Category: CoP

Pendaftaran

Surianto Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara	Maman Saputra Program Studi Kesehatan Masyarakat, FK Unlam, Banjarbaru, kalsel
Budi Perdana Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan	Agus Widjanarko RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
Nur Rohmah Dinas Kesehatan Provinsi DIY	Hilmi Sulaiman Rathomi Cita Sehat Foundation
Dinar Lubis PS IKM, Fakultas Kedokteran. Universitas Udayana. Bali	Frida Rismauli Sinaga, SKM, M.kes Dinas Kesehatan kabupaten Karawang
Jon Hendri Nurdan RSUD dr M Yunus Bengkulu	Yuyun Umniyatun, SKM, MARS Akademisi
Yulizawati, SST.,M.Keb Kebidanan FK Unand Prodi S1 Kebidanan FK-Unand	Charles Surjadi FK Atma Jaya
Asep Kusnali  Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Litbangkes Kemenkes RI	Eko Sriyanto, S. KM Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru (KMPK-FK UGM)
Susilaningsih, dr Dinkes kp	Prof. dr. Veni Hadju FKM Universitas Hasanuddin Makassar
windarto Dinas kesehatan provinsi Kalteng	Efrandus Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
Husein Habsyi IAKMI	Sugeng Riyadi, S.Kep Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Azwar S2 IKM UGM minat Kesling 2015	Suherman, Public Safety Center 172 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan
Reno Renaldi, SKM, M.Kes StiKes Hang Tuah Pekanbaru -RIAU	Edhie Rahmat, USAID Indonesia/Office of Health
Yurdhina Meilissa London School of Hygiene and Tropical Medicine	Sugeng riyadi, SKep Dinas kesehatan Kabupaten Kudus
syarif pullah, SKM Puskesmas Tewah.	Suhat, SKM, M.Kes Stikes Jenderal A.Yani Cimahi
Budi Sumarsono Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Ari Kurniawati Minat KMPK S2 IKM FK  UGM
Dwi Mayasari Riwu,SKM S2 KIA-KR tahun 2016	Luqman afifudin Dinas Kesehatan Kab. Lumajang
Citta Widagdo School of Law, University of Birmingham	Damaris Pura Tanya S2 IKM-(KPMAK)
Hermain Dinas Kesehatan prov kep Babel	Zahrina Center for Health Economics and Policy Studies FKM UI

Kegiatan Masyarakat Praktis ini akan dilakukan bertahun-tahun, seiring dengan perkembangan aplikasi system kontrak di sektor kesehatan. Dalam kegiatan jangka pendek ada diskusi yang dibagi dalam beberapa periode. Silahkan klik pada bagian Arsip Diskusi disertai pula dengan pertemuan-pertemuan ilmiah tatap muka dan Policy Brief yang dihasilkan. Disamping itu pengelola web juga menyediakan berbagai referensi untuk sistem kontrak yang dapat di klik pada menu perpustakaan.

Untuk memudahkan navigasi, aktifitas yang dilakukan dikelompokkan sesuai tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2015, 2016, dan seterusnya.

TAHUN 2017

Webinar dan Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat (3 – 23 Februari 2017)

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam seminar Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016 di Yogyakarta 8 November 2016 adalah sistem kontrak dengan pendekatan lembaga (kontrak lembaga) khususnya untuk daerah-daerah yang sangat terbatas tenaga kesehatannya dan tidak tersedia kandidat yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, untuk memenuhi tenaga kesehatan yang dibutuhkan di daerah sulit atau tidak diminati, suatu lembaga bisa dikontrak untuk itu.

Solusi yang diajukan tersebut menghadapi kendala yaitu belum siapnya lembaga kesehatan untuk menangkap peluang tersebut. Di lain pihak, organisasi profesi kesehatan yang ada, belum tertarik untuk menjadi provider. Dengan kata lain, semangat kewirausahaan lembaga tersebut belum berkembang.

klik disini

---

Seminar dan Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat (23 Februari 2017)

Kegiatan Seminar dan Workshop ini merupakan rangkaian akhir (Minggu IV) dari kegiatan Webinar dan Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat. Berbeda dengan kegiatan Minggu I – III, kegiatan ini dilakukan tidak hanya dengan webinar tetapi juga dilakukan secara tatap muka. Fokusnya tetap pada kesiapan lembaga dan organisasi profesi dalam kontrak tenaga promoter kesehatan dan tenaga kesehatan lingkungan.

KLIK di sini

---

Fasilitasi Implementasi Sistem Kontrak dalam Sister Dinkes dan Sister Puskesmas Malaka

Salah satu versi implementasi sistem kontrak adalah dalam format kerja sama antar lembaga yang berpayung pada MoU antar kepala daerah. Implementasi kegiatannya berdasarkan swakelola penyedia anggaran yang difasilitasi pihak ketiga. Contoh nyata kegiatan yang sedang berlangsung adalah Program Sister Dinkes dan Sister Puskesmas Kabupaten Malaka, NTT. Kegiatan ini direncanakan berjalan multi years dengan fokus penyiapan akreditasi puskesmas pada tahun pertama (2017).

KLIK di sini

---

 

TAHUN 2016:

Video Keynote Speech Menteri Kesehatan RI tentang Sistem Kontrak dalam KONAS IAKMI XIII

---

 

Diskusi Tahap I Tahun 2016: Pengalaman Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK

Dalam tahun 2016, kebijakan kontrak tenaga promkes melalui dana BOK mulai diberlakukan. Memasuki Triwulan II Tahun 2016, isu implementasi kebijakan kontrak tersebut diangkat menjadi topik diskusi Tahap I Tahun 2016 dengan tema “Pengalaman Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK.” Proses diskusi selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini

---

Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016: Mengapa Penyerapannya Tidak Optimal?

Penyerapan dana BOK untuk tenaga kontrak kesehatan kurang optimal hingga tahun ini. Hal tersebut mengusik dan memancing para pakar, mahasiswa dan pemerhati tenaga kesehatan untuk menggali lebih jauh apa latar belakangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM berinisiatif menggelar seminar yang membahas hal itu, dengan tema “Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016: Mengapa Penyerapannya Tidak Optimal?”

klik disini

---

TAHUN 2015:

Paparan Prof. Laksono Trisnantoro (15 Juni 2015) di Bandung

Kegiatan Masyarakat Praktis ini dipicu dan diawali dengan paparan Prof. Laksono Trisnantoro. Pada hari Senin (15 Juni 2015) Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan pendapat dalam rapat yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemenkes di Bandung. Paper ini membahas opsi sistem kontrak untuk menghadapi rencana kenaikan anggaran sektor kesehatan menjadi 5%. Hal yang ditekankan dalam paper ini jika tanpa ada opsi kontrak dikawatirkan masalah penyerapan Kemenkes akan kembali memburuk dan mutu pelaksanaan program menjadi tidak terjamin. Di samping itu, ada kemungkinan dana kenaikan akan lebih banyak terpakai untuk tindakan kuratif JKN yang seharusnya dapat dibayar oleh masyarakat mampu. Silakan simak paparannya pada link berikut

materi presentasi

---

Diskusi Tahap I: Opsi Kontrak untuk Mengantisipasi Peningkatan APBN”

Berangkat dari paparan Prof. Laksono Trisnantoro di Bandung pada 15 Juni 2015 (lihat Aktifitas ke-1), kemudian dilakukan Diskusi Pertama Masyarakat Praktis Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan dengan tema “Opsi Kontrak untuk Mengantisipasi Peningkatan APBN.” Secara umum, gagasan untuk mengembangkan opsi kontrak tersebut didukung oleh peserta diskusi. Silakan simak prosesnya pada link berikut 

klik disini

---

Diskusi Tahap II: Best Practice Aplikasi Sistem Kontrak dalam Program Sister Hospital NTT

Setelah gagasan dasar tentang opsi kontrak (pada Diskusi Tahap I) dapat diterima, selanjutnya diselenggarakan diskusi Tahap II dengan tema Best Practice Aplikasi Sistem Kontrak dalam Program Sister Hospital NTT. Tujuan diskusi ini adalah untuk membahas contoh aplikasi system kontrak yang telah dilaksanakan. Contoh kasus yang dipilih adalah Sistem Kontrak dalam Program Sister Hospital NTT. Silakan simak prosesnya pada link berikut: 

klik disini

---

Workshop Penggunaan Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan Untuk Mengantisipasi Kenaikan Anggaran Sektor Kesehatan Menjadi 5% dalam Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia ke-VI di Padang 26 Agustus 2015

Aktifitas Masyarakat Praktis tidak hanya di dunia maya (melalui diskusi di web) tetapi juga dilakukan melalui tatap muka langsung, dalam hal ini workshop. Workshop di Padang ini bertujuan untuk lebih menyebarluaskan gagasan opsi kontrak sekaligus untuk memberikan pendalaman gagasan tersebut lebih jauh. Secara khusus, tujuan workshop tersebut adalah (1) Membahas makna sistem kontrak; (2) Membahas aplikasi sistem kontrak di program Pencegahan HIV AIDS, Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, serta Monitoring Mutu pelayanan kesehatan JKN; dan (3) Membahas konsep Implementation Research dan Policy Brief dalam kebijakan sistem kontrak. Silakan simak prosesnya pada link berikut: 

klik disini

---

Diskusi Tahap III: Pengalaman Aplikasi Sistem Kontrak di Indonesia

Diskusi Tahap III merupakan tindak lanjut dari workshop di Padang 26 Agustus 2015. Beberapa kesimpulan dan isu dalam workshop tersebut, diberi komentar dan tanggapan dari para anggota Masyarakat Praktis yang tidak berkesempatan hadir di Padang. Pada intinya, gagasan tentang opsi kontrak makin diterima. Yang masih menjadi keprihatinan para anggota Masyarakat Praktis adalah sejauh mana para pengambil kebijakan mengakomodir opsi kontrak menjadi kebijakan resmi. Proses diskusi selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini

---

Diskusi Tahap IV: Kesiapan Calon Provider dalam Aplikasi Sistem Kontrak

Menjelang berakhirnya tahun 2015, isu sejauh mana kesiapan calon provider dalam mengantisipasi kebijakan kontrak tenaga promkes melalui dana BOK 2016 makin mengemuka. Salah satu calon provider potensial yang diharapkan adalah IAKMI. Meskipun demikian, organisasi manapun atau siapapun terbuka untuk menjadi calon provider. Pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan calon provider tersebut?

Dalam Diksusi Tahap IV tersebut, isu kesiapan calon provider diangkat sebagai focus bahasan. Proses diskusi selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini

---

 

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, khususnya pada Subbab IV tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), penekanan untuk kegiatan promotif dan preventif di puskesmas tergambar jelas. Dana BOK ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung.

Untuk itu, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun Ketentuan Khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan dan rincian kegiatan yang harus dilakukan juga tertera dalam Petunjuk Teknis tersebut.

Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan adalah: Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/ peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya. Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten/Kota yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance). Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.

Saat ini pelaksanaan anggaran sudah memasuki Triwulan II di tahun 2016. Tentunya sudah cukup banyak cerita sukses atau sebaliknya terkait implementasi kontrak tenaga promkes tersebut.

Berangkat dari konteks demikian, tema Diskusi Tahun 2016 Tahap I dari Masyarakat Praktisi (CoP) Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan adalah “bagaimana realisasi awal implementasi kontrak tenaga promkes dengan dana BOK?”

Selamat berdiskusi.

Dwi Handono Sulistyo (Moderator)

 

{tab JOURNAL|red}

The use of private-sector contracts for primary health care: theory, evidence and lessons for low-income and middle-income countries – Natasha Palmer

Strengthening district health service management and delivery through internal contracting: Lessons from pilot projects in Cambodia – Keovathanak Khim*, Peter Leslie Annear

The impact of contracting-out on health system performance: A conceptual framework
Xingzhu Liu a,∗, David R. Hotchkiss b, Sujata Bose

Contracting for health services: effects of utilization and quality on the costs of the Basic Package of Health Services in Afghanistan – Omid Amelia & William Newbranderb

Contracting for health and curative care use in Afghanistan between 2004 and 2005 – Aneesa Arur, * David Peters, Peter Hansen, Mohammad Ashraf Mashkoor, Laura C. Steinhardt and Gilbert Burnham

Does contracting of health care in Afghanistan work? Public and service-users’ perceptions and experience – Anne Cockcroft, Amir Khan, Noor Md Ansari, Khalid Omer, Candyce Hamel and Neil Andersson

Predicting performance in contracting of basic health care to NGOs: experience from large-scale contracting in Uttar Pradesh, India – Anna Heard1, Maya Kant Awasthi2, Jabir Ali2, Neena Shukla3 and Birger C Forsberg4

   Contracting for health services: an evaluation of recent reforms in Nicaragua – William Jack

The effectiveness of contracting-out primary health care services in developing countries: a review of the evidence – Xingzhu Liu, David R Hotchkiss and Sujata Bose

Contracting private sector providers for public sector health services in Jalisco, Mexico: perspectives of system actors – Gustavo H Nigenda and Luz María González

   Different approaches to contracting in health systems – Jean Perrot

Contracting but not without caution: experience with outsourcing of health services in countries of the Eastern Mediterranean Region – Sameen Siddiqi, Tayyeb Imran Masud, & Belgacem Sabri

 

 

{tab BUKU|orange}

 

download	download
download	download

 

{/tabs}

 

 

 

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, khususnya pada Subbab IV tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), penekanan untuk kegiatan promotif dan preventif di puskesmas tergambar jelas. Dana BOK ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung.

Untuk itu, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun Ketentuan Khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan dan rincian kegiatan yang harus dilakukan juga tertera dalam Petunjuk Teknis tersebut.

Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan adalah: Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/ peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya. Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten/Kota yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance). Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.

Saat ini pelaksanaan anggaran sudah memasuki Triwulan II di tahun 2016. Tentunya sudah cukup banyak cerita sukses atau sebaliknya terkait implementasi kontrak tenaga promkes tersebut.

Berangkat dari konteks demikian, tema Diskusi Tahun 2016 Tahap I dari Masyarakat Praktisi (CoP) Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan adalah “bagaimana realisasi awal implementasi kontrak tenaga promkes dengan dana BOK?”

Selamat berdiskusi.

Dwi Handono Sulistyo (Moderator)

Untuk memicu diskusi Tahap II ini, saya menyampaikan sedikit pengantar dengan judul:

Best Practice Sistem Kontrak dalam Program Sister Hospital NTT
Program Sister Hospital NTT dimulai pertengahan 2010 akan segera berakhir di tahun 2015 ini. Dalam perkembangannya, tercatat 10 Rumah Sakit besar di luar NTT pernah dan atau masih terlibat dalam program tersebut. Dalam perspektif model kontrak yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, berjalannya sistem kontrak tersebut selama lebih 5 tahun merupakan sesuatu yang luar biasa.
Pendekatan yang dilakukan adalah kontrak 2 level. Level 1: donor agency (dalam hal ini AIPMNH) mengontrak rumah sakit besar. Level 2: rumah sakit besar tersebut kemudian “mengontrak” tim tenaga kesehatan (terdiri dari dokter spesialis/residen senior kebidanan, kesehatan anak, dan anastesiologi, serta paramedis terkait PONEK). Dengan demikian, secara konseptual pendekatan kontrak yang diterapkan adalah “institution-based contracting” untuk level 1, dan “team-based contracting” untuk level 2. Sebagai perbandingan, pendekatan kontrak yang biasa dilakukan saat ini adalah “individual-based contracting” atau “team-based contracting” tapi tidak dalam payung “institution-based contracting.”
Satu faktor penentu yang penting dalam program tersebut adalah dimungkinkannya mekanisme penunjukan langsung (tanpa lewat lelang terbuka) dalam menentukan provider (dalam hal ini rumah sakit besar). Hal ini dimungkinkan karena pihak AIPMNH atau AusAID (kini DFAT) memiliki aturan tersendiri dalam masalah ini.

Dari perspektif best practice, peluang tersebut memberikan sumbangan penting bagi pengalaman implementasi model kontrak inovatif di Indonesia.

 

{jcomments on}