No-Sidebar Archives - Kebijakan Kesehatan Indonesia

Modul 3. Penulisan Manuscript Artikel Kebijakan Kesehatan

Tujuan Pembelajaran

Pada akhir Modul 3, peserta akan mampu:

Menulis setiap komponen artikel ilmiah (background, methodology, results, discussion, conclusion, abstract) sesuai standar jurnal kebijakan kesehatan
Mempresentasikan dan mereview artikel sejawat secara konstruktif
Memiliki keterampilan dasar penyusunan manuscript artikel kebijakan kesehatan

Jadwal

Waktu (WIB)	Mata Pelatihan	Fasilitator
Selasa, 18 Agustus 2026 \| 10.00–12.00 WIB
10.00 – 10.10	Pembukaan	MC/Moderator
10.10 – 10.55	Identifikasi Isu, Evidence, dan Research Gap untuk Latar Belakang Artikel	Dr. Relmbuss B. Fanda
10.55 – 11.40	Penyusunan Draft Latar Belakang/Pengantar Artikel Kebijakan Kesehatan	Dr. Muhammad Asrullah
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Jumat, 21 Agustus 2026 \| 09.00–11.00 WIB
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC/Moderator
09.10 – 09.55	Penyusunan Komponen dan Desain Metodologi Penelitian	Dr. Muhammad Asrullah
09.55 – 11.40	Penulisan Draft Metodologi untuk Manuscript Artikel Kebijakan Kesehatan	dr. Likke P. Putri
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Selasa, 26 Agustus 2026 \| 10.00–12.00 WIB
10.00 – 10.10	Pembukaan	MC/Moderator
10.10 – 10.55	Identifikasi Key Findings dan Penyajian Data Penelitian	Dr. Muhammad Asrullah
10.55 – 11.40	Penyusunan Draft Bagian Hasil (Results) Artikel Kebijakan Kesehatan	Relmbuss B. Fanda
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Jumat, 28 Agustus 2026 \| 09.00–11.00 WIB
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC/Moderator
09.10 – 09.55	Interpretasi Temuan dan Pengembangan Argumentasi Pembahasan	dr. Likke P. Putri
09.55 – 11.40	Penyusunan Draft Pembahasan dan Implikasi Kebijakan	Relmbuss B. Fanda
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Selasa, 1 September 2026 \| 10.00–12.00 WIB
10.00 – 10.10	Pembukaan	MC/Moderator
10.10 – 10.55	Penyusunan Simpulan	Dr. Muhammad Asrullah
10.55 – 11.40	Penyusunan Draft Abstrak Artikel Kebijakan Kesehatan	Relmbuss B. Fanda
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Jumat, 4 September 2026 \| 09.00–11.00 WIB
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC/Moderator
09.10 – 10.40	Presentasi & Review Artikel	dr. Likke P. Putri Dr. Relmbuss B. Fanda Dr. Muhammad Asrullah
10.40 – 10.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
10.55 – 11.00	Penutupan

Modul 2. Analisis Data untuk Artikel Kebijakan Kesehatan

Tujuan Pembelajaran

Pada akhir Modul 2, peserta akan mampu:

Melakukan penelusuran literatur sistematis dan menyusun literature review yang argumentatif
Menginterpretasi data kuantitatif secara kritis dalam konteks kebijakan kesehatan
Menginterpretasi data kualitatif menggunakan kerangka analisis yang sesuai
Melakukan policy analysis dengan kerangka yang tepat dan menelusuri dokumen kebijakan terkait

Jadwal

Waktu (WIB)	Mata Pelatihan	Fasilitator
Selasa, 28 Juli 2026 \| 10.00–12.00 WIB
10.00 – 10.10	Pembukaan	MC/Moderator
10.10 – 10.55	Konsep Literature Review dan Searching Literature	Dr. Muhammad Asrullah
10.55 – 11.40	Membuat draft hasil literature review	dr. Likke P. Putri
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Jumat, 31 Juli 2026 \| 09.00–11.00 WIB
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC/Moderator
09.10 – 09.55	Interpretasi Hasil Analisis Statistik dan Identifikasi Temuan Utama	Dr. Muhammad Asrullah
09.55 – 11.40	Penyusunan Draft Narasi Hasil Penelitian Kualitatif	Relmbuss B. Fanda
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Selasa, 4 Agustus 2026 \| 10.00–12.00 WIB
10.00 – 10.10	Pembukaan	MC/Moderator
10.10 – 10.55	Interpretasi Hasil Analisis Statistik dan Identifikasi Temuan Utama	dr. Likke P. Putri
10.55 – 11.40	Penyusunan Draft Narasi Hasil Penelitian Kualitatif	Relmbuss B. Fanda
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Jumat, 7 Agustus 2026 \| 09.00–11.00 WIB
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC/Moderator
09.10 – 09.55	Document Searching dan Identifikasi Dokumen Kebijakan untuk Policy Analysis	dr. Likke P. Putri
09.55 – 11.40	Penyusunan Draft Hasil Analisis Kebijakan Kesehatan	Relmbuss B. Fanda
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan

Modul 1. Fondasi Penulisan Artikel Kebijakan Kesehatan

Modul 1 membangun fondasi berpikir penulisan artikel ilmiah: filosofi, audience, etika kepenulisan, dan kerangka dasar artikel kebijakan kesehatan. Modul ini dirancang sebagai pintu masuk sebelum peserta memutuskan untuk mengikuti Modul 2 dan/atau Modul 3.

Tujuan Pembelajaran

Pada akhir Modul 1, peserta akan mampu:

Memahami filosofi penulisan akademik dan tujuan publikasi artikel kebijakan kesehatan
Mengenal skeleton (kerangka dasar) artikel ilmiah kebijakan kesehatan
Memahami komponen-komponen utama artikel: latar belakang, metodologi, hasil, pembahasan, simpulan, dan abstrak
Mengambil keputusan informed apakah ingin melanjutkan ke Modul 2 dan/atau Modul 3

PENDAFTARAN

Jadwal

Waktu (WIB)	Mata Pelatihan	Fasilitator
Selasa, 7 Juli 2026 10.00–12.00 WIB
10.00 – 10.10	Pembukaan	MC/Moderator
10.10 – 10.55	Philosophy of Academic Writing: Landasan Filosofis dan Audience	Jonathan D. Smith, PhD
10.55 – 11.40	Philosophy of Academic Writing: Etika, dan positionality dalam penulisan artikel kebijakan kesehatan	Muhammad Asrullah, MPH, PhD
11.40 – 11.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
11.55 – 12.00	Penutupan
Jumat, 10 Juli 2026 13.00–15.00 WIB
13.00 – 13.10	Pembukaan	MC/Moderator
13.10 – 13.55	Pengenalan skeleton IMRAD dan komponen artikel,	Relmbuss B. Fanda, MPH, PhD
13.55 – 14.40	Pengantar metode kuantitatif/kualitatif/policy analysis	Relmbuss B. Fanda, MPH, PhD
14.40 – 14.55	Diskusi Tanya-Jawab	MC/Moderator
14.55 – 15.00	Penutupan

Bahan Bacaan

Building the Field of Health Policy and Systems Research: Framing the Questions. Kabir Sheikh ,Lucy Gilson,Irene Akua Agyepong,Kara Hanson,Freddie Ssengooba,Sara Bennett. 2011. Link: https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1001073&type=printable
Building the Field of Health Policy and Systems Research: An Agenda for Action. Sara Bennett ,Irene Akua Agyepong,Kabir Sheikh,Kara Hanson,Freddie Ssengooba,Lucy Gilson. 2011. Link: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001081
Building the Field of Health Policy and Systems Research: Social Science Matters. Lucy Gilson ,Kara Hanson,Kabir Sheikh,Irene Akua Agyepong,Freddie Ssengooba,Sara Bennett. 2011. Link: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001079
Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, WHO, 2012. Link: https://www.iccp-portal.org/sites/default/files/resources/WHO.Health%20Policy%20and%20Systems%20Research.A%20methodology%20reader.2012.pdf
People-centred science: strengthening the practice of health policy and systems research. Kabir Sheikh, Asha George & Lucy Gilson. 2012: Link: https://link.springer.com/article/10.1186/1478-4505-12-19

Seri Webinar: Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011

Bagian 2:
Memahami Situasi dan Masa Depan Asuransi Kesehatan Sosial JKN oleh BPJS Kesehatan

Ringkasan Eksekutif

Seri webinar ini merupakan kelanjutan dari Bagian 1 yang membahas situasi dan masa depan asuransi kesehatan swasta di Indonesia. Bagian 2 difokuskan pada asuransi kesehatan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, dengan penekanan pada keberlanjutan fiskal, ruang fiskal APBN dan APBD, peluang pembiayaan inovatif, serta implikasi penghapusan mandatory spending kesehatan dalam UU Kesehatan 2023.

Urgensi kegiatan meningkat karena cakupan JKN telah hampir semesta, namun tekanan finansial Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan kembali menguat. DJSN melaporkan bahwa per 30 November 2025 cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 283 juta jiwa atau 99,5% penduduk. Namun di kelompok PBPU banyak yang tidak membayar sehingga peserta efektif hanya sekitar 81,9%. Pada saat yang sama, JKN mencatat defisit operasional Rp16,35 triliun secara year-to-date, rasio klaim 108,04%, serta risiko defisit aset neto dan gagal bayar bila tidak ada bauran kebijakan segera. Pada 2026, isu defisit Rp2 triliun per bulan kembali menjadi perhatian publik dan mempertegas perlunya diskusi kebijakan berbasis data.

KAK ini menyusun tujuan, target peserta, struktur materi, agenda setiap sesi, keluaran kegiatan, rencana tindak lanjut, serta referensi utama untuk mendukung pelaksanaan webinar dan penyusunan bahan advokasi kebijakan.

Latar Belakang

Seri webinar “Memahami ‘Sesuatu yang Salah’ dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011” diselenggarakan untuk memperdalam analisis atas masalah struktural pembiayaan kesehatan di Indonesia. Seri webinar bagian 1 Pengantar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011 sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mengalami stagnasi pendanaan kesehatan selama kurang lebih 15 tahun terakhir, dengan total pengeluaran kesehatan yang relatif bertahan di sekitar 3% dari produk domestik bruto, sementara sejumlah negara tetangga telah bergerak pada porsi yang lebih tinggi. Seri ini secara eksplisit diarahkan untuk membahas apakah desain kebijakan pendanaan kesehatan yang dipengaruhi UU SJSN dan UU BPJS masih memadai dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan saat ini.

Bagian 1 dari seri webinar telah membahas situasi dan masa depan asuransi kesehatan swasta di Indonesia. Bagian 2 sampai dengan 4 untuk menganalisis asuransi kesehatan sosial, terutama JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, karena JKN merupakan instrumen terbesar perlindungan finansial kesehatan di Indonesia. Diskusi ini penting karena prospek revisi UU SJSN dan UU BPJS tidak dapat hanya dibangun dari perspektif kelembagaan BPJS Kesehatan, tetapi harus dipahami melalui keseluruhan arsitektur pendanaan: APBN, APBD, iuran peserta, subsidi PBI, belanja layanan, dan kebijakan lintas sektor yang memengaruhi risiko fiskal jangka menengah.

Secara capaian kepesertaan, JKN telah mendekati cakupan semesta. DJSN melaporkan bahwa per 30 November 2025 cakupan kepesertaan JKN mencapai 283 juta jiwa atau 99,5% penduduk Indonesia. Namun, capaian peserta aktif baru berada pada 232,89 juta jiwa atau 81,9% penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah JKN tidak lagi semata-mata berada pada ekspansi kepesertaan administratif, tetapi pada keaktifan peserta, ketepatan sasaran subsidi, kepatuhan iuran, kualitas layanan, dan keberlanjutan pembiayaan.

Dari sisi kesehatan keuangan, tekanan terhadap DJS Kesehatan kembali menguat. Per 30 November 2025, DJSN mencatat defisit operasional yang menyebabkan penurunan aset neto DJS Kesehatan sebesar Rp16,35 triliun secara year-to-date. Beban jaminan kesehatan sebesar Rp172,59 triliun telah melampaui pendapatan iuran sebesar Rp159,75 triliun, sehingga rasio klaim mencapai 108,04%. DJSN juga menegaskan bahwa tren penurunan aset neto dan rasio klaim di atas 100% telah berlangsung konsisten sejak 2023 dan berisiko terhadap sustainabilitas keuangan JKN.

Isu yang sama kembali memperoleh perhatian publik pada 2026. Berita Kompas tanggal 9 Juni 2026 dan pemberitaan media nasional lain menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun per bulan. Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa pendapatan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan, sedangkan pembayaran klaim manfaat dapat mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan. Rasio klaim JKN juga dilaporkan mencapai 111,86% hingga Februari 2026. Walaupun angka tersebut perlu terus diverifikasi melalui laporan resmi berkala, pemberitaan ini menandai bahwa risiko gagal bayar JKN telah menjadi isu kebijakan yang tidak dapat ditunda.

Tekanan pembiayaan JKN harus dibaca dalam konteks perubahan kebijakan fiskal kesehatan setelah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU Kesehatan 2023 mencabut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan memperkenalkan paradigma baru pendanaan kesehatan. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa mandatory spending kesehatan yang sebelumnya dikenal sebagai alokasi minimal 5% APBN dan 10% APBD telah dihapus, lalu digantikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kebutuhan dan program prioritas yang dikaitkan dengan RIBK. RIBK 2025–2029 dijelaskan sebagai dokumen strategis berbentuk Peraturan Presiden, turunan RPJMN 2025–2029, dan bertujuan menyelaraskan perencanaan kebijakan kesehatan pusat dan daerah dengan penganggaran berbasis kinerja.

Perubahan tersebut membuka pertanyaan kebijakan yang besar. Di satu sisi, pendekatan berbasis kebutuhan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi belanja. Di sisi lain, ketiadaan batas minimal alokasi dapat memperbesar ketidakpastian fiskal bagi daerah, terutama untuk PBI APBD/PBPU Pemda, penguatan layanan primer, serta dukungan biaya layanan yang meningkat. Oleh karena itu, diskusi mengenai fiscal space di APBN, APBD, dan RIBK perlu diletakkan sebagai diskusi inti untuk memahami apakah sistem pendanaan saat ini cukup kuat menopang JKN dalam jangka menengah.

Kerangka pembiayaan kesehatan global menekankan bahwa kemajuan menuju UHC tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dana yang tersedia, tetapi juga oleh cara dana dikumpulkan, dipool, dialokasikan, dan digunakan untuk membeli layanan. WHO menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan untuk UHC harus memastikan akses terhadap layanan yang dibutuhkan dengan kualitas memadai tanpa menimbulkan kesulitan finansial. Literatur pembiayaan kesehatan juga menegaskan bahwa pada negara berpendapatan menengah dengan sektor informal besar, ketergantungan pada iuran berbasis upah saja tidak cukup; pembiayaan publik dari pajak umum, subsidi, pajak khusus yang pro-kesehatan, serta efisiensi belanja perlu dianalisis secara sistemik.

Berdasarkan urgensi tersebut, KAK ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Bagian 2a, 2b, 3, dan 4. Subseri ini akan membahas ruang fiskal APBN dan APBD untuk JKN, peluang innovative health financing seperti earmarked tax dan filantropi, studi kasus filantropi di Rumah Sakit Akademik UGM, tantangan PBI APBD setelah penghapusan mandatory spending, serta resume prospek APBN dan APBD untuk JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Maksud, Tujuan & Hasil yang Diharapkan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan ruang diskusi ilmiah, advokasi kebijakan, dan pembelajaran publik mengenai keberlanjutan pendanaan JKN setelah perubahan lingkungan fiskal, khususnya setelah penghapusan mandatory spending kesehatan, meningkatnya tekanan klaim, dan munculnya kebutuhan untuk meninjau kembali desain pendanaan dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan adalah membangun pemahaman berbasis data mengenai situasi dan masa depan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, serta merumuskan agenda kebijakan untuk memperkuat fiscal space, diversifikasi sumber pendanaan, ketepatan subsidi, dan keberlanjutan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Tujuan Khusus

Menganalisis ruang fiskal APBN, APBD, dan RIBK untuk mendukung keberlanjutan JKN setelah penghapusan mandatory spending kesehatan.
Mengidentifikasi peluang dan batasan innovative health financing dalam JKN, termasuk earmarked tax, pajak pro-kesehatan, CSR, filantropi, dana sosial, dan model dukungan non-iuran lainnya.
Mendiskusikan peran PBI APBD/PBPU Pemda dalam arsitektur JKN, termasuk isu ketepatan sasaran, kemampuan fiskal daerah, risiko fragmentasi, dan akuntabilitas pendaftaran peserta.
Membahas implikasi penghapusan mandatory spending terhadap kepastian pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah, terutama untuk kelompok miskin, rentan, dan pekerja informal.
Menyusun resume kebijakan mengenai prospek APBN dan APBD untuk JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, termasuk alternatif bauran kebijakan jangka pendek dan jangka menengah.
Menghasilkan bahan masukan untuk policy brief, reportase, dan agenda advokasi revisi UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011.

Hasil yang Diharapkan

Tersedianya pemetaan isu fiscal space APBN, APBD, dan RIBK untuk JKN.
Tersedianya daftar opsi pembiayaan inovatif yang realistis, berkeadilan, dan tidak menciptakan fragmentasi baru dalam sistem pendanaan kesehatan.
Tersusunnya catatan kritis mengenai PBI APBD, penghapusan mandatory spending, dan arah penguatan subsidi iuran untuk kelompok miskin dan rentan.
Tersusunnya resume seri yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi kebijakan dengan pemerintah, DPR, DJSN, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain.
Meningkatnya literasi publik dan pemangku kepentingan mengenai masalah struktural pembiayaan JKN.

Kerangka Isu dan Pertanyaan Kunci Webinar

Kerangka isu subseri ini mengikuti logika bahwa defisit JKN bukan hanya masalah selisih kas antara iuran dan klaim, melainkan gejala dari desain pendanaan, kapasitas fiskal, pengelolaan risiko, alokasi subsidi, dan efisiensi belanja layanan. Dengan demikian, diskusi tidak boleh berhenti pada pilihan menaikkan iuran atau memberikan suntikan dana jangka pendek, tetapi perlu menilai apakah struktur APBN, APBD, dan kebijakan kesehatan nasional memberi ruang yang cukup untuk menjaga JKN tetap berkelanjutan.

Selasa, 23 Juni 2026 | 13.00–14.45 WIB

Tema: Fiscal Space di APBN, APBD, dan RIBK

REPORTASE

Waktu	Agenda	Keterangan
13.00–13.05	Pembukaan	MC Latifah
13.05–13.20	Pengantar Webinar Bagian 2: “Memahami Situasi dan Masa Depan Asuransi Kesehatan Sosial BPJS Kesehatan” MATERI	Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini., M.Kes., AAK
13.20–14.00	Paparan Materi Fiscal Space di APBN, APBD, dan RIBK MATERI	Narasumber: Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC., Ph.D
14.00–14.35	Diskusi dan tanya jawab	Moderator: Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
14.35–14.40	Rangkuman pesan kunci	Moderator: Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
14.40–14.45	Penutup Informasi Bagian 2b ” Innovative Health Financing dalam JKN: Ear-marked Tax, Filantropi” dan penutupan.	MC. Latifah

Selasa, 7 Juli 2026 | 14.00–15.45 WIB

Tema: Innovative Health Financing dalam JKN: Ear-marked Tax, Filantropi (Studi Kasus: RSA UGM)

Waktu	Agenda	Narasumber
14.00–14.05	MC membuka acara dan menyampaikan tata tertib.	MC: Dhea Anindya Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
14.05–14.25	Pengantar Diskusi: Moderator menjelaskan posisi innovative health financing dalam sistem JKN. VIDEO	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
14.25–14.45	Materi 1: Ear-marked tax dan pajak pro-kesehatan: peluang, risiko, dan desain agar tidak menjadi substitusi alokasi publik utama. VIDEO MATERI	Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK (Guru besar FKG UGM)
14.45–15.05	Materi 2: Filantropi dan dukungan sosial dalam pembiayaan kesehatan: studi kasus RSA UGM dan peluang replikasi secara hati-hati. VIDEO MATERI	Dr. dr. Darwito S.H. Sp.B.Onk (Direktur Utama Rumah Sakit Akademik UGM)
15.05–15.35	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO	Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
15.35–15.40	Rangkuman pesan kunci	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
15.40–15.45	Penutup: Informasi Bagian 3 dan penutupan.	Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 2b dengan tema “Innovative Health Financing dalam JKN: Ear-marked Tax, Filantropi (Studi Kasus: RSA UGM)” pada selasa (7/7/2026). Webinar ini membahas potensi Earmarked Tax dan Filantropi dalam pendanaan kesehatan. Kegiatan webinar dipandu oleh Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK dengan narasumber Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D dan Dr. dr. Darwito S.H. Sp.B.Onk. Kegiatan dilaksanakan pada 7 Juli 2026 secara daring.

Prof. Laksono membuka dengan menyoroti kondisi kesehatan fiskal Indonesia yang sedang mengalami “sesak napas”. Hal ini didasarkan pada data bahwa total belanja kesehatan Indonesia (baik dari pemerintah maupun swasta) cenderung stagnan di angka 3% dari PDB, yang membuat anggaran kesehatan per kapita Indonesia sangat rendah, yakni hanya sekitar sepertiga dari yang dialokasikan oleh Thailand.

Selanjutnya Prof. Julita Hendrini menekankan bahwa model pendanaan tunggal yang hanya mengandalkan premi peserta dan subsidi APBN kini berada dalam posisi rapuh akibat masifnya sektor informal serta meningkatnya beban penyakit kronis dari populasi yang menua. Sebagai solusi strategis, dirancang struktur fiskal baru yang bertransformasi menuju Mixed Financing Model untuk menciptakan ruang fiskal (fiscal space) yang lebih luas dan mandiri dengan mengandalkan tiga pilar utama: anggaran pemerintah untuk kelompok rentan, pajak kesehatan khusus (earmarked health taxes seperti cukai rokok), dan pembiayaan inovatif

Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman untuk menanggung iuran 1.000 peserta JKN non aktif dari kelompok kurang mampu, terutama pasien dengan penyakit katastropik seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal. Inisiatif ini merupakan implementasi model welfare mix atau tanggung jawab kesejahteraan bersama antara negara dan institusi non-pemerintah yang berakar pada semangat gotong royong serta Ekonomi Pancasila. Langkah ini sebagai strategi preventive cost avoidance yang mengubah risiko piutang tak pasti menjadi biaya tetap terukur dari surplus efisiensi operasional, sehingga menciptakan nilai bersama (Creating Shared Value)

Sesi tanya jawab menekankan urgensi agar BPJS Kesehatan tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam menanggung beban fiskal yang kian berat akibat kemajuan teknologi medis dan populasi yang menua. Selain itu juga menyoroti praktik inspiratif RSA UGM yang secara mandiri mengalokasikan pendapatan non-medis, seperti surplus dari biaya parkir, untuk menanggung iuran JKN bagi 1.000 peserta non aktif dengan penyakit katastropik guna menjamin keberlanjutan layanan. Selain itu, dibahas pula tantangan penerapan pajak kesehatan (earmarked taxes) yang harus dikelola secara hati-hati agar benar-benar menjadi tambahan ruang fiskal (additionality) dan bukan sekadar substitusi anggaran negara, serta mendorong pembentukan wadah filantropi nasional yang lebih terstruktur dan transparan.

Reporter:
Latifah Alifiana (PKMK UGM)

Selasa, 14 Juli 2026 | 10.00–11.45 WIB

Tema: PBI APBD dan Penghapusan Mandatory Spending

Waktu	Agenda	Narasumber
10.00–10.05	MC membuka acara dan menyampaikan tata tertib.	MC: Dhea Anindya Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
10.05 – 10.15	Pengantar diskusi PBI APBD dan Penghapusan Mandatory Spending VIDEO	Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
10.45–11.05	Materi 2: Penghapusan mandatory spending dan konsekuensinya terhadap APBD kesehatan, subsidi peserta, dan standar layanan minimum. VIDEO MATERI	Muhamad Faozi Kurniawan, S.E., MPH (Peneliti dan Konsultan Pendanaan Kesehatan PKMK FK-KMK UGM)
11.05–11.35	Diskusi dan Tanya Jawab VIDEO	Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
11.35–11.40	Rangkuman pesan kunci	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
11.40–11.45	Penutup: Informasi Bagian 2d dan penutupan.	Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

Selasa, 21 Juli 2026 | 13.00–14.45 WIB

Tema: Resume Prospek APBN dan APBD untuk JKN yang Dikelola BPJS Kesehatan

Narasumber:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Kegiatan ini tersusun dalam beberapa bagian:

Pelatihan Penulisan Artikel Kebijakan Kesehatan

Kapasitas peneliti dan akademisi muda dalam mengomunikasikan hasil penelitian melalui artikel ilmiah yang siap untuk submisi ke jurnal kebijakan kesehatan masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak hasil riset bermutu yang berhenti di tingkat laporan teknis, tanpa berlanjut menjadi publikasi yang dapat dirujuk oleh komunitas ilmiah internasional. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat para penulis dalam menyiapkan manuskrip sebelum dilakukan submisi ke jurnal. Struktur tiga modul memungkinkan peserta mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan: Modul 1 (gratis dan terbuka) memberikan fondasi filosofi dan kerangka dasar penulisan artikel; Modul 2 berfokus pada analisis data sebagai bahan tulisan; dan Modul 3 memandu penyusunan manuscript komponen demi komponen.

Meskipun pelatihan penulisan artikel ilmiah secara daring sudah cukup banyak diselenggarakan di Indonesia, pelatihan yang secara spesifik mengangkat penulisan artikel kebijakan kesehatan — dengan pendekatan terstruktur multi-sesi, mentoring berbasis rasio 1:4, serta integrasi filosofi penulisan, analisis data, dan penyusunan manuscript dalam satu paket terpadu — masih sangat terbatas. Pelatihan ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Catatan Penting

Pelatihan ini bersifat interaktif: peserta saling memberikan masukan terhadap artikel yang ditulis masing-masing. Tujuan utama pelatihan adalah membekali peserta dengan keterampilan baru dalam penulisan artikel kebijakan kesehatan, bukan menjamin tersusunnya manuscript yang siap-submisi. Pencapaian akhir setiap peserta sangat bergantung pada keaktifan dan komitmen masing-masing dalam mengerjakan tugas antar-sesi.

Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan untuk:

Mahasiswa pascasarjana (S2/S3) bidang kebijakan kesehatan, kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan, dan ilmu sosial-kesehatan terkait
Calon penulis (early-career researchers) yang sedang mempersiapkan publikasi pertama atau kedua di jurnal kebijakan
Peneliti muda di lembaga riset, universitas, dan think-tank kebijakan kesehatan
Praktisi kesehatan yang bermaksud mempublikasikan analisis kebijakan dari pengalaman lapangannya

Pembatasan kuota Modul 2 dan 3 bertujuan untuk memastikan kualitas layanan pelatihan. Dengan rasio fasilitator-peserta ~1:4, setiap peserta dapat menerima umpan balik personal dan mendalam pada setiap sesi, serta tetap mendapat kesempatan presentasi dan diskusi yang memadai dalam pelatihan yang bersifat interaktif ini.

Tujuan Pembelajaran Umum

Pada akhir pelatihan, peserta akan mampu:

Memahami filosofi penulisan akademik dan komponen-komponen utama artikel ilmiah kebijakan kesehatan
Melakukan penelusuran literatur sistematis dan menyusun literature review yang argumentatif
Menginterpretasi data kuantitatif dan kualitatif secara kritis dalam konteks kebijakan kesehatan
Melakukan policy analysis dengan kerangka yang sesuai
Menulis setiap komponen artikel ilmiah sesuai standar jurnal kebijakan kesehatan
Mempresentasikan dan mereview artikel sejawat secara konstruktif
Memiliki keterampilan dasar penyusunan manuscript artikel kebijakan kesehatan

Narasumber

Struktur Pelatihan: Tiga Modul

Fondasi Penulisan Artikel Kebijakan Kesehatan

MODUL 1

FREE

Schedule

Output: Pemahaman filosofi & kerangka dasar artikel kebijakan kesehatan

Analisis Data untuk Artikel Kebijakan Kesehatan

MODUL 2

Early Bird
(29 Juni - 17 Juli)

Rp. 1.000.000,-

Harga Normal
(18 Juli- 27 Juli)

Rp. 1.500.000,-

Schedule

Output: Draft literature review, interpretasi data kuantitatif & kualitatif, policy analysis

Penulisan Manuscript Artikel Kebijakan Kesehatan

MODUL 3

Early Bird
(29 Juni - 17 Juli)

Rp. 1.500.000,-

Harga Normal
(18 Juli- 27 Juli)

Rp. 2.000.000,-

Schedule

Output: Draft komponen manuscript + sesi review sejawat

Kontak Person

Via Angraini | 0822-8141-5646
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK UGM)

Seri Webinar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011

Saat ini Indonesia mengalami “sesak napas” dalam pendanaan pelayanan kesehatan. Sebagian besar pengelola RS, klinik, industri farmasi, industri alat kesehatan, dokter-dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, sampai pengelola BPJS dan asuransi kesehatan menyatakan bahwa sumber dana kesehatan sangat sedikit. Tenaga medik yang baru lulus, sulit mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan cukup. Mengapa?

Indonesia mengalami stagnasi dalam pendanaan kesehatan selama 15 tahun terakhir ini. Di Indonesia, pengeluaran kesehatan oleh pemerintah dan swasta stagnan di angka sekitar 3% dari GDP. Negara lain seperti Malaysia sudah sekitar 4,5%. China mendekati 5%. Amerika Serikat sudah lama di atas 15% dari GDP.

Ada “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011). Hal yang menarik di dalam UU Kesehatan 2023, yang bersifat Omnibus Law, tidak menyentuh kedua UU tersebut. Akibatnya, transformasi kesehatan masih belum sepenuhnya mengubah sistem kesehatan, karena ada “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan.

Tujuan

Seri webinar dan pertemuan ilmiah ini dirancang untuk menggali lebih dalam apa yang terjadi di pendanaan kesehatan di Indonesia. Perlu pemahaman lebih lanjut, dan tentunya semua ditujukan untuk mencari solusi dari situasi saat ini yang bermasalah.

Kegiatan secara sistematis akan dilakukan dengan tema meningkatkan sumber-sumber pendanaan inovatif untuk pelayanan kesehatan. Pembahasan akan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber dana dari:

Pemerintah pusat dan daerah
BPJS sebagai asuransi kesehatan sosial
Perusahaan Asuransi kesehatan swasta
Perusahaan yang melakukan Corporate Social Responsibility
Organisasi-organisasi filantropi
Individu yang mengeluarkan out-of-pocket.

Hasil pendalaman ini ada kemungkinan besar akan mengarah ke revisi UU SJSN dan UU BPJS, atau mengusulkan UU khusus untuk pendanaan kesehatan yang melengkapi UU Kesehatan 2023. Dengan demikian akan dilakukan berbagai kegiatan untuk advokasi ke DPR dan Pemerintah.

Kegiatan ini tersusun dalam beberapa bagian:

Bagian 1

Memahami situasi dan masa depan
asuransi kesehatan swasta di Indonesia.

Bagian 2

Memahami situasi dan masa depan
asuransi kesehatan sosial (BPJS)

Bagian 3

Memahami pendanaan filantropi

Bagian 4

Merencanakan strategi RS dan
arah revisi UU SJSN dan UU BPJS

Bagian 1: Memahami Situasi dan Masa Depan
Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia

Topik: Pendanaan Kesehatan di Indonesia saat ini dan situasi ekonomi.
Mengapa Indonesia membutuhkan pengembangan asuransi kesehatan sosial (BPJS) dan asuransi kesehatan komersial secara terpadu?

Catatan: Para peserta yang tidak berangkat ke Shanghai akan mendapatkan laporan kegiatan secara detail.

Webinar Memahami Situasi Pendanaan dan Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia

Hari, tanggal : Selasa, 5 Mei 2026
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB

REPORTASE

Waktu	Materi	Narasumber
10.00-10.05	Pembukaan	MC: Dea Anindya Ayuning Sukma, S.I.Kom
10:05-10:10	Pembukaan dari Fasilitator: Mengapa ada kegiatan ini:
10:10-10:35	Pengantar Diskusi: Kegiatan pendalaman untuk memahami “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia dan usulan Revisi UU, yang akan dilakukan dalam beberapa bagian: Bagian 1: Memahami situasi Pendanaan dan masa depan Askes Swasta di Indonesia Bagian 2: Memahami situasi dan masa depan asuransi kesehatan sosial (BPJS). Bagian 3: Memahami pendanaan filantropi. Bagian 4: Membahas strategi advokasi untuk revisi UU SJSN dan UU BPJS. VIDEO MATERI 1 MATERI 2	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
10.30-11.20	Pemaparan dan Diskusi tentang Hasil Penelitian mengenai Private Health Insurance di Indonesia. VIDEO MATERI	Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK.
11:20-11:25	Sesi Diskusi VIDEO
11:25-11.30	Informasi dan penutup	Dea Anindya Ayuning Sukma, S.I.Kom

Webinar Bagaimana situasi Indonesia dibandingkan dengan Thailand dalam asuransi kesehatan swasta dan sistem kesehatannya.

Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB

Waktu	Materi	Narasumber
10.00-10.05	Pembukaan	MC: Dea Anindya AS, S.I.Kom
10:05-10:10	Pembukaan dari Fasilitator: Mengapa ada kegiatan ini VIDEO	Moderator: Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK.
10:10-10:40	Pengantar Diskusi: Bagaimana Situasi Indonesia Dibandingkan dengan Thailand dalam Asuransi Kesehatan Swasta dan Sistem Kesehatannya VIDEO MATERI	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
10:40-11:20	Sesi Diskusi VIDEO	Fasilitator
11:20-11.30	Informasi dan penutup	Dea Anindya Ayuning Sukma, S.I.Kom

Webinar Pendanaan Kesehatan Indonesia: Kesejahteraan profesi medik dan kesehatan dan situasi pendanaan kesehatan saat ini. Apakah akan bertumpu pada BPJS saja? Bagaimana prospek Asuransi Kesehatan untuk Praktek?

Hari, tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
Pukul 10:0 – 13:00 WIB

Private Health Insurance (PHI) for Sustainable Health Financing to Advance Universal Health Coverage (UHC)

Waktu & Tempat : Hong kong, 1 Juni 2026
Pukul 09:00 – 17:00 WIB

Resume Prospek akses swasta untuk pendanaan kesehatan

Hari, tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Pukul 10:00 – 11:30 WIB

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making 2026

Mei – Agustus 2026

Latar Belakang

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai ‘kebijakan berbasis bukti’ (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine/ EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

Tujuan

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

Memahami tentang kebijakan kesehatan
Memahami analisis kebijakan kesehatan
Memahami policy brief
Mampu menyusun policy brief
Memahami advokasi kebijakan

Pemateri

Shita Listya Dewi, S.IP, MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM
Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM
dr. Likke Prawidya Putri, MPH., Ph.D – Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Target Peserta

Semua Tenaga Kesehatan
Mahasiswa S2 dan S3
Dosen Universitas dan Poltekkes
Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan
BPJS Kesehatan
Dinas Kesehatan

Rangkaian Kegiatan

TAHAPAN 1

TAHAPAN 2

TAHAPAN 3

TAHAPAN 1

Analisis Kebijakan Kesehatan untuk Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

19-21 Mei 2026 | Pukul 09.00-12.00 WIB

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan

Apa itu kebijakan?
1. Definisi Kebijakan
2. Proses Kebijakan
Mengenal evidence untuk analisis kebijakan
1. Definisi Evidence Based Policy Making dan Evidence-Informed
2. Evidence Synthesis untuk penyusunan kebijakan

Memahami Analisis Kebijakan Kesehatan

Analisis Kebijakan Kesehatan dalam Proses Kebijakan
Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
1. Jenis-jenis Masalah dalam analisis kebijakan
2. Penetapan Masalah Prioritas
3. Perumusan Masalah
Metode Forecasting dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
Perumusan Alternatif/Opsi dan Rekomendasi Kebijakan

Biaya

Individu : Rp. 1.400.000,-
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang): Rp. 2.400.000,-

TAHAPAN 2

Workshop Penyusunan Policy Brief untuk Penguatan Program dan Pelayanan Kesehatan Berbasis Evidence

9-10 Juli 2026 | Pukul 09.00-12.00 WIB

Mengenal Knowledge Translation (KT) dan Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief

Definisi dan produk knowledge translation
Definisi dan struktur policy brief
Menyusun pernyataan, ukuran, dan faktor penyebab masalah

Menulis Usulan Kebijakan dalam Policy Brief

Mendefinisikan opsi dan rekomendasi kebijakan
Identifikasi manfaat dari opsi/ rekomendasi yang diusulkan

Biaya

Individu : Rp. 1.200.000,-
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang): Rp. 2.200.000,-

TAHAPAN 3

Tahapan 3 Advokasi Kebijakan

5 – 6 Agustus 2025 | Pukul 09.00-12.00 WIB

Definisi advokasi kebijakan kesehatan

Mengenal Advokasi Kebijakan
1. Definisi advokasi kebijakan
2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
Ceritakan advokasi mu

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

Menyusun Tujuan SMART
Pemetaan Pemangku Kepentingan
1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan
Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
Menyusun Rencana Advokasi Kebijakan

Biaya

Individu : Rp. 1.150.000,-
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang): Rp. 2.150.000,-

Biaya

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 17, contoh Rp. 1.500.017. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang di lakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500 tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500

Narahubung

Ubaid Hawari
Telp : 082241939213
Email: [email protected]

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0811250983
Email: [email protected]

Reportase Prince Mahidol Award Conference 2026

26 Januari 2026

Senin memulai perjalanan PMAC 2026 dengan banyak pertemuan sampingan yang mengeksplorasi bagaimana sistem kesehatan, kesetaraan, dan perubahan demografis bersinggungan dalam dunia nyata. Beberapa topik yang menarik, antara lain:

Youth Leadership & Equity — Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2026

Hari Senin dimulai dengan sesi yang dipimpin oleh para pembicara muda menyoroti kesetaraan, perubahan demografis, dan tata kelola kesehatan. Para advokat muda ini menggarisbawahi visi bersama: bahwa transisi demografis harus dipenuhi dengan sistem yang memberdayakan kaum muda sebagai mitra aktif dalam desain kebijakan, bukan hanya penerima manfaat layanan. Para peserta berulang kali menekankan bahwa kepemimpinan kaum muda sangat penting untuk mendorong solusi yang adil untuk kesehatan digital, ketahanan iklim, dan perawatan berbasis komunitas. “Jika kita menginginkan sistem kesehatan yang bekerja untuk semua generasi, kita harus mendesainnya bersama dengan suara generasi berikutnya di meja,” kata seorang pembicara dalam sesi ini, yang mencerminkan narasi keterlibatan yang lebih luas.

Shaping Health Policy amid Demographic Shifts and Diverse Geographies

Diselenggarakan oleh Bank Dunia, pertemuan sampingan tematik ini mengadakan dialog kebijakan komparatif tentang pemberian layanan yang adil dan pembiayaan berkelanjutan di bawah transisi demografis. Pembicara dari India, Nigeria, dan Indonesia mempresentasikan studi kasus yang menunjukkan bagaimana bonus demografis hanya dapat direalisasikan ketika sistem kesehatan dipersiapkan untuk lonjakan jumlash kelompok remaja dan meningkatnya kebutuhan perawatan terkait populasi yang menua.

Perwakilan pemerintah Indonesia menguraikan Proyek Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia, sebuah reformasi ambisius yang memajukan akses universal di lebih dari 300.000 pusat kesehatan primer yang didukung oleh investasi terfokus dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja, perhatian pada manajemen penyakit tidak menular, dan strategi pembiayaan yang tangguh. Strategi reformasi ini dirancang untuk menutup kesenjangan geografis dan mempersiapkan sistem kesehatan untuk Masyarakat Indonesia yang akan mengalamai penuaan populasi yang cepat.

Connected Futures: Equity, Climate, and Health — Health Diplomacy in a Complex Political Reality

Sesi ini menyelidiki bagaimana diplomasi kesehatan global harus berkembang di tengah krisis iklim dan tekanan demografis. Pembicara dan peserta menyoroti bahwa tantangan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari penentu lingkungan dan politik, dan bahwa kerangka diplomatik regional diperlukan untuk menyelaraskan agenda kebijakan iklim, kesehatan, dan demografis. Pesan kuncinya adalah kerja sama multilateral, menekankan bahwa diplomasi yang berpusat pada kesetaraan dapat membuka tindakan terkoordinasi pada tantangan bersama seperti migrasi terkait iklim dan tata kelola kesehatan lintas batas.

Strengthening Global Health Governance: Integrated Approaches for Climate Health Initiatives in Geopolitical Dynamics

Perubahan iklim melemahkan sistem kesehatan selama meningkatnya ketegangan geopolitik. Meningkatnya suhu global dan peristiwa cuaca ekstrem seperti gelombang panas, banjir, dan badai meningkatkan insiden penyakit yang ditularkan melalui vektor (misalnya, malaria, demam berdarah) dan mengancam ketahanan pangan dan air. Dampak-dampak ini memotong perbatasan nasional dan secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat yang terpinggirkan. Fasilitas kesehatan juga rentan terhadap perubahan iklim, karena selama peristiwa cuaca, mereka cepat kelebihan beban tetapi sering harus ditutup karena dampak iklim. Persaingan atas sumber daya yang langka (misalnya, air, lahan subur) dan langkah-langkah keamanan kesehatan (misalnya, distribusi vaksin selama pandemi COVID-19) mengintensifkan ketegangan geopolitik, menghambat respons terkoordinasi.

Selain itu, struktur tata kelola kesehatan global tidak memadai untuk mengelola risiko perubahan iklim lintas batas. Tantangan utama termasuk sistem kesehatan yang terfragmentasi dengan sistem peringatan dini yang terisolasi, kesempatan yang terlewatkan untuk perencanaan dan kesiapsiagaan, dan kebijakan adaptasi yang tidak memadai karena banyak strategi kesehatan nasional tidak selaras dengan adaptasi iklim. Akibatnya, sistem kesehatan tetap rentan terhadap krisis iklim dan bencana terkait. Dengan menghubungkan solusi teknis dengan tata kelola yang efektif dan pergeseran demografis, kita dapat melindungi kesehatan, mempromosikan kesetaraan, dan menciptakan konteks geopolitik yang lebih stabil dan kolaboratif di masa depan.

Pertemuan membahas tata kelola strategis dan kerja sama untuk memperkuat ketahanan iklim sistem kesehatan di tengah ketidakpastian geopolitik. Pertemuan ini menyoroti bukti baru dan praktik terbaik tentang (1) tata kelola, kebijakan, dan perencanaan: Rencana Adaptasi Kesehatan Nasional, (2) solusi inovatif untuk mendeteksi risiko iklim dan meningkatkan sistem kesehatan cerdas iklim, dan (3) mempromosikan perlindungan risiko iklim kepada populasi yang terpinggirkan, termasuk pengungsi yang diakibatkan oleh iklim ekstrem.

Digital & Health Innovations for Inclusion

Topik digital health mendapatkan perhatian dari kebanyakan peserta. Beberapa sesi seperti Teknologi Digital untuk Perawatan Lansia di Asia dan Teknologi Digital untuk Inklusi Populasi Mil Terakhir (sebuah pembelajaran dari India) menunjukkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan dalam akses dan kesetaraan. Di seluruh sesi, pembicara mencatat bahwa solusi digital harus dipasangkan dengan tata kelola dan pelatihan inklusif sehingga orang dewasa yang lebih tua, penduduk pedesaan, dan kelompok yang kurang terlayani tidak lebih terpinggirkan oleh inovasi. Platform tele-health jarak jauh dapat memperluas jangkauan secara dramatis, tetapi hanya jika digabungkan dengan pelatihan petugas kesehatan masyarakat dan investasi infrastruktur.

Beberapa sesi lain pada hari ini mencakup isu-isu mulai dari perawatan jangka panjang (long term care), belanja layanan kesehatan strategis, kesetaraan kesehatan pedesaan (rural health equity), iklim ekstrem dan adaptasi berbasis data, dan mengatasi kesepian pada populasi yang lebih tua. Topik-topik ini mencerminkan sifat multidimensi dari kesehatan dan perubahan demografis. Secara kolektif, Hari 1 menyiapkan panggung untuk konferensi utama dengan memunculkan eksperimen kebijakan praktis, tantangan kesetaraan, dan bukti mendasar yang terkait langsung dengan transisi demografis global.

27 Januari 2026

Pertemuan hari Selasa dibangun di atas momentum hari Senin dengan fokus pada kesetaraan kesehatan perkotaan, masyarakat yang menua, kesehatan digital, penelitian sistem, dan model tata Kelola. Masing-masing tema dibingkai melalui lensa evolusi demografis.

Governance in the Concrete Jungle — Urban Health Systems

Salah satu sesi Hari 2 yang paling menonjol meneliti bagaimana urbanisasi yang cepat membentuk kembali sistem kesehatan di kota-kota di seluruh Asia — fenomena demografis dengan implikasi bagi kesetaraan dan akses. Panelis ahli menyoroti hambatan struktural yang dihadapi oleh penduduk perkotaan berpenghasilan rendah, termasuk beban keuangan, kesenjangan infrastruktur, dan fragmentasi tata kelola.

Pembicara berbagi perspektif dari India, Thailand, dan Cina, mengilustrasikan:

Bagaimana sistem tata kelola harus beradaptasi dengan pola akses variabel di lingkungan perkotaan;
Pentingnya perencanaan kota inklusif yang memprioritaskan kebutuhan kesehatan migran, orang miskin, dan pekerja informal;
Pengungkit kebijakan yang dapat mensubsidi perawatan dan mengurangi ketidaksetaraan di lingkungan padat penduduk.

Building the Future of Health Research in Southeast Asia

Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran demografis dan lingkungan yang cepat. Urbanisasi, masyarakat yang menua, dan perubahan iklim membentuk kembali sifat ancaman kesehatan masyarakat di kawasan ini, yang menghadapi beban tiga kali lipat dalam bentuk penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) dan dampak kesehatan dari perubahan iklim. Integrasi intra-regional dan pembangunan ekonomi lebih lanjut juga telah menghasilkan lanskap kesehatan yang lebih saling berhubungan, di mana populasi Asia Tenggara memiliki tantangan yang semakin mirip, seperti yang terkandung dalam Prioritas Kesehatan ASEAN, termasuk: Mempromosikan Gaya Hidup Sehat, Menanggapi Bahaya dan Ancaman yang Muncul, Memperkuat Sistem Kesehatan. Untuk menanggapi tantangan ini, penelitian, keahlian, dan wawasan sangat dibutuhkan untuk memajukan pemahaman kita tentang penyakit yang muncul dan mengusulkan model perawatan yang inovatif.

Namun, riset kesehatan sendiri perlu beradaptasi dengan realitas baru ini. Para peneliti dan lembaga kesehatan masyarakat tidak lagi mampu bekerja dalam silo dalam konteks nasional mereka sendiri. Sebaliknya, mereka perlu menjangkau melampaui batas untuk berkolaborasi dan berinovasi. Kemitraan baru antara akademisi dan pemerintah juga penting untuk memastikan penyerapan penelitian terhadap kebijakan yang memungkinkan pemberian layanan kesehatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan.

Sesi ini belajar dari keberhasilan kemitraan penelitian yang ada dalam mengeksplorasi masa depan penelitian kesehatan di Asia Tenggara selama 5 hingga 10 tahun ke depan dan peran sentral yang akan dimainkan oleh peneliti regional dalam mengatasi tantangan unik Asia Tenggara. Selanjutnya diperkenalkan program Developing Research Excellence and Mentorship in Southeast Asia (SEA DREAM). SEA DREAM (https://www.sea-dream.org) adalah program pertama dari jenisnya yang akan mendanai konsorsium penelitian multi-negara yang dipimpin Asia Tenggara yang berfokus pada penelitian kesehatan yang berdampak, dan mengembangkan generasi pemimpin penelitian regional berikutnya.

Selaras dengan itu, pada hari ke-dua ini, terjadi pula beberapa launching penting yang mendukung ekosistem riset, yaitu beberapa Bulletin WHO baru, serta The Lancet Global Health Comission on People-centered Care for Universal Health Coverage.

The Lancet Global Health Commission on People-Centered Care for Universal Health Coverage yang secara resmi diluncurkan pada Oktober 2024, menyatukan 34 anggota komisi dan 15 penasihat dari beragam latarbelakang institusi, dan bertujuan untuk bersama-sama menghasilkan definisi, pengukuran, dan strategi implementasi yang sangat memusatkan pengalaman hidup individu dan masyarakat dalam desain dan pembuatan kebijakan sistem kesehatan.

Sesi ini menampilkan studi kasus konkret tentang perawatan yang berpusat pada orang yang diambil dari LSM, sistem kesehatan masyarakat, dan penyedia inovatif di kawasan Asia Pasifik, menunjukkan bagaimana responsivitas dan inklusivitas terwujud dalam praktik di berbagai konteks dan populasi, termasuk populasi yang menua. Sesuai dengan fokus Komisi pada keterlibatan yang bermakna di setiap tahap pekerjaannya, peserta akan diundang tidak hanya untuk belajar dari contoh-contoh ini tetapi juga untuk menyumbangkan perspektif mereka sendiri—memastikan mereka menginformasikan agenda penelitian yang berkembang, pertimbangan kelompok kerja, dan rekomendasi yang akan diterbitkan Komisi pada tahun 2027.

Sintesis — Wawasan Dua Hari Pertama

Di Hari 1 dan 2, tiga wawasan yang muncul secara konsisten muncul:

Pertama, Kesetaraan Harus Disematkan Sejak Dini: Baik dalam perencanaan kota, inovasi digital, atau reformasi pembiayaan, pertimbangan kesetaraan disorot sebagai fondasi yang tidak dapat dinegosiasikan untuk sistem kesehatan yang beradaptasi dengan perubahan demografis.

Kedua, Kepemimpinan dan Keterlibatan Kelompok Muda dan Inovasi Sangat Penting: Suara pemuda/i dan pendekatan digital ditampilkan sebagai pengungkit utama untuk merancang bersama solusi kesehatan inklusif yang mencerminkan kebutuhan populasi di masa depan.

Ketiga, Tata Kelola Lintas Sektoral Sangat Penting: Sesi yang mencakup diplomasi, iklim, penuaan, dan kebijakan ekonomi semuanya menggarisbawahi bahwa pendekatan yang tertutup akan goyah — tata kelola kolaboratif lintas sektor sangat penting untuk resilience.

28 Januari 2026

Demografi global mengalami perubahan besar melalui populasi yang menua, menurunnya tingkat kesuburan, pola migrasi yang berkembang, tonjolan pemuda, dan urbanisasi yang cepat, yang bersinggungan dengan ketidaksetaraan yang melebar, kerentanan ekonomi, sistem kesehatan yang tegang, dan tekanan iklim. Negara-negara berpenghasilan tinggi menghadapi populasi yang menua dan menyusutnya tenaga kerja, sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengelola populasi pemuda yang terus berkembang yang membutuhkan infrastruktur dan lapangan kerja yang diperluas. Investasi strategis dalam sumber daya manusia—termasuk pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pembelajaran seumur hidup—di samping infrastruktur yang mendukung integrasi antargenerasi dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang inklusif, seperti yang ditunjukkan oleh dividen demografis Asia Timur pada akhir abad ke-20.

Populasi yang menua di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi menciptakan kekurangan tenaga kerja dan tekanan ekonomi karena pekerja yang lebih muda mendukung populasi yang lebih tua di tengah meningkatnya biaya perawatan kesehatan dan kewajiban pensiun. Sistem perawatan kesehatan harus beradaptasi dengan meningkatnya penyakit tidak menular dan kebutuhan perawatan jangka panjang, sementara strategi komprehensif yang menangani perumahan, perencanaan kota, dan kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk mendukung individu yang menua. Negara-negara seperti Jepang dan Singapura menawarkan model yang berharga melalui program perawatan lansia dan pelatihan ulang yang dibantu teknologi untuk pekerja yang lebih tua.

Kunjungan lapangan dalam Konferensi PMAC 2026 bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan kursus hidup yang memenuhi kebutuhan di semua demografi usia, menampilkan studi kasus berbasis bukti yang menginspirasi pembuat kebijakan untuk menerapkan strategi efektif untuk mengelola transisi demografis secara global. Pada hari ke-tiga ini, peserta tersebar ke beberapa Lokasi kunjungan lapangan. Salah satunya adalah untuk meninjau sebuah sandbox untuk layanan lansia di wilayah urban berbasis telemedicine, yang disebut Ratchaphiphat Sandbox Model.

Ratchaphiphat Sandbox Model

Model Ratchaphiphat Sandbox terletak di Rumah Sakit Ratchaphiphat di Distrik Bang Kae di Bangkok, Thailand. Program ini diluncurkan di sana sebagai bagian dari upaya oleh Administrasi Metropolitan Bangkok (BMA) untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat dan menguji coba pendekatan perawatan primer dan telemedicine yang inovatif di daerah perkotaan. Meskipun dimulai di Rumah Sakit Ratchaphiphat, layanan di bawah model ini — terutama unit telemedicine keliling dan komponen perawatan masyarakat — sedang dikerahkan di beberapa distrik Bangkok (termasuk Bang Khae, Nong Khaem, Thawi Watthana, Phasi Charoen dan Taling Chan) sebagai bagian dari fase percontohan dan strategi perluasan.

📍 Lokasi Utama: Rumah Sakit Ratchaphiphat, Distrik Bang Kae, Bangkok

📌 Area Cakupan Layanan (diperluas dalam percontohan): Bang Khae, Nong Khaem, Thawi Watthana, Phasi Charoen, Taling Chan dan komunitas lain di Bangkok sebagai bagian dari peluncuran model.

Beberapa fitur utama dari Ratchaphiphat sandbox model adalah:

Sistem Kesehatan Primer Terpadu yang Berpusat pada Masyarakat
Model Sandbox dirancang untuk memperkuat layanan perawatan kesehatan primer di perkotaan Bangkok dengan mengintegrasikan beberapa entitas kesehatan masyarakat — termasuk rumah sakit, pusat kesehatan, kantor distrik, dan jaringan komunitas — ke dalam sistem perawatan kolaboratif. Tujuannya adalah untuk membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses dan responsif di tingkat masyarakat, secara efektif berfungsi sebagai perpanjangan kapasitas rumah sakit ke lingkungan.
Telemedicine yang Ditingkatkan dan Unit Kesehatan Bergerak
Elemen sentral dari model ini adalah pemberian perawatan yang didukung teknologi:

1. Ambulans yang Dilengkapi Telemedicine memungkinkan konsultasi medis dan dukungan darurat untuk menjangkau pasien secara langsung di komunitas melalui koneksi jarak jauh langsung dengan dokter.
2. Unit Bergerak (“Commulance” dan Motor-based Teams) menghadirkan layanan kesehatan primer — pemeriksaan, diagnostik, konsultasi, dan bahkan pengiriman obat — ke area di mana ambulans tradisional atau klinik tetap lebih sulit diakses.

Ini sangat penting untuk individu lanjut usia yang mungkin memiliki mobilitas terbatas atau kesulitan bepergian ke rumah sakit.

Perawatan Lansia Holistik dan Layanan Dukungan Berkelanjutan
Model ini secara eksplisit mencakup layanan yang mendukung orang yang lebih tua dan populasi rentan:

1. Dukungan transportasi bagi lansia dan penyandang disabilitas untuk melakukan perjalanan ke klinik dan rumah sakit bila diperlukan.
2. Perawatan dan tindak lanjut berbasis rumah melalui tautan digital — mengintegrasikan konsultasi telemedicine dengan penjangkauan komunitas tindak lanjut, yang membantu orang yang lebih tua mempertahankan kesinambungan perawatan tanpa sering mengunjungi rumah sakit.

Layanan ini membantu meningkatkan kelangsungan perawatan dan mengurangi kunjungan rumah sakit yang tidak perlu dengan mendekatkan perawatan pencegahan, akut, dan rehabilitatif di mana mereka tinggal.

Penggunaan Kesehatan Digital dan Integrasi Data
Teknologi memainkan peran strategis, dalam hal:

1. Platform telemedicine digunakan untuk menghubungkan pasien dengan profesional kesehatan secara real time.
2. Rencana untuk menghubungkan sistem digital — seperti catatan rumah sakit dan data Peta Kesehatan Bangkok — bertujuan untuk memungkinkan pasien menemukan layanan terdekat dengan mudah dan menerima perawatan yang lebih terintegrasi.

Integrasi digital ini meningkatkan navigasi layanan kesehatan, kesinambungan perawatan, dan pemantauan kondisi kronis, yang sangat lazim terjadi pada populasi yang lebih tua.

Mengurangi Hambatan Perawatan dan Memperkuat Kesetaraan Kesehatan
Dengan mendesentralisasi perawatan primer:

1. Model ini mengurangi kebutuhan untuk bepergian ke rumah sakit yang jauh, mengatasi hambatan umum bagi orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan tantangan mobilitas.
2. Kolaborasi dengan mitra swasta dan jaringan masyarakat memperluas jangkauan layanan tanpa hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

Hal ini berkontribusi pada akses yang lebih adil ke perawatan kesehatan di dalam komunitas perkotaan, terutama untuk orang dewasa yang kurang terlayani dan sangat membutuhkan.

Peningkatan Kapasitas dan Potensi Ekspansi
Para pemimpin kota Bangkok memandang Model Sandbox sebagai bukti konsep untuk penskalaan:

1. Ada rencana untuk memperluas layanan – termasuk lebih banyak unit bergerak, jangkauan telemedicine yang ditingkatkan, dan koneksi pusat kesehatan masyarakat yang lebih kuat – di distrik tambahan.
2. Data percontohan menunjukkan meningkatnya serapan telemedicine dan perawatan berbasis rumah di distrik target, menginformasikan strategi ekspansi di masa depan.

Pendekatan berulang ini mendukung perbaikan berkelanjutan pada sistem kesehatan perkotaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan demografis seperti populasi yang menua.

29 Januari 2026

Plenary Navigating Global Demographic Transition in a Time of Geopolotical Upheaval

Keynote speaker Chris Murray (Director IHME) menunjukkan modelling dengan data demografi dunia yang menunjukkan bagaimana mayoritas negara-negara di dunia akan mengalami penurunan tingkat penduduk dalam decade-dekade mendatang, namun pertumbuhan ekonomi yg buruk akan memperdalam jurang antara kelompok yang kaya dengan yang rentan. Selain itu, mayoritas penyakit-penyakit tidak menular akan mendominasi, dan bagian terbesarnya adalah penambahan despressive disorder, dan teridentifikasi pula sekitar 500 faktor risiko. Dari 500 faktor risiko tersebut, analisis dilakukan hingga terideintifikasi 17 ancaman utama dan apa ancaman tertingginya. Dari ancaman-ancaman utama terhadap Kesehatan tersebut, terdapat 5 ancaman di posisi teratas yang dapat diubah secara perilaku dan pendekatan system, yaitu obesitas (metabolic driver), Pendidikan rendah (social economy determinant), ketidaksetaraan ekonomi (social determinant), tembakau dan unhealthy aging.

Analisis ini kemudian dibahas oleh panelis terdiri dari Dennis Carrol (AS), Gabriel Leung (Hong Kong), Keizo Takemi (Jepang), Magda Robla (Guinea-Bissou), Melebono Previous Matsoso (Afrika Selatan) untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap system Kesehatan. Pesan kunci dari diskusi ini adalah belum ada system Kesehatan yang saat ini siap dengan pooling system yang dapat menanggung beban piramida terbalik yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Sehingga pertanyaan besarnya adalah: siapa yang akan membayar system Kesehatan di masa depan.

Plenary Demographic Transition, Social Equity and Population Diversity

Sesi ini merupakan panel yang terdiri dari Alexander Sasha Bodiroza (UNFPA), Eduardo Banzon (ADB) Fekdemi Akinfaderin, Gretchen Donehower, Reiko Hayashi (Directorate General Social Affairs, Japan).

UNFPA menggarisbawahi konsiderasi ekuitas harus dimasukkan dari awal, bukan sebagai “after-thought”. Sebagai contoh, hak setiap orang untuk mendapatkan dokumentasi kependudukan, karena tanpa dokumen ini mereka akan ‘insivisible’ di dalam system perlindungan sosial dan rentan terhadap berbagai ancaman Kesehatan dan sosial. ADB menyoroti pentingnya penghargaan terhadap pendekatan nasional dan juga kebijaksanaan lokal. Sebagai contoh, di kebayakan negara system perlindungan sosial saat ini masih mengesampingkan layanan Kesehatan tradisional, padahal evidence menunjukkan bahwa Masyarakat membutuhkan dan menginginkan layanan yang bersifat holistic terhadap Kesehatan mereka.

No One Left Behind: Inclusive Policies for Vulnerable and At-Risks Groups in an Era of Demographic Change

Seiring dengan pergeseran demografi global—melalui populasi yang menua, urbanisasi, migrasi, dan perubahan struktur keluarga—kelompok rentan dan berisiko sering kali tetap dikecualikan dari manfaat pembangunan dan kemajuan sosial. Sesi ini mengeksplorasi bagaimana desain kebijakan inklusif dan intervensi inovatif dapat memastikan kesetaraan bagi kelompok rentan dan berisiko, seperti orang tua, penyandang disabilitas, migran, populasi adat, dan minoritas gender. Dengan contoh dari beragam konteks global, sesi ini menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun masyarakat yang kohesif secara sosial dan inklusif di tengah transisi demografis. Prof. Ilona Kickbusch (Global Health Centre, Graduate Institute Geneva, Switzerland) menyampaikan konteks mengapa inklusi lebih penting sekarang di tengah pergeseran demografi. Berikutnya disampaikan dua studi kasus tentang kebijakan yang inklusif.

Assoc.Prof. Trirat Jarutach (Chulalongkorn University, Thailand) menghadirkan model yang komprehensif dan action-driven untuk perumahan ramah lansia—mulai dari perbaikan interior tingkat mikro hingga desain perkotaan tingkat makro. Fokus pada perubahan praktis, sensitif budaya, dan keterjangkauan membuat pendekatan tersebut inklusif dan terukur di seluruh distrik perkotaan Thailand.

Federico Graña (Kementerian Pembangunan Sosial, Uruguay) menyampaikan pengembangan dan promosi undang-undang kesetaraan trans komprehensif Uruguay, yang dikenal sebagai Undang-Undang Komprehensif untuk Trans Persons (UU 19.684), yang diadopsi pada tahun 2018. Undang-undang ini bertujuan untuk membalikkan diskriminasi dan memajukan hak-hak individu transgender, termasuk akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan. Ini juga mencakup ketentuan untuk perawatan kesehatan yang menegaskan gender, seperti terapi hormon dan pembedahan, yang akan ditanggung oleh negara.

Sesi di kemudian dibahas oleh para panelis. Dr. Renu Khanna (Society for Health Alternatives, India) memberikan perspektif praktis tentang tantangan dan intervensi kebijakan untuk kelompok terpinggirkan, terutama perempuan, di Asia Selatan. Alberto Vásquez (Pusat Kebijakan Inklusif (CIP) dan Presiden, Sociedad y Discapacidad (SODIS), Peru) mengomentari bagaimana menanamkan hak-hak disabilitas dalam kebijakan publik seperti membangun kebijakan fiskal inklusif untuk penyandang disabilitas, mengadvokasi pendekatan sistem perawatan disabilitas berbasis hak, berpusat pada komunitas daripada pelembagaan. Dr. Viviane Oke, MD (Benin) memberikan kisah inspiratif tentang advokasi transformatif untuk kesehatan kaum muda dan wanita. Aplikasi ELLES (yang dia kembangkan) memberikan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang andal dan ramah kaum muda dan menghubungkan perempuan dan anak perempuan dengan profesional kesehatan di seluruh Afrika Sub-Sahara. Dr. Patricia DaSilva (UNFPA) menyampaikan proses perumusan pedoman untuk inklusi penyandang disabilitas yang lebih besar, dan mencakup aspek-aspek seperti prinsip-prinsip partisipasi yang lebih besar, penilaian kebutuhan, dan penggunaan data dalam penyusunan pedoman ini.

30 Januari 2026

Social Welfare System, Social Protection, and Fiscal Sustainability

Sesi ini mengeksplorasi model inovatif, tantangan yang muncul, dan solusi kebijakan untuk memperkuat sistem kesejahteraan sosial di berbagai konteks demografis. (Untuk mengeksplorasi bagaimana negara-negara dapat merancang sistem kesejahteraan sosial yang tangguh dan adil yang beradaptasi dengan perubahan demografis, populasi yang menua, dan tekanan fiskal—sambil memanfaatkan inovasi, pendekatan antargenerasi, dan kerja sama global.)

Rintaro Mori (Walikota Kota Takarazuka, Jepang) menyoroti strategi proaktif Jepang dalam pengasuhan, dukungan antargenerasi, dan investasi sosial lokal, bagaimana menyelaraskan anggaran dan layanan kota dengan kebutuhan populasi yang menua, serta menunjukkan peran penting kepemimpinan lokal dalam mengoperasionalkan kebijakan nasional

Aiko Kikkawa (Ekonom Senior, ADB) menyajikan sorotan dari publikasi unggulan ADB “Aging Well in Asia”. Kajian ini berfokus pada keamanan keuangan lansia menggunakan data mikro terperinci di delapan negara Asia, memeriksa kesiapsiagaan, kerentanan, dan kesenjangan dalam perlindungan, serta berbagi temuan pratinjau awal dari studi regional yang sedang berlangsung yang mengembangkan Indeks Kesiapsiagaan Keuangan Usia Tua. Indeks ini menyumbangkan perspektif ekonomi dan berbasis data regional tentang bagaimana merancang sistem kesejahteraan yang berkelanjutan secara fiskal dan inklusif secara sosial untuk populasi yang menua

Dr. Veerathai Santiprabhob (Ketua, TDRI) memberikan perspektif Thailand tentang keberlanjutan fiskal, utang, dan investasi jangka panjang dalam sistem kesejahteraan. Beliau mengeksplorasi trade-off dan prioritas dalam perencanaan anggaran nasional di tengah transisi demografis, serta menyoroti peran think tank ekonomi dalam membentuk kebijakan berbasis bukti yang inklusif

Andrew Reilly (OECD) membahas inovasi desain dalam sistem pensiun publik dan ekuitas antargenerasi. Perspektif OECD yag disampaikan adalah tentang bagaimana mempertahankan sistem pensiun di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah, serta memperkenalkan alat untuk menilai kecukupan pensiun, cakupan, dan ketahanan fiskal

Sarah Shahyar (UNICEF) menyampaikan pentingnya advokasi untuk memprioritaskan perlindungan sosial yang sensitif terhadap anak di tengah kendala fiscal, serta menyoroti bukti global yang menghubungkan investasi awal dengan manfaat sosial jangka panjang. UNICEF menekankan sistem inklusif, terutama untuk keluarga yang terpinggirkan dan rentan

People-Centered Long-Term Care: Promising Multisectoral and Community-Based Approaches

Karena negara-negara di seluruh dunia mengalami transisi demografis yang ditandai dengan harapan hidup yang lebih panjang dan tingkat kesuburan yang menurun, permintaan untuk perawatan jangka panjang (LTC) tumbuh pesat. Populasi yang menua membentuk kembali struktur sosial, dinamika keluarga, dan prioritas kesehatan masyarakat. Sementara banyak sistem kesehatan tetap fokus pada perawatan akut, kebutuhan untuk memperkuat model perawatan jangka panjang, berpusat pada orang, dan berakar pada komunitas lebih mendesak dari sebelumnya. Pergeseran demografis juga menunjukkan perlunya pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk memberikan perawatan yang berkelanjutan dan bermartabat di seluruh perjalanan hidup – semuanya dengan keterlibatan yang berarti dari orang dewasa yang lebih tua dalam perencanaan dan implementasi layanan ini.

Komunitas sering berfungsi sebagai garis dukungan pertama bagi orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis. Ketika diberdayakan, aktor berbasis masyarakat dapat memainkan peran transformatif dalam mengidentifikasi kebutuhan perawatan dan memastikan kesinambungan perawatan. Pada saat yang sama, LTC yang efektif membutuhkan struktur tata kelola yang menjembatani sektor dan skala—mulai dari kebijakan nasional hingga implementasi lokal. Sesi ini akan mengeksplorasi bagaimana negara-negara dapat membangun sistem LTC yang terintegrasi dan tangguh yang inklusif, dipimpin masyarakat, dan didukung oleh kolaborasi multisektoral yang kuat.

Sesi ini menghadirkan Professor Katsuya Ijima (Institute for Gerontology, Japan), yang adalah salah satu penginisasi ‘deklarasi Tokyo’. Professor Ijima menyampaikan pengalaman Jepang untuk mengatasi ‘masyarakat super-penuaan’ melalui strategi multisektoral, dan upaya terbaru menuju sistem yang lebih berkelanjutan sebagai berikut: 1) dari institusi ke komunitas, termasuk keterlibatan sosial, 2) dari penyembuhan ke perawatan, termasuk pencegahan kelemahan multi-segi (fisik, mental, dan sosial), dan 3) dari pemerintah hingga partisipasi multi-pemangku kepentingan, termasuk untuk pembiayaan dan tata kelola.

Sesi ini juga meyampaikan beberapa pendekatan inovatif untuk layanan lansia berbasis komunitas yg dapat dibaca berikut ini:

Securing the Future of Health and Well-Being for All at All Ages: Sustainable Financing Solutions

Sesi ini dilatarbelakangi oleh tantangan global khususnya tantangan pencapaian UHC yang tersisa tinggal 5 tahun lagi, perubahan demografi yang sangat cepat dengan bertambahnya kelompok usial lanjut dan juga kerentanan global akibat berkurangnya secara signifikan beberapa sumber pendanaan global. Sesi ini khususnya berfokus pada bagaimana dana bisa digalang (revenue and pooling), serta bagaimana innovative financing dapat diinisiasi khususnya untuk pembiayaan layanan Kesehatan di sepanjang siklus hidup.

Pertama, Jon Cylus (LSE) menyampaikan bahwa kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dari antara kelompok Masyarakat sangat bergantung pada, salah satunya, seberapa produktif orang pada kelompok usia tertentu; padahal di sisi lain pembiayaan Kesehatan dikumpulkan dengan cara yg selalu sama (konstan). Sehingga dalam waktu dekat, Ketika populasi menua, tentu saja akan muncul ancaman ketidakcukupan, akibatnya ada gap yg harus diisi melalui OOP. Solusinya, pertamaL diversifikasi pajak (misal: health taxes). Dua, Menyusun protecktif coverage policies yang melindungi OOP dari Masyarakat berdasarkan kemampuannya (misal: menggunakan income related cap)

Sesi ini dimoderatori oleh Akihito Watabe (ADB) dan Kiesha Prem (NUS).

Para pembahas kemudian menyampaikan beberapa pandangan dari perspektif negara maju dan middle-income.

Ayako Honda (Hitotsubashi Institute for Advanced Studies, Jepang) menyampaikan mengenai program pembiayaan khusus untuk long-term care yang tersedia di Jepang, memisahkannya dari pembiayaan Kesehatan kelompok usia lain, karena pembiayaan long-term care mencakup pula layanan-layanan berbasis komunitas dan preventif/promotive.

Huijun Cynthia Chen (NUS) menyampaikan strategi yang digunakan Singapura, yaitu (1) centralised purchasing, (2) value-based purchasing, dan (3) subsidi untuk obat kanker dan layanan kanker (tadinya Medihsield menggunakan cap untuk layanan kanker, sisanya dibayar melalui asuransi swasta; namun kemudian hal ini diganti dengan negosiasi layanan yang lebih efektif dan meningkatkan subsidi di layanan tersebut).

Soonman Kwon (Seoul National University, Korea Selatan) menyampaikan strategi lain dalam pengumpulan pendapatan untuk kesehatan. Salah satu contoh negara yang menunggunakan consumption tax dengan earmarked khusus untuk Kesehatan (misalnya Ghana); cara lain adalah contribution base payment, sebagai contoh di Korea pemotongan pajak untuk Kesehatan bukan hanya dari pendapatan gaji, melainkan juga pendapatan non gaji (misal: dividen). Selain itu, diperlukan mekanisme pembayaran lain, misalnya bundled payment karena kapitasi saja tidak akan memadai.

Lluis Vinyals Torres (WHO WPRO) menyampaikan beberapa pembelajaran utama dari regional ini. Pertama, produksi SDM yang berlebihan karena adanya masalah kekurangan tenaga tidak selalu menyelesaikan masalah, jika tidak ada kebijakan yang efektif untuk distribusi SDM tersebut. Kedua, terkadang mekanisme pembiayaan Kesehatan tidak selalu sinkron antara revenue, pooling dan payment.

Sesi ini juga menampilkan Ghina Fadhilla (Indonesia) yang menyampaikan bagaimana beberapa pendanaan (termasuk filantropi) digunakan untuk membiayai Kesehatan di Indonesia, misalnya melalui Dompet Dhuafa dan lain-lain, yang membantu pemerintah dalam pendanaan untuk penanggulangan bencara, layanan berbasis komunitas dan lain-lain. Namun tantangannya adalah pendanaan ini biasanya bersifat ad-hoc, tidak selalu terintegrasi dan tidak berkelanjutan.

Ghina menyarakankan mekanisme yang dapat digunakan Indonesia untuk memastikan bahwa filantropi terintegrasi dengan baik ke dalam prioritas kesehatan nasional. Ini meliputi: (1) Pemetaan sumber daya dan peran untuk mendokumentasikan aktor kunci di seluruh ekosistem pendanaan seperti, siapa yang memegang sumber daya keuangan, siapa yang membutuhkan pendanaan, aktor mana yang telah menerapkan program serupa, siapa penerima manfaat, siapa yang berfungsi sebagai mitra pelaksana, di mana pendanaan paling dibutuhkan. Pendekatan ini membantu memastikan pendanaan yang ditargetkan dengan baik, mendorong intervensi yang lebih komprehensif, mengurangi fragmentasi program dan jangka pendek, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan untuk program masa depan atau terkait; (2) Alat pemantauan dan evaluasi yang terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses diperlukan untuk menangkap dan mendokumentasikan dampak pendanaan filantropi. Alat-alat tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pembelajaran untuk mendukung skalabilitas dan keberlanjutan program, membantu menarik pendanaan di masa depan, dan memberikan bukti kepada banyak pemangku kepentingan tentang hasil kesehatan yang didukung oleh filantropi; (3) Hasil bersama, terutama yang selaras dengan prioritas nasional dan regional, harus berfungsi sebagai referensi utama bagi organisasi filantropi saat merancang program mereka. (4) Forum multipihak yang transparan dan bebas konflik diperlukan untuk secara teratur membahas mobilisasi sumber daya domestik untuk keuangan kesehatan yang selaras dengan prioritas nasional. Forum semacam itu juga akan membantu mencegah fragmentasi dan mendukung tujuan yang lebih luas untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Bersama-sama, upaya ini harus didukung dengan revisi undang-undang pengumpulan uang dan barang, dan insentif pajak yang komprehensif untuk filantropi lokal.

Beberapa acara sampingan dalam PMAC 2026

Pelaksanaan PMAC juga seperti biasa diisi oleh berbagai kegiatan lain, misalnya penyampaian berbagai E-poster dan memberikan kesempatan pada hadirin yang tertarik untuk berdiskusi langsung dengan penyusun poster. Berikut ini adalah beberapa poster yang terdapat pada PMAC 2026.

Selain itu, PMAC juga didasari oleh prinsip penyelenggaraan acara yang sehat, yaitu pilihan makanan yang sehat, aktivitas fisik (di pagi hari tersedia program mindful walk di kuil dan taman), relaksasi (tersedia layanan pijat oleh para tunanetra) dan pameran seni yang dibuat oleh anak-anak dari wilayah pedesaan Thailand dan penjualan merchansdise berdasarkan karya seni tersebut. Seluruh kegiatan ini digunakan untuk menggalang donasi dari peserta acara.

Pameran Seni anak-anak terkait tema PMAC 2026.

Poster

Selain itu, PMAC juga didasari oleh prinsip penyelenggaraan acara yang sehat, yaitu pilihan makanan yang sehat, aktivitas fisik (di pagi hari tersedia program mindful walk di kuil dan taman), relaksasi (tersedia layanan pijat oleh para tunanetra) dan pameran seni yang dibuat oleh anak-anak dari wilayah pedesaan Thailand dan penjualan merchansdise berdasarkan karya seni tersebut. Seluruh kegiatan ini digunakan untuk menggalang donasi dari peserta acara.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK FK-KMK UGM)

Forum Nasional XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2025

FORUM NASIONAL
28 – 30 OKTOBER 2025
PASCA FORUM
November 2025

28 OKTOBER 2025	Implementasi kebijakan transformasi sektor kesehatan dalam undang-undang kesehatan 2023: Kebijakan membangun sistem kesehatan	LINK
29 OKTOBER 2025	Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023: Dari Agenda Setting Menuju Implementasi Kebijakan	LINK
30 OKTOBER 2025	Kebijakan climate-resilient dan low carbon health system	LINK

No	Jadwal	Waktu	Topik	Policy Brief	Penulis
1.	Selasa, 11 November 2025	10.00-10.45 WIB	Tuberkulosis	Optimalisasi Pengendalian TB-DM di Indonesia: Pembelajaran Strategis dari Fragmented Health System di India Materi Video	Lutfan Lazuardi, dkk
2.	Rabu, 12 November 2025	09.00-09.30 WIB	Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)	Penguatan Tata Kelola Metadata di Lingkungan Kementerian Kesehatan Materi Video	Sensa Gudya Sauma Syahra, dkk
3.	Rabu, 12 November 2025	09.30-10.00 WIB	Diabetes Melitus	Akselerasi Program BAHIMAT: Dari Skrining Massif ke Intervensi Terstruktur untuk Prediabetes dan Diabetes di Kota Balikpapan Materi Video	Candra, MPH
4.	Rabu, 12 November 2025	10.00-11.00 WIB	Climate Resilience	Menyelaraskan Daya Dukung–Tampung Lingkungan (DDTLH) Layanan Kesehatan di Kawasan Wisata : Studi Kasus Kawasan Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat Materi Video	Adnanto Wiweko, MPH
				Climate-Proofing Indonesia’s Primary Care: Strengthening the Resilience of Puskesmas to Withstand the Climate Crisis Materi Video	dr. Iqbal Fahmi, M.Sc., dkk
				Kebijakan Green Hospital untuk Penurunan Jejak Karbon Materi Video	Naris Dyah Prasetyawati, dkk
5.	Rabu, 12 November 2025	11.00-12.00 WIB	Gizi	Menghidupkan Dashboard SIGIZI KESGA: Optimalisasi Analisis Data Gizi dan Kesehatan Keluarga untuk Transformasi Data Kesehatan di Puskesmas Materi Video	Rima Sumayyah Ahmad
5.	Rabu, 12 November 2025	11.00-12.00 WIB	Gizi	Membangun Sistem Kesehatan Kabupaten Sleman untuk Mewujudkan Zero New Stunting Materi Video	Prof. Dr. Tri Siswati, SKM,M.Kes., dkk
6	Rabu, 12 November 2025	12.00-14.00 WIB	Integrasi Layanan Primer	Menguatkan Layanan Primer dengan Pemetaan Geospasial: Strategi Pencegahan Transmisi Vertikal HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada Ibu Hamil dalam Implementasi UU Kesehatan 2023 Materi Video	Dr. dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp.OG
				Trias UK-Tren sebagai Upaya Pemenuhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mendukung Transformasi Kesehatan di Pondok Pesantren Materi Video	Fajrul Falah, dkk
				Kompetensi Kader Posyandu ILP untuk Penguatan Layanan Primer Berbasis Komunitas Materi Video	Yemima Lois, Seraphina Kembaren,S.KM., dkk
				Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Inklusif dan Berkelanjutan: Lima Strategi Kunci Materi Video	Agus Dwi Harso, Mujiati, Riri Putria, Elmeida Effendy
				How to Increase MRV coverage in Aceh: Bottom-up policy suggestions Materi Video	Mariati, dkk.
				Integrasi Care Pathway HT, DM, dan TB dalam SIMPUS: Upaya Meningkatkan Efektivitas Pencatatan dan Capaian Program SPM di Kulon Progo Materi VIdeo	Nela Afirda Prastika, A.Md Kes., dkk
7	Rabu, 12 November 2025	14.00-15.00 WIB	Bencana kesehatan	Peningkatan Kesiapsiagaan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Menghadapi Krisis Kesehatan dan Bencana Melalui Penggunaan Sistem Informasi Monitoring Risiko Krisis Kesehatan (HARMONIS) Materi Video	dr Arief Tarmansyah iman, MKM., dkk
				Wajib Simulasi Terstruktur: Menguatkan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Daerah Materi Video	Happy R. Pangaribuan, dkk
				Dari Fragmentasi ke Integrasi: Pemanfaatan AI dalam Sistem Informasi Kesehatan Kebencanaan Nasional Materi Video	Edi Utomo Putro, SKM.,M.K.M., dkk
8	Kamis, 13 November 2025	08.00-09.00 WIB	Rujukan	Menguatkan Jejaring Pengampuan KJSU: Mengatasi Disparitas, Mempercepat Akses, dan Mendorong Kemandirian Layanan Rujukan di Indonesia Materi Video	Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, dkk.
				Additional Direct Medical Cost of Illness akibat Sistem Rujukan Vertikal Indonesia: Studi pada Kasus STEMI Materi Video	dr. Alif Muhammad Sudarmanto, M.H.
				Implementasi Clinical Pathway Sectio Cesarea terhadap tagihan medis di Rumah Sakit Materi Video	Taufik Wahyudi Mahady
9	Kamis, 13 November 2025	09.00-10.00 WIB	Alat Kesehatan	Siapa yang Seharusnya Membina, Mengawasi dan Mengelola Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK) milik Pemerintah Daerah? Materi Video	Guardian Y. Sanjaya
9	Kamis, 13 November 2025	09.00-10.00 WIB	Alat Kesehatan	Aplikasi Sarana, Prasarana, & Alat Kesehatan (ASPAK) Refleksi Implementasi dan Penggunaan Data Tahun 2021-2024 Materi Video	Anis Fuad, DEA., Vivi Ninda
10	Kamis, 13 November 2025	10.00-11.00 WIB	Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis	Lika-Liku Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pelayanan Kanker, Kardiovaskuler, Stroke, dan Uronefrologi Materi Video	Arvina Silalahi, dkk.
				Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis Dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023; Kolegium PPDS Materi Video	Titia Rahmania
				Kebijakan Pendidikan Dokter Spesiallis: Mengatasi disintegrasi regulasi antara Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Materi Video	Mariatul Fadilah
11	Kamis, 13 November 2025	11.00-11.30 WIB	Kebijakan Obat	Digitalisasi Farmasi Rumah Sakit Terintegrasi: Solusi sistemik dalam mengatasi kekosongan obat dan menutup kesenjangan layanan Kesehatan Materi Video	Apt. Andika Wiratama, S.Farm
12	Kamis, 13 November 2025	11.30-12.00 WIB	Organisasi Kesehatan	Membangun Ulang Fondasi Keselamatan Pasien: Peran Strategis Dinas Kesehatan di Balik Layar Materi Video	Muhammad Hafiz Haunan, S.K.M , MHPM
13	3 Desember 2025	10:00-12:00 WIB	Integrasi Layanan Primer	Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Kesehatan Gigi dalam Program UKGS di Sekolah Materi	Dewi Arifahni dkk
14	3 Desember 2025	10:00-12:00 WIB	Integrasi Layanan Primer	Penguatan Layanan Antiretroviral (ARV) di Fasilitas Kesehatan Primer: Strategi Meningkatkan Akses dan Kepatuhan Pengobatan HIV di Indonesia Materi	I Ketut Lanang Dwi Bunda Putra, S.KM, Ni Made Betti Ratricia Surya Dewi, S.KM, M.Kes, Ns. Gusti Ngurah Agus Arimbawa, S.Kep, Dr. Hendry Luis
15	3 Desember 2025	10:00-12:00 WIB	Integrasi Layanan Primer	Transformasi Layanan Primer: Strategi Jitu Menguatkan Manajemen Puskesmas Rural Materi	Sumarni,S.KM., M.Kes, MARS
16	3 Desember 2025	10:00-12:00 WIB	Integrasi Layanan Primer	Implementasi Kebijakan Pedoman Menu PMT Lokal bagi Ibu Hamil KEK untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Keerom Materi	Jessy Noviyanti Tumba
17	3 Desember 2025	13:00-13:30 WIB	Alat Kesehatan	Mengamankan Investasi Kesehatan: Implikasi Hasil Riset Jejaring Pengampuan KJSU terhadap Strategi Pemeliharaan Alat Kesehatan di Daerah dengan Akses Terbatas Materi	Ni Luh Putu Eka Putri Andayani’, dkk
18	4 Desember 2025	11.00-11.30 WIB	Organisasi/SDMK	Urgensi Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan (Naskesdan) di Indonesia Materi	Winarsih, dkk
19	4 Desember 2025	11.30-12.00 WIB	Organisasi/SDMK	Rasionalisasi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Materi	Aris Hadi Indiarto dkk
20	4 Desember 2025	12.00-12.30 Wib	UU Kesehatan	Analisis Penerimaan UU Kesehatan 2023 Secara Hukum Materi	Dr. dr. Siswanto Pabidang, S.H., M.M., M.H., M.H.
21	4 Desember 2025	12.30-13.00 Wib	Bencana Kesehatan	Rekomendasi atas Implementasi Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Pertusis di Daerah Istimewa Yogyakarta Materi	Sri Purwanti
22	4 Desember 2025	13.00-13.30 Wib	Integrasi Layanan Primer	Transformasi Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita di Layanan Primer: Inovasi SEKOCI (Sekolah Komplementer Cinta Ibu) untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Materi	Dr. Rizka Ayu Setyani, SST, MPH Nindi Oktavia, S.Tr.Keb, Bdn

Permenkes No.12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Permenkes No.12 Tahun 2025 Tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029

BAB	JUDUL
	Ketentuan Umum
BAB 1	Pendahuluan
	1.1 Kondisi Umum
	1.2 Potensi dan Tantangan 1.2.1 Transformasi Layanan Primer 1.2.2 Transformasi Layanan Lanjutan 1.2.3 Transformasi Ketahanan Kesehatan 1.2.4 Transformasi Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan 1.2.5 Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.2.6 Transformasi Teknologi Kesehatan 1.2.7 Rangkuman Narasi Potensi dan Tantangan Transformasi Kesehatan
BAB 2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
	2.1 Visi Kementerian Kesehatan
	2.2 Misi Kementerian Kesehatan
	2.3 Tujuan Kementerian Kesehatan
	2.4 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
BAB 3	Arah kebijakan, strategi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan
	3.3 Kerangka Regulasi
	3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB 4	Target kinerja dan kerangka pendanaan
	4.1 Target Kinerja
	4.2 Kerangka Pendanaan
BAB 5	Penutup
	LAMPIRAN
	A. Matriks kinerja renstra kemenkes tahun 2025-2029 1. Matriks kinerja renstra kemenkes tahun 2025 2. Matriks kinerja renstra kemenkes tahun 2026-2029
	B. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
	C. Kerangka Regulasi Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
	D. Definisi Operasional, Cara Perhitungan, Sumber Data, dan Penanggung Jawab Indikator

Category: No-Sidebar

Tujuan Pembelajaran

Jadwal

Tujuan Pembelajaran

Jadwal

Tujuan Pembelajaran

Jadwal

Bahan Bacaan

Bagian 2:Memahami Situasi dan Masa Depan Asuransi Kesehatan Sosial JKN oleh BPJS Kesehatan

Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Maksud, Tujuan & Hasil yang Diharapkan

Hasil yang Diharapkan

Kerangka Isu dan Pertanyaan Kunci Webinar

Tema: Fiscal Space di APBN, APBD, dan RIBK

Reportase Kegiatan

Kegiatan ini tersusun dalam beberapa bagian:

Sasaran Peserta

Tujuan Pembelajaran Umum

Narasumber

Struktur Pelatihan: Tiga Modul

Fondasi Penulisan Artikel Kebijakan Kesehatan

FREE

Analisis Data untuk Artikel Kebijakan Kesehatan

Early Bird (29 Juni - 17 Juli)

Rp. 1.000.000,-

Harga Normal (18 Juli- 27 Juli)

Rp. 1.500.000,-

Penulisan Manuscript Artikel Kebijakan Kesehatan

Early Bird (29 Juni - 17 Juli)

Rp. 1.500.000,-

Harga Normal (18 Juli- 27 Juli)

Rp. 2.000.000,-

Kontak Person

Bagian 3

Bagian 4

Bagian 1: Memahami Situasi dan Masa DepanAsuransi Kesehatan Swasta di Indonesia

Latar Belakang

Tujuan

Pemateri

Target Peserta

Rangkaian Kegiatan

Analisis Kebijakan Kesehatan untuk Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan

Memahami Analisis Kebijakan Kesehatan

Biaya

Workshop Penyusunan Policy Brief untuk Penguatan Program dan Pelayanan Kesehatan Berbasis Evidence

Mengenal Knowledge Translation (KT) dan Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief

Menulis Usulan Kebijakan dalam Policy Brief

Biaya

Tahapan 3 Advokasi Kebijakan

Definisi advokasi kebijakan kesehatan

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

Biaya

Biaya

Narahubung

Bagian 2:
Memahami Situasi dan Masa Depan Asuransi Kesehatan Sosial JKN oleh BPJS Kesehatan

Early Bird
(29 Juni - 17 Juli)

Harga Normal
(18 Juli- 27 Juli)

Early Bird
(29 Juni - 17 Juli)

Harga Normal
(18 Juli- 27 Juli)

Bagian 1: Memahami Situasi dan Masa Depan
Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia