JANUARI |
||
| 15 Januari 2020 | Pemanfaatan DaSK untuk pengembangan penelitian dan kebijakan kesehatan | link |
| 27 Januari 2020 | Penguatan system kesehatan untuk layanan kesehatan yang berkeadilan | link |
| 28 Januari 2020 | Peran masyarakat mampu dalam masalah JKN | link |
FEBRUARI |
||
| 5 Februari 2020 | JKN dan desentralisasi manfaat DaSK tingkat provinsi dalam kenaikan tariff PBI APBD | link |
| 26 Februari 2020 | Aplikasi system kontrak di sector kesehatan | link |
| 3 Februari – 2 Maret 2020 | Pelatihan penyusunan business plan DaSK untuk peningkatan peran perguruan tinggi dalam kebijakan kesehatan | link |
MARET |
||
| 12 Maret 2020 | Seminar apakah kenaikan iuran BPJS yang dibatalkan MA mampu menerapkan prinsip keadilan social dalam JKN ataukah sebaliknya | link |
| 4 Maret 2020 | Seminar apakah virus menjadi ancaman terbesar umat manusia di muka bumi ini | link |
| 16 Maret 2020 | Press release menanggapi keputusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran PBPU | link |
| 27 Maret 2020 | Reportase webinar dengan AUB K2P Center media engagement for health system and research | link |
APRIL |
||
| 1 April 2020 | Reportase dinamika kebijakan krisis Covid-19 laporan dari fisipol | link |
| 2 April 2020 | Reportase webinar apakah keadilan dan perlindungan finansial untuk layanan kesehatan membaik | link |
JUNI |
||
| 15 Juni – 21 Juli 2020 | Forum diskusi JKN bersama akademisi dan pemerintah daerah | link |
| 18 Juni – 23 Juli 2020 | Forum analisis kebijakan JKN mengevaluasi UU SJSN dan UU BPJS berdasarkan bukti | link |
| 18 Juni 2020 | Reportase peluncuran buku statistic JKN 2014-2018 mengungkap fakta JKN dengan data | link |
| 24 juni 2020 | Reportase peluncuran buku Indonesia public expenditure review oleh bank dunia | link |
| 30 Juni – 8 Juli 2020 | Pelatihan analisis kebijakan angkatan IV mengidentifikasi akar masalah dan rekomendasi yang layak untuk JKN, KIA, Stunting dan kebijakan kesehatan lainnya | link |
JULI |
||
| 2 Juli 2020 | Ringkasan isi seminar perbaikan kelembagaan BPJS kesehatan aspek akuntabilitas transparansi ekosistem IT dalam JKN | link |
| 8 Juli 2020 | Reportase IKKESINDO weekly webinar pembenahan ekosistem program JKN-KIS | link |
| 15 Juli 2020 | Webinar SMERU research institute menilik adaptasi dan ketangguhan layanan kesehatan dan kelompok rentan dalam menghadapi pandemic Covid-19 | link |
AGUSTUS |
||
| 1 Agustus – 11 Oktober 2020 | Private sector engagement in health service | link |
| 11 – 18 Agustus 2020 | Pelatihan penulisan Policy Brief angkatan I | link |
| 10 – 28 Agustus 2020 | Evidence to Policy fellowship program | link |
| 19 Agustus 2020 | Reportase webinar konsep reformasi system kesehatan 2021-2024 | link |
SEPTEMBER |
||
| 8 September 2020 | Pelatihan Advokasi Kebijakan Kesehatan | link |
OKTOBER |
||
| Oktober – November 2020 | Pengembangan kebijakan menangani masalah-masalah kesehatan prioritas berdasarkan data system kesehatan DaSK | link |
| 21 Oktober 2020 | Reportase webinar kemitraan multisektoral untuk penurunan stunting di indonesia | link |
NOVEMBER |
||
| 5 – 20 November 2020 | Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 | link |
| 27 November 2020 | Reportase pembiayaan kesehatan apakah cukup perspektif akun kesehatan nasional | link |
DESEMBER |
||
| 2 Desember 2020 | Rreportase implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam kebijakan kelas standar rawat inap JKN | link |
| 15 – 22 Desember 2020 | Pelatihan menulis artikel opini di media massa berdasarkan Evidence Based untuk mempengaruhi pemangku kepentingan | link |
| 17 Desember – 5 Februari 2021 |
Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi & Pemangku Kepentingan: |
link |
Reportase Post Forum Nasional VIII
Jumat, 9 November 2018
Workshop Desain Analisis Kebijakan dan Agenda Advokasi
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) mengadakan workshop desain analis kebijakan dan agenda advokasi yang merupakan rangkaian acara setelah Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia kedelapan di Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan pada 9 November 2018 dengan total 25 peserta berlatar belakang mahasiswa, tenaga pendidik, kementerian kesehatan, Ombudsman, dan dinas kesehatan. Pembicara pada pelatihan ini adalah Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si (Fisipol UGM) dan Dr. Dumillah Ayuningtyas, MARS (FKM UI) serta dimoderatori oleh M. Faozi Kurniawan (PKMK FK-KMK UGM).
Sebagai moderator dan fasilitator, M. Faozi Kurniawan menjelaskan pentingnya sektor kesehatan memahami konsep desain analis kebijakan dan agenda advokasi. Faozi menambahkan, peneliti dengan disiplin ilmu kebijakan masih sedikit yang mendalami konsep analis kebijakan. Terkadang peneliti kebijakan kesehatan terperangkap dalam perbedaan analisis kebijakan dan riset kebijakan. Selain itu, peneliti PKMK FK-KMK UGM ini mengemukakan, lembaga penelitiannya dan beberapa institusi pendidikan saat ini sedang melaksanakan penelitian evaluasi kebijakan JKN pada level nasional dan daerah. Oleh karena itu, konsep desain analisis kebijakan dan advokasi perlu dipelajari dengan mendalam untuk menghasilkan output penelitian yang menjadi daya ungkit positif bagi kualitas kebijakan kesehatan, khususnya kebijakan JKN. Faozi kembali menjelaskan, kegiatan ini diimplementasikan melalui praktik langsung bagaimana membuat analisis kebijakan dari kerangka ilmu politik dan kebijakan kesehatan.
Pada sesi pertama, Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si yang merupakan Dosen Fisipol UGM memaparkan tentang analisis dampak dan risiko kebijakan. Gabriel mengawali, terkadang peneliti dan akademisi memang sering terjebak dalam perbedaan mendasar pada riset kebijakan dan analisis kebijakan secara definitif serta implementatif. Gabriel menjelaskan kembali, sifat analisis kebijakan yakni menguak sebabakibat kebijakan dan mengkritik nilai kebijakan. Tanpa dua elemen ini, dokumen analisis ini hanya dapat dinilai sebagai riset kebijakan. Esensi nilai analis kebijakan adalah bagaimana pembuat dokumen analis tersebut mampu membuat aktor kebijakan mempertimbangkan kebijakannya tersebut memiliki sesuatu yang perlu diperbaiki atau diubah namun tidak keluar dari konteks pada inti kebijakan. Selain itu, dia menambahkan, analis kebijakan juga perlu menjelaskan tentang poin positif dan negatif dari hasil analisis kebijakan yang diberikan kepada aktor kebijakan.
Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi yang banyak memaparkan tentang konsep analisis kebijakan secara konseptual serta pengalaman akademisi dalam membuat dokumen analisis kebijakan. Hal yang menarik, Gabriel menerangkan tentang konsep teknokrat dan politisi pada kursi pemerintahan yang memiliki peran sebagai aktor kebijakan kunci. Dia menjelaskan proporsi teknokrat, ahli kredibel bidang tertentu pada pemerintahan, yang menjadi aktor kebijakan dan vokal masih sangat sedikit “gaungnya”. Ini merupakan tantangan utama bagaimana analis kebijakan mengarahkan hasil analisisnya kepada aktor kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan.
Pembicara selanjutnya, Dr. Dumillah Ayuningtyas, MARS (FKM UI), menjelaskan konsep analisis kebijakan kesehatan. Praktisi kebijakan kesehatan ini memaparkan bahwa lahirnya analisis kebijakan berawal dari sebuah kebijakan muncul sebagai respons terhadap kepentingan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan kebijakan. Analisis kebijakan kesehatan diperlukan karena kebijakan kesehatan memiliki implikasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu dikaji berdasarkan efektivitasnya. Ini dikarenakan, kebijakan yang tidak berkualitas akan menghasilkan program yang tidak efektif, pemborosan sumber daya, dan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks. Dumillah kembali menjelaskan, setiap tahap pengembangan kebijakan (agenda setting hingga evaluasi kebijakan) memiliki ruang untuk memberikan umpan balik kepada aktor kebijakan. Sesi ini lebih banyak memaparkan tentang teori kebijakan dan pentingnya data bagi analis kebijakan. Pada sesi ini, peserta diminta menjelaskan kebijakan yang perlu dianalisis dan dioptimalkan. Selanjutnya, pemateri akan menjelaskan konsep instrumen kajian dan analisis kebijakan.
Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan
Workshop desain analisis kebijakan dan agenda advokasi forum nasional JKKI VIII sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi dan arahan terkait instrumen kajian dan analisis kebijakan oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS (FKM UI). Dumilah menyampaikan bahwa instrumen utama dari analisis kebijakan adalah sang “analis” sendiri dimana analis melakukan expert judgement berbasis data dan berbasis intuisi. Sehingga analis harus menajamkan kemampuan diri dalam proses memahami masalah, mengkaji, memformulasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan data. Di sesi ini, Dumilah juga menjelaskan perbedaan dari riset kebijakan dan analisis kebijakan sehingga memunculkan diskusi yang aktif dari para peserta terkait refleksi proyek yang telah mereka lakukan, apakah merupakan riset kebijakan atau analisis kebijakan. Studi kebijakan dan analisis kebijakan memang memiliki perbedaan namun pada prosesnya saling melengkapi, Dumilah menjelaskan bahwa riset kebijakan tujuannya untuk mengembangkan keilmuan dan melihat dampak dari kebijakan yang dilakukan yang bersumber dari data primer, temuan, informasi baru dan hasil uji statistik atau hipotesis dimana output dari riset ini digunakan sebagai sumber data analisis kebijakan. Jika hanya berupa riset kebijakan tanpa dianalisis maka akan terdapat “jarak” antara data hasil dengan pemanfaatannya pada para stakeholder. Disinilah fungsi analisis kebijakan yaitu “mensintesis, mengintegrasi dan mengkontekstualisasi” data hasil riset kebijakan yang sudah tersedia disusun menjadi “rekomendasi kebijakan” untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan.
Selanjutnya Dumilah juga mengajak peserta untuk berdiskusi keterkaitan antara analisis kebijakan dan evaluasi, analisis kebijakan bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang bisa dilakukan mulai dari diterbitkannya hasil kebijakan (policy output) hingga dampak dari kebijakan (policy outcome) dan juga pengaruh dari kebijakan (policy impact) dimana ukuran evaluasi kebijakan meliputi enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, ketepatan menjawab masalah, ekuitas, responsivitas dan ketepatgunaan. Hasil diskusi menekankan pada pemahaman terhadap perbedaan penggunaan riset kebijakan dan analisis kebijakan, proses perencanaan instrumen analisis kebijakan dan diskusi terhadap topic – topik kebijakan yang dianalisis, bagaimana langkah analisisnya dan output-nya. Dumilah menggarisbawahi sebuah kebijakan bersifat multidimensi sehingga tim analis seharusnya berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, karena proses analisis menekankan pada expert judgement by good intuition yang berdasarkan temuan hasil data empirik, dengan ketajaman pengembangan kesimpulan dan menghasilkan rekomendasi.
Kerangka Kerja dan Agenda Advokasi Kebijakan
Sesi terakhir dari workshop desain analisis kebijakan dan agenda advokasi Forum Nasional JKKI VIII membahas tentang kerangka kerja dan agenda advokasi kebijakan, pada awal sesi ini Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS (FKM UI) selaku pemateri membuka paparan dengan membacakan puisi yang berisikan pesan – pesan advokasi dari berbagai sudut pandang baik itu dari masyarakat sebagai pengguna kebijakan, hingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dari puisi tersebut Dumilah menjelaskan bahwa pesan advokasi bisa dikemas dalam berbagai media. Advokasi merupakan langkah lanjutan untuk menjembatani rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan agar dapat tersampaikan pada pemangku kebijakan. Dalam memilih isu strategis untuk advokasi harus memperhatikan aspek aktualitas, penting dan mendesak, serta memiliki derajat tertinggi akan ketidakterpenuhan. Dumilah juga menekankan advokasi adalah tentang bagaimana hasil analisis kebijakan yang berupa rekomendasi “dibawa dan didesakkan” pada pemangku kebijakan agar terjadi sebuah perubahan yang dilakukan dengan strategi proaktif seperti lobby, kampanye, public hearing maupun pada pembuat kebijakan dan strategi reaktif seperti demonstrasi. Rekomendasi kebijakan yang dibawa ke pemangku kebijakan dibuat dalam bentuk policy brief dimana di dalamnya terdapat pesan yang dikemas secara ringkas, tidak hanya berupa angka namun mengandung pesan emosional yang disesuaikan dengan kepentingan dari masing – masing pemangku kebijakan.
Advokasi tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya koalisi yang tediri dari berbagai aktor kebijakan seperti politikus, pegawai negeri, jurnalis, akademisi dan kelompok lainnya dimana setiap koalisi ini menginterpretasikan data dengan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam sesi diskusi juga dibahas tentang success story dari peserta workshop terkait proses advokasi, bagaimana agar advokasi dapat diiimplementasikan yaitu tergantung dari skill advokator dalam memilih strategi advokasi, memilih media advokasi, menyampaikan pesan advokasi agar mencapai awareness dan acceptance dari pemangku kebijakan serta kemampuan membangun jejaring media, karena advokasi memiliki unsur seni atau art of advocacy. Workshop ini diakhiri dengan penyampaian dari Dumilah bahwa advokasi adalah bridging yang mengubungkan jarak hasil analisis dengan pemanfaatan oleh pemangku kebijakan, dan policy brief adalah toolkit atau media advokasi serta tugas advokator adalah mengatur keberimbangan jarak antara hasil dan pemanfaatan, oleh karena itu sebelum melakukan advokasi perlu untuk melakukan stakeholder mapping.
Reporter: Aulia Zahro Novitasari dan Nopryan Ekadinata (PKMK FK-KMK UGM)
Workshop Menggali Dana Filantropisme Bagi Para Manajer Rumah Sakit Non-Profit untuk Meningkatkan Keadilan Sosial
Sesi 1 – Perkembangan Filantropisme di Indonesia
workshop pada Jum’at, 9 November 2018 pagi ini dimoderatori oleh Min Adadiyah, SKM.,MPH (RS PKU Muhammadiyah, Temanggung) dan mengundang Prof. dr. Laksono Trisnantoro yang langsung menyapa peserta dengan materi pengantar filantropisme dalam pendanaan rumah sakit di era JKN. Workshop mengkaji kembali potensi filantropisme dalam pembiayaan rumah sakit dimana saat era JKN berada dalam situasi sulit. Filantropisme pada rumah sakit (kesehatan) dinilai cukup potensial, karena Indonesia telah memiliki budaya tradisional –gotong – royong.
Dr. Meta Dewi Tedja yang mengikuti workshop secara webinar dari RS Atma Jaya Jakarta, menambahkan praktek filantropisme rumah sakit sudah berlangsung sejak 1960, yaitu saat Yayasan Atma Jaya didirikan oleh sekelompok cendekiawan Katolik. Filantropisme tersebut saat ini menjadikan RS Atma Jaya sebagai kontributor dalam dunia kesehatan nasional. Filantropisme di RS Atma Jaya juga telah menggandeng beberapa lembaga seperti Yayasan Samaritan, Dana Sosial Pastoral, Yayasan Putra Peduli, Baznas, Wecare, Perkumpulan Increso, Yayasan Budah Suci Tzu Chi, Kitabisa.com dan donator perorangan.
Hamid Abidin selaku Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia juga ikut bergabung bersama melalui webinar di RS Atma Jaya Jakarta. Hamid menyampaikan bahwa Indonesia menempati urusan nomor satu negara paling dermawan di dunia. Namun, praktek filantropisme di Indonesia memiliki tantangan dan hambatan, diantaranya direct giving yang menjadikan penerima donasi menjadi ketergantungan, no name yang tidak terorganisir, tidak kritis, belum berorientasi jangka panjang, mini data, kebijakan yang belum mendukung, transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal.
materi presentasi Hamid Abidin dapat disimak pada link berikut
Sesi 2 – Mapping Potensial Filantropi Kesehatan di Indonesia
Pada sesi ini dimoderatori oleh dr. Albarissa Shobry. Kemudian pemateri pertama adalah dr. Jodi Visnu, MPH. menyampaikan mengenai “Filantropi Kesehatan dalam Agama Kristen dan Katolik”, Jodi memaparkan bahwa karya karitatif (memberi bantuan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan) awal Kristiani ada pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Spiritual misioner di RS keagamaan telah mempraktikkan filantropisme tidak hanya dengan materi namun, melalui pelayanan dengan kasih untuk orang miskin. Hal ini tercermin dalam kultur biarawan/biarawati dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional karena memiliki ideologis bahwa RS tempat “mencari kehidupan”. Pada zaman kolonial, rumah sakit dibangun atas hutang moril Belanda – Indonesia, untuk penyejahteraan rakyat dan politik balas budi. Rumah sakit pada masa itu berlokasi strategis dan sampai kini masih berdiri secara mandiri, namun ada juga yang diserahkan pemerintah untuk dikelola. materi presentasi dapat diklik pada link berikut
Sedangkan materi mengenai “Potensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Kesehatan” diawali dengan memaknai definisi Filantropi menurut KBBI yaitu sebagai cinta kasih kepada sesama. Filantorpi bertujuan untuk memberi kesempatan pada orang lain untuk merasakan kebaikan dengan didasari rasa kasih sayang,ada kesukarelaan di dalamnya. Filantropi Islam banyak diajarkan pada ayat dalam Al-Quran, dan sejarah filantropi kesehatan Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Min Adadiyah, MPH dimulai sejak 1912 yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Dahlan-pencetus Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO atau saat ini lebih dikenal PKU Muhammadiyah). PKU memulai kiprah sebagai satu – satunya lembaga filantropi kesehatan yang didirikan oleh pribumi yang saat itu belum memiliki dokter/tenaga kesehatan. Kini Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga filantropi terbesar bernama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memberikan donasi. LAZISMU telah menyiapkan skema khusus dalam hal pembiayaan kesehatan di rumah sakit dengan konsep rumah sakit berbagi dan menerima manfaat kebaikan. berikut materi presentasinya.
Sesi 3 – Workshop I
Sesi ini Prof. dr. Laksono Trisnantoro dengan metode ceramah dan diskusi membuka perspektif peserta mengenai filantropi kesehatan dan potensinya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan. Peserta workshop mengusulkan agar dalam workshop mendatang turut mengundang para pengambil kebijakan, agar memiliki paradigma berpikir yang sama mengenai pengelolaan potensi filantropi untuk memberikan sebesar -besarnya manfaat pelayanan kesehatan masyarakat.
Tarif InaCBGs dan keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang berlangsung berbulan – bulan membawa pengaruh besar pada keberlangsungan rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit yang terpaksa berhutang dengan bank untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Prof. dr. Laksono Trisnantoro mulai memberikan template kebutuhan rumah sakit yang dibagi menjadi dua yaitu biaya investasi dan operasional. Tujuannya agar peserta mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya saat ini. Peserta diberikan waktu untuk mengisi template tersebut sesuai kebutuhan rumah sakit masing – masing.
sesi berikutnya yaitu diskusi, peserta banyak melontarkan pertanyaan dan pernyataan tentang stigma bahwa rumah sakit adalah unit usaha yang produktif. Pemaparan dilanjutkan bahwa dalam praktek filantropi di rumah sakit dapat terjadi melalui 3 kemungkinan pemikiran yaitu pola pikir tahap produk, pola pikir tahap penjualan dan pola pikir tahap penjualan. Rumah sakit harus menganalisa dan berkonsentrasi pada program dan sumber dana yang memiliki minat sama dengan rumah sakit. silahkan klik berikut materi presentasi berikut.
Sesi 4 – Workshop II
acara dilanjutkan dengan workshop 2,workshop sebagai sesi terakhir peserta diberi pemahaman mengenai dua kelompok filantropi yang dapat disebut sebagai pasar donor yaitu memberi sumbangan banyak jumlah rupiahnya namun sedikit jumlah donator/lembaganya; dan memberi sumbangan sedikit rupiahnya namun jumlah donator atau lembaganya banyak. Motif pendonor di Indonesia itu bermacam – macam yaitu sebagai kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk dikenang atau diingat orang lain, ketakutan akan kejangkitan penyakit, kebiasaan memberi, harus memberi, merasa sedih atas orang lain yang telah kejangkitan penyakit, dari orang untuk orang (People to people givers) dan pemerhati masalah kemanusiaan.
Peserta yang telah mendapatkan perspektif potensial filantropi kesehatan mulai kritis. Forum menjadi aktif, peserta mengajukan pertanyaan mengenai stigma dan mentalitas yang sudah tertanam cukup lama dalam benak masyarakat sebagai calon donatur dan mentalitas pada pemilik rumah sakit. Dasar hukum pelaksanaan filantropi rumah sakit juga masuk dalam diskusi, karena banyak peserta yang hadir berasal dari rumah sakit yayasan dan rumah sakit pemerintah.
Sebelum menutup sesi ini, pemateri memberi pekerjaan rumah peserta yaitu tantangan dalam melakukan identifikasi pasar donor masing – masing rumah sakit. Ada unit atau kelompok kerja yang melakukan kegiatan filantropi dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain: identifikasi calon donor, pengenalan, termasuk keinginan. pengusahaan (Multivation), pengumpulan (Solicitation) dan penghargaan (Appreciation). Sesi diakhiri dengan mengisi form reaksi yang sebagian besar menyatakan puas dan menginginkan adanya tindak lanjut dalam kegiatan workshop hari ini yang membahas lebih lanjut mengenai dasar hukum dan bagaimana strategi penggalian dan filantropi dalam kekhasan rumah sakit masing-masing.
Reportase : Tri Aktariyani
Pelatihan Penulisan Policy Brief
Rangkaian kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VIII dilanjutkan dengan kegiatan workshop, salah satunya Pelatihan Penulisan Policy brief dan Dokumen Saran Kebijakan. Tujuan utama dengan mengikuti pelatihan ini adalah membangun kapasitas dan keterampilan dalam mengkomunikasikan penelitian melalui policy brief.
SESI 1. KERANGKA PENULISAN POLICY BRIEF
Narasumber pertama yaitu Shita Listyadewi dari PKMK FKKMK UGM membuka sesi kerangka penulisan policy brief. Kerangka penulisan membantu penulis policy brief untuk fokus memaparkan masalah secara singkat dan meyakinkan serta membuat rekomendasi yang spesifik. Sehingga sasaran dari policy brief yaitu policy maker dapat menangkap urgensi masalah dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Terdapat tiga poin penting dalam policy brief antara lain masalah yang menjadi isu kunci, analisis masalah dilengkapi bukti-bukti dan alternatif pemecahan masalah atau rekomendasi.
Sesi ini berlangsung interaktif antara narasumber dan peserta. Narasumber mengawali dengan menggali pemahaman terkait policy brief, yaitu salah satu upaya penyampaian rekomendasi untuk pengambil keputusan terhadap masalah yang terjadi berdasarkan hasil kajian penelitian. Narasumber juga meminta peserta untuk mencoba menuliskan 4-5 kalimat terkait masalah yang akan dituangkan dalam policy brief. Tujuannya untuk melatih peserta memaparkan masalah secara singkat, jelas dan meyakinkan. materi pengantar dari shita dewi dapat diklik pada link berikut
SESI 2. PELATIHAN PENYUSUNAN PENDAHULUAN
Bevaola Kusumasari, PhD. dari FISIPOL UGM menyampaikan materi sesi kedua yaitu pelatihan penyusunan pendahuluan. Policy brief sebagai dokumen singkat yang merupakan hasil dari sebuah kajian untuk menggali satu isu penting untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Parameter yang wajib ada di dalam policy brief yaitu dokumen yang berdiri sendiri, fokus pada satu masalah dan tidak lebih dari 4 halaman / maksimal 1500 kata. Narasumber menyampaikan poin-poin penting untuk menjangkau pembaca policy brief antara lain penggunaan judul yang bombastis, desain yang menarik, kemampuan menjelaskan urgensi masalah, dan pemberian rekomendasi yang implementatif.
Kerangka policy brief ada tiga bagian yaitu judul, analisis masalah dan rekomendasi. Dalam analisis masalah yang perlu dipaparkan adalah masalah-masalah yang sedang terjadi ditunjukkan melalui data, foto observasi pribadi, berita koran, hasil survey dan sebagainya, penyebab masalah, dan kajian yang menelatarbelakangi. Rekomendasi menyampaikan perubahan yang diharapkan, langkah-langkah melakukan perubahan tersebut, dampak perubahan jika dilakukan dan implikasi negatif jika rekomendasi tidak dilakukan. silahkan klik materi paparannya dibawah.
Sesi ini dilanjutkan dengan latihan penyusunan pendahuluan oleh peserta yang kemudian dipresentasikan.
Sesi 3. Teknik-teknik Penyampaian policy brief
Sunaji Zamroni dari Institute for Research and Empowerment memaparkan teknik-teknik menyusun suatu policy brief yang memungkinkan untuk disampaikan ke pengambil keputusan secara tepat dan cepat. Dalam penyusunan policy brief, komponen penting yang harus dipehatikan yaitu judul yang lugas dan mencerminkan tema tulisan, bukti-bukti yang relevan dengan masalah yang diangkat dan rekomendasi yang jelas sasarannya. Penyusunan rekomendasi juga memperhatikan insentif apa yang diterima pengambil kebijakan. Sebelum policy brief disampaikan kepada pengambil keputusan, narasumber menyampaikan langkah-langkah bagaimana menghubungkan pengetahuan yang akan dituangkan dalam policy brief kepada pengambil kebijakan, sehingga policy brief dapat secara cepat diterima, antara lain membangun opini terkait isu tersebut di media sosial atau Koran, dialog publik yang melibatkan lintas sektor dan komunitas, serta komunikasi politik baik secara lobbying formal maupun pertemuan informal. Upaya-upaya tersebut dapat membantu memastikan bahwa pemecahan masalah yang ditawarkan sesuai dengan prioritas pengambil kebijakan, memberikan pengetahuan secara utuh dan rinci, memberikan bukti bahwa pengetahuan tersebut dapat menyelesaikan masalah.
Peserta diminta untuk menyampaikan policy brief yang telah dituliskan secara berkelompok dan narasumber memberikan saran untuk perbaikan policy brief.
Reporter : Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)
Workshop Stakeholder Mapping
Sesi 1 Pengantar
Yogyakarta, PKMK. Pada sesi ini disampaikan oleh drg. Puti Aulia Rahma. Memulai pengantarnya, Puti mengajukan pertanyaan ke peserta “mengapa kita perlu melakukan analisis stakeholder mapping? Stakeholder mapping dilakukan untuk memperoleh gambaran aktor yang memiliki kepentingan masing – masing dalam proses kebijakan”. Puti menyampaikan secara garis besar materi pokok dalam stakeholder mapping yaitu mulai dari definisi, cara melakukan, teknik dan mensimulasikan cara memetakan kepentingan sesuai dengan proyek apa yang akan dikerjakan serta strategi komunikasinya ketika stakeholder mapping telah dilakukan.
Selain itu Puti menambahkan, stakeholder mapping dalam lingkungan kebijakan perlu dipetakan, siapa yang terpengaruh dan siapa yang mempengaruhi kebijakan sehingga mudah memilih aktor (interest group) yang akan dilibatkan baik aktor pemerintah maupun non pemerintah, dan kapasitas mana yang perlu ditingkatkan agar mereka terlibat dalam kebijakan. materi dapat disimak pada link berikut
Sesi 2 Aplikasi Teknis Analisis Pemangku Kepentingan
Sesi ini disampaikan oleh Eviana Hapsari Dewi, MPH dari PKMK FK UGM. Stakeholder mapping merupakan proses menganalisis informasi yang dilakukan secara sistematis. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan membutuhkan berbagai cara guna memudahkan mendapatkan stakeholder yang benar-benar memiliki interest yang tinggi terhadap program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini Evi menggunakan 8teknik dengan kombinasi serta modifikasi dari 8 teknik stakeholder mapping.
Pada kesempatan ini juga Evi memaparkan pengalamannya dalam melakukan stakeholder mapping Project Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) dalam pemenuhan hal pekerja seks yang difasilitasi DFAT dengan pendekatan tahapan teknik stakeholder mapping yang disesuaikan dengan capacity building local need. Tools yang digunakan dalam stakeholder mapping yaitu diagram Venn untuk mempresentasikan situasi dan kondisi real yang terjadi dilapangan. Sesi dilanjutkan dengan diskusi dan sharing pengalaman dari peserta dalam melakukan stakeholder mapping.
Sesi 3 Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan
Prof. Adi Utarini dari FK-KMK UGM menjadi pemateri sesi ini. Sessi ini dimulai dengan pemaran video singkat mengenai Elminate Dengue Project (EDP) yang sedang dikerjakan oleh Prof Adi Utarini di TropMed FK-KMK UGM. Project ini merupakan upaya untuk menurunkan angka demam berdarah dengan menggunakan nyamuk Wolbachia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wolbachia ini merupakan salah satu bakteri alami yang disuntikkan ke serangga untuk mencegah penyebaran demam berdarah di daerah endemik demam berdarah. Sebagai sesuatu yang baru, dan belum pernah ditemui di masyarakat tentunya hal ini sangat membutuhkan strategi komunikasi yang tepat dan risk communication strategy kepada semua stakeholder untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mambangun trust stakeholder.
Lebih lanjut, Prof Adi membuat grup kecil untuk melakukan stakeholder mapping dan grup interest dalam kasus project nyamuk Wolbachia dari level internasional hingga stakeholder level lokal. Pada akhir sesi, masing – masing grup memaparkan hasil mapping stakeholder yang telah diidentifikasi dan dilengkapi oleh Prof. Adi Utarini. silahkan klik untuk membaca paparanya.
Sesi 4 Strategi Mapping Pemangku Kepentingan
Sesi ini disampaikan oleh dr. Arida Oetami, M. Kes dari Dinkes Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sesi ini dibuat mini grup discussion untuk memetakan tingkat partisipasi pemangku kepentingan, tingkat kewenangan dan kepentingan stakeholder, serta strategi komunikansinya dengan menggunakkan partisipation planning matrix yang diberikan ke masing – masing peserta. Masing – masing grup memilih satu kasus kemudian membuat pemetaan pemangku kepentingan, strategi pelaksanaannya hingga tingkat partisipasi dari masing – masing pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi.
Terdapat tiga grup yang terbentuk saat melakukan simulasi stakeholder mapping. Dua grup yang telah dibentuk memilih kasus yang sama yaitu memetakan pemangku kepentingan dan strategi komunikasi dan tingkat partisipasi stakeholder dari Project Nyamuk Wolbachea sedangkan grup yang lainnya memaparkan kasus peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Peserta sangat antusias dalam mini group discussion ini, dan mendapatkan pamahaman bagaimana memetakan pemangku kepentingan saat mengerjakan proyeknya nanti.
Pada akhir sessi, dr, Arida menyampaikan bahwa upaya stakeholder mapping ini sangat erat kaitannya dengan manajemen.
Reporter: Candra, SKM., MPH (PKMK FK-KMK UGM)
Link Terkait:
Reportase Hari Kedua Sesi Siang
Kamis, 8 November 2018
Sesi Keynote Speech Desain Advokasi Kebijakan Kesehatan
Shita Listya Dewi, PhD sebagai moderator membuka sesi Keynote Speech tentang desain Advokasi Kebijakan kesehatan dengan mengundang Assoc. Prof Sauwakon Ratanawijitrasin, PhD, dari Mahidol University. Prof Saukawon menyampaikan bahwa untuk menuju Universal Health Coverage (UHC) memerlukan waktu yang lama. Skema UHC tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta, namun dampak dari skema tersebut harus menjamin bahwa penduduk yang sakit/sehat mendapatkan layanan kesehatan ketika diperlukan. Kebijakan UHC memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kemampuan fiskal negara, dimana ketika suatu negara memiliki kemampuan ekonomi yang baik maka negara tersebut dapat mengembangkan paket manfaat. Kita harus melihat sejarah tentang UHC yang menjelaskan dimana Jerman memerlukan waktu hampir seratus tahun dan baru dapat mengembangkan paket manfaat yang diberikan. Jerman telah memiliki kemampuan ekonomi yang baik sehingga dapat melakukan perluasan manfaat dan menghitung cut cost “nilai ambang batas untuk penjaminan”.
Mandat kebijakan pemerintah yang kuat sangat mempengaruhi pencapaian UHC, seperti di Thailand, Thaksin Sinawatra (perdana menteri saat itu) memiliki kekuasaan yang sangat besar dan UHC dapat berhasil dicapai pada 2002. Pemimpin yang kuat ini berhasil membuat percepatan UHC di berbagai daerah di Thailand, bahkan pemimpin daerah berkomitmen untuk mencapai target UHC sebelum waktu yang ditentukan. Namun pencapaian tersebut memang tidak mudah dan beberapa ekspektasi keberhasilan tidak terpenuhi dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan UHC/JKN ini adalah kebijakan publik yang mendapatkan tekanan dari berbagai kepentingan dan wewenang. Prof Sauwakon mengilustrasikan seorang pria yang berdiri di perempatan jalan dan banyak mobil yang lewat, pria tersebut adalah kebijakan publik.
Faktor politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan publik sehingga diperlukan advokasi kebijakan yang cukup terencana, Advokasi kebijakan membutuhkan keahlian untuk mengindentifikasi pemangku kepentingan maupun aktor politik dari masing-masing kebijakan yang disasar. Advokasi kebijakan yang dijalankan harus berdasarkan desain advokasi dan tidak boleh secara kebetulan. Advokasi kebijakan harus dilakukan suatu jaringan karena tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja.
Materi Keynotes dapat di akses pada link berikut
Reporter: Relmbus Biljers (PKMK UGM)
Analisis dan Advokasi Kebijakan JKN di Level Nasional
Sesi pleno yang berbentuk talkshow kali ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi 1 dengan judul Draft Awal Analisis Kebijakan JKN: Apakah Memerlukan Revisi UU SJSN dan UU BPJS? serta sesi 2 dengan judul Advokasi Kebijakan Level Nasional dan Daerah. Sesi pleno dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala , DPH. M.Kes, MAS dengan pembicara utama yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD serta pembahas dari beberapa institusi terkait.
Diawali dengan paparan Prof. Laksono mengenai draft analisis kebijakan di level pusat, yang dimulai dari proses kebijakan publik, peran analisis kebijakan, langkah-langkah analisis dan draft sementara. Hal menarik dari proses ini adalah saat penentuan kriteria dimana antara analis kebijakan dan pemerintah memiliki ideologi masing-masing. Laksono menyampaikan bahwa kesimpulan masalah kebijakan ada dua yaitu: 1) asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan UU SJSN dan UU BPJS menjadi masalah utama pelaksanaan kebijakan JKN dan, 2) efektivitas pemberian pelayanan JKN dalam kaitan mutu pelayanan masih dipertanyakan. Salah satu opsi kebijakan adalah merevisi UU SJSN dan UU BPJS terkait permasalahan sifat BPJS yang single pool.
Paparan Prof Laksono ini kemudian ditanggapi oleh para pembahas yaitu Aditya Syarif dari Kantor Staf Presiden, John Langenbrunner dari BANTU-USAID dan Elizabeth dari Ternyata Ltd. John menyarankan agar BPJS, Kementerian Kesehatan serta para akademisi bekerjasama untuk merumuskan model purchasing yang terbaik. Banyak pilot project yang sudah dikerjakan oleh berbagai universitas termasuk UGM yang dapat dikemas menjadi evidence untuk bahan advokasi.
John mengatakan bahwa disparitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan BPJS tidak berjalan baik di beberapa daerah. Elizabeth Pisani menambahkan bahwa selama ini ia melihat adanya perbedaanantara UU yang ada dengan implementasi. Elizabeth mengingatkan bahwa tidak semua uji coba yang dilakukan di tingkat daerah cocok danbisaditerapkan secara nasional. Kebijakan berbasis bukti yang ditujukan untuk policy makers adalah yang berbasis ilmu dan kuantitatif. Prof. Laksono menjelaskan bahwa analisis dengan realist evaluation ini berbasis demografis yang dapat mengantisipasi disparitas yang besar di Indonesia.
Pada sesi kedua, Laksono mempresentasikan rencana advokasi kebijakan untuk mendorong perbaikan kebijakan JKN. Terdapat tiga pendekatan advokasi yang dilakukan JKKI yaitu direct persuasion, building support dan kolaborasi. Sebagai catatan, universitas-universitas yang tergabung dalam JKKI memiliki keterbatasan dalam advokasi sehingga diperlukan kerjasama dengan kelompok LSM, organisasi profesi serta perhimpunan lembaga pelayanan kesehatan.
Menanggapi presentasi Prof. Laksono, drg. Doni Arianto, MKM dari P2JK Kementerian Kesehatan mengakui bahwa regulasi sering berubah karena proses pembuatan kebijakan yang tidak mudah. Mengenai perubahan UU SJSN dan UU BPJS sampai saat ini belum ada pembicaraan di tingkat Kementerian Kesehatan, tetapi upaya harmonisasi antar regulasi sudah dilakukan salah satunya agar regulasi di pusat dan di daerah tidak tumpang tindih atau tidak sejalan, yang menyebabkan perbedaan dalam implementasi. Hasil kajian yang sudah dilakukan berbagai lembaga memang nyata adanya tetapi Doni mengatakan banyak hal yang akhirnya terbentur dengan regulasi. Saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan proses audit kepada BPJS.
Di sisi lain, dr. James Allan Rarung, Sp.OG, MM selaku Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu merasa ada ketidak jujuran dari pemerintah yang sebetulnya pemerintah sendiri belum mampu menjalankan SJSN. James mengatakan banyak peraturan tumpang tindih dan tidak jelas. Adanya regulasi yang menyebutkan bahwa BPJS berada di bawah presiden secara langsung menyebabkan kekacauan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Peraturan yang tidak jelas terhadap peserta yang tidak membayar iuran, serta sistem yang pada akhirnya dana untuk orang miskin jadi digunakan untuk membantu yang kaya juga dianggap tidak tepat. James dan Laksono beranggapan bahwa orang-orang kaya tidak bisa dipaksakan untuk menjadi peserta JKN. Sifat masyarakat kita yang heterogen menyebabkan seharusnya masyarakat bisa memilih apakah menjadi peserta JKN atau asuransi kesehatan lainnya.
Penulis: Novika Handayani (PKMK UGM)
Keynote speech: Arah Kebijakan Pemerintah untuk JKN Pasca 5 Tahun Pelaksanaan (2019 – dan seterusnya)
Forum Nasional VIII bertempat di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, sesi kali ini dengan pembicara dr. Donald Pardede, MPPM yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kementerian kesehatan RI. Moderator kali ini Dr. dr. Deni Sunjaya, DES dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. Sesi kali ini membahas arah kebijakan pemerintah untuk JKN 5 tahun pelaksanaan. Donald Pardede menyatakan bahwa kita selalu berdiskusi tentang JKN. Dalam perjalanannnya, bahwa sistem JKN harus dirapikan, pada tingkatan mana yang akan diperbaiki? Yaitu pada kebijakan strategis, kebijakan manjerial, kebijakan teknis operasional. Harus membutuhkan evidence untuk melihat, hal yang sudah positif maka ditingkatkan dan yang negatif harus diperbaiki.
Bagaimana menjalankan JKN dengan prinsip sosial harus sesuai dengan tujuan, kepeserataan masyarakat harus dilihat dengan hati – hati, pada kelompok mana masyarakat mengikuti JKN. Saat ini konteks mana kita sudah mencapai tujuan dan bisa meningkatkan untuk ke depannya. Namun harus diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk JKN. Donald Pardede menegaskan bahwa dengan JKN demand health care meningkat, akses kesehatan juga meningkat, berarti ada yang menolong bagi publik, juga fasilitas publik meningkat. Semua fasilitas kesehatan berusaha menyambut JKN dengan meyiapkan fasilitas, dengan adanya JKN sebagian fasilitas memiliki kepastian bayar. Juga terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Hal yang menjadi tantangan adalah karena peserta mengalami peningkatan dan tidak diiringi dengan penambahan fasilitas kesehatan maka mutu pelayanan kesehatan menjadi tantangan. Mestinya penggalangan kontribusi menjadi yang utama, faktanya kontribusi terbesar terhadap JKN adalah dari pemerintah. Terjadi sharing pada kelompok PBI dengan PBPU. Karena pada PBI risikonya kecil sedangkan PBPU risikonya besar dengan pemasukan yang kecil. Donald Pardede menyampaikan bahwa negara ini memliih asuransi sosial, namun tidak siap dengan asuransi sosial. Harus diuji kembali, apakah sudah baik pengendali – pengendalian yang dilakukan?
JKN sebagai suatu pilihan, membutuhkan empirical evidence. Apa yang positif harus diidentifikasi harus dipertahankan, yang negatif harus dicarikan solusinya. Pada tingkat mana yang harus diperbaiki. Tata kelola JKN harus diperbaiki. Donald Pardede menyampaikan Architecture of strategic Purchasing Issues yaitu Benefit JKN including Formularies, Price setting, Credentialing, contracting & recredentialing, Provider payment, URM including medical audit, Cost contaiments policy, Anti fraud policy. Pada akhir pemaparan, Donald Pardede mengatakan bahwa berbagai pekerjaan rumah yang ada harus dicermati dan dilakukan dengan baik. Perlu adanya masukan dan sinergi dari berbagai pihak untuk keberlanjutan JKN.
materi keynotes speech dapat disimak pada link berikut
Husniawan Prasetyo (PKMK UGM)
Sesi Kesimpulan Seminar / Penutupan
Prof Laksono menutup rangkaian acara Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan VIII dengan membahas prinsip penggunaan bukti yang bermutu secara lebih baik dalam penyusunan kebijakan di sektor kesehatan. Prinsip pertama yaitu komunikasi riset kebijakan yang lebih bermutu dan efektif. Forum ini menyampaikan bukti – bukti dampak dari suatu kebijakan dengan pendekatan mix method berbasis riset independen. Riset kebijakan ini diselenggarakan di 10 provinsi untuk melihat bukti capaian 8 sasaran peta jalan JKN menggunakan metode realist evaluation. Penelitian ini merupakan bentuk komunikasi riset kebijakan dari UGM dan perguruan tinggi lainnya yang dimulai pada 2018 hingga 2019. Prinsip kedua yaitu pembelanjaan untuk riset kebijakan kesehatan yang lebih banyak dan lebih baik. Kebijakan yang telah menggunakan dana sebesar 200 Trilyun namun dana untuk riset kebijakan JKN masih sangat kecil. Dewan Jaminan Sosial Nasional selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi program JKN tidak memiliki dana riset evaluasi. BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN memiliki dana untuk evaluasi, namun bukan lembaga independen. Sehingga riset tersebut tidak dapat dikatakan komprehensif. Prinsip ketiga yaitu data dan informasi yang lebih baik pengelolaan ketersediaannya dan dapat diterima. Harapannya terdapat akses data BPJS Kesehatan baik level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Pasal 86 Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Penelitian evaluasi kebijakan akan dilakukan selama 2 tahun berjalan (2018 – 2019). Dana riset berasal dari UGM dan Perguruan Tinggi lainnya. Kesempatan untuk bergabung dengan riset evaluasi JKN masih terbuka. Keuntungan bagi perguruan tinggi yang bergabung yaitu dapat menerbitkan paper maupun buku terkait evaluasi JKN di provinsi masing-masing. Analisis dan advokasi kebijakan akan dimulai pada 2019. UGM membuka diri bagi semua LSM maupun perhimpunan profesi untuk menggunakan data dan informasi dari penelitian ini dalam melakukan advokasi kebijakan yang harapannya dapat mempengaruhi pemikiran level pusat.
Sebelumnya, pembagian award kepada best poster dan best oral presentation mengawali penutupan rangkaian kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan VIII. Best poster pertama diberikan kepada Endra Dwi Mulyanto dari SurveyMETER Yogyakarta dan best poster kedua kepada Rani Tyas Budiyanti dari AKK FKM Universitas Diponegoro. Dwijo Susilo dari Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI memperoleh best oral presentation pertama dan Radesa Guntur Budipramono dari Pascasarjana Hubungan International Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang meraih gelar best oral presentation kedua. Pembagian award diserahkan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. PhD.
Seluruh informasi terkait riset ini dapat diakses melalui “www.kebijakankesehatanindonesia.com”.
Reporter : Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)
Reportase Forum Nasional JKKI VIII Hari Pertama
Rabu, 7 November 2018
Pengantar Forum Nasional JKKI VIII
Pada Fornas Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) VIII, Shita Listyadewi, selaku Steering Committee, menyampaikan tahun ini telah dilaksanakan penelitian di 7 daerah dan pada hari ini akan ditampilkan hasil penelitian tersebut. Hal ini dilakukan karena penggunaan bukti yang bermutu dapat digunakan untuk komunikasi riset kebijakan yang bermutu dan efektif, sehingga pembelanjaan untuk riset kebijakan yang lebih baik.
Fornas JKKI VII mengangkat tema “Apakah Kebijakan JKN akan mencapai sasaran di peta jalan?” dengan fokus pembahasan 8 sasaran peta jalan JKN 2012 – 2019. Penting untuk diketahui, apakah kebijakan JKN akan mencapai sasaran di peta jalan dan apakah hasil penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap jalannya kebijakan JKN?
Materi pengantar forum nasional dapat di simak pada link berikut
Fornas JKKI VIII pada hari pertama membahas hasil sementara monev JKN dan hari kedua akan membahas analisis kebijakan. Ke depan atau pada 2019 akan dirancang advokasi pada mitra, stakeholder dan media, analisis kebijakan, peningkatan kapasitas untuk advokasi dan melaksanakan advokasi kebijakan dan monitoringnya. Diharapkan setelah kegiatan ini, ada pengembangan kapasitas untuk pengembangan pengetahuan dan bisa hasil penelitian bisa memberikan rekomendasi terhadap kebijakan JKN.
Hasil Sementara Monitoring Evaluasi Kebijakan JKN 2018 Tingkat Nasional
Sebagai pengantar pertemuan, Prof Laksono menyampaikan hasil sementara monitoring evaluasi kebijakan JKN 2018 tingkat nasional. Hasil sementara ini merupakan draft awal hasil penelitian dengan menggunakan metode realist evaluation yang nantinya akan dibahas menggunakan analisis of policy dan analisis for policy. Prof Laksono menyatakan saat ini kita berada di tahun kelima analisis kebijakan, secara alamiah diperlukan proses evaluasi kebijakan setelah 5 tahun. UU SJSN dan UU BPJS disahkan dalam tekanan publik sehingga tidak bisa dikatakan UU tersebut sempurna. Di Vietnam telah dilakukan rerevisi UU setelah 4 tahun sehingga hal tersebut merupakan kewajaran.
Metode penelitian yang digunakan adalah realist evaluation. Ini adalah pendekatan realism. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana pendekatan yang sangat kompleks ini bisa dilihat secara realistis. Realist evaluation dapat menjawab pertanyaan apakah programnya baik, efektif dalam kondisi apa, dan untuk siapa, dalam konteks apa serta bagaimana proses pencapaian keberhasilan bisa berjalan. Realist evaluation juga akan mampu menjawab outcome yang ditimbulkan dari perubahan JKN nantinya.
Target dalam peta jalan JKN dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu tata kelola, pencapaian dan equity, serta kepuasan dan mutu. Hasil sementara monev menunjukkan ada masalah dalam prinsip tata kelola JKN. Beberapa masalah tersebut, diantaranya defisit JKN setiap tahun, regulasi yang begitu banyak namun masih saling silang dan menimbulkan banyak konflik. Selain itu, data masih sangat sulit diakses oleh Kementerian Kesehatan dan DJSN. Hal ini menunjukkan ada fragmentasi tata layanan kesehatan. Akibatnya, sulit dilakukan perencanaan hingga ke tingkat daerah karena perbedaan sistem antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang JKN kemudian disahkan untuk mengurangi fragmentasi ini.
Masalah lain yang timbul adalah keberadaan fasilitas kesehatan yang sangat berbeda. Pertumbuhan rumah sakit dan jumlah dokter didominasi di Jawa. Dari segi mutu layanan, indikator pelayanan belum tercapai dengan baik. Kepuasan layanan pun belum mampu mencapai target dan masih belum diketahui apakah capaian kepuasan ini akan meningkat pada 2018.
Sebagai bentuk tindak lanjut, nantinya data akan terus ditambah dengan melibatkan semua provinsi dan dianalisis menggunakan realist evaluation. Monev kebijakan akan terus dilakukan untuk melihat apakah kebijakan ini berhasil atau belum. Advokasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta organisasi terkait yang akan dikerjakan pada Februari – Oktober 2019. Ini merupakan langkah awal dari proses panjang untuk mencapai analisis kebijakan.
Paparan Prof. Laksono dapat disimak pada link berikut
Selanjutnya hasil sementara monitoring evaluasi kebijakan JKN dibahas bersama dalam sesi pembahasan. Pembahas pertama adalah drg. Usman Sumantri, MSc selaku Dewan Jaminan Sosial Nasional melalui relay webinar. drg. Usman menyampaikan hasil penelitian bisa dijadikan masukan dalam 5 tahun peta jalan JKN. Dilihat dari sisi kepesertaan, JKN sudah cukup memadai dilihat dari capaian per tahun. Pada 2014 hingga 2017, capaian target kepesertaan sudah meningkat, namun 2018 capaian ini mulai melambat. Hal ini bukan persoalan BPJS semata melainkan menjadi persoalan bersama. drg Usman juga menambahkan BPJS JKN relatif lebih baik dibandingkan jaminan kesehatan yang diterapkan di Korea Selatan yang sudah puluhan tahun menerapkan JKN. Dari segi infrastruktur provider, kita masih terlalu mengandalkan puskesmas. Selain itu, sistem pembayaran kapitasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga perlu reformasi sistem pembayaran provider.
Pembahas selanjutnya adalah dr. Andi Afdal Abdullah, MBA, AAK selaku Depdir Risbang BPJS Kesehatan Pusat. dr. Andi menyatakan UU merupakan kesepakatan sehingga nanti jika ingin menyasar ke UU harus mencermati kebijakan lain yang terkait. Kajian tentang Health Financing BPJS dan mekanisme single pool dan multipool juga perlu diperdalam, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem jika diimplementasikan di lapangan. Terkait dengan data, dr Andi mengatakan selama ini data yang diminta ke BPJS Kesehatan adalah data mentah. Hal ini akan sangat sulit sehingga biasanya data yang diberikan berupa dummy table. Nantinya BPJS akan memberikan akses data guna keperluan pendidikan dan penelitian. Terkait kebijakan, dr Andi menyatakan tidak mungkin BPJS mengelola segala sesuatu sendiri sehingga membutuhkan banyak pihak untuk melaksanakan kebijakan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Prof. dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, selaku Rektor Universitas Trisakti. Prof Ali Gufron mengatakan isi hasil monitoring evaluasi yang disusun oleh tim peneliti bertentangan dengan BPJS dan yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Prof Ali Gufron menambahkan hal ini terjadi karena pendekatan evaluasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan tim peneliti berbeda. Evaluasi yang sudah dilakukan tim peneliti berbasis pada apa saja yang ada di WHO. WHO menggunakan 4 pendekatan evaluasi, yaitu kualitas, kepuasan, sustainabilitas dan equity. Hal ini menyebabkan ada perbedaan hasil monitoring evaluasi kebijakan JKN.
Pembahas terakhir adalah Dr. Taufik Hidayat, MM, AAK selaku Ketua Umum PAMJAKI. Secara singkat, Dr. Taufik menjelaskan peran DJSN yang cukup besar untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan. Universal Health Coverage tidak bisa bicara hanya mencakup sekian orang saja, tapi juga seluruh fasilitas pelayanan. Ke depan juga perlu ada strategi untuk memperkecil defiasi/pembayaran out of pocket di masyarakat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh Dr. drg. Yulita Hendrartini, MKes, AAK selaku moderator. Diskusi berlangsung dengan antusiasme tinggi peserta, baik secara langsung maupun melalui relay webinar. Sesi diskusi membahas beberapa hal, terkait konteks budaya dalam prinsip tata kelola, pembiayaan kapitasi dan rujukan berjenjang, kelanjutan roadmap pasca 2019, dampak JKN terhadap pendidikan dokter dan dokter spesialis serta monitoring evaluasi oleh DJSN. Sebagai penutup, Prof Laksono menambahkan UU tetap menjadi objek yang harus dievaluasi, termasuk kaitannya dengan sistem single pool dan multipool yang terlah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan JKN membutuhkan pandangan independen untuk menemukan ide-ide terbuka dan solusi yang tepat guna memecahkan masalah yang ada.
Reporter: Yuditha Nindya
Sesi Diskusi Hasil Sementara Penelitian
Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VIII dilanjutkan dengan sesi Diskusi Hasil Sementara Evaluasi JKN Daerah oleh peneliti daerah dari beberapa perguruan tinggi, antara lain dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes dari FK Universitas Islam Sultan Agung (Jawa Tengah) dan Yennike Tri H, S.KM., M.Kes dari FKM Universitas Jember (Jawa Timur), Dr. Juanita, SE,M.Kes dari FKM Universitas Sumatera Utara dan Hans Peter Tari Herewila dari NTT. Pembahasan konteks RE di daerah disampaikan oleh Relmbuss Bilijers Fanda MPH. Diskusi dilanjutkan dengan sesi pembahas yang disampaikan oleh Pandu Harimurti dari World Bank dan dr. Donni Hendrawan, MPH dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat.
Hasil penelitian sementara di Jawa Tengah, NTT, Sumatera Utara dan Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa implementasi program JKN bervariasi antar daerah. Terutama terkait ketersediaan dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan yang terangkum dalam sasaran 3 dan 4. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara memiliki pertumbuhan RS swasta yang cukup signifikan dibandingkan NTT yang tidak banyak mengalami perubahan setelah era JKN. Sama halnya dengan pertumbuhan dokter spesialis dan subspesialis yang masih terpusat di pulau Jawa dan wilayah perkotaan. Pemerataan paket manfaat medis khususnya yang berkaitan dengan layanan medis spesialis dan subspesialis belum terjadi. RS Rujukan Regional di NTT tidak memiliki layanan kateterisasi jantung, dan hanya memiliki 4 dokter SpJP dari seluruh kabupaten/kota di NTT. Tata kelola program JKN yang terangkum dalam sasaran 1, 5 dan 8 dalam peta jalan JKN tidak banyak variasi antar daerah. Data BPJS Kesehatan masih sulit diakses oleh pemerintah daerah untuk perencanaan anggaran daerah. Peraturan BPJS Kesehatan yang mengalami masalah di lapangan seperti sistem rujukan online dan pelaksanaan KBPK di FKTP. Topik mutu layanan yang terangkum dalam sasaran 6 dan 7 diterjemahkan dalam pelaksanaan kendali mutu kendali biaya, pembayaran kapitasi berbasis komitmen, dan pencegahan kecurangan. Di Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTT dan Jawa Timur memiliki hasil yang sama, yaitu belum optimalnya pelaksanaan kebijakan mutu layanan meskipun tim di masing-masing daerah telah terbentuk.
Pemaparan hasil sementara penelitian dilanjutkan dengan pembahasan konteks dan mekanisme menggunakan pendekatan Realist Evaluation. Metode evaluasi ini digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi, bagaimana perubahan terjadi dan siapa yang dipengaruhi perubahan tersebut. Konteks merupakan situasi yang dialami oleh partisipan yang mempengaruhi mekanisme sehingga menyebabkan dampak tertentu terjadi. Mekanisme merupakan pilihan kepercayaan alasan dan ketertarikan serta bersifat tidak dapat dilihat dengan jelas sehingga harus digali melalui wawancara mendalam. Sasaran 1, 5 dan 8 terkait tata kelola sulit dicapai karena adanya kesamaan konteks yaitu belum ada aturan teknis tentang keterbukaan data, baik di daerah yang aktif maupun pasif terhadap akses tersebut. Variasi kebijakan mutu layanan yang terkait dengan sasaran 6 dan 7 dipengaruhi oleh struktur daerah. Pencapaian keadilan sosial yang terangkum dalam sasaran 2, 3 dan 4 tidak dapat dicapai pada 2019 karena perbedaan konteks kondisi perekonomian dan geografis serta kesiapan daerah yang menyebabkan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan tidak terjadi.
dr. Donni Hendrawan, MPH menyampaikan bahwa sasaran peta jalan JKN merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan untuk memahami dan mempersiapkan diri dengan berlakunya JKN dan bagaimana mencapai sasaran tersebut pada 2019. Sasaran peta jalan JKN menggambarkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan. Namun kelemahannya sasaran peta jalan JKN tidak memiliki indikator yang jelas. Penentuan indikator harus SMART dan sensitif terhadap apa yang akan dinilai.
Pandu Harimurti berpendapat bahwa manfaat yang dapat ditarik dari proses penelitian ini yaitu dengan instrumen yang sama dapat melihat variasi antar daerah dan mampu menangkap apa yang terjadi di daerah karena program ini diimplementasikan dalam konteks desentralisasi. Evaluasi JKN dengan pendekatan realist evaluation merupakan upaya untuk melihat bagaimana program yang menghabiskan sumber daya keuangan namun dokumen yang ada saat ini tidak membantu mengevaluasi kinerja program ini. Roadmap hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai namun alat ukur dan indikator yang digunakan tidak dijelaskan dalam roadmap. Sehingga penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mendefinisikan indikator sasaran peta jalan tersebut.
silahkan klik untuk membaca hasil penelitian tiap daerah
- dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes (Jawa Tengah)
- Hans Peter Tary Herewila (NTT)
- Dr. Juanita, SE, M.Kes (Sumatera Utara)
- Rini Anggraeni, SKM, M.Kes (Sulawesi Selatan)
Reporter: Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)
Sesi Lanjutan Diskusi Hasil Sementara Evaluasi JKN Tingkat Daerah
Yogyakarta – PKMK. Sesi lanjutan diskusi hasil sementara evaluasi JKN tingkat daerah dalam Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia ini dipandu oleh moderator drg. Puti Aulia Rahma, MPH.,CFE. Dalam sesi ini hadir pula narasumber dan pembahas antara lain Tri Aktariyanti, S.H., M.H (PKMK FK KMK UGM), M. Faozi Kurniawan (Konsultan PKMK FK-KMK UGM), Dr. dr. Irmansyah, Sp.Kj (Kepala Puslitbang dan Yankes Kemenkes), dan dr. Krishnajaya, MS (Ketua Adinkes). Selain itu terdapat pula narasumber yang mengikuti via webinar yaitu Rini Anggraeni, SKM.,M.Kes (FKM Universitas Hasanuddin), dan Jon Hendri Nurdan, S.E., M.Kes (Stikes Tri Mandiri Sakti).
Sesi ini membahas hasil temuan sementara penelitian realist evaluation capaian sasaran peta jalan JKN di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi Sulawesi Selatan, dan provinsi Bengkulu. Hasil temuan sementara provinsi DI Yogyakarta disampaikan oleh Tri Aktariyanti. Pada kesempatan ini Tri menyampaikan bahwa secara umum capaian delapan peta sasaran JKN di DI Yogyakarta sudah membaik namun dalam tata kelola masih terdapat hambatan terkait akses data di BPJS Kesehatan. Sementara itu, hasil capaian peta jalan JKN di provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Rini Anggraeni juga mendapatkan kondisi yang hampir sama namun dalam penerapan PMK No 36 Tahun 2015 tidak berjalan dan provider kesulitan dalam penerapan Kebijakan Pembayarakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan. Selain itu, hasil capain peta jalan JKN di provinsi Bengkulu yang disampaikan Jon Hendri lebih memprihatinkan karena pertumbuhan rumah sakit sangat kontras gap-nya dengan kedua daerah tadi dan rujukan online memberatkan rumah sakit tipe B”, papar Jon.
Dalam sesi ini juga dipaparkan metodologi penelitian evaluasi JKN yang disampaikan oleh Faozi Kurniawan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan realist evaluation yang menekankan pada context-mecanism-outcome yaitu apa yang berhasil, dalam kondisi apa, untuk siapa dan bagaimana prosesnya. Lebih lanjut Faozi memaparkan bahwa apa yang disampaikan oleh masing-masing daerah tadi merupakan outcome yang didapat, namun jika dilihat dari konteks dan mekanisme yang terjadi di masing – masing daerah, terlihat sangat jelas perbedaan antara provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Bengkulu.
Hasil penelitian ini ditelaah oleh dr. Irmansyah dan dr. Krishnajaya. Ada beberapa hal khusus yang disampaikan terkait kendala akses data dalam penelitian itu memang penting, ada kasus yang banyak disorot terkait dengan rujukan online karena regulasi di BPJS sangat cepat sekali dan banyak regulasi yang dilanggar dalam rujukan online ini” ujar Irmansyah. Hal yang senada juga disampaikan dr. Khrisnajaya bahwa kesulitan akses data terjadi hampir semua FKTP setidaknya data itu dibuka minimal untuk Dinas Kesehatan. Lebih lanjut Krisna menerangkan kalau Data BPJS Kesehatan itu hanya BPJS dan Tuhan yang tahu” ucap Krisna.
silahkan klik untuk membaca hasil penelitian tiap daerah
- Rini Anggraeni, SKM, M.Kes (Sulawesi Selatan)
- Jon Hendri Nurdan, SE, M.Kes (Bengkulu)
- Reportase Post Forum Nasional
Reporter: Candra, SKM., MPH (PKMK FK-KMK UGM)
Ruang Auditorium FK-KMK UGM
Yogyakarta, PKMK – Rangkaian acara Forum Nasional pada hari pertama (7/11) diakhiri dengan presentasi oral yang dibagi menjadi dua lokasiberbedayaitu di Auditorium FK-KMK UGM dan Ruang Senat Gedung KPTU FK-KMK UGM. Presentasi oral yang diadakan di Auditorium FK-KMK UGM menampilkan 10 presentasi hasil penelitian, dimana 9 presentasi dilakukan secara langsung dan 1 presentasi dilakukan melalui webinar.
Presentasi oral yang dilaksanakan di Auditorium FK-KMK UGM dipandu oleh Dr. Dyah Ayu Puspandari, Apt., M.Kes., MEA. serta dua orang penilai Dr. dr. Deni Sanjaya, DEA. dan Prof. Dr. dr. H. M. Alimin Maidin, MPH. Presentasi ini dibagi menjadi dua sesi, setiap sesi menampilkan 5 presentasi hasil penelitian. Pada sesi pertama dilakukan selama 7 menit untuk setiap presentasinya. Lima presenter di sesi pertama adalah sebagai berikut:
- Al Asyary, dengan judul penelitian Studi Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bogor.
- Ch. Tuty Ernawati, dengan judul penelitian Hubungan Kepesertaan JKN Mandiri Dengan Pendapatan, Pengetahuan, Persepsi, Akses, dan Kepercayaan Masyarakat Suku Sakai di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.
- Chatila Maharani, dengan judul penelitian Kepuasan Dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Era JKN: Studi Kualitatif di Area BPJS Kesehatan KCU Semarang.
- M. Fajarun Amin, dengan judul penelitian Belajar Dari Pengalaman Negara Maju dan Berkembang di Benua Asia Dalam Melahirkan dan Mengelola Asuransi Kesehatan Nasional: Memahami Sengkarut dan Mencari Alternatif Solusi Paradoks JKN di Indonesia Secara Rasional, Aplikatif dan Sustainable.
- Ni Made Ratih Kusuma Dewi, dengan judul penelitian Peran Jaminan Kesehatan Pemerintah pada Penggunaan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.
Setelah kelima presenter menyampaikan secara singkat hasil penelitiannya, muncul beberapa pertanyaan dari audiens. Salah satu pertanyaan menarik yang ditujukan ke Chatila mengenai alasan dalam penelitiannya yang tidak menggunakan indikator yang biasanya digunakan dalam penelitian semacam itu. Pertanyaan tersebut pun dijawab dengan yakin oleh Chatila bahwa alasannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail.
Presentasi hasil penelitian disesi yang kedua juga dilakukan dengan 5 presentasi. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dari sesi pertama yaitu waktu presentasi yang hanya 5 menit untuk setiap presentasinya, serta salah seorang presenter yang melakukan presentasinya melalui webinar yaitu Melissa Mina. Kelima presenter di sesi kedua adalah sebagai berikut:
- Pande Mirah Dwi Anggraeni, dengan judul penelitian Karakteristik dan Persepsi Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Kerja Puskesmas Susut I Tahun 2017.
- Christyana Sandra, dengan judul penelitian Rekredensialing Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pelayanan Rawat Jalan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Jember Tahun 2017.
- Yulfira Media, dengan judul penelitian Implementasi Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Permasalahannya Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu.
- Enung Nurchotimah, dengan judul penelitian Analisis Pemanfaatan Asuransi pada Layanan Rawat Jalan oleh Penderita Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Non PTM Saat BPJS Mulai Berlaku (Tahun 2014).
- Melissa Mina, dengan judul penelitian Meningkatkan Penggunaan Layanan Kebidanan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Upaya Indonesia Dalam Mencapai Universal Health Coverage.
Sebanyak sepuluh presentasi di Auditorium FK-KMK UGM telah selesai dilaksanakan, untuk presentasi oral akan dilanjutkan padahari berikutnya dengan penelitian yang berbeda. Langit yang mulai gelap pun mengiringi akhir dari rangkaian kegiatan padahari itu, dan kegiatan akan dilanjutkan di hari berikutnya.
Semua materi presentasi dapat disimak pada link berikut
Reporter: Miftakhul Fauzi (PKMK UGM)
Ruang Senat FK-KMK UGM
Yogyakarta, PKMK-FKKMK UGM. Sebanyak sepuluh peneliti telah mempresentasikan hasil penelitian terkiat dengan kebijakan kesehatan di Indonesia pada tujuh November di Yogyakarta. Kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati forum nasional ke-8 Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI).
Peneliti berasal dari pusat penelitian, univesitas dan rumah sakit. Mulai dari Southeast Asian Ministers of Education Organization – Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON)/ Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Ritsumeikan-Kyoto Jepang, dan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia. Kegiatan dimoderatori oleh Shita Listyawati.
Presentan pertama, Dian PM Saraswati berasal dari Southeast Asian Ministers of Education Organization – Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON)/ Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Manajemen dan Pencegahan Gizi Buruk di Jakarta”. Penelitian bertujuan untuk memiliki gambaran pemanfaatan dana kapitasi untuk program gizi balita di Puskesmas di Jakarta. Menggunakan metode Studi kualitatif dengan meninjau dokumen dan wawancara mendalam. Dua Puskesmas di Jakarta Utara dan dua di Jakarta Selatan dipilih secara purposive. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas belum maksimal dikelola untuk inovasi dan penguatan program gizi di Jakarta. Adanya evaluasi dan monitoring penggunaan dana kapitasi mungkin dapat membantu meningkatkan alokasi dana ini pada program spesifik seperti pengelolaan dan pencegahan gizi buruk.
Presentan kedua, Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Proses (Medis) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor lingkungan (manajemen) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwaFaktor lingkungan (manajemen) pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Puskesmas Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Puskesmas Lubuk Begalung, dan Puskesmas Ambacang).
Presentan ketiga, Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Input (Dana) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor input (dana) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas. Menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwaFaktor input (dana) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Lubuk Begalung, dan Ambacang).
Presentan keempat,Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Lingkungan (Manajemen) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pasien dan keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menggunakan metode studi kasus dengan desain multi kasus holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor lingkungan (manajemen) pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Puskesmas Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Puskesmas Lubuk Begalung, dan Puskesmas Ambacang).
Presentan kelima, Fajar Nur Farida. Berasal dariRSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Persepsi Pasien BPJS dan Keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 Di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pasien dan keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menggunakan metode studi kasus dengan desain multi kasus holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasien memberikan persepsi yang positif terhadap pelaksanaan Permenkes Nomor 4 tahun2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang karena pasien mendapat fasilitas lebih dan merasa lebihnyaman mendapat perawatan di kamar VIP.
Presentan keenam, Fitri Indrawati. Berasal dari Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Premi Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kota Semarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengankepatuhan membayar premi peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kota Semarang. Menggunakan metodesurvei analitik dengan desain cross sectional. Penelitian ini menyimpulkan bahwaperlu dilakukan kajian ulang mengenai peraturan atau kebijakan yang telah terlaksana, dalam proses pelaksanaan maupun dalam penyusunan rencana terkaitprogram JKN.
Presentan ketujuh, Nurhasmadiar Nandini. Berasal dariFakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Upaya Promotif dan Preventif pada Pasien BPJS: Studi di Puskesmas Kabupaten Purbalingga”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana kapitasi pada upaya promotif dan preventif di Puskesmas. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas yang menyelenggarakan upaya promotif dan preventif belum seluruhnya mengalokasikan dana kapitasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
Presentan kedelapan, Dr. Dra. Chriswardani Suryawati. Mkes. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Telaah Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit”. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran masalah pelayanan rumah sakit yang dilakukan melalui penelaahan berbagai hasil penelitian dan grey literature. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peningkatan utilisasi rumah sakit berimplikasi pada panjangnya antrian, meningkatnya beban kerja, menurunnya kepuasan kerja dokter, variasi “perlakuan “ RS terhadap perawatan pasien.
Presentan kesembilan, Radesa Guntur Budipramono. Berasal dariPascasarjana Hubungan Internasional Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pola Interaksi Birokrat, Perantara dan Pasien: Jaminan Kesehatan di Garda Terdepan”. Menggunakan metode riset kualitatif berbasis teori klasik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya realita keseharian yang mengacu pada kelemahan dalam kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pola interaksi informal para stakeholder di garda terdepan dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk memperbaiki kelemahan dari kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia.
Presentan kesepuluh, Dwidjo Susilo. Berasal dari Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Implikasi Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Angka Temuan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Bogor”. Menggunakan metode Studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Meningkatkan CDR TB sebagai upaya kesehatan masyarakat memerlukan keseriusan dalam pengalokasian pendanaan dan penyediaan SDM Kesehatan yang dibutuhkan. Petunjuk teknispenggunaan dana BOK harus lebih tegas. Moratorium ASN untuk tenaga kesehatan harus segera dicabut.Temuan kasus yang tinggi berdampak pada upaya pengobatan dini sehingga dapat mengurangi pengeluaran katastropik yang dapat membebani JKN maupun keuangan negara.
Sumber: Abstrak semua presentan
Penulis: Eva Tirtabayu Hasri (PKMK FKKMK UGM)|[email protected]
Refleksi Kebijakan Kesehatan Tahun 2017: Apakah Fragmentasi Sistem Kesehatan Bertambah?
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Refleksi Kebijakan Kesehatan Tahun 2017:
Apakah Fragmentasi Sistem Kesehatan Bertambah?
Setelah merenungkan berbagai hal dan perkembangan yang terjadi pada tahun 2017, ada pemikiran mendalam (refleksi) mengenai fragmentasi di sistem kesehatan. Kasus yang diamati pada awal 2017 mengenai implementasi JKN menyimpulkan ada 2 jalur dalam sistem kesehatan yang kurang “berkomunikasi”. Silahkan klik untuk membaca slide sesi 1: Perkembangan situasi di tahun 2017.
Dua jalur tersebut adalah yang mengikuti Kelompok UU pertama di sektor jaminan kesehatan yang tersentralisasi (UU SJSN dan UU BPJS), dan Kelompok kedua yang mengikuti UU Pemerintahan daerah dan berbagai UU di sektor kesehatan yang menggunakan prinsip desentralisasi.
Apa yang Terjadi?
Dua jalur UU ini menjadi asal dari fragmentasi sistem kesehatan. Penyebab utama fragmentasi di lapangan adalah terpisahnya penggunaan data untuk keputusan di 2 jalur tesebut. Data yang ada di BPJS dikelola secara sentralistik dengan tidak dilakukan analisis bersama otoritas kesehatan di level kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional. Dengan demikian keputusan-keputusan di sektor kesehatan di pemerintah pusat dan propinsi/kabupaten selama 4 tahun ini tidak menggunakan data BPJS. Kasus yang dibahas dalam Refleksi ini adalah pelayanan TB, dan pelayanan RS.
- Di program TB, tersedia sistem pengelolaan program di level Kabupaten/Kota. Akan tetapi sistem yang mempunyai tenaga ahli TB ini ini tidak dimanfaatkan oleh BPJS untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Pengelola TB tidak dapat mengakses ke BPJS yang seharusnya bisa dianalisis. Pada tahun keempat, pengelola TB semakin sulit mengukur efisiensi dan akuntabilitas program TB. Silahkan klik untuk membaca analisis detilnya, Materi sesi 2: Fragmentasi pelayanan TB
- Di dalam sektor RS, pemerintah daerah tidak mempunyai gambaran mengenai penggunaan dana klaim untuk respons. Pembangunan rumah sakit dan pelayanan yang cenderung ada di Jawa tanpa ada dana kompensasi. Bagaimana dampak terhadap klaim INA-CBG?. Di dalam konteks RS, tidak ada transparansi mengenai mengapa terjadi defisit di BPJS. Penyebab defisit selama 4 tahun ini tidak pernah dibahas dengan jelas. Analisis ini sebenarnya menyangkut peran Pemda dalam mengurangi defisit dan peningkatan efisiensi. Silahkan klik untuk analisis detilnya, Materi sesi 3: Fragmentasi di pelayanan Rumah sakit
Apa Akibatnya?
Terjadi fragmentasi sistem kesehatan antara jalur BPJS dan jalur sistem kesehatan. Akibatnya fragmentasi ini menghambat tercapainya tujuan sistem kesehatan dalam hal pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan. Dua kasus yang dibahas hanya merupakan contoh. Masih banyak kasus yang dapat dibahas antara lain pelayanan penyakit jantung, pelayanan kanker, sampai ke pelayanan hemodialiasis.
Apa yang Menarik dari Aspek Hukum?
Situasi penggunaan data yang terpisah ini ternyata dibenarkan oleh UU di masing-masing jalur. Pasal-pasal dalam UU SJSN dan UU BPJS tidak ada yang dilanggar oleh cara penggunaan data BPJS saat ini. Selama 4 tahun pertama (2014- 2017) BPJS tidak mempunyai kesalahan dalam hal penggunaan data dari perspektif UU SJSN dan UU BPJS. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa UU SJSN dan UU BPJS menyatakan bahwa BPJS bertanggung-jawab langsung ke Presiden, sehingga tidak perlu ada kewajiban menyerahkan data ke Kementerian Kesehatan. Baru pada akhir tahun 2017, ada Inpres mengenai penyerahan data secara berkala ke Kementerian Kesehatan.
Prinsip Apa yang Dilanggar dalam Fragmentasi Ini?
Walaupun secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar, prinsip Good Governance tidak dijalankan dengan baik dalam kebijakan JKN. Dalam hal ini tidak ada tranparansi dan akuntabilitas berbagai keputusan dalam JKN yang sebenarnya dapat diperoleh dari data BPJS. Akibatnya partisipasi berbagai stakeholder berkurang dalam membuat keputusan penting untuk mengatasi defisit BPJS . Salah satu contoh, keahlian dari para pakar TB dan sistem pelayanan TB dapat dipergunakan untuk mengurangi cost pelayanan TB yang dibayar oleh BPJS. Contoh partisipasi lain, andaikata data BPJS dapat dianalisis, provinsi dan kabupaten yang membelanjakan dana BPJS lebih besar dari penerimaan BPJS, perlu untuk share kekurangannya. Tarif premi PBI yang dibayar pemerintah daerah dapat bervariasi sesuai dengan ketersediaan fasilitas kesehatan sehingga pemimpin daerah di tempat yang sulit aktif membayar premi.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Di Masa Depan?
Situasi fragmentasi sistem kesehatan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus menerus. Data BPJS (termasuk data keuangan) perlu dianalisis di berbagai level pemerintahan untuk dasar membuat keputusan untuk mengatasi berbagai permasalahan pelaksanaan JKN, keuangan BPJS, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam jangka pendek berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2017, data BPJS diharapkan dapat diserahkan ke Kementerian Kesehatan secara berkala. Berbasis data yang ada, diharapkan Kemenkes dapat membuat keputusan yang lebih baik. Di samping itu diharapkan dengan kekuatan UU Pemerintah daerah, seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota dapat akses ke data BPJS.
Dalam jangka panjang, setelah pemilihan umum 2019, diharapkan ada revisi UU SJSN dan UU BPJS agar lebih cocok dengan UU Pemerintahan Daerah dan berbagai UU yang ada di sektor kesehatan. Sifat sentralistik dari UU SJSN dan UU BPJS perlu disesuaikan dengan kebijakan desentralisasi kesehatan yang telah mewarnai sektor kesehatan di Indonesia.
Bahan lengkap Kaleidoskop dan Refleksi Kebijakan Kesehatan tahun 2017 dapat di klik pada link berikut
Penulis: Laksono Trisnantoro ([email protected])
Arsip Kegiatan Tahun 2018
{slider title=”JANUARI” open=”false” class=”info solid icon”}
PKMK mengawali kegiatan tahun 2018 dengan menganalisis data dan hasil kajian dari tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait dengan perkembangan salah satu kebijakan publik yaitu program JKN. Dari sekitar Rp 58,3 T anggaran Kemenkes (2017), dukungan pembiayaan JKN mencapai Rp 25,5 T untuk pendanaan 92,3 juta peserta PBI. Kembali dialokasikannya pembiayaan JKN yang mencapai Rp 25,58 T di tahun 2018 juga turut menyikapi belum adanya kebijakan kenaikan iuran JKN. Salah satu webinar yang dilaksanakan PKMK UGM di awal tahun 2018 adalah Expert Meeting yang membahas strategi penguatan pelayanan primer untuk mendukung sustainabilitas JKN – Gatekeeper. Beberapa kebijakan utama yang didiskusikan yaitu Permenkes No. 23/ 2017 tentang Perubahan Kedua Permenkes 71/ 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, Inpres No. 8/ 2017 tentang Optimalisasi JKN, dan Pemberlakukan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) terutama yang terkait dengan mutu pelayanan.
Link terkait kegiatan bulan Januari
- Outlook Sistem Kesehatan 2018
- Evaluasi JKN 2018
- Masyarakat praktisi Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat, Studi Kasus di Kabupaten Asmat
- Reportase Webinar Expert Meeting: “Strategi Penguatan Pelayanan Primer untuk Mendukung Sustainabilitas JKN”
{slider title=”FEBRUARI” class=”green solid color-content icon”}
PKMK melanjutkan serangkaian webinar dan menjadikan beberapa isu kebijakan utama menjadi studi kasus pada program blended learning yang dilaksanakan. Salah satu forum diskusi yang digelar bersama dengan Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) membahas berbagai strategi untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di era JKN. Kendala-kendala yang terindentifikasi dalam diskusi tersebut, diantaranya seputar kondisi defisit JKN, tunggakan pembayaran ke RS, stok obat, disparitas infrastruktur dan pelayanan kesehatan di daerah yang mengerucut ke beberapa strategi dan solusi seputar perbaikan supply side, kendali mutu dan kendali biaya, penguatan regulasi, kebijakan yang memudahkan pembayaran iuran bagi perusahaan, serta kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk penegakan kepatuhan dan penegakan hukum.
Link terkait kegiatan bulan februari
- Evaluasi JKN 2018 (3 Pertemuan)
- Reportase: Penyusunan proposal dengan menggunakan Realist Evaluation
- Reportase knowledge management untuk peningkatan kualitas kebijakan
{slider title=”MARET” class=”orange solid icon”}
Sejauh mana implementasi dan dampak Permenkeu No. 209/PMK.02/2017 Tentang Dana Operasional BPJS Kesehatan yang sebesar 4,8% dari DJS dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 3.768.829 miliar menjadi salah satu sorotan utama yang sering dibahas pada beberapa diskusi kebijakan. PKMK UGM juga turut mendiskusikan hal tersebut yang dihubungkan dengan masih tingginya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan kanker yang telah menggunakan dana JKN 2014-2017 sebesar Rp 2,8 T.
Setiap tahunnya, pembayaran obat mencapai 43% dari dana JKN; sedangkan kasus pelayanan kanker juga menyerap sekitar 17% dari dana JKN. Di lain sisi, penyebab out of pocket yang masih tinggi juga bukan hanya mengindikasikan regulasi dan implementasi yang masih kurang optimal, melainkan juga minimnya pengetahuan dari peserta JKN. Di lain sisi, menyikapi isu kebijakan publik lainnya maka PKMK menyelenggarakan blended learning untuk pelatihan analis kebijakan.
Link terkait kegiatan bulan Maret
- Blended learning pelatihan dasar menjadi analis kebijakan (angkatan 1)
- Perayaan 25 Tahun MMR & 20 Tahun PKMK FKKMK UGM: ‘Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan di Era JKN’
- Evaluasi JKN 2018 (2 Pertemuan)
{slider title=”APRIL” class=”red solid color-content icon”}
Menyikapi beberapa isu kebijakan yang terjadi, PKMK UGM mengidentifikasi dan mempertanyakan apakah adanya JKN telah meningkatkan pengeluaran kesehatan terhadap GDP di Indonesia. Bahkan data The Lancet : Trend Pembiayaan Kesehatan di Masa Depan menunjukkan skenario untuk Indonesia tahun 2040 yaitu 4% (THE per GDP). Di lain sisi, isu kebijakan lainnya yang teranalisis oleh PKMK seputar masih tingginya tunggakan iuran peserta JKN (terutama peserta mandiri), masalah verifikasi data antara Pemda dan BPJS Kesehatan, optimalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), sampai dengan implementasi verifikasi digital klaim, pembayaran provider dan trend kepuasan fasilitas kesehatan. Di periode yang bersamaan, program blended learning analis kebijakan yang diselenggarakan oleh PKMK UGM sedang membahas topik utama seputar analis kebijakan publik, dokumentasi saran kebijakan, konsultasi publik, dan advokasi kebijakan.
Link terkait kegiatan bulan April
- Reportase Geneva Health Forum 2018
- Prosiding Buku Second Annual UHC Financing Forum
- Reportase diskusi ilmu lintas fakultas analisis kebijakan dan aplikasinya
{slider title=”MEI” class=”info solid icon”}
Filantropisme untuk kesehatan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PKMK UGM untuk menjawab kebutuhan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Topik yang telah dibahas seputar perbedaan sistem pajak dan filantropisme yang turut menekankan bahwa filantropisme bukan pengganti sistem pajak. Sehubungan dengan monev JKN, PKMK bersama jejaring juga sedang merumuskan proposal untuk riset evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan program JKN. Pelatihan yang ikut menyertainya juga terkait dengan perumusan policy brief di sektor kebijakan kesehatan. Di lain sisi, program blended learning perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di era JKN juga dimulai yang diawali dengan pemaparan kebijakan perencanaan kesehatan nasional dan konsep penyelarasan kebijakan kesehatan di level pusat dan daerah.
Link terkait kegiatan bulan Mei
- Webinar Pelatihan Perumusan Policy Brief Sektor Kebijakan Kesehatan
- Reportase Postgraduate Forum (PGF) On Health System and Policy 2018
{slider title=”JUNI” class=”green solid color-content icon”}
Konsep filantropisme di era JKN yang diperkenalkan oleh PKMK UGM diharapkan dapat mendukung kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Salah satu puncak kegiatan PKMK di bulan ini yaitu adanya diskusi yang membahas peran sistem filantropisme dalam pembiayaan RS di era JKN dan peran filantropisme dalam konser amal di sektor kesehatan. Pada kegiatan tersebut, PKMK juga berusaha mengidentifikasi beberapa kelompok yang dikategorikan menjadi jumlah filantropis kecil namun dapat mendonasikan dana besar dan jumlah filantropis banyak namun dapat mendonasikan dana kecil. Sehubungan dengan monev JKN, tim PKMK dan jejaring juga mulai mengidentifikasi program logic dan kerangka C-M-O untuk proposal evaluasi kebijakan JKN dengan menggunakan realist evaluation. Di lain sisi, secara bersamaan tim PKMK juga membahas isu strategis, sasaran, target program, arah kebijakan, dan strategi program dalam penyelarasan kebijakan perencanaan kesehatan di Indonesia.
{slider title=”JULI” class=”orange solid icon”}
Pasca mengikuti pertemuan evaluasi JKN dalam menyongsong universal coverage, tim peneliti PKMK yang hadir mengadakan knowledge sharing melalui webinar bersama para anggota community of practice. Beberapa poin yang disampaikan yaitu gambaran cakupan kepesertaan JKN yang diperkirakan mencapai 95% pada tahun 2019, gambaran peningkatan pemanfaatan JKN, dan trend peningkatan biaya pelayanan. Selain itu, tim peneliti PKMK juga mengikuti dan melaporkan forum ilmiah internasional 12th PGF on Health System and Policies di Malaysia dengan tema strategi pemanfaatan big data dalam manajemen dan kebijakan kesehatan.
PKMK juga memfasilitasi penyelenggaraan bedah buku terkait Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip, dan Aplikasi. Beberapa kebijakan yang telah terbit dan dianggap menjadi awal dari kontroversi panjang, diantaranya : Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No. 2/ 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No. 3/ 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No. 5/ 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
Link terkait kegiatan bulan Juli
- Reportase Postgraduate Forum (PGF) On Health System and Policy 2018
- Asian Healthcare Leadership Summit 2018
{slider title=”AGUSTUS” class=”red solid color-content icon”}
PKMK terlibat di dalam pertemuan ilmiah tahunan dan semiloka nasional IV KARS yang menjadi ajang berbagi pengetahuan, informasi, dan pemahaman terhadap standar akreditasi rumah sakit. Sebanyak 15 karya ilmiah terkait akreditasi, berikut solusi dan inovasi, dipresentasikan secara podium dan 50 karya ilmiah ditampilkan dalam bentuk poster. Kegiatan tersebut juga menyajikan 46 karya inovatif dari rumah sakit dimana tiga karya terbaik mendapat KARS Awards.
Beberapa forum ilmiah lain yang dihadiri oleh tim peneliti PKMK yaitu 3rd International Conference on Applied Science and Health yang diselenggarakan di Thailand dengan tema Addressing Global Health Challenges: Policy, Research and Practices dan 1st International Conference on Health Administration and Policy yang diselenggarakan oleh FKM Unair dengan tema Risk Management in Healthcare. Di lain sisi, adanya informasi APBN 2019 yang mengalokasikan anggaran kesehatan naik 200% maka salah satu yang digarisbawahi oleh tim peneliti PKMK yaitu Pemerintah melalui koordinasi 22 kementerian dan Lembaga sedang menargetkan penurunan angka stunting pada 2019 hingga ke angka 24,8 % dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sementara fokus intervensi pada 2019 akan dilakukan terhadap 160 kabupaten/ kota.
Link terkait kegiatan bulan Agustus
- Blended learning pelatihan dasar menjadi analis kebijakan (Angkatan 2)
- Reportase knowledge management untuk peningkatan kualitas kebijakan
{slider title=”SEPTEMBER” class=”info solid icon”}
Uji coba rujukan online sampai saat ini masih menjadi polemik di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, isu tersebut kemudian masuk dalam salah satu kajian PKMK – penelitian evaluasi JKN Metode Realist Evaluation sasaran-5 bahwa uji coba rujukan online tersebut : disharmonisasi dengan Pergub DI Yogyakarta dan Provinsi Bengkulu tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Rujukan online diindikasi menurunkan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Di periode yang bersamaan, PKMK juga melaksanakan uji coba pedoman pencegahan kecurangan (fraud) JKN. Pedoman tersebut diujicobakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Uji coba bertujuan untuk penyempurnaan draft, rekomendasi perbaikan sistem dan regulasi, dan menyusun rekomendasi mekanisme pengenaan sanksi.
Di lain sisi, dalam rangka memotret skema pembiayaan belanja kesehatan 2010-2016, terbit Permenkeu No. 113/ 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN. Kelompok IDI juga menyarankan selain pencairan dana cadangan dan pemanfaatan cukai tembakau, adanya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan patut untuk dipertimbangkan. Terkait dengan pelatihan dan forum ilmiah, PKMK UGM juga memfasilitasi penyelenggaraan Forum Mutu Nasional – Indonesian Health Care Quality Network (IHQN) Ke XIV dengan tema Leadership dalam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan: Meningkatkan Efisiensi, Memenuhi Standar Akreditasi, dan Berperan Serta dalam Sustainable Development Goals / SDGs serta memulai serangkaian blended learning pelatihan dasar menjadi analis kebijakan.
Link terkait kegiatan bulan September
{slider title=”OKTOBER” class=”green solid color-content icon”}
Tiga kebijakan yang sempat menimbulkan kontroversi panjang diikuti oleh berbagai diskusi panjang sejak bulan Juli dan akhirnya Perdirjampelkes BPJSK No. 2, 3, dan 5 tahun 2018 dibatalkan oleh MA karena dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan antara lain Pasal 24 ayat (3) UU No. 40/ 2004 tentang SJSN, Pasal 2 UU No. 24/ 2011 tentang BPJS, dan pasal 5 UU No. 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam rangka menjaga sustainabilitas JKN, PKMK UGM juga terlibat dalam pengembangan konsep uji coba model pembayaran global budget pada RS sebagaimana yang telah diterapkan oleh Inggris, Jerman, Belgia, dan Italia. Terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, PKMK bekerja sama dengan WHO dalam penetapan strategi dan program nasional yang sekaligus menjadi rangkaian penyusunan National Quality Policy and Strategy (NQPS). Di periode yang sama, tim peneliti PKMK juga mengikuti dan melaporkan The Fifth Global Symposium on Health Systems Research di Liverpool Inggris.
Link terkait kegiatan bulan Oktober
- Reportase 5th Global Symposium on Health System Research
- Kaleidoskop “Refleksi Lakon PKMK Membangun untuk Kesehatan Indonesia 2018”
{slider title=”NOVEMBER” class=”orange solid icon”}
Perpres No. 82/ 2018 tentang Jaminan Kesehatan akhirnya terbit dan mengatur seputar koordinasi antar penyelenggara jaminan sampai dengan penggunaan data BPJS Kesehatan, pengembangan sistem pelayanan kesehatan, kompensasi, peran Pemda, tunggakan iuran beserta denda, serta monev JKN. Dalam kesempatan ini, PKMK UGM juga menyelenggarakan Forum Nasional JKKI VIII yang mempaparkan hasil sementara capaian 8 sasaran peta jalan JKN dari studi kasus 7 provinsi. Tiga topik utama yang dibahas yaitu topik tata kelola, equity/ pemerataan pelayanan, dan mutu layanan kesehatan.
Tim peneliti PKMK UGM menjelaskan bahwa data JKN masih tidak mudah untuk diakses atau belum transparan serta peran Pemda masih belum ada dalam menurunkan defisit BPJS Kesehatan. Terkait dengan equity; pemerataan dan manfaat pelayanan kesehatan berjalan dengan baik di provinsi seperti DIY, Jateng, Jatim, sedangkan belum optimal di daerah lainnya seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumsel dan NTT. Mutu pelayanan kesehatan pun cenderung belum dapat mencapai % target yang ingin dicapai, karena sering berubahnya kebijakan dan keorganisasian yang belum tuntas tentang tugas dan kewenangan yang diberikan pada Tim TKMKB dan Anti-fraud.
Link terkait kegiatan bulan November
- Reportase Indonesia Health Economic Association (INAHEA) ke-5
- Reportase Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VIII
{slider title=”DESEMBER” class=”red solid color-content icon”}
Menteri Keuangan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit BPJS. Hasil audit awal BPKP terhadap BPJS Kesehatan ditemukan indikasi data kepesertaan ganda sebanyak 5,4 juta jiwa NIK yang sama. Walaupun demikian, Kemenkeu tetap siap mencairan dana suntikan ke BPJS Kesehatan dan ada indikasi bahwa usulan kenaikan iuran JKN telah diterima Kemenkeu sebagai solusi menekan defisit BPJS Kesehatan. Pada periode yang sama, tim PKMK juga memotret adanya Perpres mengenai WKDS yang dihentikan oleh MA karena telah dianggap melanggar HAM.
Dalam momen ini, PKMK UGM juga menyelenggarakan konsolidasi Nasional Penguatan Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada JKN. Acara Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pencegahan kecurangan (fraud) pada program JKN melalui urun rembuk nasional dengan mengumpulkan masukan, pendapat dan usulan ide untuk memperkuat sistem pencegahan fraud. Serta untuk mensinkronisasi kebijakan, regulasi dan program serta upaya konkrit yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dari level pusat sampai ke daerah sehingga lahir kesatuan pikir dan kesatuan gerak untuk mencegah fraud yang terjadi dalam program JKN.
Link terkait kegiatan bulan Desember
- Kaleidoskop “Refleksi Lakon PKMK Membangun untuk Kesehatan Indonesia 2018”
- Reportase Launching The Lancet Paper “Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges”
{/sliders}
Akses Untuk Obat yang Berkualitas dan Terjangkau dalam Implementasi JKN di Indonesia “Ending the Vicious Cycle”
Pada 9 November 2017, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bekerjasama dengan GP. Farmasi Indonesia dan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menyelenggarakan forum dialog Akses untuk Obat yang Berkualitas dan Terjangkau dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dengan tema “Ending the Vicious Cycle”. Acara ini diselenggarakan di Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat.
Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif CSIS, Philips J. Vermonte. Philips menyampakan bahwa isu kesehatan di Indonesia sudah menjadi salah satu isu yang sangat penting di CSIS. Forum ini dapat dijadikan sebagai wadah mengumpulkan para ahli, pembuat kebijakan, dan stakeholder sehingga dapat memulai melakukan riset dan mendiskusikan tentang isu kesehatan. Pihaknya juga menyampaikan bahwa isu kesehatan mengenai JKN sangat kompleks. Isu JKN bukan hanya terbatas pada kepesertaan saja, melainkan juga harus dikaitkan dengan koordinasi, kooperasi, investasi, dalam hal pengetahuan, waktu, instansi, dan lainnya.
Sesi 1 : Perspektif Global dan Regional
Sesi 1 menghadirkan tiga pembicara, yaitu Prof. Hans Hogerzeil dari University of Groningen, Netherlands dan Dr. Suwit Wibulpolprasert serta Ms. Woranan Witthayapipopsakul dari International Health Policy Program, Ministry of Health, Thailand. Moderator sesi ini adalah Prof. Dr. Tikki Pangestu dari Lee Kuan Yew School of Public Policy.
Prof. Hans Hogerzeil memaparkan perspektif global terhadap akses obat untuk JKN. Dalam paparannya, Hans menyampaikan bahwa suatu obat menjadi sangat esensial ketika obat tersebut sangat mahal tetapi banyak dibutuhkan. Konsep obat esensial adalah jangkauan terbatas pada obat-obatan esensial yang dipilih, yang mengarah pada layanan kesehatan yang lebih baik, manajemen obat yang lebih baik, dan biaya yang lebih murah. Definisi obat esensial yaitu obat yang memenuhi prioritas kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat.
Dalam hal akses terhadap obat-obatan esensial yang ada, Hans menekankan bahwa pengobatan kronis seumur hidup dengan obat-obatan esensial murah untuk NCDs menyebabkan tingginya pengeluaran di bidang kesehatan, kebangkrutan, dan kematian. Hans juga menyampaikan bahwa kurangnya pemerataan obat-obatan esensial yang tersedia hanya bisa dikoreksi oleh pemerintah melalui asuransi kesehatan sosial dengan subsidi untuk masyarakat miskin. Perlu disadari pula bahwa pengaruh globalisasi dan kurangnya kontrol peraturan di negara berpenghasilan menengah ke bawah menyebabkan banyaknya obat yang tidak memenuhi standar di pasaran, sehingga perlu fokus pada penegakan hukum terhadap beberapa badan peraturan yang dipalsukan.
Materi selanjutnya dipaparkan oleh Dr. Suwit Wibulpolprasert dan Woranan Witthayapipopsakul mengenai pengalaman Thailand dalam memastikan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas untuk UHC/JKN.
Sistem JKN di Thailand mulai dibangun sejak 1975. Hingga sekarang, kebijakan obat nasional diperbarui setiap 5 tahun sekali. Setiap kebijakaan obat nasional yang dibuat akan ditranslasikan ke dalam daftar nasional obat-obatan esensial (National List of Essential Medicines – NLEM). NLEM adalah manfaat farmasi dasar yang menjadi hak warga Thailand untuk skema asuransi kesehatan utama JKN. Beberapa kriteria dalam seleksi NLEM antara lain kebutuhan kesehatan, efektivitas biaya, dampak anggaran, kelayakan pengiriman, dan pemerataan. Obat-obatan herbal dan obat-obatan dengan harga yang sangat mahal pun masuk ke dalam NLEM.
Thailand menggunakan harga standar sebagai harga referensi untuk pengadaan publik, mencakup obat-obatan modern, tradisional, maupun herbal. Penetapan harga standar bertujuan untuk memastikan harga yang wajar di bawah persaingan pasar.
Terkait dengan sistem pengadaan pemerintah, fasilitas umum harus mendapatkan obat-obatan penting yang diproduksi oleh organisasi farmasi pemerintah. Pengadaan dilakukan secara terpusat, melalui proses seleksi, spesifikasi, perkiraan permintaan, negosiasi harga, pengadaan dan distribusi.
Pelajaran yang bisa diambil dari sistem JKN yang diterapkan di Thailand adalah JKN meningkatkan daya negosiasi publik melalui harga referensi standar pembelian monopsonistik, pengendalian anggaran akhir yang efisien memotivasi rumah sakit untuk menggunakan obat generik yang dapat menghemat biaya dan manfaat industri local, sistem pengadaan dan tawar-menawar secara kolektif dapat menjamin akses yang terjangkau terhadap obat-obatan berkualitas, dan beberapa mekanisme ada untuk memperkuat industri lokal bersamaan dengan memastikan akses terhadap obat-obatan esensial.
Sesi 2 : Tantangan yang Dihadapi Indonesia dan Pilihan Kebijakan
Sesi 2 menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Prof. Dr. Tikki Pangestu mewakili Prof. Djisman Simandjuntak dari Universita Prasetya Mulya dan Syarifah Liza Munira dari Universitas Indonesia; Ir. Ferry Soetikno, M. Sc., MBA. dari Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia; dan Mr. Jorge Wagner, Ketua International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG). Moderator sesi ini adalah Johannes Setijono, Ketua Dewan Penasehat GP Farmasi Indonesia.
Prof. Dr. Tikki Pangestu mengawali sesi ini dengan membahas akses terhadap obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas di Indonesia. Status kesehatan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga diiringi dengan kenaikan Indeks Kualitas Akses dan Kesehatan setiap tahunnya. Namun peningkatan indeks kualitas akses dan kesehatan masih cukup rendah bila dibandingkan dengan negara-negara sekitar seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Pesan kunci terhadap akses obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas antara lain : secara keseluruhan kemajuan tersebut sudah terlihat namun tantangan masih tetap ada; Indonesia cukup mahir dalam menghadapi penyebab penyakit tertentu (misalnya kanker rahim) tapi masih lemah di sisi lain ( misal TB); dari segi pembiayaan, pembayaran out of pocket masih cukup tinggi; harga obat-obatan masih cukup tinggi antara obat generik dan obat bermerk; dan isu seputar tantangan menyeimbangkan harga dan kualitas.
Beberapa tantangan dalam menyeimbangkan harga dan kualitas antara lain : penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan harga dapat membahayakan kualitas dan keamanan dan menyebabkan komplikasi medis, mengurangi keefektifan, perawatan di rumah sakit yang lebih lama dan waktu pemulihan yang lama untuk pasien; diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan termasuk produsen, LSM, konsumen, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, LKPP, dan BPOM; dan kelangsungan hidup dan keberlanjutan industri farmasi nasional ikut dipertaruhkan jika keseimbangan harga dan kualitas tidak dipecahkan secara kolegial, adil, dan transparan.
Ir. Ferry Soetikno, M. SC., MBA memaparkan keberlanjutan Industri Farmasi di Indonesia dalam mendukung JKN. Isu utama yang selalu terjadi dalam fenomena pelaksanaan program JKN adalah persediaan obat. Untuk itu, keberlanjutan industri farmasi menjadi sangat penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan industri adalah peningkatan kapasitas internal sebagai komitmen dalam mendukung JKN. Selain itu, seleksi produk juga menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan pula dengan rencana kerja operasional untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Pola pemesanan pun perlu diperhatikan untuk dapat mengetahui status persediaan obat saat ini, terlebih jika ada pemesanan skala besar untuk menghindari stock out. Hal lain yang juga menjadi sangat penting adalah risiko pasokan dan erosi harga. Dalam empat tahun terakhir penawaran berdasarkan harga menghasilkan penurunan harga hingga mencapai 40%.
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung program JKN dan keberlangsungan industri farmasi adalah persaingan sehat, sistem penghargaan dan hukuman yang adil dan jelas, memprioritaskan produk buatan lokal, menggerakkan tindakan promotif dan preventif, sistem tender tidak hanya berdasarkan pada harga namun juga pada prestasi, dan meningkatkan investasi untuk melaksanakan rencana kerja industri farmasi Indonesia dan melakukan penelitian, serta memasukkan produk penelitian sendiri ke dalam e-catalogue.
Mr. Jorge Wagner dari IPMG memberikan paparan mengenai tantangan dan peluang kemajuan terhadap program JKN. Kemajuan program JKN telah terlihat dalam prosesnya meskipun ada tantangan awal dalam pelaksanaan JKN. Penyempurnaan yang dilakukan terus-menerus ini akan menjamin ketersediaan obat generik berkualitas dan produk inovatif, diiringi dengan peningkatan proses perencanaan, proses seleksi obat / akses awal obat-obatan inovatif, proses lelang dan negosiasi, implementasi e-katalog lebih lanjut, serta mendorong penggunaan yang tepat melalui pedoman pengobatan standar.
Perbaikan jangka panjang terhadap program JKN sangat diperlukan. IPMG berkomitmen dalam mencari solusi transformatif yang memerlukan pengaturan prioritas, dialog dan kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk kemitraan antara sektor swasta dan publik. Selain itu, pendekatan inovatif, termasuk co-payment, mengelola kesepakatan pembagian masuk dan risiko, dengan proses berbasis bukti untuk pengambilan keputusan harus dipertimbangkan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perbaikan jangka panjang adalah meningkatkan akses terhadap obat-obatan inovatif, kemungkinan transfer teknologi dan investasi pengembangan klinis.
Sesi 3 : Lanskap dan Situasi Indonesia : Perspektif Pembuat Kebijakan
Sesi 3 menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Dra. Togi Hutadjulu, Apt., MHA., Direktur Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika serta Zat Psikotropika dan Adiktif BPOM; Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes., Direktur Utama BPJS Kesehatan; dan Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph. D., Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Moderator sesi 3 adalah Dr. Becky Prastuti Soewondo, SE., MPH. daro Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Dra. Togi Hutadjulu, Apt., MHA. menyampaikan bahwa Badan POM berperan dalam mengawasi jaminan keamanan dan mutu obat di Indonesia. Komponen pengawasan obat disesuaikan dengan standar WHO Global Benchmark Tool, yaitu menggunakan sistem pre market dan post market.
Ada beberapa tantangan terkait kesinambungan jaminan mutu obat. Penetapan pemenang tender berdasarkan harga obat yang termurah diduga berimplikasi pada trade-off terhadap jaminan mutu obat akibat pelaksanaan bisnis yang tidak profesional, khususnya dalam kepatuhan penerapan ketentuan regulatori sesuai saat diberikan ijin edar. Tantangan lainnya adalah terjadinya peningkatan toll manufacturing kerjasama antar perusahaan domestik dan MNC. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, BPOM perlu lebih peka dan akomodatif dengan mengawal regulator lebih intensif sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah strategis yang perlu dilakukan terhadap jaminan mutu obat pada era sistem JKN ini antara lain peningkatan pelaksanaan kawalan jaminan mutu secara komprehensif baik dari aspek khasiat, keamanan, maupun mutu; penyempurnaan dan penyusunan regulasi yang diperlukan; peningkatan efektivitas dan efisiensi tersedianya obat dengan menerapkan standar dan persyaratan nasional dan internasional; peningkatan pemenuhan standar dan persyaratan jaminan mutu, peningkatan kerjasama lintas sektor dan jejaring kerja, serta pemberdayaan lintas sektor dan masyarakat dalam pelaksanaan Risk Communication.
Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes. memaparkan tentang perspektif pembuat kebijakan dari sisi BPJS Kesehatan. Pada 2016, peserta Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 171.9 juta peserta. Pemerintah telah mencanangkan peserta JKN pada 2019 bisa mencapai 100% populasi Indonesia. Di lain pihak, ada beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh peserta JKN antara lain biaya, display kamar, sistem antrian, dan ketersediaan obat. Masalah ini menjadi fokus penyelesaian pada 2017.
BPJS Kesehatan sendiri tidak memiliki kewenangan dalam mekanisme pengadaan dan penanganan kekosongan obat, tetapi menjadi kontak pertama penyampaian keluhan, sehingga perlu adanya kerja sama dengan instansi lain seperti Kemenkes, BPOM, LKPP, Industri Farmasi, dan organisasi profesi dalam menangani kasus ketersediaan obat supaya lebih cepat.
Usulan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mendukung program JKN antara lain: penetapan formulatorium nasional bersamaan dengan penetapan harga, adanya masa transisi pemberlakuan kebijakan obat untuk sosialisasi dan perbaikan sistem, adanya regulasi yang mewajibkan semua fasilitas kesehatan untuk memberikan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) karena saat ini komitmen penyediaan RKO hanya ada di kontrak antara BPJS Kesehatan dengan faskes, pemberian akses e-purchasing bagi faskes swasta dan apotek, dan harga obat berlaku secara nasional. Selain itu, fasilitas kesehatan perlu diberikan kewenangan untuk mengadakan obat lain selain yang tercantum dalam e-catalogue sebagai substitusi jika terjadi kekosongan obat dan BPJS Kesehatan akan membayar sesuai dengan harga e-catalogue.
Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph. D. memaparkan kebijakan tata kelola obat JKN. Langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari Formulatorium nasional, Rencana Kebutuhan Obat, dan Pengadaan obat.
Tantangan yang ada dalam tata kelola obat JKN adalah RKO tidak akurat, obat yang akan diadakan tidak tayang dalam e-katalog, kewajiban satker/faskes dalam hal pembayaran belum diselesaikan, pembelian yang mendadak dan tidak terencana, akses e-purchasing bagi fakses swasta, dan persyaratan administrasi dari satker/faskes tidak lengkap. Solusi dari tantangan ini antara lain meningkatkan kepatuhan menyerahkan RKO dan kearutannya. Pada 2019 akan diatur kewajiban menyerahkan RKO yang dikaitkan dengan sanksi. Pengadaan obat dapat dilakukan dengan cara lain jika tidak ada dalam e-katalog. Selain itu, kewajiban satker/faskes dalam hal pembayaran kepada distributor harus segera diselesaikan supaya pemesanan berikutnya dapat dilayani.
Pada akhir sesi, Dra. Maura menekankan bahwa ketersediaan obat tergantung pada perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan, proses pengadaaan, dan proses pendistribusian. Pengaturan terkait kewajiban menyerahkan RKO dan sanksinya akan mulai diterapkan pada 2019. Sedangkan akses e-purchasing bagi faskes swasta, sesuai rekomendasi KPK, akan diberikan pada 2018. Di samping itu, penerapan komitmen industri farmasi sebagai penyedia katalog obat harus dievaluasi terus menerus, termasuk evaluasi kesiapan industri farmasi sebagai penyedia obat.
Sesi 4 : Diskusi
Sesi Diskusi dipimpin oleh Dr. Nafsiah Mboi dan adalah Prof. Dr. Tikki Pangestu. Topik diskusi fokus pada tiga aspek, yaitu akses masyarakat terhadap JKN dengan kualitas dan efektifitas yang layak, keberlanjutan dari JKN dan farmasi, serta kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta.
Pre-Kongres International Conference on Realist Evaluation and Review
Senin, 23 Oktober 2017
Pre-Kongres dari International Conference on Realist Resarch, Evaluation and Synthesis kali ini menghadirkan sejumlah pakar realist evaluation & synthesis. Dua topik utama yang dibawakan adalah mengenai Introduction to Realist Evaluation serta Introduction to Realist Synthesis. Kedua sesi ini sangat cocok untuk para peneliti dan evaluator yang akan memulai karir atau tertarik di bidang realism dan realist evaluation / synthesis.
Tentang Realist Evaluation
Andrew Hawkins (Director, ARTD Consulting)
Istilah “realistic evaluation” pertama kali diperkenalkan oleh Ray Pawson dan Nick Tilley pada tahun 1997, melalui buku berjudul “Realistic Evaluation” sebagai jawaban terhadap keterbatasan pendekatan ilmiah yang bersifat eksperimental. Realistic evaluation adalah pendekatan berbasis teori dan menggunakan paham realisme dalam melihat keberhasilan atau kegagalan program.
Seperti yang kita ketahui, metodologi seperti randomized control trial (RCT) tetap dianggap sebagai gold standard penelitian yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas suatu intervensi, seperti obat baru atau vaksinasi serta lainnya. Namun, intervensi yang bersifat sosial atau program yang bertujuan untuk mengubah tingkat pengetahuan atau perilaku tidaklah dapat dievaluasi dengan pendekatan eksperimental seperti RCT karena tidak semua aspek di populasi yang dibandingkan dapat dikontrol, seperti halnya penelitian RCT. Intervensi kesehatan, misalnya seperti promosi kesehatan untuk meningkatkan utilisasi layanan kesehatan, justru bekerja dengan mekanisme-mekanisme tertentu dan mungkin hanya efektif di populasi dengan karakteristik tertentu serta dipengaruhi oleh berbagai konteks yang ada di populasi itu sendiri. Interaksi dari semua aspek ini justru yang akan mempengaruhi efektivitas program promosi kesehatan tersebut. Sehingga, tidaklah sesuai apabila evaluasi program sosial seperti ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan RCT.
Pawson dan Tilley (1997) mengenalkan konfigurasi C-M-O, yaitu context – mechanism – setting berdasarkan prinsip filosofis realisme yang menganggap bahwa realitas yang sebenarnya ada di luar apa yang bisa diobservasi oleh manusia dan ada beberapa pola kejadian yang berulang untuk konteks dan setting tertentu. Andre Hawkins juga menyebutkan bahwa konfigurasi ini bisa disusun sebagai M-C-O. Sama seperti pendekatan positivisme lainnya, realist evaluation ini memegang prinsip objektivitas tetapi dengan lebih mendalami mekanisme yang dihasilkan oleh suatu intervensi atau program dalam konteks tertentu. Hal ini tentunya berbeda dengan RCT, dimana seluruh karakteristik populasi dikontrol dan dikondisikan sama dengan memperlakukan konteks sebagai ‘confounder’ penelitian.
Konfigurasi C-M-O:
Langkah-langkah yang disarankan untuk melakukan realistic evaluation ini adalah:
- Mengidentifikasi program theory. Teori program menjelaskan bagaimana elemen-elemen suatu intervensi (baik itu dalam bentuk program, strategi ataupun kebijakan) akan berkontribusi dalam menghasilkan output yang diinginkan. Teori program biasanya dituliskan dalam bentuk input-process-output/outcome, seperti berikut ini:
- Data yang didapatkan dari kegiatan evaluasi harus disusun dan dikategorikan sesuai dengan program theory dan tetap memegang prinsip konfigurasi C-M-O di atas. Jadi data akan berhubungan dengan apa saja yang telah dilakukan melalui program yang sedang dievaluasi (aktivitas dari intervensi/program) dalam konteks apa, mekanisme yang dihasilkan (proses), luaran/outcome serta orang-orang yang terlibat. Data yang dibutuhkan berupa kualitatif dan kuantitatif. Data yang berkaitan dengan outcome dikelompokkan menjadi beberapa sub-kategori, sesuai dengan program theory yang sudah dijabarkan di awal.
- Evaluator kemudian mengidentifikasi pola outcome kemudian menganalisis apa saja mekanisme yang muncul sehingga outcome-oucome tersebut dapat dihasilkan oleh intervensi yang sedang dievaluasi. Evaluator juga perlu melihat lebih jauh, dalam konteks apa saja mekanisme ini muncul atau tidak muncul. Sehingga, dalam konteks yang berbeda, bisa saja intervensi/program ini tidak menghasilkan output yang diinginkan karena mekanismenya tidak muncul. Konteks disini dapat berhubungan dengan sub-grup populasi dimana intervensi diterapkan, atau pemegang kepentingan/stakeholder yang berbeda-beda, proses dari implementasi intervensi itu sendiri, faktor-faktor organisasi, sosioekonomi, budaya serta kondisi politik.
- Proses analisis dari realist evaluation ini kadang perlu dilakukan berulang kali dan bolak-balik, dan harus kembali ke konfigurasi C-M-O. Hasil analisis berupa pernyataan yang menjelaskan konteks-mekanisme-outcome, misalnya:
“Dalam konteks ini, mekanisme X (sebutkan mekanisme-nya) muncul untuk populasi X (sebutkan sub-populasinya) sehingga menghasilkan luaran/outcome X”. - Langkah terakhir dari analisis adalah menghasilkan konfigurasi C-M-O yang paling dapat menjelaskan pola-pola luaran/outcome program yang didapatkan dari hasil observasi. Lalu konfigurasi C-M-O ini dibandingkan dengan program theory awal, apakah konteks, mekanisme dan output yang diinginkan memang muncul di implementasi di dunia nyata? Atau apakah untuk konteks tertentu, program ini tidak berhasil memunculkan mekanisme yang dibutuhkan sehingga diperlu perubahan di input atau proses dari implementasi? Sehingga, hasil realist evaluation ini dapat digunakan untuk perbaikan program ke depannya.
Mekanisme yang disebut di atas perlu dituliskan dalam bentuk middle-range theories, yaitu teori yang sifatnya tidak terlalu spesifik (sehingga tidak hanya akan berlaku untuk mekanisme yang terlalu sempit) tapi tidak terlalu luas juga (sehingga tidak akan menjadikan program/mekanisme itu seperti kebijakan one-size-fits-all yang terlalu umum untuk diterapkan di konteks yang berbeda-beda.
Realist evaluation ini memiliki nilai tambah untuk:
- Menguji coba teori perubahan (theory of change) atau dalam proses pengembangan suatu program (juga bisa dalam bentuk process evaluation)
- Mengukur keberhasilan suatu program yang memiliki target spesifik (misal populasi tertentu) atau menilai komponen dari suatu program yang diperkirakan (atau menurut program theory) bisa berhasil untuk populasi tertentu
- Untuk mengetahui bagaimana suatu program (atau pilot program) dapat direplikasikan ke tempat lain (dengan lebih memahami konteks dan mekanisme dari program itu sendiri).
Sebaliknya, realist evaluation tidak akan terlalu membantu apabila tujuan evaluasi untuk akuntabilitas program saja, misalnya untuk seberapa besar effect size dari sebuah intervensi atau berapa cost effectiveness dari program A? Pasalnya realist evaluation akan menjelaskan lebih jauh dari sekedar apakah program tersebut berhasil atau tidak dan memberikan bagaimana program itu bekerja, untuk siapa serta melalui mekanisme apa.
Contoh singkat bagaimana realist evaluation dapat digunakan untuk mengevaluasi program/kebijakan kesehatan di Indonesia:
- Kebijakan JKN untuk masyarakat berpenghasilan rendah:
- Input: memberikan subsidi premi
- Proses: Proteksi finansial akan melapangkan akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan saat populasi target sakit
- Output:
- Peningkatan utilisasi layanan kesehatan
- Peningkatan status kesehatan
- Turunnya pengeluaran out-of-pocket/catastrophic health expenditure
- Mekanisme yang berpotensi ada dalam kebijakan ini:
- Program JKN akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan kesehatan
- Peningkatan akuntabilitas layanan kesehatan (penyedia layanan kesehatan dibayar melalui JKN dan bertanggung jawab terhadap para penerima benefit)
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan adanya sistem insentif JKN
- Berkurangnya pembayaran informal dan peresepan obat yang tidak rasional karena adanya sistem akuntabilitas dalam JKN
- Pemberi layanan kesehatan lebih aktif dalam men-skrining pasien dan menaati sistem rujukan berjenjang
- Konteks:
- Latar belakang karakteristik dari penerima benefit
- Tingkat pengetahuan kesehatan
- Akses fisik ke layanan kesehatan (ketersediaan SDM atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain)
- Sistem insentif yang diterapkan (kapitasi, pay for service, atau global budget, dan lain-lain)
| Kemungkinan hasil analisis: sistem proteksi finansial untuk meningkatkan demand layanan kesehatan (atau yang sering disebut juga dengan demand-side-financing), dalam konteks di masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur (misalnya) berhasil memunculkan mekanisme peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan kesehatan yang berkualitas dan menyadarkan akan hak terhadap akses kesehatan sehingga berhasil meningkatkan tingkat penggunaan layanan di masyarakat”. |
Namun, analisis dari realist evaluation ini juga mungkin akan menunjukkan hasil seperti berikut:
| Hasil analisis alternatif: sistem proteksi finansial untuk meningkatkan demand akan layanan kesehatan (atau yang sering disebut juga dengan demand-side-financing), dalam konteks di masyarakat berpenghasilan rendah di NTT (misalnya) tidak berhasil meningkatkan tingkat penggunaan layanan di masyarakat karena adanya keterbatasan akses geografis ke layanan kesehatan yang berkualitas dan juga tingkat kesadaran masyarakat tidak meningkat secara signifikan karena rendahnya tingkat literasi pada populasi target ini”. |
Di akhir sesi ini, digarisbawahi pula bahwa pendekatan realist evaluation dapat membantu konsep berpikir saat melakukan suatu evaluasi, yaitu dengan lebih mendetilkan bagaimana suatu program berhasil mencapai tujuannya dengan mekanisme apa saja dan dalam konteks yang seperti apa. Diharapkan konsep ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan pelaksana program dalam menyusun intervensi yang disesuaikan dengan konteks spesifik, untuk populasi tertentu (dengan mempertimbangkan semua konteks yang ada di populasi itu) serta melalui mekanisme seperti apa yang diharapkan muncul saat pelaksaan program tersebut.
Untuk membaca lebih lanjut tentang realist evaluation ini, silakan klik link berikut:
- Introduction to Realist Evaluation
- Realist Evaluation chapter, Ray Pawson dan Nick Tilley (2004)
- Protocol—the RAMESES II study: developing guidance and reporting standards for realist evaluation (Greenhalgh et al., 2015)
- RAMESES II reporting standards for realist evaluations (Wong et al., 2016)
Contoh jurnal terkait kesehatan dan JKN yang menggunakan realist approach:
- What makes health demand-side financing schemes work in low and middle-income countries? A realist review. (Gopalan et al., 2014)
- Human resource management interventions to improve health workers’ performance in low and middle income countries: a realist review. (Dielemen et al., 2009)
Salah satu lembaga sosial yang bergerak di bidang program pembangunan di Indonesia (SOLIDARITAS) baru-baru ini menggunakan pendekatan realist evaluation untuk melihat keberhasilan program di bidang pendidikan. Salah satu peneliti SOLIDARITAS menuangkan pengalamannya di blog berikut ini.
Tentang Realist Review / Synthesis
Gill Westhorp (Professiorial Research Fellow, Charles Darwin University)
Sesi pre-conference ini dibuka dengan melihat bahwa cukup banyak penelitian (atau systematic literature review atau meta-analysis) yang melihat suatu intervensi yang serupa tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Misalnya, program peningkatan kesehatan ibu dalam bentuk pemberian voucher berhasil di daerah A tetapi tidak efektif di daerah lainnya. Atau program fortifikasi (pengayaan) pangan berhasil menurunkan angka kekurangan zat gizi mikro di negara X tetapi gagal di negara Y.
Realist review dilakukan berdasarkan teori (theory driven), menggunakan pendekatan kualitatif dan mixed-method serta menjadi alternatif (atau pelengkap) dari review konvensional seperti Cochrane review. Dengan melakukan realist review, diharapkan ilmu yang dihasilkan lebih dapat diterapkan ke isu-isu kebijakan yang relevan, terutama dalam hal menelaah berbagai program sosial yang bersifat kompleks dalam berbagai setting yang berbeda.
Realist review/synthesis adalah suatu pendekatan telaah dan analisis literatur sistematis yang lebih dalam melihat pertanyaan penelitian sebagai berikut:
- Untuk siapa program ini berhasil diterapkan?
- Dalam konteks apa program ini berhasil/tidak berhasil diimplementasikan?
- Dalam hal apa / sejauh apa program ini berhasil/efektif?
- Bagaimana program ini berhasil mencapai luaran/output yang diinginkan?
Dengan membuat pertanyaan penelitian seperti di atas, realist review berusaha mendetilkan analisis keberhasilan/kegagalan suatu program dengan melihat konteks dimana program tersebut diimplementasikan, untuk siapa program itu ditujukan, sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya, serta bagaimana atau apa mekanisme yang membuat program tersebut berhasil. Realist review juga dilakukan untuk memperkaya teori program, sehingga hasil review dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai program atau inisiatif lain.
Hal penting tentang realist review adalah:
- Tidak berdasarkan program saja, tetapi melihat program theory yang ada dibalik suatu program/intervensi
- Sehingga unit analisisnya adalah program theory dan bukan program itu saja
- Bertujuan untuk menguji sebuah teori, atau theory-based dan bertujuan untuk memperbaiki teori itu sendiri
- Beberapa program yang berbeda bisa memiliki program theory yang serupa, karena misalnya perubahan perilaku (misalnya memakai theory of change) bisa dihasilkan melalui berbagai pendekatan atau program yang berbeda-beda
- Sumber literatur pun lebih beragam dibandingkan dengan systematic literature review atau meta-analysis konvensional
Strategi pencarian literatur untuk realist review:
- Dilakukan secara berulang, tidak hanya terpaku pada “search term” awal karena dapat berkembang seiring dengan identifikasi teori atau mekanisme yang mendasari suatu program
- Hasil penelitian/literatur tidak ditentukan semata-mata oleh jenis metodologi yang digunakan, karena metode tidak selalu menjamin kualitas data atau penjelasan yang diberikan oleh komponen-komponen dalam literatur atau laporan program
- Keyword untuk pencarian juga meliputi kata kunci dari program theory
- Kualitas penelitian atau evaluasi yang menjadi bagian dari review dilihat per bagian dan bukan keseluruhan laporan
Gill Westhorp juga menerangkan 7 langkah kunci dalam realist review:
- Membuat daftar teori yang mungkin diaplikasikan dalam jenis inisiatif/program yang akan ditinjau (theory elicitation), dengan cara membaca sumber-sumber tulisan tentang berbagai jenis teori yang dapat menjadi dasar program
- Pemilihan pertanyaan penelitian yang akan menentukan fokus review dan teori yang akan digunakan. Pada langkah ini, tentukan satu teori yang akan menjadi fokus review
- Mencari penelitian-penelitian atau literatur lain tentang evaluasi program yang sesuai untuk mengujicoba teori yang menjadi fokus tadi (theoretical sampling).
- Menentukan kualitas literatur yang menjadi bagian review (quality appraisal). Seperti yang disebutkan di atas, penilaian kualitas diberikan per komponen penelitian. Misalnya, walaupun suatu penelitian secara keseluruhan tidak memiliki metodologi yang kuat, bisa jadi satu komponen kecilnya tetap memberikan informasi yang berkualitas yang dapat dikaitkan dengan teori yang sedang di uji coba (misalnya bagian kualitatif tertentu dari penelitian tersebut).
- Mengambil data (theory extraction) dari literatur yang telah dikumpulkan. Langkah ini perlu dikaitkan dengan teori yang sedang diujicobakan melalui review ini. Hal yang dilihat saat pengambilan data ini adalah bagaimana komponen literatur dapat mendukung atau menolak teori di konteks tertentu.
- Sintesis atau perbaikan teori (theory refinement)
- Produk akhirnya adalah middle-range theory, yaitu teori yang cukup spesifik untuk dikembangkan menjadi suatu hipotesis dan cukup umum sehingga dapat ditransfer ke setting lain.
Untuk mempelajari lebih lengkap tentang realist review ini, beberapa sumber yang dapat digunakan ada di link berikut ini. Sedang dilaksanakan pula satu proyek besar bernama RAMESES yang bertujuan untuk membuat standar realist review dan realist evaluation, termasuk bagaimana cara menentukan kualitas review serta langkah-langkah dalam melakukan telaah.
Link ke RAMESES Project tentang realist review dan juga realist evaluation.
Beberapa contoh hasil realist review di bidang kesehatan:
- Providing oxygen to children in hospitals: a realist review (Graham et al., 2017)
- Improving organizational capacity to address health literacy in public health: a rapid realist review (Willis et al., 2014)
- Large-System Transformation in Health Care: A Realist Review (Best et al., 2012)
- Realist review and synthesis of retention studies for health workers in rural and remote areas (Dieleman et al., 2011)
- Implementing successful intimate partner violence screening programs in health care settings: Evidence generated from a realist-informed systematic review (Campo et al., 2010)
- Human resource management interventions to improve health workers’ performance in low and middle income countries: a realist review (Dieleman et al., 2009)
Reportase topik terkait:
- Keynote speech oleh Nick Tilley
- Keynote speech oleh Ray Pawson
- Introduction to Realist Evaluation
- Introduction to Realist Review / Synthesis
- The realist approach to policy implementation: How to capture the multi-level interactions that explain adoption, implementation and outcome?
- Testing realist program theory – quantitative impact evaluation
- Supporting policy dialogue for health planning and financing: A realist intervention theory of the Universal Health Coverage Partnership
Reportase oleh: Tiara Marthias & Dhini Rahayu Ningrum
{jcomments on}
UNFPA Session
Pada hari kedua ini ada beberapa tema yang dibahas mengenai Keluarga Berencana dengan moderator dr. Likke Prawdya Putri, MPH. Tema pertama dengan pembicara dr. Annette Sachs Robertson (Representative UNFPA Indonesia) membahas mengenai
Universal Health Coverage : Sustainable Development Goals and Sexual and Reproductive Health and Rights
Disampaikan oleh Dr. Melania Hidayat (Nasional Program Officer, UNFPA Indonesia). UNFPA sampai saat ini telah bekerja sama dengan Indonesia selama 40 tahun. Terkait dengan SDGs bagaimana kebijakan pelaksanaan JKN khususnya kesehatan reproduksi. Di dalam tujuan SDGs terdapat 9 tujuan dimana Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) masuk ke dalam tujuan nomor 3 dan 5. Keluarga Berencana di Indonesia sudah mandiri dimana 70% program KB diberikan melalui sektor privat agar menuju arah kemandirian ber-KB, namun saat ini KB sudah diberikan oleh pemerintah melalui JKN.
Family Planning Commodity in Universal Health Coverage
oleh Dr. Melania Hidayat (Nasional Program Officer, UNFPA Indonesia). Indonesia termasuk negara dengan pencapaian KB yang cukup dramatis. Hanya dalam kurun waktu 25 tahun kita dapat menurunkan TFA lebih dari separuh, meningkatkan CPR 3 kali lipat, serta mengubah norma atau mindset “banyak anak banyak rejeki” saat ini menjadi “dua anak cukup”. Sejalan dengan perubahan politik dan sistem pemerintah, program KB ikut terdampak, termasuk struktur dan implementasi program. Desentralisasi KB terlihat terhambat, sehingga pada awal 2000 program KB di tingkat kabupaten tidak diperhatikan, hal ini ditinjau dari RPJMD segi kesehatan yang tidak mencantumkan program KB di dalamnya. Pendekatan KB saat ini harus diubah menjadi paradigma yang bahwa KB dilaksanakan untuk memenuhi hak warga negara. Jika dibandingkan ketika sebelum program JKN mulai diterapkan, sejak tahun 2000 semua indikator KB mengalami stagnasi bahkan menurun. Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebabnya adalah desentralisasi, atau karena Indonesia mengalami S curve dimana pada titik tertentu banyak indikator mengalami penurunan. Sedangkan pada era setelah JKN tepatnya pada 2016-2017 demand satisfied meningkat. Isu stockout atau ketersediaan alat kontrasepsi pada 2015-2016, stockout-nya meningkat. Saat ini dengan penerapan JKN, beban pemerintah untuk menyiapkan alat kontrasepsi bagi warga berlipat hingga 3 kali.
Government’s Commitment to Achieve Universal Heath Coverage Through Right-Based Family Planning and Costed Implementation Plan
oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga – Kementrian PPN / Bappenas). Integrasi perencanaan KB (right-based family planning) dilatarbelakangi oleh melemahnya kinerja program KB maupun angka kematian ibu yang tinggi. Dasarnya adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan, keadilan dalam akses, KB terintegrasi dalam sistem kesehatan, berbasis bukti, maupun sensitif gender. Strategi yang perlu dilakukan untuk right-based family planning diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan terutama dari sisi suplai, meningkatkan penggunaan metode KB berkesinambungan, meningkatkan tata kelola pelayanan KB, dan aplikasi serta inovasi terkait riset. Terkait hal ini rencana pembiayaan implementasi untuk 2017 – 2019 sebesar Rp. 8.923 milyar. Selain itu diperlukan tahapan kegiatan agar right-based family planning ini dapat terwujud, dimana dimulai pada 2016 – 2017 sebagai tahun persiapan, 2018 sebagai tahun implementasi, 2019 sebagai tahun monitoring dan evaluasi, 2019 sebagai dokumentasi best practice, dan 2020 merupakan exit strategy dengan adanya penetapan prioritas.
Reporter: Sabran
Session Oral 2
Akses dan utilisasi pelayanan kesehatan sangat menarik dan penting untuk didiskusikan, sesi oral presentasi yang kedua dipandu oleh dr. Bella Donna, M.Kes selaku Kepala Divisi bagian Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM ini terdapat empat presentan yang memaparkan hasil penelitian terkait akses dan utilisasi pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan berbagai pendekatan.
Perbandingan Biaya Kesehatan Katastrofik pada Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2008 dan 2011
Hasil penelitian ini disampaikan oleh Vini Aristianti, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung perbedaan kemampuan membayar Ability to Pay, menghitung perbedaan proporsi Catastrophic Health Expenditures, dan mengidentifikasi faktor-faktor Catastrophic Health Expenditure. Menurutnya, jika seseorang membayar biaya untuk pelayanan kesehatan, yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga, maka rumah tangga tersebut akan terjadi “bencana keuangan” sehingga akan memotong biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengeluaran kesehatan katastrofik dari 2008 hingga 2011 yaitu sebanyak 0.29% di Indonesia, terdapat perbedaan kemampuan membayar pada rumah tangga untuk biaya pelayanan kesehatan, dimana faktor yang mempengaruhi pengeluaran kesehatan katastrofik diantaranya seperti : pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin, rasio beban tanggungan, keberadaan lansia dalam rumah tangga, keberadaan balita dalam rumah tangga, status ekonomi, kepemilikan JKN dan lokasi tempat tinggal.
Peranan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS Khususnya Pencegahan HIV melalui Transmisi Seks (PMTS) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Hasil penelitian ini disampaikan olehHesty Tumangke, di awal presentasi Melkior menggambarkan tingginya kasus AIDS di Kabupaten Merauke dengan 85% dari 795 kasus termasuk HIV positif pada pekerja seks. Biaya kesehatan penderita HIV/AIDS memang sudah ditanggung penuh oleh pihak BPJS dan sudah ada sinkronisasi antara pihak daerah dengan BPJS, yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah kurangnya kepemilikan kartu BPJS pada pekerja seks karena adanya kesenjangan latar belakang pendidikan pemilik lokalisasi, para pekerja seks tidak mempunyai dokumen seperti KTP, KK dan adanya ketakutan saat mengurus berkas tersebut karena tidak mampu menjawab dimana mereka bertempat tinggal. Sehingga, perlu dilakukan edukasi pada pemilik lokalisasi terkait kepemilikkan kartu BPJS pada pekerja seks dan mengingat pengobatan penyakit penyerta infeksi oportunistik bagi ODHA cenderung lama perlu adanya kerjasama dari pihak BPJS dan dana KPS untuk RSUD.
Does JKN Incentivize Public-Private Mix in Tuberculosis Care?
Hasil penelitian ini disampaikan oleh Edhie Santosa Rahmat, MD, MSc perwakilan dari USAID Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa saat ini penderita TB khususnya di daerah penelitian ini yaitu Jakarta, Jember dan Medan lebih memilih private sector untuk akses pelayanan kesehatan padahal private sector saat ini cenderung tidak melaporkan data penderita TB ke pemerintah, kemudian diagnosis TB cenderung kurang tepat karena tidak adanya pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang diberikan cenderung berbeda dengan program pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi, koordinasi antara private sector dan pemerintah, agar private sector dapat berkontribusi terhadap kualitas diagnosis sehingga dapat diberikan pengobatan yang tepat untuk penderita TB sesuai dengan program pemerintah pada era JKN ini.
Analisis Unit Klaim dalam Sistem Tagihan Peserta JKN di RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2017
Hasil penelitian ini disampaikan oleh Maihendra, SKM. AAK, M.Kes, bahwa perubahan sistem pembiayaan dari fee for service ke pola tarif INA-CBG’s menimbulkan berbagai permasalahan dalam implementasi INA-CBG’s sehingga Direktur membuat kebijakan membentuk unit klaim untuk mengatasi sistem tagihan peserta JKN. Hasilnya unit klaim yang mencakup kebijakan, tenaga dan sarana belum terlaksana secara maksimal dikarenakan belum adanya SOP pada kebijakan yang dibuat, kemudian pada unit klaim sarana karena belum adanya bridging system sehingga belum efektif dan efisien dalam memasukkan data ke aplikasi INA-CBG’s. Namun, dengan adanya kebijakan ini dinilai baik karena ada unit yang fokus serta terintegrasi dengan unit lain dalam penyelesaian klaim peserta JKN.
Di akhir sesi oral presentasi yang kedua ini banyak peserta yang antusias bertanya serta bertukar pikiran terkait akses dan utilisasi pelayanan kesehatan di Indonesia dan harapannya semua penelitian yang terlaksana dapat membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia untuk mencapai Universal Health Coverage 2019.
Reporter : Nilasari