asked for monthly updates from DfID on its plans.

It said it was “to some extent not a surprise” that Sierra Leone’s health system had been “overwhelmed” by the Ebola outbreak given the continued fragility of its infrastructure since the civil war, which ended in 2002. The country was “woefully short of doctors and nurses before the crisis began” and had difficulty retaining those who had trained in the country.

source: http://www.theguardian.com/

 

440 Bayi Meninggal Setiap Hari di Indonesia

Penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan masalah neonatal seperti berat bayi lahir rendah (BBLLR), asfiksia, diare, pneumonia dan beberapa penyakit infeksi lainnya. Padahal penyakit yang disebabkan infeksi bisa dicegah dengan imunisasi.

“Sayangnya masih banyak orangtua yang mengabaikan imunisasi dengan alasan tempatnya jauh, orangtuanya sibuk, keluarga tak mengizinkan, anaknya sering sakit,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila FA Moeloek saat membuka workshop bertajuk “Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Imunisasi” di Jakarta, Rabu (17/12) malam.

Menkes mengutip Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang menunjukkan angka kematian ibu (AKI) sebesar 359 per 100 ribu kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) sebesar 32 per 1000 per kelahiran hidup.

“Ini berarti di indonesia ditemukan lebih 44 orang ibu meninggal dan 440 bayi meninggal setiap harinya,” ucap Prof Nila yang pada kesempatan itu didampingi Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes, Anung Sugihantono.

Menkes mengemukakan, sebenarnya terjadi peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dari 89 persen pada 2010 menjadi 90 persen pada 2013. Capaian Universal Child Immunization (UCI) juga meningkat dari 75,3 persen pada 2010 menjadi 82 persen pada 2013.

Meski terjadi peningkatan, lanjut Menkes, upaya itu belum mencapai target yang ingin kita capai sebesar 95 persen pada 2013. “Itu mengapa masih banyak kantong-kantong imunisasi yang berisiko timbulkan kejadian luar biasa (KLB) dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi,” ujarnya.

Prof Nila menuturkan, masalah kesehatan ibu dan anak sangat kompleks. Faktor yang berkontribusi besar dalam meningkatkan risiko kematian ibu dikenal dengan istilah “4 Terlalu” yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan terlalu banyak anak.

“Faktor keterlambatan juga berpengaruh. Yaitu terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, terlambat dalam mencapai fasillitas pelayanan kesehatan serta terlambat mendapat pertolongan,” katanya.

Menurut Menkes, pemecahan kesehatan ibu dan anak ada dalam rangkaian upaya kesehatan berkelanjutan atau dikenal sebagai “continuum of care” mulai dari hulu sampai hilir. Yaitu sebelum masa hamil, masa hamil, persalinan, dan nifas.

“Untuk itu berbagai program kita lakukan mulai dari meningkatkan status gizi perempuan, pendidikan kesehatan reproduksi remaja, konseling pranikah untuk calon pengantin yang meliputi KB, gizi dan imunisasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Menkes, meningkatkan kemitraan lintas sektor dan swasta yang didukung penguatan sistem pembiayaan melalui program JKN. Penjaminan dukungan pemda terhadap regulasi yang mendukung program kesehatan.

“Kita harus lebih giat lagi meningkatkan peran suami, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, kader dan masyarakat lewat kemitraan bidan dan dukun,” ucapnya menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Beasiswa: Kesempatan Kuliah Gratis Di Belanda

17des14

17des14Nuffic Neso Indonesia, organii nirlaba yang didirikan pemerintah Belanda di Indonesia, kembali menawarkan beasiswa pendidikan jenjang S-1 dan S-2 di Belanda lewat program yang disebut “Orange Tulip Scholarship (OTS) 2015”. Ada 39 skema beasiswa yang tersedia dengan nilai mencapai Rp 9 milliar.

“Tahun 2015, beasiswa diberikan untuk 69 orang untuk S-1 dan S-2 dari berbagai macam mata pelajaran,” kata Mervin Bakker, Direktur Nuffic Neso Indonesia kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (17/12).

Mervin Bakker menjelaskan, setiap beasiswa memiliki struktur pendanaan yang berbeda. Sebagian besar dalam bentuk biaya kuliah parsial atau penuhM sedangkan skema lain meliputi tambahan biaya hidup, biaya visa dan asuransi.

“Jika tertarik, batas waktu pendaftaran secara umum pada 1 April 2015,” ujarnya.

Ditambahkan, program OTS tahun ini didukung 26 institusi pendidikan tinggi di Belanda. Program studi yang ditawarkan dalam OTS 2015 meliputi program persiapan S-1 (foundation), program gelar S-1 (bachelor) dan S-2 (master) di berbagai mata pelajaran.

“Dibanding OTS 2014, saat ini lebih banyak universitas Belanda yang berpartisipasi atau naik 18 persen dan lebih banyak skema beasiswa yang tersedia atau naik 48 persen,” ujarnya.

Dijelaskan, program beasiswa OTS berbeda dengan program beasiswa lain yang dikoordinasikan Nuffic Neso, seperti Stunned. Peminat OTS diminta untuk melamar langsung ke perguruan tinggi yang berpartisipasi.

“Untuk itu, bagi para peminat bisa membuka website kami di www.nesoindonesia.or.id/ots untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam OTS 2015. Jika sudah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi bersangkutan, kami yang akan mengurus beasiswanya,” kata Mervin Bakker.

Disebutkan, tujuan program beasiswa OTS adalah membuka kesempatan lebih banyak lagi bagi pelajar, mahasiswa dan profesional muda Indonesia mewujudkan potensi mereka. Terutama untuk bidang keahlian yang sangat jarang di Indonesia.

“Siapa pun yang ingin belajar di Belanda harus tahu betul motivasinya, apakah karena program yang dituju di Indonesia tidak ada, pengembangan budaya, ambisi pribadi yang ingin karirnya lebih baik atau ingin membangun jejaring di luar negeri untuk karir di masa depan,” ucapnya.

Belanda pantas menjadi pilihan untuk kuliah di luar negeri, menurut Mervin Bakk, kualitas pendidikan di Belanda tidak diragukan lagi. Buktinya, ada 18 orang peraih Nobel di bidang Kimia, Fisika, Kedokteran, Ekonomi dan Perdamaian.

Tak hanya itu, lanjut Mervin Bakker, data dari lembaga pemeringkat universitas di dunia yang terbaru menunjukkan sebanyak 12 universitas Belanda masuk di 200 universitas top di dunia.

“Saya berharap kerjasama antara semua mitra Orange Tulip Scholarship dapat memberi dimensi baru untuk hubungan yang lebih baik lagi bagi Indonesia dan Belanda,” ucapnya menegaskan.

Ditambahkan, informasi langsung seputar program beasiswa untuk sekolah di Belanda bisa datang pada acara “Holland Scholarship Day” yang digelar pada 10 Januari 2015 di Erasmus Huis, Kuningan Jakarta. (TW)

Balitbangkes Kembangkan Formula Bubur dan Biskuit Ikan

Menjaga kebutuhan gizi pada anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun sangat penting. Karena dampaknya begitu meluas tidak saja gangguan perkembangan otaknya, tetapi juga tumbuh kembang secara keseluruhan.

Anak berpotensi badannya tak bertumbuh atau cebol (stunting) dan berisiko tinggi terkena penyakit degeneratif saat dewasa seperti hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung koroner dan stroke.

“Untuk membangun kesadaran ini di masyarakat, kami membuat gerakan gizi nasional yang disebut Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN). Salah satunya lewat konsumsi ikan untuk kebutuhan gizi harian,” kata Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI Prof Tjandra Yoga Aditama, SpP (K) , MARS, DTM&H, DTCE dalam keterangan pers yang disampailkan lewat email, Senin (15/12).

Dijelaskan, peran ikan dalam penambahan gizi amatlah penting.‎ karena ibu hamil rentan kekurangan zat-zat gizi, terutama omega-3 yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan otak janin. Selanjutnya otak akan mengalami pertumbuhan pesat pada minggu ke 20-36 usia kehamilan.

“Untuk itu, kami anjurkan pada ibu hamil untuk banyak mengkonsumsi ikan, terutama ikan yang mengandung omega-3 tinggi,” ucap Prof Tjandra Yoga.

Ditembahkan, Balitbangkes telah mengembangkan beberapa formula makanan bagi balita yang menggunakan berbagai jenis ikan laut dan rumput laut. Dari penelitian itu dihasilkan 4 jenis makanan formula yang memiliki kandungan zat gizi dan dan mutu protein yang tinggi.

“Selain itu citarasanya memenuhi kriteria makanan formula bagi balita, yang secara keseluruhan mempunyai kandungan vitamin A, asam folat sebesar 70-100 persen,” ujarnya.

Prof Tjandra mengatakan, Balitbangkes juga meneliti pembuatan biskuit Bahan Makanan Campuran (BMC) dengan menggunakan ikan tuna sebagai bahan tinggi iodium. Iodium yang berperan penting untuk mencegah penyakit gondok dan meningkatkan kecerdasan anak, kandungannya pada ikan tuna mencapai 28 kali iodium pada ikan air tawar.

Ditambahkan, satu resep biksuit BMC menghasilkan 1200 gram dengan berat biskuit 5 gram/keping, dimana dalam 1 gram BMC 78,05 µg/g iodium. Sementara kebutuhan iodium menurut WHO pada anak adalah 50-120 µg, dewasa 150 µg, serta ibu hamil dan ibu menyusui 250 µg.

“Tentu saja lebih baik mengkonsumsi ikan segar. Tetapi jika di willayahnya sulit mendapat ikan atau balita sedang dalam perjalanan, bisa mengkonsumsi bubur atau biskuit ikan untuk memenuhi kebutuhan gizinya,” kata Prof Tjandra Yoga menandaskan. (TW)

{jcomments on}

500+ Organizations Launch Global Coalition to Accelerate Access to Universal Health Coverage

NEW YORK, 12 December 2014 / PRN Africa / — A new global coalition of more than 500 leading health and development organizations worldwide is urging governments to accelerate reforms that ensure everyone, everywhere, can access quality health services without being forced into poverty. The coalition was launched today, on the first-ever Universal Health Coverage Day, to stress the importance of universal access to health services for saving lives, ending extreme poverty, building resilience against the health effects of climate change and ending deadly epidemics such as Ebola.

Universal Health Coverage Day marks the two-year anniversary of a United Nations resolution, unanimously passed on 12 December 2012, which endorsed universal health coverage as a pillar of sustainable development and global security. Despite progress in combatting global killers such as HIV/AIDS and vaccine-preventable diseases such as measles, tetanus and diphtheria, the global gap between those who can access needed health services without fear of financial hardship and those who cannot is widening. Each year, 100 million people fall into poverty because they or a family member becomes seriously ill and they have to pay for care out of their own pockets. Around one billion people worldwide can’t even access the health care they need, paving the way for disease outbreaks to become catastrophic epidemics.

“The need for equitable access to quality health care has never been greater, and there is unprecedented demand for universal health coverage around the world,” said Michael Myers, Managing Director of The Rockefeller Foundation, which is spearheading Universal Health Coverage Day. “Universal health coverage is an idea whose time has come – because health for all saves lives, strengthens nations and is achievable and affordable for every country.”

For much of the 20th century, universal health coverage was limited to a few high-income countries, but in the past two decades, a number of lower- and middle-income countries have successfully embraced reforms to make quality health care universally available. Countries as diverse as Brazil, Ghana, Mexico, Rwanda, Turkey and Thailand have made tremendous progress toward universal health coverage in recent years. Today, the two most populous countries, India and China, are pursuing universal health coverage, and more than 80 countries have asked the World Health Organization for implementation assistance.

“Putting people’s health needs ahead of their ability to pay stems poverty and stimulates growth,” said Dr. Tim Evans, Senior Director for the Health, Nutrition and Population Global Practice at the World Bank Group. “Universal health coverage is an essential ingredient to end extreme poverty and boost shared prosperity within a generation.”

The 500+ organizations participating in the first-ever Universal Health Coverage Day coalition represent a diverse cross-section of global health and development issues, including infectious diseases, maternal and child health, non-communicable diseases and palliative care. Across these issues, knowledge and technologies exist to save and improve lives in significant numbers, but the impact of these tools is severely hampered by lack of equitable access to quality health services.

“Ebola is only the most recent example of why universal health coverage is the most powerful concept in public health,” said Dr. Marie-Paule Kieny, Assistant Director-General for Health Systems and Innovation at the World Health Organization. “Investing in strong, equitable health systems is the only way to truly protect and improve lives, particularly in the face of emerging threats like the global rise of non-communicable diseases and increasingly severe natural disasters.”

Events in 25 Countries Mark First-Ever Universal Health Coverage Day
Organizations around the world are calling on policymakers to prioritize universal health coverage, and are hosting events on 12 December to catalyze action, including:
New York, USA: High-level event on Ebola and resilience, organized by the Permanent Missions of France, Japan, Germany and Senegal to the United Nations, in collaboration with The Rockefeller Foundation and the Columbia University Mailman School of Public Health.
London, UK: Expert panel at the London School of Hygiene & Tropical Medicine on creating resilient, equitable health systems, organized in partnership with The Rockefeller Foundation and Action for Global Health.

New Delhi, India: High-level event on universal health coverage implementation in both India and the global context, convened by the Public Health Foundation of India, Oxfam India and the World Health Organization Country Office for India.
SOURCE World Health Organization (WHO)

http://en.starafrica.com/