Reportase Forum Nasional XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2026

Forum Nasional XVI

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Reportase

Forum Nasional XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2026

Penguatan Kebijakan Pendanaan Kesehatan dan JKN dalam Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan: Perlunya revisi UU SJSN dan UU BPJS 2011 dan UU lain terkait pendanaan kesehatan

2
Hari forum
3
Sesi pleno
6
Sesi paralel
1
Talkshow
Daftar isi

Reportase ini merangkum seluruh sesi forum; gunakan daftar isi di samping untuk langsung menuju sesi yang ingin dibaca. Materi dan video dapat diakses pada link berikut

Pembukaan

Pengantar dan Sambutan Forum Nasional JKKI XVI

Hari 1 · 21 Oktober 2026 · Sesi Pembukaan

PKMK-Yogyakarta. Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ke-16 diselenggarakan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM pada 21–22 Oktober 2026. Forum nasional tahun ini mengangkat tema “Penguatan Kebijakan Pendanaan Kesehatan dan JKN dalam Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan: Perlunya Revisi UU SJSN dan UU BPJS 2011 dan UU Lain Terkait Pendanaan Kesehatan”. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi mengenai tantangan pendanaan kesehatan dan penguatan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid, dengan seminar pada hari pertama dan workshop secara luring pada hari kedua. Seminar membahas situasi pendanaan kesehatan dan transformasi pelayanan kesehatan, sedangkan lokakarya difokuskan pada identifikasi berbagai permasalahan kebijakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), serta regulasi lain yang berkaitan dengan pendanaan kesehatan. Forum ini diselenggarakan oleh JKKI bersama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih, dan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Laporan Ketua JKKI

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., Ketua JKKI, menyampaikan laporan pembukaan
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.
Ketua JKKI

Dalam laporan pembukaan Forum Nasional JKKI ke-16, Ketua JKKI, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., menyoroti rendahnya belanja kesehatan Indonesia yang selama bertahun-tahun berada di kisaran 3% dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan tantangan dalam memastikan kecukupan, efisiensi, dan keadilan pendanaan kesehatan nasional. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa belanja kesehatan dapat meningkat ketika tersedia dukungan pendanaan tambahan. Namun, setelah pandemi berakhir, proporsi belanja kesehatan kembali menurun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan pendanaan kesehatan Indonesia di tengah kebutuhan pelayanan dan biaya kesehatan yang terus meningkat.

Prof. Laksono juga mengingatkan bahwa stagnasi pendanaan dapat memberikan tekanan kepada berbagai pelaku dalam sistem kesehatan. Rumah sakit menghadapi tantangan ketika pendapatan tidak tumbuh sejalan dengan kebutuhan pelayanan. Di sisi lain, tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara berbagai fasilitas kesehatan menghadapi keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pihaknya menekankan perlu mempertimbangkan strategi peningkatan belanja kesehatan dari sekitar 3% menuju 4% PDB dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun. Upaya tersebut perlu didukung perhitungan skenario pendanaan yang realistis, termasuk identifikasi sumber pendanaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.

Lebih lanjut, Prof. Laksono menegaskan bahwa komunitas akademik dan JKKI tidak cukup hanya mengamati persoalan pendanaan kesehatan, tetapi juga perlu berperan aktif dalam mendorong perubahan kebijakan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi bagian dari kerangka regulasi yang perlu dikaji kembali agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan sistem kesehatan dan agenda transformasi kesehatan nasional. Melalui forum ini, JKKI mendorong terbangunnya pemahaman bersama mengenai tantangan pendanaan kesehatan sekaligus membuka ruang diskusi untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih memadai, efisien, dan berkeadilan bagi keberlanjutan sistem kesehatan Indonesia.

Sambutan Dekan FK-KMK UGM

Prof. dr. Yodi Mahendradhata, Dekan FK-KMK UGM, memberikan sambutan secara daring
Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH
Dekan FK-KMK UGM

Dekan FK-KMK UGM, Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH, dalam sambutannya menekankan bahwa pendanaan kesehatan berkaitan erat dengan kepastian masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Persoalan pendanaan tidak hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan sistem kesehatan dalam memastikan setiap orang mendapatkan pertolongan ketika sakit. Prof Yodi mengangkat sejumlah pertanyaan mendasar: apakah anak dapat memperoleh penanganan medis yang dibutuhkan, apakah pasien dengan penyakit kronis dapat mengakses obat dan pemeriksaan secara berkelanjutan, serta apakah masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dapat menjangkau fasilitas kesehatan sebelum kondisi mereka memburuk? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pendanaan kesehatan memiliki konsekuensi langsung terhadap akses dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkeadilan membutuhkan sistem pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan, sehingga akses terhadap layanan bermutu tidak ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi maupun lokasi tempat tinggal. Oleh karena itu, penguatan pendanaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi sistem kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Prof. Yodi juga menegaskan pentingnya keberadaan JKKI sebagai mitra yang kritis, independen, dan kolaboratif dalam mendukung transformasi kesehatan. Melalui forum ini, akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat berdiskusi secara terbuka, menguji berbagai gagasan, serta menyusun alternatif solusi berbasis bukti untuk memperkuat kebijakan pendanaan kesehatan Indonesia.

Sambutan Ketua Board PKMK

dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D.
Ketua Board PKMK UGM

Ketua Board Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D., mengajak peserta Forum Nasional JKKI ke-16 untuk melihat penguatan pendanaan kesehatan sebagai bagian penting dalam menentukan arah masa depan sistem kesehatan Indonesia. Menurutnya, sistem kesehatan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan demografi dan meningkatnya populasi lanjut usia, beban penyakit kronis, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga dampak perubahan iklim terhadap pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Perubahan demografi dan meningkatnya penyakit kronis maupun katastropik akan memengaruhi kebutuhan pelayanan serta menambah tekanan terhadap pembiayaan kesehatan. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan, tetapi juga menuntut kesiapan sistem kesehatan dalam beradaptasi. Dampak perubahan iklim, termasuk risiko penyakit yang ditularkan melalui vektor dan air, turut memperbesar tantangan yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pendanaan kesehatan. Dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut, keadilan akses terhadap pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Menurut dr. Lutfan, sistem kesehatan tidak dapat terus mengandalkan pendekatan business as usual. Diperlukan transformasi mendasar agar sistem pembiayaan mampu merespons perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat, memperluas akses, dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Dr. Lutfan menekankan pentingnya mengubah bukti menjadi aksi kolektif melalui pendekatan from evidence to collective actions. Akademisi berperan menyediakan kerangka berpikir dan keahlian, peneliti menghasilkan bukti dan evaluasi, praktisi memberikan pengalaman implementasi, sedangkan pembuat kebijakan menerjemahkan pembelajaran tersebut menjadi kebijakan dan perubahan berskala luas. Kolaborasi lintas aktor menjadi kunci agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat mendorong perubahan nyata dalam sistem kesehatan.

Keynote Speech Menteri Kesehatan, diwakili oleh Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito

Dr. dr. Romaniyanto, Sp.OT(K) Spine, MARS
Dr. dr. Romaniyanto, Sp.OT(K) Spine, MARS

Dr. dr. Romaniyanto, Sp.OT(K) Spine, MARS

Keynote speech Menteri Kesehatan RI —yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Dr. dr. Romaniyanto, Sp.OT(K) Spine, MARS, menyoroti tantangan krusial pendanaan kesehatan Indonesia dalam menopang agenda transformasi kesehatan nasional. Dr Romaniyanto menggarisbawahi bahwa tingkat belanja kesehatan Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara sepadan (peer countries), yang diperparah oleh kian meningkatnya beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menuntut adanya pembenahan sistem pendanaan secara komprehensif. Berdasarkan data paparan, rasio klaim JKN pada Februari 2026 melonjak hingga 111,86%—mencapai rekor tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Urgensi kondisi ini menegaskan pentingnya menjamin kecukupan sumber pendanaan sekaligus mengoptimalkan efisiensi pembiayaan demi menjaga keberlanjutan (sustainability) program JKN.

Transformasi kesehatan Indonesia dijalankan melalui enam pilar, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan. Pada layanan primer, penguatan upaya promotif dan preventif dilakukan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis siklus hidup yang melibatkan puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu. Skrining serta deteksi dini penyakit tidak menular juga menjadi bagian penting untuk mengendalikan faktor risiko, seperti diabetes dan hipertensi, sebelum berkembang menjadi penyakit jantung, stroke, atau gagal ginjal.

Pada layanan rujukan, tantangan utama meliputi pemerataan akses dan peningkatan mutu rumah sakit, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Upaya yang dilakukan mencakup pembangunan rumah sakit, penyediaan ambulans dan dukungan transportasi rujukan, serta pengampuan tata kelola dan layanan klinis oleh rumah sakit yang memiliki kapasitas lebih tinggi. Skema pengampuan diharapkan membantu meningkatkan kemampuan fasilitas kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau tenaga kesehatan spesialis.

Pilar ketahanan kesehatan juga menyoroti pentingnya kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Pengalaman pandemi COVID-19 memperlihatkan kerentanan ketika kebutuhan obat, bahan baku, masker, dan alat kesehatan masih bergantung pada pasokan luar negeri. Efisiensi pengadaan menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan, termasuk melalui konsolidasi pengadaan obat dan alat kesehatan. Pengalaman pengadaan terkonsolidasi di wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar) menjadi salah satu contoh yang disampaikan. Menurut paparan tersebut, efisiensi pengadaan berpotensi menghasilkan penghematan yang signifikan dan mendukung perluasan praktik baik ke tingkat nasional.

Dalam aspek pembiayaan, tantangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan rendahnya proporsi belanja kesehatan, tetapi juga kecukupan dana, efisiensi penggunaannya, dan pemerataan alokasi. Pembiayaan penyakit katastropik menjadi salah satu tekanan utama. Pada 2025, sebesar 26,4% biaya pelayanan JKN atau sekitar Rp50,3 triliun terserap untuk penyakit katastropik. Pembiayaan gagal ginjal juga dilaporkan meningkat 476% sepanjang 2019–2025. Situasi ini memperkuat pentingnya pencegahan penyakit, deteksi dini, serta penguatan layanan primer untuk menekan risiko perkembangan penyakit menjadi kondisi yang membutuhkan biaya tinggi. Di samping pembiayaan, distribusi SDM kesehatan yang belum merata terutama di luar Pulau Jawa dan wilayah DTPK menjadi tantangan tersendiri yang berdampak langsung pada ketimpangan akses pelayanan berkualitas. Di sisi lain, pada pilar teknologi kesehatan, digitalisasi melalui pengembangan ekosistem SATUSEHAT dan akselerasi Rekam Medis Elektronik (RME) diharapkan dapat memperkuat integrasi data kesehatan nasional, menjamin kesinambungan pelayanan (continuity of care), serta mengeliminasi duplikasi pencatatan.

Implementasi agenda reformasi JKN seperti penerapan KRIS, iDRG, dan rujukan berbasis kompetensi menuntut kesiapan regulasi, fasyankes, SDM, serta pembiayaan yang matang. Tanpa koordinasi lintas sektor yang solid, perubahan kebijakan ini berisiko menghadapi kendala operasional dan ancaman keberlanjutan. Tantangan pendanaan kesehatan ke depan berfokus pada kecukupan dana, efisiensi pemanfaatan, pemerataan akses, hingga ketahanan sistem kesehatan, yang juga membutuhkan harmonisasi regulasi karena UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum sepenuhnya menyelaraskan kerangka pembiayaan dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Menjawab tantangan tersebut, Forum Nasional JKKI hadir sebagai wadah kolaborasi lintas sektor bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan pemerintah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based recommendations). Selain untuk meninjau kembali regulasi pendanaan dan mendorong peningkatan alokasi belanja kesehatan nasional dari 3% menuju 4% PDB, reformasi ini pada akhirnya bertujuan memastikan bahwa setiap sumber daya dimanfaatkan secara efisien, tepat sasaran, dan berkeadilan demi menjamin keberlanjutan JKN bagi seluruh masyarakat.

Reporter apt. Ahmad Naufal, S.Sos., MHPM

Pleno 1

Apa yang terjadi dalam pendanaan kesehatan?

Ancaman defisit terstruktur pada Dana Jaminan Sosial (DJS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempertegas bahwa ekosistem pembiayaan kesehatan Indonesia berada pada fase krusial. Sesi Pleno I Forum Nasional JKKI XVI yang dipandu oleh Muhamad Faozi Kurniawan, S.E., MPH (Konsultan dan Peneliti PKMK FK-KMK UGM) mengangkat tajuk “Stagnasi Pendanaan Kesehatan Indonesia: Urgensi Revisi UU SJSN 2004 & UU BPJS 2011 di Era Transformasi Kesehatan”. Sesi ini menghadirkan tiga pakar kunci, Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes., AAK., FISDPH., FISPD (Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi UGM), Dr. Adiatma Yudistira Manogar Siregar, S.E., M.E.Con.St (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran), dan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D (Guru Besar FK-KMK UGM), yang akan merumuskan solusi sistemik terhadap defisit DJS, keterbatasan ruang fiskal publik, serta urgensi transformasi ekosistem pembiayaan nasional.

Paparan Narasumber: Prof. Julita Hendrartini

Prof. Julita mengawali paparannya dengan mengevaluasi ancaman defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) JKN yang terus membayangi akibat meleburnya ketimpangan (gap) antara penerimaan iuran dan beban klaim. Sebagai gambaran, dana bantuan senilai Rp20 triliun dari pemerintah habis terserap hanya dalam waktu dua minggu demi memenuhi syarat likuiditas cadangan operasional 1,5 bulan, sebuah langkah darurat yang belum mampu menyentuh akar masalah sistemik. Saat ini, Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) baru berkontribusi sebesar 5 persen dari total belanja kesehatan nasional yang mencapai sekitar Rp664 triliun. Porsi ini jauh tertinggal dibandingkan peran JKN (31 persen) dan belanja mandiri masyarakat (out-of-pocket/OOP). Tingginya angka OOP tersebut turut memicu kebocoran devisa hingga Rp140–160 triliun ke Malaysia, dari total Rp183 triliun estimasi belanja medis warga negara Indonesia ke luar negeri. Guna menekan tingginya OOP dan mencapai target kontribusi AKT sebesar 15 persen pada 2035, Prof. Julita merumuskan peta jalan (roadmap) strategis yang membidik 1 persen kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi serta warga desil 7–10. Strategi ini bertujuan mengalihkan beban OOP ke dalam skema asuransi komersial berstandar internasional.

Landasan operasional skema ini ditopang oleh Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2025 dan KMK Nomor 117 Tahun 2025 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) yang mencakup tiga skema: Skema 1 (proporsi BPJS 75 persen dan AKT 25 persen dengan batas atas tarif 250 persen), Skema 2 (BPJS 0 persen dengan indemnity AKT hingga 250 persen), serta Skema 3 (underwriting mandiri tanpa kaitan BPJS maupun pembatasan tarif). Di akhir paparan, Prof. Julita menegaskan bahwa penataan ekosistem AKT mensyaratkan penyempurnaan pada lima pilar regulasi. Hal ini termasuk urgensi revisi UU SJSN dan UU BPJS guna mencabut klausul larangan cost sharing atau co-payment, sekaligus membuka ruang kolaborasi terstruktur antarpenyelenggara jaminan tanpa opsi opt-out.

Paparan Narasumber: Dr. Adiatma Y. M. Siregar

Pada sesi pemaparan kedua, Adiatma menyoroti posisi belanja kesehatan Indonesia yang masih tertinggal signifikan dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kondisi ini berjalan seiring dengan lambatnya penurunan proporsi beban biaya mandiri (out-of-pocket/OOP) di masyarakat. Adiatma menggarisbawahi bahwa ketimpangan alokasi pembiayaan nasional masih didominasi oleh sektor kuratif, sehingga membatasi porsi belanja preventif hanya di angka 18 persen. Implikasinya, beban klaim JKN terus membengkak dan memicu tingginya angka kepesertaan inaktif. Sebagai koreksi strategis atas permasalahan tersebut, Adiatma mendorong percepatan digitalisasi sistem kesehatan guna mendeteksi serta mencegah kebocoran (leakage) pembiayaan secara presisi, sekaligus memperluas ruang fiskal nasional.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan pentingnya penerapan strategic purchasing, pemanfaatan National Health Accounts (NHA), serta penguatan Health Technology Assessment (HTA). Ketiga elemen ini menjadi instrumen pengunci dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mengendalikan rantai klaim JKN yang kian menanjak.

Paparan Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro

Selanjutnya, Prof. Laksono mengkritik stagnasi anggaran kesehatan publik pra-COVID-19 yang terus tertahan di kisaran 2,5–2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pihaknya mendorong penerapan perencanaan berbasis skenario (scenario planning) guna mendongkrak alokasi pembiayaan kesehatan nasional hingga mencapai 4 persen PDB.

Rendahnya rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia dinilai menjadi penghambat utama kapasitas fiskal publik, sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara seperti Swedia (~25 persen) atau Thailand (~17 persen). Oleh karena itu, sesuai mandat UUD 1945, Prof. Laksono menegaskan bahwa anggaran publik (APBN/APBD) wajib difokuskan secara ketat untuk melindungi masyarakat miskin. Sementara itu, kelompok masyarakat mampu didorong untuk memanfaatkan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) serta mengoptimalkan potensi filantropi nasional yang diperkirakan mencapai Rp600 triliun per tahun.

Narasumber menggarisbawahi kemungkinan risiko sistemik yang amat besar jika BPJS Kesehatan terus dibiarkan menanggung beban nasional seorang diri tanpa dukungan ekosistem swasta dan revisi undang-undang yang mengizinkan skema cost sharing. Reformasi hukum yang berani untuk merestrukturisasi pasal-pasal pelarangan co-payment dalam UU SJSN ditegaskan sebagai langkah mutlak agar Indonesia tidak “berjudi” dengan masa depan keberlanjutan pembiayaan kesehatannya.

Diskusi dan Tanya Jawab

Pemaparan materi yang komprehensif dari ketiga narasumber tersebut menjadi fondasi analitis yang kuat, memicu dinamika diskusi serta tanggapan kritis dari para peserta pada sesi tanya jawab Sesi Pleno I.

Sesi diskusi menyoroti masalah efisiensi di tingkat mikro rumah sakit, di mana pengelolaan biaya yang kurang tepat serta tingginya kebocoran memicu melambungnya tarif rumah sakit dan premi asuransi swasta. Menanggapi hal tersebut, Prof. Julita menekankan pentingnya penyusunan standar clinical pathway dan pedoman mutu agar pengendalian biaya tidak mengorbankan kualitas pelayanan pasien. Sementara itu, Prof. Laksono menggarisbawahi perlunya membangun rasa percaya (trust) antara rumah sakit dan perusahaan asuransi guna mengendalikan risiko serta menstabilkan premi. Diskusi ditutup dengan penekanan pada pentingnya kepastian manfaat (benefit) JKN serta penetapan pagu tarif OJK agar pihak asuransi swasta dapat menghitung premi dan merancang produk top-up secara presisi.

Kesimpulan

Sesi Pleno I Forum Nasional XVI JKKI menegaskan perlunya transformasi ekosistem pembiayaan kesehatan Indonesia dari perencanaan linier menjadi berbasis skenario guna mengatasi ketidakpastian serta defisit kronis JKN. Solusi strategis yang ditawarkan mencakup penguatan AKT dan pengalihan belanja out-of-pocket masyarakat mampu melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) serta penyempurnaan payung hukum. Keberhasilan transformasi ini juga sangat bergantung pada peningkatan alokasi anggaran preventif, efisiensi pengelolaan mikro rumah sakit, serta sinergi yang seimbang antara pembiayaan publik dan swasta.

Reporter dr. Garin Frige Janitra (PKMK FK-KMK UGM)

Paralel 1

Masalah Pendanaan untuk Layanan Primer Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas: Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah dan Kemampuan Masyarakat

Fasilitator: M. Faozi Kurniawan, SE., MPH., AAK – Peneliti dan Konsultan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada

Sesi paralel I FORNAS JKKI XVI difasilitasi oleh Faozi Kurniawan yang menyampaikan sumber dana pelayanan primer sangat beragam, dan sesi paralel ini membahas khusus terkait pendanaan untuk ILP. Faozi Kurniawan membuka sesi dengan menjelaskan bahwa pendanaan pelayanan primer berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, BOK/DAK Fisik, JKN, BLUD, dan sumber lainnya. Puskesmas berstatus BLUD memiliki peluang lebih besar untuk menjalin kemitraan dan mengakses sumber pembiayaan lain, meskipun banyak puskesmas masih bergantung pada BOK. Sesi ini membahas model operasional dan pendanaan ILP yang dapat diterapkan di lapangan, termasuk penguatan layanan melalui APBN dan strategi daerah, optimalisasi ruang fiskal, sinergi dana JKN, serta keadilan pembiayaan.

Narasumber 1: Strategi Daerah Memperkuat ILP di Kabupaten Sumbawa Barat

dr. Carlof Sitompul, M.M.R.S., M.Q.M selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, menyampaikan adanya “paradoks kinerja” kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sejumlah indikator telah menunjukkan capaian baik, antara lain usia harapan hidup 73,44 tahun, cakupan CKG 38,7% (tertinggi di Provinsi NTB), SPM 108,5%, dan kepesertaan aktif JKN 95,3%. Namun, beberapa masalah masih perlu ditangani, seperti angka kematian bayi yang mencapai 13 kasus, tingginya angka depresi dan kebiasaan merokok pada kelompok usia 10–21 tahun, serta meningkatnya beban penyakit katastropik, terutama kanker, stroke, dan gagal ginjal. Sejak 2022, KSB memperkuat fondasi kelembagaan melalui berbagai regulasi, termasuk kebijakan Posyandu Prima, penerapan ILP di seluruh puskesmas, Kartu Sumbawa Barat Maju, pembiayaan kader melalui APBDes, dan SIAGA PRIMA 2026 untuk mempercepat layanan primer berbasis risiko.

dr. Carlof menyampaikan bahwa terdapat upaya untuk monitoring dan evaluasi pada implementasi ILP di setiap Pustu. Hasil pemantauan terhadap 65 Pustu menunjukkan 70,8% berkinerja baik, tetapi kesenjangan pendanaan dan insentif bagi kader kesehatan masih menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, KSB memadukan APBD, APBDes, BLUD/JKN, dan program KSB Maju Kesehatan dalam satu paket layanan ILP. Kartu KSB Maju diberikan kepada seluruh kepala keluarga untuk mendukung akses dan pemantauan layanan, sementara program KSB Maju Kesehatan mendorong pelayanan lebih aktif hingga ke rumah warga. Hingga 11 Oktober 2026, Tim Reaksi Cepat Ambulans di 10 puskesmas mencatat 35.640 layanan; bantuan pendamping rujukan sebesar Rp1,5 juta per rawat inap telah menjangkau 1.352 penerima. Carlof menekankan bahwa kebutuhan anggaran perlu dikelola secara tepat, bukan sekadar ditambah. SIAGA PRIMA KSB melalui dashboard dan command center diharapkan memperkuat integrasi data, sistem, dan layanan. Menurutnya, keberlanjutan ILP bergantung pada kepastian pembiayaan, kesiapan SDM, jejaring yang berfungsi, dan hasil layanan yang terukur.

Pembahas 1: Optimalisasi Ruang Fiskal Daerah - Strategi Penguatan APBD dalam Mendukung Implementasi ILP di Puskesmas

R. Wisnu Saputro, S.E., M.AP. selaku Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, menyoroti ketimpangan kapasitas fiskal daerah, pendanaan yang belum terpadu, dan biaya akses yang dapat menghambat pemerataan ILP. Pendanaan perlu menjamin layanan dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang tidak mampu membayar iuran atau biaya layanan. Untuk memperluas ruang fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dan pendanaan kreatif melalui digitalisasi retribusi, pengelolaan keuangan terintegrasi melalui e-BLUD, pemanfaatan aset, penerimaan hibah oleh BLUD, serta penguatan profil layanan puskesmas. Upaya ini perlu disertai efisiensi belanja, realokasi APBD, pemetaan sumber pendanaan ILP dalam postur APBD, dan sinkronisasi dokumen perencanaan serta regulasi.

Wisnu menegaskan bahwa BLUD berperan mempercepat layanan, sedangkan APBD tetap dibutuhkan untuk menjamin pemerataan. Status BLUD tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi tanggung jawab pendanaan melalui APBD.

Pembahas 2: Sinergi Pembiayaan JKN dan Sektor Non-Pemerintah

Ery Setiawan, S.K.M., M.E., Ph.D., AAAK selaku Country Director Health Systems Insight, menjelaskan bahwa ILP memperluas fungsi layanan primer dengan pendekatan berdasarkan siklus hidup. Di tengah pelaksanaan ILP dan peningkatan cakupan CKG, ruang fiskal justru semakin terbatas: defisit Dana Jaminan Sosial JKN pada 2025 tercatat Rp17,13 triliun, belanja kesehatan pemerintah sekitar 2,9% PDB, dan 28,6% belanja kesehatan masih dibayar langsung oleh rumah tangga. Menurutnya, masalah utama bukan hanya besaran dana, tetapi juga aliran pembiayaan yang terfragmentasi, dana kapitasi yang belum optimal digunakan, serta belum terbukanya mekanisme pembayaran bagi FKTP swasta untuk terlibat dalam CKG. Padahal, FKTP swasta kerap menjadi pilihan masyarakat dan dapat melakukan skrining, sehingga kemitraan melalui MoU perlu diperkuat.

Walaupun kerangka regulasi telah tersedia, pembiayaan JKN masih berfokus pada layanan perorangan dan belum didukung proses bisnis yang memadai, termasuk kanal pembayaran, mekanisme klaim, logistik BMHP, sistem informasi, dan pembinaan wilayah. Ery mengusulkan BPJS Kesehatan berperan sebagai Third Party Administrator dengan paket pembayaran bundling berbasis unit cost, dengan kompensasi operasional BPJS dipisahkan dari Dana Jaminan Sosial. Puskesmas dapat berperan sebagai pengelola wilayah yang membina FKTP swasta dengan data terhubung ke SATUSEHAT. Langkah awal yang disarankan adalah menyusun regulasi pembayaran bagi FKTP non-pemerintah dan mengujicobakannya di dua hingga tiga kabupaten/kota.

Pembahas 3: Keadilan bagi Nakes di Puskesmas

Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA selaku Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kesehatan Populasi di FK-KMK Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa tantangan utama bukan semata-mata kekurangan dana, melainkan tata kelola keuangan puskesmas yang belum terintegrasi. Dana yang berasal dari program tertentu, seperti TB, sering kali hanya dikelola oleh penanggung jawab program sehingga belum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ia menilai dana perlu dikelola di tingkat puskesmas atau wilayah agar berbagai sumber pembiayaan dapat digunakan secara lebih efisien. Kartu KSB Maju Kesehatan disebut sebagai salah satu contoh upaya mengarahkan pembiayaan untuk mendukung layanan bagi masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan ILP dan CKG belum optimal karena belum ada tata kelola pembiayaan yang terintegrasi. Ia mendorong adanya struktur di bawah bupati atau pengelola di sekretariat daerah yang dapat mengkoordinasikan keuangan kesehatan lintas program dan wilayah, sehingga dana tidak sekadar berpindah atau terserap secara administratif, tetapi benar-benar dikelola untuk menghasilkan layanan dan tindak lanjut bagi masyarakat. Beliau menegaskan pesan utamanya bahwa: yang dibutuhkan bukan hanya tambahan dana, tetapi pengelolaan yang lebih baik atas sumber daya yang sudah tersedia.

Diskusi Paralel I

Diskusi menyoroti ketimpangan antara pembiayaan kuratif dan upaya promotif-preventif, serta belum jelasnya kapan keseimbangan pembiayaan dapat tercapai. Prof. Mubasysyir menilai perubahan sangat bergantung pada kapasitas daerah dan peran Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan tata kelola. Ia menjelaskan bahwa persoalan tata kelola bukan sekadar kepatuhan pada petunjuk teknis atau proporsi penggunaan dana, tetapi juga apakah masyarakat benar-benar ditindaklanjuti hingga memperoleh hasil layanan kesehatan. Menanggapi pertanyaan tentang kapasitas puskesmas menjalankan ILP, dr. Carlof menekankan perlunya mengintegrasikan data agar kebutuhan layanan dan belanja tiap puskesmas dapat dipetakan, kemudian menentukan pembagian pembiayaan antara puskesmas dan dinas kesehatan. Ia juga menyebut optimalisasi BLUD, kapitasi dan non kapitasi, serta dukungan CSR sebagai peluang tambahan. Ery Setiawan menyoroti keterbatasan menu BOK dan mengusulkan blended financing agar penggunaan dana lebih fleksibel, sementara Wisnu Saputro menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengelolaan keuangan daerah. Diskusi mengerucut pada perlunya integrasi data, fleksibilitas pembiayaan, dan tata kelola yang berorientasi pada kebutuhan serta hasil layanan masyarakat, bukan hanya pemenuhan administrasi.

Kesimpulan Sesi Paralel I

Fasilitator menyimpulkan bahwa pendanaan ILP perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada BPJS, termasuk asuransi swasta, filantropi, dan CSR. Berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan pengawasan pemerintah agar kontribusinya memperkuat layanan primer, bukan menambah beban biaya masyarakat tanpa kendali. Tindak lanjut yang disampaikan meliputi revisi UU SJSN dan UU BPJS, penguatan regulasi asuransi swasta dan filantropi, peningkatan sumber pendanaan puskesmas, serta peningkatan belanja kesehatan dari sekitar 3% menjadi 4-5% PDB dalam 5-10 tahun.

Reporter Dhea Keyle Fortunandha, MHPM (Divisi PH, PKMK UGM)

Paralel 2

Ketahanan Keuangan Rumah Sakit: Bertahan dan Berkembang di Tengah Keterbatasan Pendanaan melalui BPJS dan Peluang-Peluang Dana Non-BPJS

Sesi Paralel 2 “Ketahanan keuangan Rumah Sakit: Bertahan dan Berkembang di Tengah Keterbatasan Pendanaan melalui BPJS dan peluang-peluang dana non-BPJS.” diselenggarakan secara hybrid dalam rangka Forum Nasional XVI JKKI 2026 pada Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini membahas mengenai inovasi pelayanan rumah sakit dan sumber pendapatan melalui sumber pembiayaan non BPJS.

Dalam pengantar Forum Nasional JKKI XVI sesi pararel 2, disampaikan oleh Bestian Ovilia Andini, MHPM selaku moderator dan merupakan peneliti PKMK UGM menyebutkan bahwa rumah sakit di Indonesia menghadapi tantangan ketahanan keuangan di tengah keterbatasan pendanaan melalui BPJS Kesehatan. Rumah sakit didorong untuk melakukan diversifikasi pendapatan melalui sumber pembiayaan non-BPJS, seperti asuransi komersial, pembayaran langsung pasien (out-of-pocket), filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pengembangan layanan unggulan, home care, Hospital at Home, serta wisata medis juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat kemandirian finansial rumah sakit. Forum ini menekankan pentingnya inovasi model pelayanan dan pendanaan menggunakan pendanaan non BPJS, termasuk mekanisme pembiayaan yang melibatkan lintas sektor (pooled financing) serta pengembangan layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Desain Ulang Pembiayaan Layanan Hospital at Home melalui Pendanaan Lintas Sektor (Pooled Financing)

dr. Kinik Darsono, MMed., Ed., FISQua selaku Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong memaparkan program HEBAT yang dikembangkan di RSUD dr. Soeratno Gemolong menjadi salah satu inovasi pelayanan kesehatan melalui pendekatan Hospital-at-Home (HaH), yaitu pelayanan perawatan akut di rumah sebagai alternatif rawat inap konvensional. Dalam pemaparan dr. Kinik menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien berisiko tinggi. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tantangan sistem kesehatan terdesentralisasi, ketika keterbatasan pembiayaan dan kemampuan membayar dapat menghambat masyarakat rentan memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Keunggulan program HEBAT terletak pada penerapan mekanisme pembiayaan terpadu (pooled fund) yang menggabungkan sumber dana lintas sektor, termasuk dana operasional rumah sakit, BAZNAS, serta dukungan pihak lain melalui kontribusi operasional. Pengelolaan pembiayaan ini didukung oleh perjanjian antarlembaga, verifikasi berlapis terhadap calon penerima manfaat, serta pelaporan dan audit yang transparan. Dengan mekanisme tersebut, pembiayaan tidak sekadar menjadi bantuan sosial, tetapi digunakan secara strategis untuk memastikan pasien rentan memperoleh pelayanan yang tepat sasaran, berkualitas, dan terlindungi dari beban biaya kesehatan.

Dari sisi efisiensi dan mutu pelayanan, materi yang dipaparkan menunjukkan bahwa biaya rawat inap konvensional yang menjadi pembanding mencapai sekitar Rp4 juta, sedangkan biaya per episode pelayanan HaH berkisar Rp1,5–2,5 juta. Selain berpotensi mengurangi beban biaya transportasi keluarga pasien, model ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit melalui substitusi sebagian layanan rawat inap dan percepatan rotasi tempat tidur. Pengalaman program HEBAT menunjukkan pentingnya integrasi inovasi layanan, pembiayaan lintas sektor, dan tata kelola yang akuntabel untuk memperluas akses pelayanan kesehatan.

Menembus Batas Geografis: Tantangan dan Inovasi Penyelenggaraan Layanan Home Care di Daerah 3T

dr. Oktelin Kurniawati Kaswadie, MM, FISQua, selaku Direktur RSUPP Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, menyoroti pentingnya pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). dr Oktelin menegaskan bahwa memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, kondisi geografis yang ekstrem, keterbatasan infrastruktur, jaringan listrik dan internet yang belum memadai, serta persebaran penduduk yang berjauhan masih menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Situasi tersebut berdampak pada masyarakat, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan penyakit kronis yang mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dr. Oktelin memaparkan sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan layanan home care di daerah 3T. Upaya tersebut meliputi flying health care dan logistik taktis melalui kunjungan berkala dokter spesialis ke Puskesmas, pelayanan langsung ke rumah pasien oleh tenaga kesehatan lintas profesi, serta pengantaran obat bagi pasien rawat jalan. Pendekatan ini juga mengedepankan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama agar pelayanan kesehatan modern dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat setempat.

Lebih lanjut, keberlanjutan layanan home care memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai, baik melalui pembayaran mandiri, pemanfaatan anggaran desa untuk transportasi tenaga kesehatan, penjaminan pemerintah daerah melalui skema E-KTP Malaka, maupun BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. dr. Oktelin menekankan perlunya regulasi yang menjadi payung hukum penyelenggaraan home care, khususnya di daerah 3T; standarisasi insentif dan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan, investasi pada alat medis portabel berdaya rendah, serta penguatan kapasitas kader lokal.

Pembahas

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM selaku Ketua Departemen Pembinaan Jaminan Kesehatan – ARSADA menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pasien JKN, rumah sakit harus sustain. Sumber pembiayaan yang dipakai tidak hanya berasal dari BPJS dan Pemerintah, namun dengan inovasi yang tepat, maka pembiayaan tersebut dapat didanai oleh BAZNAS maupun skema filantropi lainnya. Banjar juga menegaskan bahwa sistem pembiayaan yang digunakan harus adil sesuai dengan kebutuhan pasien. Rumah sakit dalam hal ini harus menjaga mutu layanan, termasuk optimalisasi alat kesehatan sebagai pendukung pelayanan. Terkait mekanisme pendanaan dan kaitannya dengan kapasitas fiskal, Rumah sakit dapat menggunakan mekanisme CoB maupun penyesuaian tarif layanan.

Analisis permasalahan utama rumah sakit daerah adalah isu kesenjangan terkait kemampuan fiskal daerah antara daerah yang mampu dan daerah yang tidak mampu. Selain itu dalam mempertahankan kemampuan keuangan rumah sakit, diversifikasi pendapatan rumah sakit perlu dilakukan. Memperkuat tata kelola rumah sakit dan identifikasi aset rumah sakit juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai operasional rumah sakit.

dr. Kalsum Komaryani, MPPM selaku Ketua Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) menyampaikan adanya disparitas pembangunan di indonesia, adanya hambatan akses masarakat ke fasilitas kesehatan di RSUPP Betun. Di sisi lain, inovasi rumah sakit gemolong dengan homecare dibiayai oleh berbagai sumber pendanaan.

Meskipun masih ada beberapa hambatan pembiayaan rumah sakit terkait dengan pembiayaan dari BPJS seperti klaim dispute, pending, maupun yang lainnya; namun, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan telah terjamin.

dr Kalsum mengatakan bahwa homecare menjadi salah satu peluang rumah sakit mendapatkan revenue. Salah satu peluang tersebut dapat dilakukan dengan upaya pengembangan layanan homecare. Layanan ini memiliki kebutuhan masyarakat yang tinggi karena memudahkan akses pelayanan kesehatan. Namun, regulasi terkait layanan ini belum diatur secara spesifik. Selain itu, layanan home care saat ini juga belum dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN, sehingga rumah sakit tidak mendapatkan revenue dari dana JKN untuk layanan tersebut. Selain dukungan eskternal, dukungan internal Rumah sakit berupa persiapan sumber daya juga dibutuhkan untuk layanan home care. Dia khir paparan dr Kalsum menegaskan bahwa layanan home care ini adalah bagian dari rumah sakit, sehingga harus dilakukan rekam medis yang terintegrasi dengan rumah sakit.

Diskusi

Sesi diskusi menyoroti mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk menyakinkan pemerintah dalam mengembangkan layanan hospital at home. Dr Oktelin menyampaikan bahwa saat ini Bupati Kabupaten Malaka seorang dokter, sehingga latar belakang profesi ini dapat mendorong program kesehatan untuk dapat diprioritaskan di daerah. Namun tantangan lain juga ditemukan saat melakukan koordinasi terhadap sekda maupun dengan DPRD. Dengan komunikasi yang mudah diterima oleh pemangku kepentingan, maka potensi diterimanya program tersebut cukup besar.

Dr Kinik menambahkan adanya penanggulangan kemiskinan di daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah. Semakin masyarakat terlayani dengan baik maka para pemangku kepentingan akan semakin senang dengan program rumah sakit.

Rumah sakit saat ini didorong untuk membuka peluang pelayanan diluar JKN guna menyeimbangkan pendapatan rumah sakit, seperti pengembangan layanan eksekutif juga homecare.

Penutup

Rumah sakit perlu terus mengembangkan inovasi sumber pendanaan non-BPJS untuk menjaga ketahanan keuangan dan keberlanjutan pelayanan di tengah keterbatasan pendanaan. Berbagai skenario pendanaan, baik dari pemerintah maupun swasta, perlu diantisipasi agar rumah sakit mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, seluruh asosiasi rumah sakit diharapkan berperan aktif dalam mendorong revisi UU SJSN dan UU BPJS serta penguatan regulasi asuransi kesehatan swasta dan filantropi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan sumber pendanaan rumah sakit sekaligus mendorong peningkatan belanja kesehatan Indonesia dari 3% menjadi 4–5% dari PDB dalam kurun waktu 5–10 tahun mendatang.

Reporter Husniawan Prasetyo

Paralel 3

Membangun Asuransi Kesehatan Swasta yang Berkelanjutan sebagai Komplementer dan Suplementer JKN Pasca-POJK 36/2025 dan KMK 1117/2025

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber pakar di bidang asuransi kesehatan swasta, meliputi dr. Emira E. Oepangat, FLMI, CFP, AAAIJ, AAAK selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), M. Reza Putra, SI.P., MH., CLI., CRGP sebagai perwakilan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), serta drg. Herly D. Putra, MPHM selaku Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan Pratama-BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, telah hadir juga dua pembahas ahli yaitu Nurhasan, Ak., M.Acc & Fin, AAIK selaku Kepala Direktorat Pengawasan Asuransi Jiwa-Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Tim Kerja Pembiayaan JKN dari Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, yaitu Ratu Martiningsih, S.K.G, M.Kes, AAAK, CHIA. Diselenggarakan secara hybrid pada Rabu (21/10/2026), kegiatan ini sukses menghadirkan perspektif menarik mengenai perkembangan asuransi kesehatan swasta yang berkelanjutan di Indonesia.

Sesi dibuka oleh Vini Aristianti, SKM., MPH, AAK selaku fasilitator pada Paralel 3, yang menjelaskan sedikit mengenai prospek asuransi kesehatan swasta sebagai salah satu sumber pendanaan kesehatan nasional yang dapat melengkapi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam konteks POJK Nomor 36 Tahun 2025 dan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1117/2025 menjadi bagian penting dari penataan ekosistem asuransi kesehatan. Integrasi antara JKN dan asuransi kesehatan swasta melalui mekanisme Koordinasi Antar-Penyelenggara Jaminan (KAPJ) diharapkan dapat memperjelas pembagian pembayaran, khususnya untuk selisih biaya pelayanan, serta mendukung proses klaim yang lebih terkoordinasi. Asuransi kesehatan swasta juga berpotensi dikembangkan sebagai pelengkap pembiayaan JKN (komplementer) maupun penyedia manfaat tambahan di luar paket dasar sesuai polis (suplementer). Untuk mewujudkan ekosistem yang berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi yang suportif dari berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan, Asosiasi asuransi kesehatan swasta, dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Narasumber 1: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dr. Emira E. Oepangat, FLMI, CFP, AAAIJ, AAAK memberikan pandangannya mengenai industri asuransi kesehatan swasta saat ini mengalami persoalan yang cukup menantang, yakni inflasi medis Indonesia sangat tinggi, biaya pelayanan kesehatan terus naik, rasio klaim mendekati bahkan pernah melampaui 100%, hingga premi sulit dijaga tetap terjangkau. Di sisi lain, keberlanjutan asuransi kesehatan swasta tidak cukup dicapai melalui kenaikan premi, tetapi membutuhkan penataan produk yang terjangkau, pengendalian biaya medis, dan implementasi KAPJ (Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan) yang efektif. Asuransi swasta perlu dikembangkan sebagai pelengkap pembiayaan JKN maupun penyedia manfaat tambahan, sehingga dapat memperluas perlindungan kesehatan tanpa menambah beban biaya yang tidak terduga bagi masyarakat. AAJI melihat terdapat empat langkah yang relevan guna memperkuat strategi industri, yaitu evaluasi diversifikasi produk, berupaya menggali kebutuhan nasabah yang kian beragam preferensinya, menjaga nasabah melalui layanan yang mudah diakses dan proaktif, serta mempercepat digitalisasi yang menawarkan respon yang cepat dan efisien. Tambahnya, untuk dapat bertahan di era inflasi medis yang kian tinggi, Rumah Sakit perlu mempersiapkan strategi bisnis yang lebih matang, salah satunya memperkuat kemitraan strategis dengan asuransi dan korporasi.

Narasumber 2: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Sementara itu, M. Reza Putra, SI.P., MH., CLI., CRGP perwakilan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menegaskan bahwa tidak ada satu model produk yang cocok untuk seluruh perusahaan; desain manfaat harus disesuaikan dengan profil risiko, kemampuan pembiayaan, dan karakteristik peserta. Pada sisi tata kelola, pengendalian biaya perlu dilakukan sepanjang siklus asuransi, mulai dari underwriting, pengelolaan jaringan rumah sakit, telaah utilisasi pelayanan, hingga analisis klaim dan pencegahan fraud. Seluruh upaya tersebut harus tetap menjaga keselamatan pasien dan hak peserta sebagai prinsip utama. Pasca terbitnya POJK Nomor 36 Tahun 2025 dan KMK Nomor 1117 Tahun 2025, produk asuransi swasta diarahkan untuk membayar selisih biaya kenaikan kelas rawat (KAPJ), memberikan kenyamanan dan fasilitas tambahan, memberi manfaat tertentu yang tidak atau belum menjadi fokus JKN, meningkatkan pilihan layanan bagi peserta.

Narasumber 3: BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan yang diwakili oleh drg. Herly D. Putra, MPHM selaku analis kebijakan penjaminan manfaat rujukan pratama, menunjukkan bahwa JKN telah mencapai cakupan hampir universal dan menjadi fondasi perlindungan kesehatan nasional, sehingga sinergi dengan asuransi swasta perlu difokuskan pada peningkatan akses, kenyamanan, dan pilihan layanan tanpa menciptakan duplikasi manfaat. Regulasi baru juga memberikan kepastian tata kelola pembiayaan selisih biaya, transparansi pembayaran, serta penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan perusahaan asuransi. Adapun implementasi KAPJ membutuhkan kesiapan sistem informasi, koordinasi data, dan pemahaman yang sama di seluruh pemangku kepentingan. Pasca-POJK Nomor 36 Tahun 2025 dan KMK Nomor 1117 Tahun 2025, keberlanjutan asuransi kesehatan swasta terletak pada kemampuannya melengkapi JKN melalui pembiayaan selisih biaya, peningkatan kenyamanan layanan, dan perlindungan tambahan yang terintegrasi. Sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan industri asuransi menjadi kunci untuk memperluas akses layanan sekaligus menjaga keberlanjutan sistem kesehatan nasional.

Pembahas

Pada sesi pembahasan, Nurhasan, Ak., M.Acc & Fin, AAIK selaku Kepala Direktorat Pengawasan Asuransi Jiwa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangkap adanya kecenderungan yang positif, meskipun banyak tantangan jika dihubungkan pada ekosistem rumah sakit dalam konteks data maupun finansial. Poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini sesuatu yang smooth dan dapat mendukung masyarakat, hal ini harus dikawal dengan baik. OJK sangat concern terhadap keberlangsungan KAPJ, sehingga dalam hal ini OJK tidak akan berpihak pada 1, melainkan seluruh pihak harus saling berkesinambungan demi kepentingan “Merah Putih” atau Indonesia. Tambahnya, penguatan literasi asuransi kesehatan melalui kurikulum pembelajaran merupakan kontribusi yang sangat bagus, hal tersebut memungkinkan keterpaparan perlindungan kesehatan sejak dini, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang familiar akan perlindungan kesehatan melalui asuransi kesehatan.

Ratu Martiningsih, S.K.G, M.Kes, AAAK, CHIA selaku Ketua Tim Kerja Pembiayaan JKN yang merupakan perwakilan dari Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, menyatakan melihat adanya peningkatan belanja asuransi kesehatan sosial dan asuransi swasta. Pusbikes saat ini sedang melakukan disagregasi agar dapat lebih fokus melihat besaran biaya out-of-pocket yang menjadi burden masyarakat dalam membiayai pelayanan di fasilitas kesehatan. Muncul harapan besar dengan adanya developing regulasi bersama-sama ini, sehingga terbangunnya persamaan persepsi. Dinamika JKN yang sedang terjadi saat ini sebetulnya dapat menjadi peluang bagi Asuransi kesehatan swasta, bahwa sasaran peserta yang bisa di approach adalah yang secara eligible bisa dilakukan mekanisme selisih biaya, misalnya pekerja penerima upah, pegawai negeri, atau badan usaha. Pada penutup kata, Ratu sepakat bahwa asuransi kesehatan swasta sebagai suplementer dan komplementernya, bukan sebagai pengganti manfaatnya.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, masa depan pembiayaan kesehatan Indonesia bukan memilih antara JKN atau asuransi swasta, tetapi membangun sinergi keduanya melalui regulasi, integrasi data, dan pembagian peran yang jelas agar masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik dengan biaya yang tetap berkelanjutan. Sehingga POJK Nomor 36 Tahun 2025 dan KMK Nomor 1117 Tahun 2025 dapat dimaknai sebagai momentum integrasi JKN dan asuransi swasta.

Reporter Firda Alya

Paralel 4

Pengembangan Filantropi dan CSR untuk Pelayanan Kesehatan dan Penguatan Universal Health Coverage

Pengembangan filantropi dan corporate social responsibility (CSR) menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pembiayaan kesehatan dan mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Topik ini dibahas dalam Sesi Paralel 4 Forum Nasional (Fornas) XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), yang diselenggarakan secara hibrid di FKKMK UGM pada Rabu (21/10/2026). Sesi ini menghadirkan Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt, MBA, M.Kes dan Edy Sucipto, SKM, M.Si sebagai narasumber, Dr. Salahuddin Yahya dan Maulana Samantha sebagai pembahas, serta Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD sebagai penanggap, dengan Mashita Inayah, S.Gz sebagai moderator. Dalam pembukaan, moderator menyoroti belanja kesehatan pemerintah dan swasta yang masih stagnan pada angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), sementara potensi filantropi nasional diperkirakan mencapai Rp600 triliun. Optimalisasi potensi filantropi, termasuk zakat dan CSR, membutuhkan tata kelola, akuntabilitas, prioritas pendanaan, dan keberlanjutan yang kuat untuk mendukung UHC.

Narasumber 1: Dr. Diah Ayu Puspandari

Dr. Diah Ayu Puspandari menekankan pentingnya pendekatan smart spending dalam pemanfaatan filantropi untuk kesehatan. Menurutnya, filantropi dan CSR dapat berkontribusi melalui tiga dimensi UHC, yaitu memperluas akses penduduk terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan, serta memperkuat perlindungan finansial masyarakat. Pihaknya mencontohkan estimasi beban ekonomi dengue sebesar Rp8,7 triliun, yang mencakup Rp6,4 triliun dari JKN, Rp2,1 triliun dari pasien non-JKN, dan Rp136 miliar dari masyarakat yang tidak berobat ke fasilitas kesehatan. Filantropi dapat membantu mengisi kesenjangan pembiayaan yang belum tercakup dalam sistem jaminan kesehatan, tetapi tetap harus menjadi pelengkap karena dana publik dan JKN merupakan fondasi pemenuhan hak atas kesehatan. Dr. Diah juga menyoroti praktik baik, seperti Thai Health Promotion Foundation, regulasi CSR di India, dan peran GAVI dalam pengembangan vaksin, sebagai pembelajaran mengenai pentingnya mekanisme pendanaan dan tata kelola yang terstruktur.

Narasumber 2: Edy Sucipto, SKM, M.Si

Edy Sucipto, SKM, M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, membagikan pengalaman implementasi CSR dan filantropi di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak cukup berbentuk donasi sesaat, tetapi perlu dirancang secara berkelanjutan dengan dampak yang terukur. Contohnya adalah layanan home care bagi pasien TB MDR melalui kolaborasi Dinas Sosial, Baznas, puskesmas, RSUD, pemerintah desa, dan SPPG. Kabupaten Tegal juga memanfaatkan CSR untuk mendukung pembagian telur melalui posyandu dalam pencegahan stunting, serta bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan Yayasan Satu Karsa Karya melalui pemberdayaan masyarakat dan komunikasi perubahan perilaku. Selain itu, pemerintah daerah mengembangkan skema berbagi iuran BPJS Kesehatan melalui dana CSR berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 400.7.24/1387-1/05. Pengalaman Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa keberhasilan CSR ditentukan oleh kolaborasi multisektor, pembagian peran yang jelas, kesinambungan program, serta pelibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan dan memberikan umpan balik.

Pembahas 1: Dr. Salahuddin Yahya

Pembahas pertama, Dr. Salahuddin Yahya, selaku Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, menyoroti keterkaitan antara masalah kesehatan dan kemiskinan serta peluang penerapan blended financing untuk mengatasinya. Ia mengingatkan bahwa CSR sering kali terkonsentrasi di sekitar wilayah operasional perusahaan sehingga belum tentu menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan. Potensi pendanaan lain, seperti hibah langsung dalam negeri dan undian gratis berhadiah, juga dinilai belum optimal dimanfaatkan untuk sektor kesehatan. Kementerian Sosial dapat berperan melalui perizinan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), penguatan akuntabilitas, serta pengembangan kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penguatan data bersama, kemitraan lintas kementerian dan sektor, serta kajian regulasi diperlukan agar distribusi dana filantropi lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih luas.

Pembahas 2: Maulana Samantha

Pembahas kedua, Maulana Samantha, selaku Supervisor of Investment & Philanthropy Direktorat Keuangan UGM, menjelaskan peran filantropi sebagai pelengkap sumber pendanaan institusi akademik. UGM mengembangkan ekosistem filantropi melalui tiga pilar, yaitu endowment fund atau dana abadi, general donation yang mencakup donasi, kegiatan amal, kebencanaan, dan beasiswa, serta filantropi syariah yang meliputi zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf. Maulana juga menekankan bahwa donor mempertimbangkan kapasitas finansial dan keberlanjutan lembaga penerima sebelum memberikan dukungan. Penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme pengelolaan dana, dan kepercayaan donor menjadi prasyarat penting untuk membangun ekosistem filantropi yang berkelanjutan.

Tanggapan: Prof. Laksono Trisnantoro

Sebagai penanggap, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, menegaskan pentingnya memahami lanskap filantropi untuk memperkuat pendanaan kesehatan. Menurutnya, penggalangan dana sering meningkat ketika terjadi bencana besar, sementara persoalan kesehatan yang berdampak pada keluarga secara individual atau disebut sebagai “bencana-bencana kecil” belum selalu memperoleh perhatian yang memadai. Karena itu, potensi filantropi perlu dipetakan untuk mengidentifikasi sumber pendanaan, kebutuhan kesehatan, dan peluang kolaborasi. Pemetaan lanskap filantropi menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi pendanaan kesehatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, yang akan ditindaklanjuti setelah Fornas JKKI XVI.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Sesi Paralel 4 Fornas JKKI XVI menegaskan bahwa filantropi dan CSR berpotensi memperkuat pembiayaan kesehatan dan mendukung pencapaian UHC, terutama apabila dikelola secara akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak. Pengalaman Kabupaten Tegal dan UGM memperlihatkan pentingnya kolaborasi multisektor, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pelibatan masyarakat. Filantropi bukan pengganti pembiayaan publik dan JKN, melainkan sumber pelengkap yang perlu dikelola secara strategis untuk memperluas akses layanan, mengurangi beban finansial masyarakat, dan memperkuat sistem kesehatan. Ke depan, pemetaan lanskap filantropi, pengembangan data bersama, penguatan kemitraan TJSL, dan kajian regulasi menjadi agenda penting untuk mendukung pembiayaan kesehatan yang lebih efektif.

Reporter dr. Dzkri Fadhilah, MHPM (Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM)

Paralel 5

Tata Kelola Pencegahan Fraud JKN: Menutup Kebocoran Finansial untuk Menyelamatkan Dana Jaminan Sosial Kesehatan

Sesi Paralel 5 “Tata Kelola Pencegahan Fraud JKN: Menutup Kebocoran Finansial untuk Menyelamatkan Dana Jaminan Sosial Kesehatan” diselenggarakan secara hybrid dalam rangka Forum Nasional XVI JKKI 2026 pada Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini membahas tantangan pencegahan kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya melalui penguatan tata kelola dan optimalisasi Rekam Medis Elektronik (RME) untuk mendukung deteksi dini serta verifikasi klaim.

Dalam pembukaan, drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, menyoroti tekanan pembiayaan JKN akibat ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pengeluaran pelayanan. Fraud menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus mengancam mutu dan keselamatan pasien. Kegiatan ini mempertemukan perspektif tata kelola dan kebijakan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat pencegahan kecurangan.

Narasumber 1: Dr. dr. Mahesa Paranadipa Maykel

Dr. dr. Mahesa Paranadipa Maykel, M.H., MARS, Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), menekankan bahwa fraud dapat terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari pelayanan dan dokumentasi rekam medis hingga pengajuan serta verifikasi klaim. Modusnya antara lain manipulasi kode, phantom billing, penggelembungan tagihan obat, dan tindakan yang tidak sesuai indikasi medis. Pihaknya menyoroti perlunya penguatan pengendalian internal, optimalisasi peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN, serta peninjauan regulasi agar mampu menjawab perkembangan modus kecurangan. Deteksi dini perlu dilakukan sebelum klaim diajukan, bukan hanya melalui audit setelah pembayaran.

Narasumber 2: drg. Rudy Kurniawan

Selanjutnya, drg. Rudy Kurniawan, M.Kes., Ketua Tim Kerja Inovasi dan Pembiayaan Kesehatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI, membahas pemanfaatan RME dan tanda tangan elektronik. Integrasi data melalui SATUSEHAT diharapkan memperkuat validasi identitas, menjaga keutuhan dokumen, dan menyediakan jejak digital yang dapat ditelusuri. Pengembangan sistem klaim yang memungkinkan verifikasi langsung melalui dashboard tanpa mengunggah dokumen berulang kali juga diharapkan mengurangi risiko dokumen tidak terkirim. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kualitas data, standardisasi, kesiapan infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia.

Diskusi

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beberapa pertanyaan peserta mengenai pembatasan tindakan yang dapat diklaim, pengembalian dana, gangguan sistem yang menyebabkan dokumen tidak terbaca, biaya tanda tangan elektronik bagi rumah sakit swasta, serta kesetaraan sanksi bagi rumah sakit pemerintah dan swasta. Peserta juga menyoroti transparansi audit dan evaluasi terhadap proses verifikasi, termasuk apabila ditemukan dugaan kelalaian verifikator.

Penutup

Pada bagian penutup, drg. Puti memaparkan skenario penanganan fraud berdasarkan kemungkinan membaik atau memburuknya tata kelola, regulasi, integrasi RME, kesiapan fasilitas kesehatan, dan pengawasan. Perbaikan memerlukan regulasi yang lebih kuat, penggunaan RME terintegrasi sebagai dasar klaim, deteksi dini berbasis risiko, serta pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten. Sebaliknya, ketidaksiapan sistem, kesenjangan kapasitas fasilitas kesehatan, dan lemahnya pengawasan dapat memperbesar risiko kecurangan. Sesi ini menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan tata kelola menjadi kunci menjaga integritas serta keberlanjutan dana JKN.

Reporter dr. Helen Anggraini Budiono

Paralel 6

Ketahanan Pendanaan dalam Situasi Bencana dan Climate Change: Bergantung Pusat atau Membangun Kemandirian Daerah?

Ketika bencana terjadi, kebutuhan pelayanan kesehatan tidak bisa menunggu. Obat-obatan harus tersedia, tenaga kesehatan harus bergerak, dan masyarakat terdampak membutuhkan pertolongan segera. Namun, di balik kecepatan respons tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah penting: memastikan pendanaan tersedia tepat waktu tanpa mengabaikan tata kelola dan pertanggungjawaban. Persoalan inilah yang menjadi sorotan dalam Sesi Paralel 6 Forum Nasional XVI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) 2026 bertajuk Ketahanan Pendanaan dalam Situasi Bencana dan Perubahan Iklim pada Rabu (21/10/2026). Dipandu oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., sesi ini menghadirkan empat narasumber dari Dinas Kesehatan DIY, Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, YAKKUM Emergency Unit (YEU), dan BPBD DIY untuk membahas strategi pembiayaan, tata kelola anggaran, serta peran masyarakat dalam memperkuat ketahanan pendanaan bencana.

Dinas Kesehatan DIY: Pembiayaan Operasional Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan medis dan logistik kesehatan yang melonjak mendadak saat bencana kerap terhambat oleh lambatnya prosedur administrasi serta pencairan dana darurat. Guna mengatasinya, optimasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) perlu dilakukan lewat mekanisme pencairan yang cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH, memaparkan tantangan pembiayaan operasional fasilitas kesehatan saat bencana. Dalam kondisi darurat, kebutuhan obat-obatan, bahan medis, logistik, dan tenaga kesehatan dapat meningkat secara signifikan. Sementara itu, proses administrasi, pencairan anggaran, pengadaan, dan distribusi logistik perlu berjalan di tengah tuntutan respons yang cepat. Ketidaksesuaian antara mendesaknya kebutuhan lapangan dan proses pemenuhan anggaran berpotensi menghambat kelancaran pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perencanaan kebutuhan dan koordinasi antara pihak menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan pembiayaan tersedia sesuai kebutuhan. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Siap Pakai (DSP) perlu disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Dengan perencanaan operasional yang jelas dan pengajuan kebutuhan yang terkoordinasi, pembiayaan diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan tanpa mengesampingkan akuntabilitas.

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Penanggulangan krisis kesehatan dilakukan melalui fase pra-krisis, saat krisis, hingga pasca krisis dengan dukungan penilaian cepat serta aktivasi klaster kesehatan lewat HEOC demi kelancaran koordinasi. Selain itu, mobilisasi sumber daya, kesiapsiagaan, keberlangsungan layanan esensial, dan evaluasi berkala harus terintegrasi penuh dalam sistem penanganan bencana.

Dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Wijayanti, SS, MKM, menekankan pentingnya koordinasi dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Penanganan krisis memerlukan kesiapan sebelum bencana, respons terkoordinasi saat keadaan darurat, serta dukungan pemulihan setelah kejadian. Informasi mengenai dampak dan kebutuhan kesehatan menjadi dasar untuk menentukan prioritas penanganan dan pengerahan sumber daya.

Dalam konteks tersebut, dukungan pendanaan perlu terhubung dengan kebutuhan nyata di lapangan. Koordinasi antara pihak diperlukan agar sumber daya dapat dimobilisasi secara tepat dan pelayanan kesehatan tetap berlangsung bagi masyarakat terdampak. Pendanaan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pemulihan, sehingga upaya penanganan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir.

YAKKUM Emergency Unit (YEU): Peran Masyarakat dalam Pendanaan Bencana

Partisipasi dan pendanaan mandiri masyarakat dapat memperkuat respons bencana jika dikelola secara terarah sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan tanggung jawab utama pemerintah. Dalam kolaborasi ini, transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Peran masyarakat dalam pendanaan bencana menjadi perhatian yang disampaikan David Pattinama, Koordinator Diklat YAKKUM Emergency Unit (YEU). Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat respons terhadap bencana, terutama melalui dukungan yang berangkat dari pemahaman atas kebutuhan komunitas terdampak. Inisiatif pendanaan masyarakat dapat melengkapi upaya pemerintah dan membantu menjangkau kebutuhan yang memerlukan perhatian segera.

Namun, partisipasi tersebut perlu diiringi pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Kejelasan tujuan penggunaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta pertanggungjawaban yang dapat diakses menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik. Pendanaan berbasis masyarakat bukan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah, melainkan memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana.

BPBD DIY: Tata Kelola Anggaran Kebencanaan

DIY menghadapi risiko bencana yang kompleks sehingga membutuhkan kesiapan pembiayaan serta pemahaman atas perbedaan mekanisme BTT APBD dan DSP pemerintah pusat. Tata kelola anggaran tersebut harus dijalankan mulai dari penetapan status darurat hingga pencairan, yang wajib didukung dokumentasi serta pertanggungjawaban demi mencegah pembiayaan ganda.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes., menjelaskan tata kelola anggaran kebencanaan daerah, termasuk perbedaan mekanisme BTT dan DSP. BTT bersumber dari APBD dan dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak sesuai ketentuan, sedangkan DSP merupakan dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk penanganan darurat bencana. Perbedaan sumber dan mekanisme tersebut perlu dipahami agar proses pengajuan dan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara tepat.

Pengelolaan anggaran kebencanaan mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan belanja, verifikasi, hingga pencairan dana sesuai prosedur. Dokumentasi dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan. Tata kelola yang baik juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan menghindari tumpang tindih pembiayaan dalam penanganan bencana.

Rangkuman Sesi

Pembahasan dalam Sesi Paralel 6 menunjukkan bahwa ketahanan pendanaan bencana membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan anggaran. Perencanaan yang matang, mekanisme pencairan yang responsif, koordinasi lintas sektor, dan pertanggungjawaban yang jelas perlu berjalan beriringan. Dukungan pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan penanganan bencana.

Penguatan sistem pendanaan tersebut menjadi penting di tengah risiko bencana dan perubahan iklim yang menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang tepat dan dukungan yang dapat diakses sesuai kebutuhan, pendanaan diharapkan mampu menunjang respons yang lebih efektif sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Reporter Vina Yulia Anhar, SKM, MPH (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM)

Pleno 2

Apa yang menjadi tantangan masa kini dan masa depan untuk pendanaan kesehatan dengan menggunakan pendekatan skenario?

Membuka sesi pleno dua, Candra, SKM., MPH selaku moderator, mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan berbagai skenario dan kemungkinan yang dapat terjadi pada ekosistem pembiayaan kesehatan Indonesia. Pihaknya melontarkan pemantik diskusi yang krusial, “Kebijakan apa saja yang perlu kita siapkan sejak saat ini?”

Perbedaan Fiskal Antar Daerah dan Keberlanjutan Pendanaan Kesehatan di Indonesia

Analis Kebijakan Ahli Madya dari Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi DJSEF Kementerian Keuangan, Roni Parasian, S.E., M.A., mengawali paparannya dengan menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar paling mendasar dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus menjadi prioritas utama pemerintah. Di tengah ketidakpastian makroekonomi global serta berbagai tantangan domestik, kinerja ekonomi Indonesia pada 2026 dinilai tetap berdaya tahan, dimana APBN memegang peran sentral sebagai penopang utama perekonomian dan motor pembangunan nasional.

Pada 2026, APBN difokuskan pada delapan agenda prioritas nasional, salah satunya adalah penyediaan layanan kesehatan berkualitas. Alokasi anggaran ini menyasar berbagai area strategis, mulai dari penguatan upaya promotif dan preventif, pembangunan serta peningkatan mutu rumah sakit, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, percepatan penuntasan kasus Tuberkulosis (TB), pembenahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, hingga dorongan terhadap kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Lebih lanjut, Roni memaparkan bahwa APBN memberikan dukungan langsung terhadap keberlanjutan BPJS Kesehatan melalui empat saluran pembiayaan utama. Saluran tersebut meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu, subsidi iuran bagi peserta mandiri kelas III, pembiayaan iuran bagi aparatur negara, serta suntikan dana cadangan untuk menopang ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Menatap arah kebijakan 2027, APBN dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan akselerasi kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjaga postur APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan alokasi sektor kesehatan tetap optimal demi mencetak SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Keberlanjutan Pembiayaan JKN dalam Menghadapi Perubahan Demografi dan Epidemiologi (BPJS Kesehatan)

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, dr. Wahyudi Putra Pujianto, menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan program JKN pada 2026 telah mencapai 284,3 juta jiwa atau sekitar 98,61 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,48 persen. Kendati demikian, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) berada dalam kondisi kritis. Berdasarkan evaluasi per 31 Mei 2026, ketersediaan aset neto diperkirakan hanya sanggup menopang pembayaran klaim selama 1,5 bulan ke depan, bahkan dengan asumsi pengelolaan anggaran yang ketat.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan global maupun struktural di dalam negeri. Secara global, penyelenggaraan asuransi sosial dihadapkan pada peningkatan proporsi populasi lansia, lonjakan kasus penyakit kronis, inflasi medis, serta kemajuan teknologi kesehatan yang berbiaya tinggi. Di tingkat domestik, pelebaran cash flow gap dipicu oleh akumulasi tunggakan iuran dari peserta non aktif, tingginya disparitas antara besaran iuran dengan biaya pelayanan riil, serta ketiadaan penyesuaian tarif iuran selama lebih dari lima tahun sejak 2020. Beban pembiayaan semakin berat akibat masih dominannya penyerapan anggaran di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), maraknya praktik fraud dan waste, ketidaktepatan pemanfaatan layanan, hingga tekanan demografis.

Guna menjaga keberlanjutan program JKN, dr. Wahyudi menjelaskan bahwa jajaran direksi BPJS Kesehatan terus menempuh berbagai langkah kolaboratif bersama pemangku kepentingan untuk memperkuat struktur pendanaan. Salah satu langkah kunci yang didorong adalah penguatan strategic purchasing agar pembelanjaan kesehatan dan pembiayaan manfaat dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Selain itu, porsi pembiayaan yang selama ini mendominasi FKRTL perlu digeser secara bertahap ke arah penguatan upaya promotif dan preventif di tingkat primer, sembari memastikan bahwa peningkatan volume dan pembiayaan layanan tetap dibarengi dengan perbaikan mutu pelayanan serta penurunan tingkat keluhan peserta.

Dinamika Pendanaan Pengadaan Obat untuk Peserta JKN

Prof. apt. Hesty Utami Ramadaniati, M.Clin., Pharm., Ph.D (Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila), menyampaikan bahwa keberlanjutan pengadaan obat sangat bergantung pada ketersediaan dan kelancaran aliran dana, mulai dari perencanaan dan pencairan anggaran hingga pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Mekanisme pengadaan obat dalam bentuk apa pun tidak akan berjalan ketika kondisi keuangan tidak mencukupi. Selain itu, ketidaksesuaian antara nilai klaim dan harga beli obat, keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan kontribusi daerah, serta kapasitas verifikasi klaim dapat memengaruhi kemampuan fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan obat.

Prof. Hesty menyatakan bahwa dalam jangka panjang, keberlanjutan pendanaan juga menghadapi tantangan akibat perbedaan mekanisme penganggaran dan penerapan regulasi antardaerah, kewajiban pengadaan melalui e-purchasing, serta ketentuan TKDN yang dapat meningkatkan harga dan membatasi volume obat yang dapat dibeli. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kekosongan obat dan pasien harus membeli obat sendiri. Oleh karena itu, keberlanjutan pengadaan obat memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan mekanisme regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan.

Tantangan Regulasi Pendanaan Kesehatan: Apakah Kerangka Hukum Saat Ini Masih Memadai?

Dr. Rimawati, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UGM, mengajak peserta untuk melihat situasi pendanaan kesehatan dalam kerangka regulasi yang ada saat ini. Beliau memulai dengan satu pertanyaan, apakah kerangka hukum pendanaan kesehatan saat ini masih sanggup menopang transformasi sistem kesehatan? Dr. Rima menyoroti fragmentasi regulasi pendanaan kesehatan, melemahnya kepastian anggaran, serta ketidakselarasan aturan dengan transformasi sistem kesehatan. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 belum mengadopsi seluruh norma dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Dr. Rima menyampaikan bahwa keberlanjutan pendanaan kesehatan memerlukan kerangka hukum yang lebih selaras, memberikan kepastian anggaran, dan menjamin keadilan akses layanan. Defisit berulang dan penurunan aset neto DJS menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah persoalan terletak pada desain regulasi atau pelaksanaannya. Perbaikan dapat ditempuh melalui penyempurnaan aturan pelaksana, revisi terpisah UU SJSN dan UU BPJS, atau penyusunan satu rancangan undang-undang perubahan.

Diskusi

Diskusi sesi ini menyoroti keterkaitan erat antara perencanaan anggaran, pengendalian biaya layanan, serta keterjaminan pasokan obat di daerah. Dari sisi penganggaran, Roni menjelaskan bahwa penyusunan belanja barang pemerintah masih mengacu pada inflasi inti nasional, bukan inflasi medis yang spesifik per produk kesehatan. Sementara dari sisi pelayanan dasar, dr. Wahyudi mengakui efektivitas program promotif-preventif di FKTP masih belum optimal. Cakupan skrining belum menjangkau seluruh peserta, pengelolaan peserta berisiko di Prolanis belum menyeluruh, dan tingkat keberhasilan pengendalian penyakit kronis masih sangat rendah—baru mencapai 8,78 persen untuk diabetes dan 5,01 persen untuk hipertensi. Sebagai upaya membenahi celah tersebut, BPJS Kesehatan menyiapkan langkah korektif melalui perluasan skrining, kelengkapan data laboratorium, sinkronisasi target bersama Kemenkes dan Dinas Kesehatan, serta uji coba sistem pengingat kontrol ke FKTP berbasis telepon.

Pada aspek logistik farmasi, pemanfaatan e-katalog dan e-purchasing diakui membantu fasyankes di daerah terpencil melalui transparansi harga dan efisiensi alur pengadaan. Kendati demikian, kekosongan obat esensial masih kerap terjadi di wilayah kepulauan dan pelosok akibat enggan masuknya distributor yang terkendala minimnya insentif dan tingginya biaya logistik. Rencana penetapan harga obat tunggal secara nasional bahkan dikhawatirkan dapat memperburuk krisis pasokan di wilayah seperti Papua dan Maluku. Sebagai solusi, skema konsolidasi kontrak tahunan dengan pengiriman bertahap yang telah berhasil diterapkan di rumah sakit vertikal Kemenkes dan beberapa provinsi dinilai berpotensi menjadi opsi penyelesaian, meski implementasi secara nasional masih bergantung pada ketetapan kebijakan Kemenkes.

Penutup Hari 1

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D menutup sesi pleno 2 sekaligus hari pertama FORNAS dengan menekankan bahwa tantangan pendanaan kesehatan perlu dilihat dari keterkaitan kebijakan makro dan pelaksanaannya di tingkat mikro. Perubahan tidak akan terjadi jika tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan tidak turut merasakan dan merespons keterbatasan pendanaan. Beliau menyoroti pentingnya pengendalian fraud untuk meningkatkan efisiensi BPJS Kesehatan, perlunya penguatan regulasi pendanaan kesehatan yang saat ini masih tersebar di berbagai aturan, serta potensi asuransi swasta dan filantropi sebagai sumber pendanaan alternatif. Hari kedua FORNAS akan difokuskan pada perumusan aksi, termasuk usulan revisi regulasi, penguatan asuransi swasta, dan pengembangan mekanisme pemanfaatan dana filantropi untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan.

Reporter Gifani Rosilia

Pleno 3

Apa usaha (ikhtiar) pemerintah saat ini untuk meningkatkan pendanaan kesehatan, dan apakah cukup bermakna?

Hari kedua pelaksanaan Forum Nasional JKKI XVI diawali dengan rekapitulasi hasil diskusi hari pertama oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Pengantar ini sekaligus meletakkan dasar bagi rangkaian sesi hari kedua untuk menjawab pertanyaan kunci: “Bagaimana langkah konkret untuk meningkatkan alokasi belanja kesehatan secara berkelanjutan?”

Diskusi Sesi Pleno III dipandu oleh dr. Tsalatshitakhair Mahardya, MPH, peneliti dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK-KMK UGM, yang memfasilitasi pembahasan mendalam bersama perspektif akademisi dan Kementerian Kesehatan.

Perspektif Akademisi: Perluasan Fiscal Space dan Sumber Pendanaan Alternatif

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes., AAK., FISDPH., FISPD, memaparkan kompleksitas tantangan pembiayaan kesehatan Indonesia, mulai dari defisit DJS JKN, rendahnya belanja kesehatan publik, hingga stagnasi peran asuransi kesehatan swasta. Di tengah ketidakpastian ekonomi, keberlanjutan pembiayaan kesehatan menuntut pergeseran paradigma dasar—dari sekadar berfokus pada dorongan peningkatan anggaran (“meminta anggaran”) menjadi strategi memperluas ruang fiskal (fiscal space) secara kreatif. Langkah ini dapat ditempuh melalui ekstensifikasi sumber pendapatan, realokasi anggaran, earmarking, transfer fiskal, serta peningkatan efisiensi belanja dengan mempertimbangkan prioritas lokal masing-masing daerah.

Lebih lanjut, Prof. Julita memetakan sejumlah instrumen pendanaan alternatif yang potensial dioptimalkan, antara lain pemanfaatan Cukai Hasil Tembakau (CHT), cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Selain dari sektor cukai, ekosistem pembiayaan dapat diperkuat melalui perpajakan spesifik seperti pajak transaksi keuangan, porsi sektor telekomunikasi dan pariwisata, pajak karbon, hingga pajak umum dan pendapatan. Eksplorasi sumber pendanaan non-tradisional ini menegaskan pentingnya diversifikasi anggaran agar sistem pembiayaan kesehatan nasional tidak bergantung pada satu jalur tunggal.

Strategi Pemerintah: Integrasi Belanja Publik dan Mutu Layanan Kesehatan

Dari perspektif regulator, Ketua Tim Kerja Analisis Belanja Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Intan Novia Fatma Nanda, S.E.Ak., M.AP., MPP., menegaskan bahwa keberlanjutan JKN merupakan tanggung jawab lintas sektor karena dampaknya yang telah menjangkau mayoritas penduduk. Pihaknya menggarisbawahi perlunya memisahkan pemahaman antara anggaran Kementerian Kesehatan dengan total belanja kesehatan nasional, di mana belanja nasional turut mencakup pembiayaan publik (BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan pemda) serta sektor non-publik (swasta, korporasi, LSM, dan belanja langsung masyarakat/out-of-pocket). Seiring dengan penguatan cakupan JKN, porsi belanja OOP terus menunjukkan tren penurunan dan secara bertahap mulai terlampaui oleh pemanfaatan JKN pada periode 2024–2025.

Intan menekankan bahwa setiap peningkatan belanja kesehatan harus dibarengi dengan efisiensi pembiayaan serta perbaikan mutu layanan yang terukur (value for money), mengingat besarnya belanja tidak otomatis berkorelasi lurus dengan lonjakan Angka Harapan Hidup (AHH). Oleh karena itu, Kemenkes terus mendorong integrasi sistem rujukan, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta pembaruan mekanisme pembayaran fasyankes. Langkah-langkah reformasi struktural ini dijalankan secara beriringan demi menjamin efisiensi layanan menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas.

Dinamika Diskusi: Akselerasi Promotif-Preventif, Pajak Rokok, dan Kecukupan Aktuaria

Sesi diskusi interaktif menyoroti tantangan keberlanjutan pembiayaan pasca-penghapusan ketentuan anggaran wajib (mandatory spending) dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Para peserta menggarisbawahi bahwa efisiensi pembiayaan wajib diimbangi dengan perluasan alokasi belanja untuk program promotif dan preventif, guna menyeimbangkan porsi anggaran yang selama ini terdesentralisasi di layanan kuratif rumah sakit. Dalam konteks ini, optimalisasi pajak rokok dan CHT didorong agar dialokasikan secara langsung untuk mendanai upaya pencegahan penyakit, bukan sekadar menanggung dampak kesehatan akibat konsumsi tembakau.

Di samping itu, diskusi membedah analisis beban pengeluaran masyarakat (out-of-pocket) berdasarkan kelompok desil ekonomi untuk memetakan keterjangkauan serta keadilan mutu layanan. Penerapan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) diharapkan menjadi instrumen belanja publik yang fleksibel agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan riil wilayahnya. Diskusi juga menggarisbawahi urgensi penyesuaian perhitungan premi JKN berbasis prinsip aktuaria untuk mengatasi defisit DJS, mengingat angka kepesertaan aktif JKN baru berada di kisaran 78 persen dari total 98 persen cakupan UHC. Sinergi mekanisme rujukan untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan skema asuransi peserta juga menjadi poin krusial untuk mencegah kebocoran pembiayaan.

Kesimpulan Sesi Pleno III

Sesi Pleno III menyimpulkan bahwa jaminan keberlanjutan pendanaan kesehatan Indonesia bertumpu pada empat pilar utama: perluasan ruang fiskal, diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi pembelanjaan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Pasca-penghapusan mandatory spending, optimalisasi instrumen fiskal—termasuk cukai dan fleksibilitas alokasi daerah dalam RIBK—menjadi penentu utama dalam menjaga porsi pembiayaan promotif-preventif.

Pada saat yang sama, efektivitas belanja kesehatan harus dipastikan melalui penguatan integrasi sistem rujukan, perbaikan mekanisme pembayaran, evaluasi besaran iuran JKN secara aktuaria, serta pemantauan ketat terhadap beban out-of-pocket masyarakat. Secara keseluruhan, reformasi pembiayaan kesehatan menuntut keseimbangan yang presisi antara kecukupan dana, efisiensi alokasi, peningkatan mutu pelayanan, dan perlindungan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reporter Muhamad Imam Utama, SKM., MPH

Talkshow

Talkshow

Memasuki sesi workshop, acara Forum Nasional JKKI XVI pada Kamis (22/10/2026) dilaksanakan tiga workshop paralel bertema strategis. Ketiga kelompok kerja ini berfokus pada perumusan langkah konkret untuk meningkatkan alokasi belanja kesehatan serta menjaga keberlanjutan pendanaan JKN. Hasil pembahasan dari setiap kelompok kerja selanjutnya dibawa langsung ke dalam Sesi Pleno IV sebagai konsolidasi gagasan untuk mendorong aksi nyata perubahan kebijakan nasional.

Kelompok 1: Urgensi Revisi UU SJSN & UU BPJS untuk Keberlanjutan JKN

Dipandu oleh M. Faozi Kurniawan, S.E., MPH (PKMK UGM), workshop Kelompok 1 membedah stagnasi belanja kesehatan Indonesia yang tertahan di level 3 persen PDB (sekitar Rp600 triliun)—jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 6 persen. Kondisi ini diperparah oleh defisit berulang BPJS Kesehatan sejak 2014. Faozi mensimulasikan bahwa kombinasi kebijakan, seperti penerapan iur biaya (co-payment) sebesar 5–20 persen pada segmen PBPU (yang mengalami defisit Rp24,9 triliun), berpotensi menyumbang Rp1,5–8,0 triliun atau menutup hingga 35 persen defisit. Simulasi ini membuktikan bahwa penanganan defisit tidak dapat bertumpu pada satu instrumen tunggal, melainkan membutuhkan kombinasi kebijakan lintas segmen yang tetap menjunjung asas keadilan.

Dalam diskusi kelompok, peserta menyoroti ketimpangan kewenangan di mana BPJS Kesehatan dinilai memiliki porsi dominan, sementara Kementerian Kesehatan kekurangan daya atur sebagai regulator. Kondisi ini mempertegas urgensi revisi UU SJSN dan UU BPJS. Peserta mendorong agar revisi difokuskan pada penataan fungsi utama, termasuk penegasan kembali kewajiban kepesertaan aktif melalui integrasi data pelayanan publik (pajak, perizinan, dan keimigrasian), serta penetapan mekanisme evaluasi iuran berkala berbasis aktuaria. Terkait pembayaran ke fasyankes, peserta mengusulkan formula tarif berbasis biaya riil yang memperhitungkan kompleksitas kasus dan pemisahan tegas fungsi regulator di tangan Kemenkes dengan fungsi pembayar di BPJS Kesehatan guna mengakhiri dinamika “matahari kembar”.

Kelompok 2: Akselerasi Asuransi Kesehatan Swasta melalui Skema KAPJ

Workshop Kelompok 2 yang difasilitasi oleh Vini Aristianti, SKM., MPH., AAK. membedah hasil kajian regulasi untuk memperkuat peran Asuransi Kesehatan Swasta (AKS) yang selama dua dekade stagnan di angka 0,58 persen populasi. Stagnasi ini dipicu oleh keterbatasan payung hukum Koordinasi Manfaat (CoB) dan aturan pembatasan tarif. Sebagai solusi, kajian mengusulkan tiga skema pendamping JKN tanpa opsi opt-out: KAPJ managed care untuk kelompok desil 7–10, KAPJ indemnity untuk desil 9–10, serta produk premium non-KAPJ tanpa pagu tarif untuk 1 persen kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi. Pada skenario moderat, porsi AKS diproyeksikan melonjak hingga 21,5 persen pada 2045 dan mampu menghemat beban klaim JKN hingga Rp45 triliun.

Peserta menyambut baik integrasi tiga skema tersebut sebagai langkah nyata mengalihkan beban out-of-pocket sekaligus menahan laju kebocoran devisa akibat berobat ke luar negeri. Penerbitan POJK Nomor 36 Tahun 2025 dan KMK Nomor 117 Tahun 2025 dinilai menjadi fondasi awal yang krusial. Namun, peserta memberikan catatan penting bahwa keberhasilan skema ini sangat bergantung pada penataan clinical pathway yang jelas di setiap tingkatan fasyankes, transparansi tata kelola antara rumah sakit dan perusahaan asuransi, serta pembenahan mutu pelayanan kesehatan domestik agar mampu menarik minat kelompok desil teratas.

Kelompok 3: Optimalisasi Potensi Filantropi dan CSR Kesehatan

Di kelompok ketiga, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. memimpin diskusi mengenai pemanfaatan dana filantropi dan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pendanaan pelengkap (complementary). Dengan potensi filantropi nasional yang melampaui Rp600 triliun—termasuk potensi zakat Rp327 triliun—sumber dana non-pemerintah ini dinilai sangat strategis untuk membiayai sektor-sektor yang tidak ditanggung JKN, seperti bantuan transportasi pasien rentan, insentif kader, pemenuhan gizi stunting, hingga pengembangan sarana fisik rumah sakit.

Dari hasil diskusi, tantangan utama pemanfaatan filantropi terletak pada stigma bahwa rumah sakit adalah lembaga komersial yang mandiri secara finansial, serta minimnya keterbukaan fasyankes dalam mengomunikasikan kebutuhan operasionalnya ke publik. Peserta menekankan perlunya transparansi dan strategi pemasaran digital dari pihak rumah sakit untuk menjangkau para donatur, baik kelompok korporasi, lembaga ZISWAF, maupun donatur perorangan. Empat pilar utama yang dirumuskan untuk mengoptimalkan potensi ini meliputi kepercayaan, kolaborasi lintas sektor, komitmen pada masyarakat rentan, dan keberlanjutan pengelolaan dana.

Sesi Pleno IV: Konsolidasi Gagasan dan Penutupan Forum Nasional JKKI XVI

Memasuki Sesi Pleno IV pada sore harinya, seluruh hasil pembahasan workshop dikonsolidasikan dalam diskusi pleno bersama seluruh peserta. Diskusi ini menjadi panggung kritis untuk membedah rekomendasi pembaruan regulasi, sinergi asuransi swasta, hingga optimalisasi dana non-pemerintah.

Sesi pembahasan diawali oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Mickael B. Hoelman, yang memaparkan potret krisis finansial DJS Kesehatan. Tanpa intervensi struktural, aset neto DJS diproyeksikan bernilai negatif mulai Januari 2027, di mana rasio klaim hingga Agustus 2026 telah mencapai 108,82 persen akibat pertumbuhan beban jaminan (16,27 persen per tahun) yang melampaui pertumbuhan iuran. Mickael menegaskan bahwa sumber sukarela seperti filantropi (yang baru berkontribusi 1,2 persen berdasarkan NHA 2024) maupun kemampuan daerah memiliki keterbatasan, terutama pasca-penghapusan mandatory spending. Sebagai solusi sistemik masa depan, ia mengusulkan opsi pemisahan fungsi pengumpulan dana (fund pooling) dan pembeli layanan strategis (strategic purchasing) sebagaimana diterapkan di beberapa negara maju. Selain itu, pihaknya mendorong penggalian sumber pembiayaan alternatif seperti perluasan earmarked tax (cukai, pajak digital, pajak karbon) serta pembentukan Sovereign Health Fund atau Lembaga Pengelola Dana Kesehatan nasional—mengadaptasi sukses Medifund Singapura dan dana wakaf kesehatan Arab Saudi—guna menjamin ketahanan pembiayaan kesehatan Indonesia jangka panjang.

Selanjutnya, pandangan diperkuat oleh Novat Pugo Sambodo, S.E., M.Sc., yang menegaskan bahwa UU SJSN dan UU BPJS yang telah berusia hampir dua dekade sudah saatnya “naik kelas” melalui evaluasi komprehensif. Perubahan teknologi dan dinamika zaman menciptakan kekosongan hukum di berbagai area, termasuk regulasi pendanaan filantropi serta penanganan beban pembiayaan akibat krisis lingkungan. Pugo mencontohkan bencana Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang jika tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh beban pengobatannya akan menumpuk pada BPJS Kesehatan. Apabila bencana serupa terjadi berulang kali dalam setahun, ketahanan finansial JKN dipastikan kedodoran. Ia menekankan bahwa gagasan inti reformasi adalah mengoptimalkan arus dana masuk (revenue collection) dan menekan pengeluaran yang tidak efisien (cost containment), salah satunya melalui penegakan aturan anti-fraud yang lebih tegas dan terperinci dalam undang-undang. Menatap periode krusial 2027–2028, Pugo mengapresiasi inisiatif PKMK FK-KMK UGM serta mengusulkan kajian mendalam atas potensi uang wakaf sebagai instrumen filantropi. Terkait keterlibatan sektor swasta, ia mengingatkan pentingnya memetakan secara presisi siapa yang betul-betul menerima manfaat dari skema kolaborasi tersebut, agar hasil perumusan kebijakan ini dapat disumbangkan secara konkret untuk tingkat nasional.

Rangkuman dan Pesan Kunci Penutup

Sebagai penutup seluruh rangkaian acara, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. menyampaikan rangkuman dan pesan kunci Forum Nasional JKKI XVI. Prof. Laksono menegaskan kembali isu mendasar yang melatarbelakangi seluruh dinamika forum ini, yaitu fakta bahwa belanja kesehatan Indonesia—baik dari pemerintah maupun masyarakat—masih tertahan di kisaran 3 persen PDB (sekitar Rp600 triliun dari total Rp20.000 triliun PDB). Angka ini tergolong sangat rendah dibanding negara-negara tetangga dan jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 6 persen PDB. Tanpa revisi UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011) yang disesuaikan dengan tantangan masa kini, pilar pembiayaan dalam 6 Pilar Transformasi Kesehatan Kemenkes akan menjadi sangat rapuh.

Prof. Laksono memaparkan empat skenario pembiayaan masa depan yang bergantung pada kinerja sektor BPJS dan Non-BPJS:

  • Skenario Terbaik (Skenario A – Nyaman): Ketika sektor BPJS dan Non-BPJS sama-sama membaik;
  • Skenario B: Mengurangi ketergantungan pada BPJS saat sektor non-BPJS membaik namun BPJS memburuk;
  • Skenario C: Semakin tergantung pada BPJS di tengah keterpurukan sektor non-BPJS; serta
  • Skenario Terburuk (Skenario D – Sengsara): Ketika kedua sektor tersebut sama-sama memburuk.

Prof. Laksono menutup forum dengan menegaskan bahwa seluruh ikhtiar dan kolaborasi stakeholders yang dirumuskan selama Fornas JKKI XVI bertujuan untuk meningkatkan probabilitas Indonesia bergerak menuju Skenario A. Mengutip Stephen Ambrose, “The past is a source of knowledge, and the future is a source of hope”, ia berharap rekomendasi yang lahir dari forum ini—mulai dari revisi UU SJSN/BPJS, penguatan asuransi swasta, hingga pengembangan filantropi—dapat secara nyata merancang dan menyelamatkan masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Reporter Ardhina Nugrahaeni, MPH

Reporter: (nama reporter)

Reformasi dan Transformasi Sektor Kesehatan: Tantangan Pendanaan dalam UU Kesehatan 2023 dan Revisi Kebijakan JKN

Seminar Reformasi Modul 1 & 2

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) bekerja sama dengan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM, menyelenggarakan Seri Seminar Reformasi Sistem Kesehatan Modul 1 & 2 dengan topik:

Latar Belakang

Seminar ini membahas sejarah reformasi kesehatan di Indonesia dan dunia, konsep Learning Health System serta perjalanan kebijakan JKN. Peserta diajak memahami tantangan pendanaan kesehatan dalam menjangkau seluruh masyarakat dan menjaga keberlangsungan finansial, melalui perspektif sejarah, politik, dan kebijakan.

Dalam perjalanan melalui reformasi Kesehatan Indonesia yang dilakukan dengan cara transformasi Kesehatan, ada sebuah situasi menarik dimana penyusunan UU Kesehatan 2023 gagal memasukkan UU SJSN dan UU BPJS sebagai regulasi penting pendanaan Kesehatan sebagai bagian dari pendekatan OmniBus Law. Sebagai catatan UU Kesehatan 2023 berhasil memasukkan 11 UU terkait sektor Kesehatan dalam batang tubuhnya.

Situasi ini menyebabkan adanya ketidak lengkapan transformasi, UU SJSN yang disahkan tahun 2004 dan UU BPJS yang disahkan tahun 2011 masih berada di luar pengaturan  UU Kesehatan 2023. Ini menyebabkan sebuah transformasi yang belum utuh.

Tujuan Seminar

  1. Membahas aplikasi Learning Health System dalam Sejarah Reformasi Kesehatan
  2. Membahas perjalanan Reformasi Kesehatan di global dan Indonesia
  3. Membahas kesulitan dalam memasukkan UU dalam kebijakan pendanaan Kesehatan ke UU Kesehatan 2023.
  4. Rencana ke depan untuk mempekuat kebijakan pendanaan Kesehatan di Indonesia.

Narasumber

  • dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.
  • Muhammad Faozi Kurniawan, SE., MPH
  • Abdul Wahid, M.Phil., Ph.D.
  • Rimawan Pradiptya, S.E., M.Sc., Ph.D.
  • Peter Berman (Emeritus Professor Harvard University)

Sasaran

Siapa yang berhak gratis:

  1. Mahasiswa S2 HPM yang sedang menulis tesis di Yogyakarta
  2. Mahasiswa S2 HPM yang sedang menulis tesis di Yogyakarta
  3. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Reformasi Kesehatan
  4. Mahasiswa S3 aktif
  5. Dosen
    • Dosen-dosen S2 Prodi Kebijakan dan Manajemen
    • Dosen-dosen S2 Prodi IKM
    • Dosen-dosen di FK-KMK UGM
    • Dosen-dosen di luar FK-KMK tapi di UGM
  6. Asisten Dosen/Peneliti:
    • Asisten dosen IKM
    • Peneliti di PKMK

Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari/Tanggal      : Senin, 19 Oktober 2026
Waktu                    : 09.00 – 17.00 WIB
Tempat                   : FK-KMK UGM — Klasikal/Tatap Muka

 Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB) Materi Narasumber
09.00–09.05 Pengantar Modul 1: Reformasi dan Transformasi Sektor Kesehatan di Global dan Indonesia Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
09.05–10.05 Reformasi Sistem Kesehatan: Memahami Konsep Reformasi Kesehatan dengan Menggunakan Perspektif Learning Health System

Isi:

  • Perjalanan Reformasi sebelum Covid19
  • Masa Covid19: Mulai ada niat untuk pembelajaran dari pengalaman Covid19
  • Sistem Kesehatan yang belajar (Learning Health System)
  • Transformasi Kesehatan
  • Menujuk UU Kesehatan
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
10.05–10.25 Diskusi & Tanya Jawab Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
10.25–11.25 Reformasi dan Transformasi Sektor Kesehatan di Global dan Indonesia
Membahas artikel dari Harvard University
  • Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
  • Prof. Peter Berman M.Sc, Ph.D
11.25–11.40 Diskusi & Tanya Jawab Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
11.40–12.30 Break / Istirahat —
12.30–12.35 Pengantar Modul 2: Kesulitan Mengelola Pilar Pendanaan dalam UU Kesehatan 2023 dan Usulan Revisi UU dalam JKN Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
12.35–13.25 Sejarah Reformasi Kesehatan di Indonesia sampai Diberlakukannya UU Kesehatan 2023
Kesulitan tim RUU Kesehatan memasukkan UU SJSN dan UU BPJS dalam OBL. Ada berbagai hal yang terkait dengan kedudukan BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dan hubungannya dengan Presiden yang menjadi tantangan pada saat penyusunan RUU Kesehatan.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
13.25–14.15 Membahas Perspektif Historis dan Politik dalam Perjalanan Reformasi Kesehatan Indonesia Dr. Abdul Wahid, M.Ph
14.15–14.25 Diskusi & Tanya Jawab Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
14.25–14.45 Pengantar: Kegagalan Sistem Pendanaan Kesehatan di Indonesia untuk Menjangkau Seluruh Masyarakat dan Keberlangsungan Finansial Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
14.45–15.35 “12 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode: Apakah Merupakan Reformasi Sektor Kesehatan secara Menyeluruh”

Data yang dikumpulkan PKMK selama 12 tahun akan dibahas dengan isi antara lain:

  • Data Utilisasi
  • Data Fraud yang menimbulkan ketidak-efisienan BPJS
  • Data defisit

Dari data yang ada akan diproyeksikan situasi ke masa depan.

M Faozi Kurniawan, SE
15.35–15.45 Tanya Jawab Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
15.45–16.35 Pembahas: Mengatasi Fraud & Masalah Politik Ekonomi Kebijakan Pendanaan Kesehatan Rimawan Pradiptya, S.E., Ph.D
16.35–16.55 Perkembangan JKN pada Masa Pra–Post Pandemi COVID-19

Bagaimana memulai sebuah perubahan kebijakan dipandang dari sudut political-economy?

  • Apakah melalui Yudisial Review di MK
  • Apakah melalui Revisi UU

What Next:
Persiapan ke Fornas JKKI 2026

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Ber-SKP Plataran Sehat Kementerian Kesehatan RI

Informasi sasaran peserta dan nilai SKP dapat dilihat melalui kode QR pada poster. Peserta wajib memiliki akun SATUSEHAT SDMK/Plataran Sehat.

Gratis bagi dosen dan mahasiswa aktif di FK-KMK UGM

Sudah termasuk keikutsertaan dalam rangkaian kegiatan Forum Nasional (Fornas) JKKI 2026 tanggal 21-22 Oktober 2026. Informasi lebih lanjut mengenai Fornas dapat dilihat di link berikut: https://kebijakankesehatanindonesia.net/fornasjkki

LINK PENDAFTARAN

Narahubung: 

Fadliana — 0895-3260-18833

Bagian 4: Arah revisi UU SJSN dan UU BPJS dan UU terkait Asuransi Kesehatan & Strategi Advokasi

Pendanaan kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam keberlanjutan sistem kesehatan. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Seri webinar “Memahami Sesuatu yang Salah dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia” diselenggarakan untuk memahami secara lebih mendalam berbagai persoalan dalam kebijakan pendanaan kesehatan serta mencari alternatif solusi terhadap situasi yang dihadapi saat ini.

Apa yang salah dalam kebijakan pendanaan kesehatan?

Pendalaman dalam seri webinar menghasilkan bahwa terjadi sebuah stagnasi pendanaan kesehatan di Indonesia Selama 20 tahun terakhir, belanja kesehatan tidak pernah meningkat. Stagnan di angka 3% dari GDP. Sementara negara-negara tetangga di Asia Tenggara secara perlahan meningkat. Malaysia sudah diatas 4% GDP, Thailand mendekati 5%. Amerika Serikat yang tidak efisien sudah lama di atas 16% GDP.

Pendanaan askes swasta juga mengalami stagnasi. Industri asuransi kesehatan swasta tidak berkembang, bahkan mengalami kerugian. Sementara itu out-of-pocket walaupun menurun, tetap tinggi. Artinya masyarakat mampu tidak membeli asuransi kesehatan dan cenderung membayar out-of-pocket. Sementara itu belanja klaim di BPJS banyak dipergunakan anggota yang relatif lebih mampu. Artinya masyarakat mampu bertumpu pada BPJS, yang akhirnya akan menimbulkan tidak adilan. Sangat sedikit yang mempunyai asuransi kesehatan swasta. Sementara usia harapan hidup meningkat dan akan semakin banyak masyarakat usia lanjut. Situasi ini berisiko untuk bangsa Indonesia yang pemerintahnya relatif miskin (Tax Ratio hanya sekitar 10% dari GDP). Australia sebagai negara kaya dengan Tax Ratio sekitar 25% dari GDP), mewajibkan masyarakat mampu untuk mempunyai askes swasta.

Situasi ini merupakan hasil dari “sesuatu yang salah dalam kebijakan pendanaan kesehatan”. Kerangka kebijakan pendanaan kesehatan yang dipengaruhi oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu ditinjau ulang untuk direvisi. Mengapa? UU Kesehatan Tahun 2023 sebagai regulasi yang bersifat Omni Bus Law tidak mampu  menyentuh ke 2 UU tersebut. Kebijakan pendanaan kesehatan tetap diatur terutama oleh UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011) yang terbukti terkait dengan stagnasi pengeluaran kesehatan dan tidak adilan penggunaan dana. Disamping itu UU mengenai asuransi kesehatan swasta yang berada di sektor keuangan masih belum cocok dengan UU SJSN dan UU BPJS.  Sebagai tambahan sektor kesehatan juga belum banyak mendapat manfaat dari dana filantropi karena belum ada UU yang mengaturnya.

Perlunya revisi UU SJSN dan UU BPJS serta penguatan UU Askes dan filantropi

Oleh karena itu revisi UU SJSN dan UU BPJS serta penguatan UU asuransi kesehatan dan filantropi diperlukan. Tujuan jelas:  untuk meningkatkan share belanja kesehatan dari 3% GDP menjadi sekitar 4-5% dalam waktu 10 tahun, sekaligus mengurangi tidak adilan dalam penggunaan klaim BPJS.

Proses revisi UU tidak mudah karena pasti ada penentangan-penentangan yang dapat bersifat politis. Akan tetapi harus ada pihak di Indonesia yang perlu mengingatkan kebutuhan revisi UU SJSN dan UU BPJS ini. Proses ini membutuhkan advokasi kebijakan yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana advokasi dapat dilakukan pada tingkat perorangan, organisasi, maupun melalui koalisi antar organisasi, serta bagaimana berbagai aktor dapat membangun agenda bersama untuk mendorong perubahan kebijakan kepada pemerintah dan lembaga legislatif.

Webinar ini menjadi pembukaan Bagian 4 sekaligus ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai permasalahan kebijakan pendanaan kesehatan, arah revisi regulasi, aktor yang perlu terlibat, serta strategi advokasi yang dapat dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia.

Tujuan

  1. Menekankan mengenai “Sesuatu yang Salah dalam pendanaan kesehatan di Indonesia” dan kebutuhan revisi UU SJSN dan UU BPJS serta penguatan UU terkait askes dan filantropi.
  2. Memahami aktor dan kepentingannya yang perlu diperhatikan dalam proses perubahan kebijakan;
  3. Memahami pilihan strategi advokasi yang dapat dilakukan pada tingkat perorangan, organisasi, maupun koalisi antar organisasi; dan
  4. Mengidentifikasi langkah awal advokasi yang dapat dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan pendanaan kesehatan. Langkah-langkah awal ini akan dilakukan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.

Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal             : 4 September 2026
Pukul                           : 13.30-15.00 WIB

Sasaran Peserta

  1. Peneliti dan akademisi;
  2. Dosen dan mahasiswa;
  3. Tenaga kesehatan;
  4. Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan;
  5. Organisasi profesi dan organisasi kesehatan;
  6. Pemerintah pusat dan daerah;
  7. Organisasi masyarakat sipil;
  8. Lembaga/organisasi yang bergerak dalam kebijakan kesehatan;
  9. Pemerhati kebijakan kesehatan; dan
  10. Pemangku kepentingan lain

Pembicara

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Rundown

Waktu (WIB)

Agenda

Keterangan

13.30-13.05

Pembukaan

Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK.

13.05-13.15

Pengantar

Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK.

13.15-13.50

Materi Arah Revisi UU SJSN, UU BPJS, dan UU Terkait Asuransi Kesehatan da Strategi Advokasi Kebijakan Pendanaan Kesehatan

VIDEO   MATERI

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

13.50-14.15

pengisian mentimeter

VIDEO

Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK.

14.15-14.55

Diskusi dan tanya jawab

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

14.55-15.00

Penutup

Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK.

SEPTEMBER 2026

7 September 2026

Pelatihan Dari Gagasan Jadi Tulisan: Teknik Menulis Opini yang Menarik dan Berdampak

23 September 2026

Workshop Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Media Digital dalam Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan

24 September 2026

Workshop Penguatan Unit Kebijakan dan Advokasi di Organisasi Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan Poltekkes

25 September 2026

Webinar Dari Bukti ke Aksi: Memperkuat Advokasi Kebijakan melalui Media Digital

Dari Gagasan Jadi Tulisan: Teknik Menulis Opini yang Menarik dan Berdampak

Diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

PKMK-Yogyakarta. Pelatihan penulisan opini Dari Gagasan ke Tulisan ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong Fornas JKKI 2026. Kegiatan berlangsung secara hybrid dan diikuti oleh peneliti di UGM dan peserta umum yang berasal dari akademisi, mahasiswa serta masyarakat. Narasumber dalam webinar ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD dari FK-KMK UGM dan Pratiwi Utami, S.I.P., M.Comm Med.St., Ph.D dari FISIPOL UGM. Pelatihan penulisan opini menjadi ruang untuk menjembatani peneliti dan analis dalam menyebarluaskan hasil riset dari jurnal ilmiah ke media massa. Penyampaian hasil penelitian tidak hanya dilakukan melalui pendekatan akademik-formal, tetapi juga melalui pendekatan digital-sosial, salah satunya dalam bentuk tulisan opini. Opini memiliki karakter yang disengaja, berfokus pada khalayak, menyesuaikan pesan dengan kebutuhan audiens dan media, serta berorientasi pada tindakan.

Prof. Laksono menegaskan bahwa peneliti dan akademisi kesehatan masyarakat memiliki peran lebih dari sekadar melakukan penelitian. Hasil riset perlu dikomunikasikan agar dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan mendorong perubahan kebijakan. Namun, penulisan opini tidak terlepas dari kompleksitas politik, ekonomi, dan etika, terutama ketika mengangkat isu seperti jaminan Kesehatan nasional, BPJS, cek kesehatan gratis, MBG, pendidikan residen, dan integrasi layanan primer. Tantangan lainnya adalah menyesuaikan tulisan yang sangat teknis dengan karakter media massa yang cenderung membutuhkan isu yang lebih umum dan makro. Jika tulisan opini para peserta belum termuat dalam media massa, JKKI dan PKMK akan menyediakan platform website untuk mengakomodir penayangan opini serta diseminasinya.  Silahkan klik materinya.

Dalam diskusi dibahas berbagai persoalan kesehatan yang dapat dikembangkan menjadi gagasan opini yang relevan bagi publik. Diantaranya dampak kabut asap terhadap ibu hamil di Kalimantan Barat, beban administrasi petugas puskesmas akibat banyaknya aplikasi dan input data yang berulang, hingga kebutuhan penguatan sistem rujukan bagi bayi dan ibu hamil di Kota Yogyakarta. Salah satu peserta pelatihan menyoroti pentingnya transformasi digital yang benar-benar memberikan efisiensi bagi tenaga kesehatan, bukan justru menambah beban administratif.

Pratiwi Utami, PhD, menekankan bahwa opini merupakan ruang untuk menyampaikan gagasan dan argumentasi sekaligus menjadi instrumen advokasi dan persuasi. Data penelitian perlu diterjemahkan sehingga memiliki makna bagi masyarakat. Karena itu, penulis perlu mempertimbangkan apa yang relevan, apa masalah publiknya, apa dampaknya, dan mengapa isu tersebut penting diketahui masyarakat. Isu seperti kesalahpahaman masyarakat terhadap vaksin, layanan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas sosial, serta kebutuhan task shifting di puskesmas dapat menjadi contoh bagaimana hasil riset dikembangkan menjadi gagasan perubahan sistem.

Opini juga dapat digunakan untuk mengangkat isu baru, seperti penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam program triple eliminasi melalui pembelajaran berbasis MOOC, regenerasi kader Posyandu yang menghadapi persoalan insentif dan usia kader, maupun pengalaman perempuan yang menjalankan peran sebagai ibu sekaligus mahasiswa doktoral. Sumber utama opini dapat berasal dari hasil riset dan data empiris, tetapi penulis perlu mampu melihat isu dari perspektif kepentingan publik. Akademisi yang terbiasa menjelaskan kompleksitas masalah perlu belajar menyederhanakan persoalan tanpa menghilangkan substansinya agar dapat diterima oleh pembaca media massa. Materi klik disini

Dalam proses penulisan, kebijakan redaksi menjadi salah satu tantangan. Tulisan yang terlalu mikro, terlalu teknis, atau mengulang isu yang sudah sering dibahas berpotensi ditolak media. Di tengah perkembangan teknologi, Pratiwi juga mengingatkan bahwa artificial intelligence (AI) sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti gagasan dan gaya personal penulis. Pada akhirnya, opini bukan sekadar tulisan, melainkan cara membawa hasil riset menjadi gagasan publik—dari data menuju argumentasi, dari argumentasi menuju advokasi, dan dari advokasi menuju perubahan kebijakan.

Dalam diskusi, dibahas mengenai pengalaman pengiriman artikel opini di tolak oleh sebuah harian terkemuka. Dalam hal ini ada kemungkinan artikel opini walaupun bagus dilihat terlalu teknis. Oleh karena itu setelah kegiatan ini, akan dikembangkan rubrik opini di website www.kebijakankesehatanindonesia.net. Dalam diskusi dibahas juga mengenai pengembangan artikel opini lebih lanjut menjadi bahan untuk penyebaran pengetahuan dengan digital yang akan dikembangkan dalam kegiatan berikutnya,

 

Reporter: Widarti

Latar Belakang

Opini merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, membentuk perspektif, serta mendorong diskusi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Melalui tulisan opini, gagasan, hasil kajian, pengalaman, maupun pandangan terhadap suatu persoalan dapat disampaikan secara lebih luas kepada publik melalui media massa maupun platform digital.

Dalam konteks kesehatan, kemampuan menulis opini menjadi semakin penting karena berbagai isu kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, serta perkembangan ekonomi masyarakat. Isu seperti advokasi kesehatan, edukasi kesehatan, kebijakan kesehatan, pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, hingga persoalan kesehatan yang bersinggungan dengan UMKM dan ekonomi kreatif membutuhkan komunikasi publik yang mampu menjembatani pengetahuan dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Tulisan opini juga dapat menjadi instrumen advokasi kebijakan. Gagasan yang disampaikan secara argumentatif, berbasis data, aktual, dan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dapat membantu meningkatkan perhatian publik terhadap suatu persoalan serta mendorong pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disampaikan. Oleh karena itu, kemampuan memilih isu, membangun argumentasi, menggunakan data, serta menyampaikan gagasan secara efektif dan menarik merupakan keterampilan yang penting bagi akademisi, peneliti, praktisi, tenaga kesehatan, mahasiswa, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum.

Namun, menulis opini yang menarik dan memiliki daya pengaruh tidak hanya membutuhkan kemampuan menulis secara baik dan benar. Penulis perlu memahami karakteristik tulisan opini, menentukan sudut pandang yang kuat, menyusun alur argumentasi secara logis, mengolah data menjadi pesan yang mudah dipahami, serta mengaitkan isu dengan kepentingan dan pengalaman pembaca. Kemampuan tersebut perlu dilatih agar tulisan tidak hanya informatif, tetapi juga relevan, persuasif, dan mampu mendorong perubahan cara pandang maupun tindakan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan pelatihan penulisan opini umum yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan gagasan mengenai berbagai isu, khususnya advokasi kesehatan, edukasi kesehatan, kebijakan kesehatan, kesehatan umum, serta isu politik, sosial, ekonomi, budaya, UMKM dan ekonomi mikro, ekonomi kreatif, hingga hukum kesehatan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menghasilkan tulisan opini yang efektif, menarik, argumentatif, berbasis bukti, dan memiliki nilai advokasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Tujuan

Meningkatkan kemampuan peserta dalam menulis opini yang efektif, menarik, argumentatif, dan berbasis bukti sebagai sarana komunikasi publik, edukasi, serta advokasi terhadap berbagai isu kesehatan dan isu sosial kemasyarakatan.

Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat umum yang memiliki minat dan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan menulis opini serta menyampaikan gagasan kepada publik, khususnya:

  1. Akademisi,
  2. Dosen
  3. Peneliti
  4. Mahasiswa.

Hasil yang Diharapkan

  1. Memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan karakteristik penulisan opini umum.
  2. Mampu menemukan dan mengembangkan isu aktual menjadi gagasan opini yang relevan dan memiliki nilai publik.
  3. Mampu menyusun judul, pembuka, argumentasi, data pendukung, dan penutup opini secara efektif.
  4. Mampu menulis opini dengan alur yang logis, bahasa yang komunikatif, serta gaya penulisan yang menarik bagi pembaca umum.
  5. Mampu mengembangkan tulisan opini sebagai instrumen edukasi, komunikasi publik, dan advokasi kesehatan maupun kebijakan.

Narasumber

  • dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD – Guru besar FK-KMK UGM
  • Pratiwi Utami, S.I.P., M.Comm Med.St., Ph.D – Dosen Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal     : Senin, 7 September 2026
Waktu                  : 09.00-12.00 WIB
Pelaksanaan       : Daring melalui Zoom Meeting

Rundown Kegiatan

Pukul (WIB)

Acara

PIC

08.30–09.00

Registrasi

Panitia

09.00-09.05

MC membuka kegiatan

MC

09.05–09.15

Sambutan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

09.15-09.20

MC memperkenalkan narasumber

 

09.20–09.50

Pengantar: Advokasi Kebijakan melalui Artikel Opini

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

09.50-10.10

Menemukan Gagasan dan Menentukan Isu Strategis untuk Advokasi 

Pratiwi Utami, S.I.P., M.Comm Med.St., Ph.D

10.10-10.40

Teknik Penulisan Opini

Pratiwi Utami, S.I.P., M.Comm Med.St., Ph.D

10.40-11.10

Merangkai Gagasan Menjadi Opini yang Menarik dan Meyakinkan 

Pratiwi Utami, S.I.P., M.Comm Med.St., Ph.D

11.10-11.40

Praktik Penulisan

Pratiwi Utami, S.I.P., M.Comm Med.St., Ph.D

11.40-12.10

Rencana Tindak Lanjut

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

12.10-12.15

Penutupan

MC

 

Link pendaftaran

https://Pkmkfk.net/RegPrafornasXVI

Biaya 

Pelatihan ini dikenakan biaya sebesar Rp 100.035,-

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

 

Narahubung

Wiwid  – 085643463035

 

 

Seri Webinar: Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011

Bagian 3:
Keterbatasan pemerintah dalam pendanaan kesehatan di Indonesia dan global:
Dimana Peran dan Posisi Dana Filantropi

Perkembangan filantropi global dan di Indonesia

Selasa, 28 Juli 2026   |   Pukul 13.00-15.00 WIB

Sektor Kesehatan di Indonesia dapat digambarkan melalui kegiatan di hulu seperti penelitian teknologi kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan, sampai ke pelayanan kesehatan di hilir. Dalam kegiatan-kegiatan ini terjadi suatu situasi yang menarik mengenai keterbatasan peran negara dalam pendanaan.  Dalam penelitian kesehatan sebagai gambaran di hilir, peran pemerintah masih kecil. Dalam Pendidikan tenaga Kesehatan serta distribusinya pemerintah menghadap kekurangan dana yang sangat besar. Pendidikan tenaga Kesehatan masih kekurangan beasiswa. Sementara itu penyebaran tenaga Kesehatan ke daerah terpencil sulit dilakukan karena kekurangan dana. Hal ini juga terkait dengan tidak meratanya penyebaran rumahsakit dan peralatan Kesehatan.

Di hilir, dalam pelayanankesehatan saat ini Indonesia mengalami “sesak napas” akibat minimnya pendanaan pelayanan kesehatan. Sebagian besar pengelola RS, klinik, industri farmasi, industri alat kesehatan, dokter-dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, sampai pengelola BPJS dan asuransi kesehatan menyatakan bahwa sumber dana kesehatan sangat sedikit. Tenaga medik yang baru lulus, sulit mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan cukup.

Mengapa terjadi seperti ini? Indonesia mengalami stagnasi dalam pendanaan kesehatan selama 15 tahun terakhir ini. Di Indonesia, pengeluaran kesehatan oleh pemerintah dan swasta  stagnan di  angka sekitar 3% dari GDP. Negara lain seperti Malaysia sudah sekitar 4,5%. China mendekati 5%. Amerika Serikat sudah lama di atas 15% dari GDP . Dalam situasi ini ada pertanyaan besar mengenai kemampuan pendanaan pemerintah Indonesia? Jawabannya adalah kemampuan pemerintah terbatas sekali. Diskusi di Bagian 1,2, dan 3 sudah menunjukkan hal ini.

Pertanyaannya: Apakah situasi ini hanya terjadi di Indonesia? Ternyata tidak. Masalah pendanaan kesehatan ini dialami oleh negara-negara lain, termasuk negara maju. Tekanan dari masyarakat yang semakin menua, teknologi yang semakin berkembang, climate change, sampai gaya hidup buruk memicu peningkatan kebutuhan dana Kesehatan. Negara-negara yang sudah berkembang seperti Jepang, Inggris, Amerika Serikat mengalami tekanan ini. Di luar negeri berbagai inisiatif untuk meningkatkan  dana-dana inovatif dan peran filantropi untuk pendanaan sektor Kesehatan dijalankan. Situasi ini dibahas di dalam pertemuan di Tokyo yang diselenggarakan pada tanggal 14 -15 Juli 2026 oleh ADB Institute. Judulnya: Diskusi Meja Bundar Multi-Pemangku Kepentingan tentang Filantropi untuk Memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Agenda 2026: Membangun Kemitraan demi Pertumbuhan Berkualitas serta Asia dan Pasifik yang Sehat.

Tujuan Webinar

  1. Kesadaran bahwa dana pemerintah tidak mungkin dipaksakan menjadi satu-satunya atau yang sangat besar dalam pendanaan Kesehatan;
  2. Kesadaran akan perlunya peran swasta untuk melakukan investasi dan scaling program-program yang mempunyai impact dalam bentuk dana-dana dengan return finansial dan dana-dana filantropi;
  3. Kesadaran untuk bekerja sama antara badan-badan yang cenderung pro-public finance seperti WHO dengan kelompok-kelompok swasta.
  4. Topik Filantropi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

 

Waktu (WIB)

Agenda

Keterangan

13.30 – 13.35

Pembukaan

MC: Dea Anindya Ayuning Sukma, S.I.Kom

13.35 – 13.45

Pengantar

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

13.45 – 14.05

Pemaparan Materi:
Keterbatasan Pemerintah dalam Pendanaan Kesehatan di Indonesia dan Global: Dimana Peran dan Posisi Dana Filantropi

VIDEO   MATERI

Narasumber:
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

14.05-14.25

Pembahas:

Ir. Trihadi Saptoadi, MBA – Tahija Foundation

VIDEO   MATERI

Febriansyah Budi Pratama, SKM, M.E – Ketua Tim Kerja Analisis Kinerja Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI

VIDEO

14.25 – 14.50

Diskusi dan Tanya Jawab

VIDEO

Moderator: Mashita Inayah, S.Gz

14.50-14.55

Rangkuman Pesan Kunci

Moderator: Mashita Inayah, S.Gz

 

Reportase kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 3a dengan tema “Perkembangan Filantropi Global dan di Indonesia (Hasil dari Pertemuan tentang Pendanaan Kesehatan dan Filantropi di Tokyo tanggal 14 dan 15 Juli 2026)” pada selasa (28/7/2026). Webinar ini membedah hasil pertemuan pendanaan kesehatan di Tokyo yang menyoroti kondisi stagnasi pendanaan kesehatan di Indonesia yang tertahan di angka sekitar 3% dari PDB selama 15 tahun terakhir

Prof. Laksono Trisnantoro menekankan bahwa keterbatasan fiskal pemerintah dalam menghadapi tantangan penuaan populasi dan kemajuan teknologi juga dialami oleh banyak negara di dunia, sehingga peran filantropi menjadi sangat strategis sebagai katalisator dan penyedia dana inovatif komplementer.

Materi paparan menjelaskan adanya pergeseran paradigma dari sekadar bantuan darurat (traditional giving) menuju instrumen pembiayaan pembangunan yang lebih strategis melalui model blended finance dan optimalisasi potensi filantropi domestik Indonesia yang menduduki peringkat pertama dunia, seperti melalui pemanfaatan ZISWAF produktif. Ke depannya, diharapkan integrasi dana filantropi yang lebih struktural dalam sistem kesehatan nasional dapat memperkuat sektor hulu (penelitian) hingga hilir, sekaligus mengisi celah layanan yang belum terjangkau sepenuhnya oleh anggaran negara atau BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Ir. Trihadi Saptoadi menekankan pentingnya optimalisasi alokasi modal kesehatan di Indonesia yang saat ini masih rendah (2,9% dari PDB) dan didominasi oleh pengeluaran kuratif sehingga aspek preventif serta riset menjadi kurang diprioritaskan.

Beliau mendorong pembagian peran strategis di mana pemerintah fokus pada pembiayaan layanan esensial, sementara filantropi bertindak sebagai penyedia risk capital untuk mendanai inovasi, riset, dan proyek percontohan berisiko tinggi yang biasanya dihindari oleh sektor publik maupun swasta. Hal tersebut diperlukan transformasi menuju filantropi transformatif melalui model blended finance, pembentukan platform kemitraan, serta penerapan regulatory sandbox di tingkat daerah guna menguji coba model pendanaan inovatif sebelum diadopsi secara nasional.

Febriansyah Budi Pratama dari Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes menyoroti meskipun belanja kesehatan nasional meningkat, masih terdapat celah signifikan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data National Health Accounts (NHA), kontribusi sektor filantropi atau Lembaga Non-Profit (LNPRT) tercatat sebesar 1,2% atau sekitar Rp7,8 triliun pada tahun 2024, namun angka ini diyakini masih under-reported. Selain itu, beliau menekankan bahwa filantropi harus diarahkan sebagai komplemen strategis untuk mengisi gap pembiayaan yang tidak dijamin oleh JKN, seperti biaya transportasi pasien, akomodasi di dekat rumah sakit rujukan, hingga penggantian pendapatan yang hilang saat kepala keluarga sakit. Pemerintah berencana memperkuat tata kelola data melalui kolaborasi lintas kementerian dan memastikan penyaluran dana filantropi dilakukan secara tepat sasaran bagi kelompok rentan sesuai dengan amanat PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Sesi diskusi menekankan bahwa tantangan utama filantropi kesehatan di Indonesia terletak pada modernisasi regulasi serta belum adanya insentif pengurangan pajak (tax deduction) bagi donatur khusus di sektor kesehatan dibandingkan sektor pendidikan atau sosial. Pembahas menyarankan penerapan regulatory sandbox dan pendekatan co-design sejak awal perencanaan program agar dana filantropi tidak hanya menjadi penambal defisit sesaat, tetapi berfungsi sebagai pengungkit strategis yang efektif dan transparan dalam mengisi celah layanan yang tidak terjangkau APBN atau JKN. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan data belanja kesehatan lintas sektor (NHA) serta memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna memastikan pendanaan tepat sasaran, terutama untuk biaya operasional dan pemeliharaan alat kesehatan di daerah terpencil.

Reporter:
Latifah Alifiana (PKMK UGM)

Filantropi Tradisional

Selasa, 4 Agustus 2026

Filantropi telah mengalami pergeseran paradigma dalam 15 tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya tren menuju filantropi yang lebih “strategis” (OECD, 2018). Perkembangan filantropi adalah sebagai berikut:

  1. Traditional giving
    Pada tahap awal, filantropi didominasi oleh pendekatan traditional giving, yaitu pemberian bantuan secara sukarela melalui donasi atau hibah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat langsung dan mendesak (Payton & Moody, 2008). Dalam paradigma ini, keberhasilan lebih banyak diukur berdasarkan besarnya bantuan yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat.
  2. Strategic philanthropy
    Seiring berkembangnya praktik filantropi, perhatian mulai bergeser menuju strategic philanthropy, yaitu pendekatan yang menempatkan filantropi sebagai instrumen untuk menghasilkan dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan. OECD (2018) melaporkan perubahan ini sebagai paradigm shift, di mana organisasi filantropi tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta perubahan sistemik. Pergeseran ini juga diperkuat oleh Porter dan Kramer (1999; 2011) yang menekankan pentingnya penciptaan nilai sosial (creating shared value) melalui pendekatan yang lebih strategis.
  3. Catalytic/Venture philanthropy
    Tahap berikutnya ditandai dengan berkembangnya venture philanthropy dan catalytic philanthropy, yang mengadopsi prinsip investasi untuk memperkuat kapasitas organisasi, mengelola risiko, serta menarik partisipasi aktor lain dalam penyelesaian masalah sosial (Bishop & Green, 2008; Salamon, 2014). Pada fase ini, dana filantropi tidak lagi hanya berfungsi sebagai hibah, tetapi juga sebagai modal katalitik (catalytic capital) yang dapat memobilisasi sumber pembiayaan tambahan.
  4. Innovative philanthropy
    Perkembangan paradigma filantropi selanjutnya melahirkan konsep innovative philanthropy yang memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif (innovative financing) untuk meningkatkan dampak pembangunan. Filantropi mulai dikombinasikan dengan investasi swasta, pembiayaan publik, maupun instrumen keuangan lainnya melalui mekanisme seperti blended finance, impact investing, dan outcome-based financing (OECD, 2021; Convergence, 2023). Dalam konteks negara dengan sistem keuangan syariah, inovasi tersebut juga mencakup pengembangan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan (World Bank & IsDB, 2019).

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa fokus filantropi telah bergeser dari sekadar memberi (giving) menjadi memobilisasi sumber daya (mobilizing resources) untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi landasan bagi pengembangan blended finance, wakaf kesehatan, dan health impact bond sebagai instrumen mobilisasi sumber daya inovatif dalam pembiayaan kesehatan.

Akan tetapi tetap dibutuhkan kombinasi antara filantropi tradisional dengan yang modern. Berbagai jenis filantropi modern diharapkan dapat memberikan dukungan untuk investasi saat di awal perkembangan (capital expenditure). Sementara itu untuk menutup biaya operasional filantropi tradisional dapat berperan.

Filantropi di Indonesia masih banyak bersifat tradisional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai gotong royong, solidaritas sosial, serta ajaran keagamaan. Praktik filantropi di Indonesia telah berkembang melalui berbagai bentuk, mulai dari pemberian bantuan secara informal antarindividu hingga berkembang menjadi organisasi filantropi yang lebih terstruktur seperti lembaga zakat, yayasan sosial, organisasi berbasis agama, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) (Kasri, 2013).

Tingginya potensi filantropi Indonesia tercermin dari kuatnya budaya memberi masyarakat. Berdasarkan laporan CAF World Giving Index 2024, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan donasi dan kesukarelawanan. Sebanyak 90% masyarakat Indonesia dilaporkan pernah memberikan donasi dan 65% pernah melakukan kegiatan sukarela dalam periode survei tersebut (Charities Aid Foundation, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya modal sosial yang besar dalam mendukung mobilisasi sumber daya berbasis masyarakat.

Berbagai penelitian masih mengamati pendekatan tradisional sebagai berikut: Visnu (2023) mengkaji peran filantropi dalam mendukung pelayanan kesehatan mata di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa filantropi berkontribusi dalam memperluas akses pelayanan, pengadaan fasilitas kesehatan, serta mendukung kegiatan promotif dan preventif. Namun, penghimpunan dana masih bersifat ad hoc dan belum terintegrasi dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi multipihak dan inovasi pembiayaan agar filantropi dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

Hermanto & Zuraidah (2023) meneliti mengenai Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Di Kota Kediri. Tujuan studi ini untuk mengevaluasi kontribusi nyata lembaga filantropi Islam dalam menyukseskan agenda SDGs di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat Kediri berhasil menerapkan sembilan indikator SDGs melalui program bantuan tambahan modal usaha, peningkatan keterampilan pemuda lewat rumah vokasi, serta penyediaan fasilitas Elderly Friendly dan posyandu untuk menjaga kesehatan lansia. Studi ini menegaskan bahwa kolaborasi struktural antara lembaga filantropi dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Di pelayanan kesehatan kristiani Visnu dan Trisnantoro,  meneliti mengenai peranan Filantropi dalam Karya Karitatif Rumah Sakit Non-profit Keagamaan untuk Mendukung Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus Eksplanatori di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta). Penelitian ini mengkaji peran filantropi berbasis karitatif serta tantangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Panti Rapih (RSPR) Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa RSPR telah mencapai fase kemandirian finansial, di mana setelah tahun 1992 terjadi penurunan penerimaan donasi karena rumah sakit bertransformasi menjadi pemberi donasi bagi masyarakat marginal. Meskipun era JKN menimbulkan tantangan berupa kasus over cost dan selisih pembiayaan negatif, rumah sakit tetap mampu bertahan menjaga stabilitas keuangan melalui pendekatan business-like organization serta komitmen rantai donasi jejaring. Studi ini menegaskan bahwa peleburan semangat filantropi menjadi pelayanan spiritual oleh karyawan sukses menjaga keberlangsungan layanan pasien kurang mampu, sekaligus mendorong perlunya regulasi insentif pajak dari pemerintah untuk memperkuat sektor filantropi kesehatan ke depan.

Selain filantropi berbasis individu, perkembangan filantropi Indonesia juga dipengaruhi oleh instrumen sosial-keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan melalui pendekatan yang lebih produktif dan berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2018). Perkembangan lembaga filantropi Islam, yayasan sosial, serta organisasi berbasis komunitas menunjukkan adanya proses institusionalisasi filantropi dari aktivitas amal menuju bentuk pengelolaan sumber daya sosial yang lebih profesional.

Tujuan Webinar:

  1. Kesadaran bahwa dana pemerintah tidak mungkin dipaksakan menjadi satu-satunya atau yang sangat besar dalam pendanaan Kesehatan;
  2. Kesadaran akan perlunya peran swasta untuk melakukan investasi dan scaling program-program yang mempunyai impact dalam bentuk dana-dana dengan return finansial dan dana-dana filantropi;
  3. Kesadaran untuk bekerja sama antara badan-badan yang cenderung pro-public finance seperti WHO dengan kelompok-kelompok swasta.
  4. Topik Filantropi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

Agenda Kegiatan

Waktu (WIB)

Agenda

Keterangan

13.30 – 13.35

Pembukaan

MC

13.35 – 13.45

Pembukaan

Moderator: Min Adadiyah, AMG, SKM., MPH

13.45 – 14.05

Pemaparan Materi: Filantropi Tradisional

VIDEO   MATERI

Narasumber:
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

14.05-14.25

Pembahas:

dr. Jusi Febrianto, MPH – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

VIDEO   MATERI

dr. Burhanuddin Hamid, MARS – Ketua Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia

VIDEO   MATERI

14.25 – 14.50

Diskusi dan Tanya Jawab

VIDEO

Moderator: Min Adadiyah, AMG, SKM., MPH

14.50-14.55

Rangkuman Pesan Kunci

Moderator: Min Adadiyah, AMG, SKM., MPH

14.55-15.00

Penutup

MC

 

Reportase Kegiatan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan Seri Webinar: Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011 pada Selasa (4/82026). Webinar bagian 3b mengangkat tema “Filantropi Tradisional” sebagai salah satu alternatif pendanaan kesehatan di tengah keterbatasan pembiayaan pemerintah. Kegiatan ini dimoderatori oleh Min Adadiyah, AMG., SKM., MPH. dan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. sebagai narasumber utama, pembahas dr. Jusi Febrianto, MPH., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, serta dr. Burhanuddin Hamid, MARS., Ketua Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Prof. Laksono mengawali paparan dengan menyoroti belanja kesehatan Indonesia yang selama ini masih berada di kisaran 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga diperlukan upaya untuk menggali sumber pembiayaan lain yang sah dan berkelanjutan. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, terdapat ketentuan yang mengatur sumber pendanaan kesehatan yang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuka peluang bagi pemanfaatan dana filantropi, khususnya di Indonesia, yang praktik filantropinya telah menjadi tradisi.

Filantropi telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit keagamaan. Rumah sakit yang memiliki misi sosial tetap memerlukan kondisi keuangan yang sehat agar mampu menjalankan pelayanan bagi kelompok rentan. Salah satu hal penting yang ditekankan adalah mengubah cara pandang terhadap kegiatan penggalangan dana. Prof. Laksono menegaskan bahwa filantropi bukanlah aktivitas “meminta-minta”, melainkan sebuah proses pemasaran sosial (social marketing) yang dilakukan secara profesional. Rumah sakit perlu memahami karakteristik dan preferensi calon donor, menyusun strategi komunikasi yang tepat, serta membangun hubungan jangka panjang dengan individu, yayasan, perusahaan, maupun pemerintah sebagai mitra pendanaan. Sebagai contoh praktik baik, Prof. Laksono memaparkan pengalaman St Vincent’s Hospital di Australia yang memiliki unit penggalangan dana profesional dengan sumber daya manusia khusus untuk mengelola proposal hibah, kegiatan fundraising, hubungan dengan donor, hingga pemasaran.

Pada sesi pembahasan, dr. Jusi memaparkan inovasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memanfaatkan filantropi untuk mendukung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berangkat dari keterbatasan anggaran daerah dalam memenuhi target Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2025 yang memungkinkan pemanfaatan dana filantropi melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melalui skema tersebut, dana Baznas digunakan untuk membantu pembayaran iuran maupun reaktivasi kepesertaan JKN bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan pasien dengan penyakit katastropik. Menurut dr. Jusi, upaya ini menjadi solusi sementara agar masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan sambil menunggu proses aktivasi kepesertaan JKN melalui skema pemerintah daerah.

Sementara itu, dr. Burhanuddin menjelaskan bahwa prinsip filantropi telah menjadi bagian dari standar sertifikasi Rumah Sakit Syariah yang dikembangkan MUKISI bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pihaknya menjelaskan bahwa berbagai elemen standar tersebut mencakup pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hingga mekanisme pelayanan bagi pasien yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan. Menurutnya, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan kepatuhan rumah sakit terhadap standar tersebut, tetapi juga membangun ekosistem filantropi kesehatan yang melibatkan rumah sakit, lembaga zakat, pemerintah, korporasi, akademisi, dan masyarakat.

Diskusi juga berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan peserta, termasuk pengalaman rumah sakit swasta di daerah dalam memanfaatkan filantropi untuk mendukung pelayanan kesehatan serta gagasan mengenai pengembangan pembiayaan layanan hospital at home melalui kolaborasi antara rumah sakit, organisasi masyarakat, dan lembaga filantropi.

Menutup kegiatan, Prof. Laksono menegaskan bahwa filantropi perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pendanaan kesehatan, bukan sekadar kegiatan amal. Pihaknya berharap praktik-praktik baik yang telah berkembang di berbagai daerah dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan model pembiayaan kesehatan yang lebih berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Webinar ini juga menjadi pengantar menuju seri berikutnya yang akan membahas perkembangan filantropi inovatif sebagai salah satu alternatif pendanaan kesehatan Indonesia.

Reporter:
Mashita Inayah (PKMK UGM)

 

Filantropi Inovatif

Selasa, 11 Agustus 2026

Belum banyak penelitian yang terdeteksi dengan menggunakan pendekatan filantropi modern. Saat ini, lanskap kebijakan nasional mulai membuka ruang bagi model pembiayaan hibrida. Diversifikasi pembiayaan melalui integrasi dana filantropi, Corporate Social Responsibility (CSR), cukai produk tidak sehat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi urgensi utama dalam memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Syahidah, Eriansyah & Wasir, 2025). Sinkronisasi ini diperkuat oleh komitmen Kementerian Keuangan dalam mengembangkan kerangka blended finance, yang secara resmi melegitimasi kombinasi modal publik, privat, dan filantropi untuk pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Rumah Zakat/Kitabisa, 2025). Oleh karena itu, filantropi tidak bisa lagi berdiri terisolasi sebagai donor tunggal, melainkan wajib diintegrasikan ke dalam ekosistem keuangan sosial yang inovatif. Filantropi modern menjadi sebuah harapan baru di Indonesia.

Agenda Kegiatan

Waktu (WIB)

Agenda 

Keterangan 

13.30 – 13.35

Pembukaan

Moderator

13.35 – 13.45

Pengantar Diskusi

VIDEO   MATERI

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

13.45 – 14.25

Talkshow: Membahas Buku “Philanthropy as Risk Capital in Asia: Bridging Innovation to Impact”

VIDEO   MATERI

Presenter: Ir. Trihadi Saptoadi, MBA

14.25 – 14.50

Diskusi dan Tanya Jawab

VIDEO

Moderator dan Pembicara

14.50-14.55

Rangkuman Pesan Kunci

Moderator

 

Reportase Kegiatan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan seri webinar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia dengan tema “Keterbatasan Pemerintah dalam Pendanaan Kesehatan di Indonesia dan Global: Di Mana Peran dan Posisi Dana Filantropi”. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (11/8/2026) ini memasuki seri ketiga dengan fokus pada filantropi inovatif. Sesi menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. dan Ir. Trihadi Saptoadi AD, MBE selaku Ketua Pengurus Yayasan Tahija.

Dalam pengantarnya, Prof. Laksono menyampaikan bahwa di berbagai negara selalu terdapat keluhan mengenai keterbatasan dana untuk kesehatan. Oleh karena itu, peran dan posisi filantropi menjadi penting dalam pendanaan kesehatan. Jika pada pertemuan sebelumnya dibahas mengenai filantropi tradisional, pada seri ketiga pembahasan diarahkan pada filantropi inovatif. Pihaknya menyoroti inovasi kesehatan yang berkembang saat ini mayoritas berbasis pasar dan komersialisasi, sehingga belum banyak menjangkau masyarakat miskin maupun kelompok rentan.

Menurut Prof. Laksono, inovasi yang tidak berbasis mekanisme pasar dapat masuk melalui filantropi, anggaran pemerintah, maupun kerja sama multilateral. Namun, filantropi tetap dapat menggunakan prinsip investasi, kerja sama dengan sektor swasta, dan scaling untuk mendapatkan social impact. Inovasi membutuhkan investasi dan tidak dapat berkembang sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi pendanaan dan kerja sama antarpihak agar inovasi yang baik dapat dikembangkan dan diperluas.

Selanjutnya, Ir. Trihadi Saptoadi memaparkan pembelajaran dari buku Philanthropy as Risk Capital in Asia: Bridging Innovation to Impact yang diterbitkan oleh Center for Asian Philanthropy and Society (CAPS). Menurut Trihadi, empat kategori filantropi tradisional, strategik, hingga inovatif lebih tepat dipahami sebagai sebuah kontinum. Buku tersebut mengangkat 10 case studies mengenai bagaimana filantropi mendanai proyek-proyek inovatif di Asia, dengan filantropi berperan sebagai risk capital untuk menjembatani inovasi hingga menghasilkan dampak.

Trihadi menjelaskan adanya valley of death dalam inovasi, yaitu ketika riset atau inovasi berhenti di tengah jalan atau telah selesai tetapi tidak dapat di-scale up, baik menjadi kebijakan publik maupun komersialisasi. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pendanaan dan tingginya risiko. Dalam konteks tersebut, risk capital dari filantropi berperan untuk memitigasi atau mengurangi risiko sehingga inovasi yang belum terbukti dapat dikembangkan, menghasilkan bukti, dan pada akhirnya lebih siap untuk diinvestasikan, dikomersialisasikan, atau di-scale up.

Lebih lanjut, Trihadi menyampaikan bahwa filantropi inovatif bukan sekadar memberikan dana untuk sebuah proyek, melainkan juga memastikan inovasi dapat menghasilkan solusi yang efektif dan berdampak. Instrumen pendanaan dapat berupa grant, concessional debt, equity, maupun kombinasi dalam bentuk hybrid structure. Menurutnya, instrumen pendanaan harus mengikuti risiko dan kebutuhan inovasi. Karena itu, perlu dilihat terlebih dahulu inovasi berada pada tahap apa, kemudian ditentukan sumber dan instrumen pendanaan yang paling sesuai.

Dalam pengembangan inovasi, Trihadi menekankan tiga hal penting, yaitu capital, relationship and trust, serta passion. Filantropi tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga jejaring, keahlian, tata kelola, dan disiplin organisasi. Pemerintah juga perlu dilibatkan sejak awal karena inovasi pada akhirnya membutuhkan jalur menuju adopsi kebijakan dan scale up. Perancangan scale up bahkan perlu dilakukan sejak awal agar aspek biaya, dampak sosial, dan keberlanjutan telah diperhitungkan.

Pada sesi diskusi, pembahasan berkembang pada kondisi filantropi inovatif di Indonesia, fleksibilitas instrumen pendanaan, keberlanjutan program, conflict of interest, serta hambatan regulasi dan insentif pajak. Trihadi menilai Indonesia memiliki potensi filantropi yang besar, tetapi masih terdapat gap antara kebutuhan inovasi dengan program yang siap didanai. Trihadi juga mendorong pengembangan regulatory sandbox yang dapat menjadi ruang untuk menguji inovasi kesehatan, skema pendanaan filantropi, maupun kebijakan sebelum diterapkan lebih luas. Webinar ditutup dengan penekanan bahwa filantropi inovatif perlu bergerak dari sekadar mendanai proyek menuju pembangunan sistem yang memungkinkan solusi inovatif terbukti, dikembangkan, dan menghasilkan social impact secara berkelanjutan.

Reporter:
Mashita Inayah (PKMK UGM)

 

Memahami Kemampuan Meningkatkan Dana Filantropi untuk Tenaga Medis dan Kesehatan serta Manajer Organisasi Pelayanan Kesehatan untuk Mendukung Transformasi Kesehatan

Senin, 31 Agustus 2026

Pendanaan kesehatan merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh, berkualitas, dan berkeadilan. Namun, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, pemerintah menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan. Peningkatan beban penyakit, transisi demografi menuju populasi yang menua, perkembangan teknologi kesehatan yang semakin mahal, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan menyebabkan kebutuhan pendanaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan akibat perlambatan ekonomi, kompetisi dengan sektor pembangunan lainnya, serta tekanan terhadap anggaran negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan sumber dana publik.

Di Indonesia, tantangan tersebut tercermin pada upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan layanan primer, hingga investasi untuk transformasi sistem kesehatan. Meskipun pemerintah tetap memegang peran utama dalam menjamin akses pelayanan kesehatan, kebutuhan pendanaan yang terus meningkat mendorong pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan. Berbagai organisasi internasional, termasuk WHO dan World Bank, juga menekankan bahwa pencapaian Universal Health Coverage (UHC) memerlukan mobilisasi sumber daya yang lebih luas melalui kolaborasi antara sektor publik, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga filantropi. Dengan demikian, peran pemerintah bergeser dari sekadar penyedia dana menjadi pengarah (steward) yang mampu menciptakan ekosistem pembiayaan kesehatan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, dana filantropi hadir sebagai salah satu sumber pendanaan komplementer yang memiliki potensi besar untuk mengisi kesenjangan pembiayaan kesehatan (health financing gap). Perkembangan filantropi global menunjukkan pergeseran dari pendekatan berbasis donasi menuju strategic philanthropy dan venture philanthropy yang berorientasi pada dampak, inovasi, serta keberlanjutan program. Dana filantropi tidak dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah, melainkan berfungsi sebagai katalis yang mendukung pengembangan inovasi, pembiayaan program prioritas yang belum terakomodasi oleh anggaran publik, penguatan kapasitas sistem kesehatan, hingga pengembangan model pembiayaan baru yang dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, potensi filantropi melalui yayasan, organisasi keagamaan, lembaga zakat, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun individu berpenghasilan tinggi masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung agenda pembangunan kesehatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan forum yang dapat memperluas pemahaman mengenai dinamika pendanaan kesehatan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, sekaligus mengidentifikasi posisi strategis dana filantropi dalam mendukung pembangunan kesehatan. Webinar “Keterbatasan Pemerintah dalam Pendanaan Kesehatan di Indonesia dan Global: Di Mana Peran dan Posisi Dana Filantropi” diselenggarakan sebagai ruang diskusi bagi pemerintah, akademisi, organisasi filantropi, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk membahas tantangan pembiayaan kesehatan, praktik baik dari berbagai negara, serta peluang membangun kolaborasi antara pembiayaan publik dan filantropi. Melalui diskusi ini diharapkan terbentuk pemahaman bersama bahwa keberlanjutan pendanaan kesehatan memerlukan sinergi multipihak, dengan pemerintah tetap sebagai penanggung jawab utama, sementara dana filantropi berperan sebagai sumber daya strategis yang memperkuat inovasi, mempercepat implementasi program prioritas, dan meningkatkan dampak pembangunan kesehatan secara berkelanjutan.

Tujuan

  1. Kesadaran bahwa dana pemerintah tidak mungkin dipaksakan menjadi satu-satunya atau yang sangat besar dalam pendanaan Kesehatan;
  2. Kesadaran akan perlunya peran swasta untuk melakukan investasi dan scaling program-program yang mempunyai impact dalam bentuk dana-dana dengan return finansial dan dana-dana filantropi;
  3. Kesadaran untuk bekerja sama antara badan-badan yang cenderung pro-public finance seperti WHO dengan kelompok-kelompok swasta.

Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal                : Senin, 31 Agustus 2026
Pukul                               : 13.30 – 15.00 WIB

Sasaran Peserta

  1. Community of practice filantropi kesehatan
  2. Lembaga pemerintah
  3. Pengambil kebijakan
  4. Manajer lembaga pelayanan kesehatan (rumah sakit dan jaringan pelayanan primer)
  5. Manajer organisasi yang menaungi pelayanan kesehatan (korporasi, perkumpulan, asosiasi, maupun yayasan)
  6. Peneliti/ akademisi
  7. Mahasiswa pascasarjana

Agenda

Waktu

Materi

Narasumber

13.30 – 13.35

Pembukaan

MC

13.35 – 13.45

Pengantar

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

13.45 – 14.25

Materi 1: Keterbatasan Pemerintah dalam Pendanaan Kesehatan di Indonesia dan Global

VIDEO   MATERI

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

14.25 – 15.05

Materi 2: Keterampilan Menggali Dana Filantropi  untuk Tenaga Medik, Tenaga Kesehatan, dan Organisasi Pelayanan Kesehatan

VIDEO

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

15.05 – 15.45

Diskusi dan Tanya Jawab

Moderator: Min Adadiyah

15.45 – 15.55

Rangkuman Pesan Kunci

Moderator: Min Adadiyah

15.55 – 16.00

Penutup

MC

 

Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 3d dengan tema “Memahami Kemampuan Meningkatkan Dana Filantropi untuk Tenaga Medis dan Kesehatan serta Manajer Operasional Pelayanan Kesehatan untuk Mendukung Transformasi Kesehatan” pada Selasa (21/7/2026).

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. PhD menyampaikan adanya keterbatasan pendanaan kesehatan di Indonesia yang stagnan pada angka 3% dari GDP, ditambah dengan rendahnya rasio pajak negara (sekitar 10%), telah memicu krisis arus kas (cash flow) yang akut di berbagai rumah sakit. Di tengah lambatnya perkembangan asuransi swasta serta birokrasi anggaran pemerintah (APBN/APBD), dana filantropi hadir sebagai solusi alternatif yang dapat dimobilisasi secara cepat dan fleksibel guna mengatasi hambatan keuangan operasional yang mendesak. Meskipun Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index, potensi filantropi untuk sektor kesehatan belum tergarap optimal karena banyak rumah sakit tidak secara transparan mendeklarasikan kebutuhan finansial mereka ke publik. 

Untuk mengatasi tantangan ini, para manajer rumah sakit dan tenaga medis didorong untuk mengubah paradigma dari “mentalitas pengemis” (beggar mentality) yang reaktif menjadi pendekatan pemasaran (marketing) yang strategis. Melalui konsep pemasaran, rumah sakit memetakan donor sebagai pasar dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan segmen donor, baik kelompok massal dengan donasi kecil (tipe jemaah) maupun kelompok elit dengan donasi besar (tipe konglomerat/perusahaan). Transformasi dari filantropi tradisional yang reaktif ke arah pengelolaan ZISWAF produktif yang profesional serta pengadopsian skema pembiayaan campuran (blended finance) menjadi pilar utama demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. 

Sesi diskusi tanya jawab dalam webinar ini menyoroti filantropi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi krisis arus kas (cash flow) rumah sakit swasta dibandingkan dengan menanti anggaran pemerintah (APBN/APBD) atau skema asuransi. Ada pendapat bahwa keputusan donasi filantropi sangat cepat karena bertumpu pada kerelaan individu atau lembaga informal tanpa prosedur birokrasi dewan yang rumit. Di sisi lain, peserta juga menyampaikan tantangan riil rumah sakit swasta yang menghadapi biaya tetap (fix cost) operasional tinggi seperti gaji staf. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Prof. Laksono menegaskan bahwa solusi utamanya terletak pada keberanian manajemen rumah sakit untuk melakukan deklarasi terbuka (declare) mengenai kesulitan finansial yang mereka hadapi agar publik mengetahui kebutuhan tersebut.

Selama ini, banyak donatur besar tidak menyumbang ke rumah sakit bukan karena ketiadaan dana, melainkan karena berasumsi bahwa rumah sakit tidak membutuhkan bantuan finansial. Oleh karena itu, rumah sakit didorong untuk menggunakan pendekatan pemasaran (marketing) dengan memetakan donatur ke dalam dua kelompok utama: Kelompok A (tipe jamaah yang menyumbangkan dana kecil namun berjumlah masif dan konsisten) serta Kelompok B (tipe perusahaan atau orang kaya yang menyumbangkan dana besar tetapi berjumlah sedikit). Sesi diskusi juga memunculkan berbagai inovasi taktis di lapangan, seperti optimalisasi kotak amal khusus kesehatan di tingkat masjid hingga pemanfaatan platform digital crowdfunding berbasis komunitas untuk mempermudah partisipasi publik secara rutin. 

Pengalaman empiris dari Mataram, Lombok, yang dibagikan memberikan bukti nyata bahwa para donor sebenarnya sangat terbuka terhadap bantuan yang bersifat parsial maupun terencana. Di Lombok, kemitraan filantropi terbukti sukses meng-cover kebutuhan non-medis yang mendesak, seperti biaya transportasi pasien luar pulau, pembiayaan darurat bayi terlantar melalui program perbankan daerah, hingga pembangunan ruang rawat inap yang ditanggung penuh oleh perusahaan atau donatur perorangan. Sebagai penutup, sesi ini menyimpulkan bahwa para manajer rumah sakit dan tenaga medis harus menepis rasa gengsi dan mulai proaktif mengidentifikasi potensi pasar donor demi menyelamatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang terancam akibat krisis operasional.

 

Reporter: Latifah Alifiana (PKMK UGM)

 

 

Kegiatan ini tersusun dalam beberapa bagian:

Modul 3. Penulisan Manuscript Artikel Kebijakan Kesehatan

Tujuan Pembelajaran

Pada akhir Modul 3, peserta akan mampu:

  • Menulis setiap komponen artikel ilmiah (background, methodology, results, discussion, conclusion, abstract) sesuai standar jurnal kebijakan kesehatan
  • Mempresentasikan dan mereview artikel sejawat secara konstruktif
  • Memiliki keterampilan dasar penyusunan manuscript artikel kebijakan kesehatan

Jadwal

Waktu (WIB)

Mata Pelatihan

Fasilitator

November 2026   |    10.00–12.00 WIB

10.00 – 10.10

Pembukaan

MC/Moderator

10.10 – 10.55

Identifikasi Isu, Evidence, dan Research Gap untuk Latar Belakang Artikel

Dr. Relmbuss B. Fanda

10.55 – 11.40

Penyusunan Draft Latar Belakang/Pengantar Artikel Kebijakan Kesehatan

Dr. Muhammad Asrullah

11.40 – 11.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

11.55 – 12.00

Penutupan

 

November 2026  |   09.00–11.00 WIB

09.00 – 09.10

Pembukaan

MC/Moderator

09.10 – 09.55

Penyusunan Komponen dan Desain Metodologi Penelitian

Dr. Muhammad Asrullah

09.55 – 11.40

Penulisan Draft Metodologi untuk Manuscript Artikel Kebijakan Kesehatan

dr. Likke P. Putri

11.40 – 11.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

11.55 – 12.00

Penutupan

 

November 2026    |   10.00–12.00 WIB

10.00 – 10.10

Pembukaan

MC/Moderator

10.10 – 10.55

Identifikasi Key Findings dan Penyajian Data Penelitian

Dr. Muhammad Asrullah

10.55 – 11.40

Penyusunan Draft Bagian Hasil (Results) Artikel Kebijakan Kesehatan

Relmbuss B. Fanda

11.40 – 11.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

11.55 – 12.00

Penutupan

 

November 2026    |   09.00–11.00 WIB

09.00 – 09.10

Pembukaan

MC/Moderator

09.10 – 09.55

Interpretasi Temuan dan Pengembangan Argumentasi Pembahasan

dr. Likke P. Putri

09.55 – 11.40

Penyusunan Draft Pembahasan dan Implikasi Kebijakan

Relmbuss B. Fanda

11.40 – 11.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

11.55 – 12.00

Penutupan

 

November 2026    |   10.00–12.00 WIB

10.00 – 10.10

Pembukaan

MC/Moderator

10.10 – 10.55

Penyusunan Simpulan

 Dr. Muhammad Asrullah

10.55 – 11.40

Penyusunan Draft Abstrak Artikel Kebijakan Kesehatan

Relmbuss B. Fanda

11.40 – 11.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

11.55 – 12.00

Penutupan

 

November 2026    |   09.00–11.00 WIB

09.00 – 09.10

Pembukaan

MC/Moderator

09.10 – 10.40

Presentasi & Review Artikel

dr. Likke P. Putri
Dr. Relmbuss B. Fanda
Dr. Muhammad Asrullah

10.40 – 10.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

10.55 – 11.00

Penutupan

 

 

 

 

 

Modul 2. Analisis Data untuk Artikel Kebijakan Kesehatan

Tujuan Pembelajaran

Pada akhir Modul 2, peserta akan mampu:

  • Melakukan penelusuran literatur sistematis dan menyusun literature review yang argumentatif
  • Menginterpretasi data kuantitatif secara kritis dalam konteks kebijakan kesehatan
  • Menginterpretasi data kualitatif menggunakan kerangka analisis yang sesuai
  • Melakukan policy analysis dengan kerangka yang tepat dan menelusuri dokumen kebijakan terkait

Jadwal

Waktu (WIB)

Mata Pelatihan

Fasilitator

Jumat, 7 Agustus 2026   |    09.00–11.00 WIB

09.00 – 09.10

Pembukaan

Moderator: Monita Destiwi, MA

09.10 – 09.55

Konsep Literature Review dan Searching Literature

Relmbuss B. Fanda

09.55 – 10.40

Membuat draft hasil literature review

Relmbuss B. Fanda

10.40 – 10.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

10.55 – 11.00

Penutupan

 

Selasa, 11 Agustus 2026   |   13.00–15.00 WIB

13.00 – 13.10

Pembukaan

Moderator: Monita Destiwi, MA

13.10 – 13.55

Interpretasi Hasil Analisis Statistik dan Identifikasi Temuan Utama

Dr. Muhammad Asrullah

13.55 – 14.40

Penyusunan Draft Narasi Hasil Penelitian Kuantitatif

Dr. Muhammad Asrullah

14.40 – 14.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

14.55 – 15.00

Penutupan

 

Jumat, 14 Agustus 2026   |   13.00–15.00 WIB

13.00 – 13.10

Pembukaan

Moderator: Monita Destiwi, MA

13.10 – 13.55

Interpretasi Hasil Analisis dan Identifikasi Temuan Utama

Relmbuss B. Fanda

13.55 – 14.40

Penyusunan Draft Narasi Hasil Penelitian Kualitatif

Relmbuss B. Fanda

14.40 – 14.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

14.55 – 15.00

Penutupan

 

Selasa, 18 Agustus 2026   |   13.00–15.00 WIB

13.00 – 13.10

Pembukaan

Moderator: Monita Destiwi, MA

13.10 – 13.55

Document Searching dan Identifikasi Dokumen Kebijakan untuk Policy Analysis

dr. Likke P. Putri

13.55 – 14.40

Penyusunan Draft Hasil Analisis Kebijakan Kesehatan

dr. Likke P. Putri

14.40 – 14.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

14.55 – 15.00

Penutupan

 

 

 

 

 

Modul 1. Fondasi Penulisan Artikel Kebijakan Kesehatan

Modul 1 membangun fondasi berpikir penulisan artikel ilmiah: filosofi, audience, etika kepenulisan, dan kerangka dasar artikel kebijakan kesehatan. Modul ini dirancang sebagai pintu masuk sebelum peserta memutuskan untuk mengikuti Modul 2 dan/atau Modul 3.

Tujuan Pembelajaran

Pada akhir Modul 1, peserta akan mampu:

  • Memahami filosofi penulisan akademik dan tujuan publikasi artikel kebijakan kesehatan
  • Mengenal skeleton (kerangka dasar) artikel ilmiah kebijakan kesehatan
  • Memahami komponen-komponen utama artikel: latar belakang, metodologi, hasil, pembahasan, simpulan, dan abstrak
  • Mengambil keputusan informed apakah ingin melanjutkan ke Modul 2 dan/atau Modul 3

PENDAFTARAN

Jadwal

Waktu (WIB)

Mata Pelatihan

Fasilitator

Selasa, 7 Juli 2026 10.00–12.00 WIB

10.00 – 10.10

Pembukaan

MC/Moderator

10.10 – 10.55

Philosophy of Academic Writing:

Landasan Filosofis dan Audience

 

Jonathan D. Smith, PhD

10.55 – 11.40

Philosophy of Academic Writing:

Etika, dan positionality dalam penulisan artikel kebijakan kesehatan

Muhammad Asrullah, MPH, PhD

11.40 – 11.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

11.55 – 12.00

Penutupan

 

Jumat, 10 Juli 2026 13.00–15.00 WIB

13.00 – 13.10

Pembukaan

MC/Moderator

13.10 – 13.55

Pengenalan skeleton IMRAD dan komponen artikel,

Relmbuss B. Fanda, MPH, PhD

13.55 – 14.40

Pengantar metode kuantitatif/kualitatif/policy analysis

Relmbuss B. Fanda, MPH, PhD

14.40 – 14.55

Diskusi Tanya-Jawab

MC/Moderator

14.55 – 15.00

Penutupan

 

 

   Bahan Bacaan

  1. Building the Field of Health Policy and Systems Research: Framing the Questions. Kabir Sheikh ,Lucy Gilson,Irene Akua Agyepong,Kara Hanson,Freddie Ssengooba,Sara Bennett. 2011. Link: https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1001073&type=printable
  2. Building the Field of Health Policy and Systems Research: An Agenda for Action. Sara Bennett ,Irene Akua Agyepong,Kabir Sheikh,Kara Hanson,Freddie Ssengooba,Lucy Gilson. 2011. Link: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001081
  3. Building the Field of Health Policy and Systems Research: Social Science Matters. Lucy Gilson ,Kara Hanson,Kabir Sheikh,Irene Akua Agyepong,Freddie Ssengooba,Sara Bennett. 2011. Link: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001079
  4. Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, WHO, 2012. Link: https://www.iccp-portal.org/sites/default/files/resources/WHO.Health%20Policy%20and%20Systems%20Research.A%20methodology%20reader.2012.pdf
  5. People-centred science: strengthening the practice of health policy and systems research. Kabir Sheikh, Asha George & Lucy Gilson. 2012: Link: https://link.springer.com/article/10.1186/1478-4505-12-19

 

 

Seri Webinar: Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011

Bagian 2:
Memahami Situasi dan Masa Depan Asuransi Kesehatan Sosial JKN oleh BPJS Kesehatan

Ringkasan Eksekutif

Seri webinar ini merupakan kelanjutan dari Bagian 1 yang membahas situasi dan masa depan asuransi kesehatan swasta di Indonesia. Bagian 2 difokuskan pada asuransi kesehatan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, dengan penekanan pada keberlanjutan fiskal, ruang fiskal APBN dan APBD, peluang pembiayaan inovatif, serta implikasi penghapusan mandatory spending kesehatan dalam UU Kesehatan 2023.

Urgensi kegiatan meningkat karena cakupan JKN telah hampir semesta, namun tekanan finansial Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan kembali menguat. DJSN melaporkan bahwa per 30 November 2025 cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 283 juta jiwa atau 99,5% penduduk. Namun di kelompok PBPU banyak yang tidak membayar sehingga peserta efektif hanya sekitar 81,9%. Pada saat yang sama, JKN mencatat defisit operasional Rp16,35 triliun secara year-to-date, rasio klaim 108,04%, serta risiko defisit aset neto dan gagal bayar bila tidak ada bauran kebijakan segera. Pada 2026, isu defisit Rp2 triliun per bulan kembali menjadi perhatian publik dan mempertegas perlunya diskusi kebijakan berbasis data.

KAK ini menyusun tujuan, target peserta, struktur materi, agenda setiap sesi, keluaran kegiatan, rencana tindak lanjut, serta referensi utama untuk mendukung pelaksanaan webinar dan penyusunan bahan advokasi kebijakan.

Latar Belakang

Seri webinar “Memahami ‘Sesuatu yang Salah’ dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011” diselenggarakan untuk memperdalam analisis atas masalah struktural pembiayaan kesehatan di Indonesia. Seri webinar bagian 1 Pengantar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011 sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mengalami stagnasi pendanaan kesehatan selama kurang lebih 15 tahun terakhir, dengan total pengeluaran kesehatan yang relatif bertahan di sekitar 3% dari produk domestik bruto, sementara sejumlah negara tetangga telah bergerak pada porsi yang lebih tinggi. Seri ini secara eksplisit diarahkan untuk membahas apakah desain kebijakan pendanaan kesehatan yang dipengaruhi UU SJSN dan UU BPJS masih memadai dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan saat ini.

Bagian 1 dari seri webinar telah membahas situasi dan masa depan asuransi kesehatan swasta di Indonesia. Bagian 2 sampai dengan 4 untuk menganalisis asuransi kesehatan sosial, terutama JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, karena JKN merupakan instrumen terbesar perlindungan finansial kesehatan di Indonesia. Diskusi ini penting karena prospek revisi UU SJSN dan UU BPJS tidak dapat hanya dibangun dari perspektif kelembagaan BPJS Kesehatan, tetapi harus dipahami melalui keseluruhan arsitektur pendanaan: APBN, APBD, iuran peserta, subsidi PBI, belanja layanan, dan kebijakan lintas sektor yang memengaruhi risiko fiskal jangka menengah.

Secara capaian kepesertaan, JKN telah mendekati cakupan semesta. DJSN melaporkan bahwa per 30 November 2025 cakupan kepesertaan JKN mencapai 283 juta jiwa atau 99,5% penduduk Indonesia. Namun, capaian peserta aktif baru berada pada 232,89 juta jiwa atau 81,9% penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah JKN tidak lagi semata-mata berada pada ekspansi kepesertaan administratif, tetapi pada keaktifan peserta, ketepatan sasaran subsidi, kepatuhan iuran, kualitas layanan, dan keberlanjutan pembiayaan.

Dari sisi kesehatan keuangan, tekanan terhadap DJS Kesehatan kembali menguat. Per 30 November 2025, DJSN mencatat defisit operasional yang menyebabkan penurunan aset neto DJS Kesehatan sebesar Rp16,35 triliun secara year-to-date. Beban jaminan kesehatan sebesar Rp172,59 triliun telah melampaui pendapatan iuran sebesar Rp159,75 triliun, sehingga rasio klaim mencapai 108,04%. DJSN juga menegaskan bahwa tren penurunan aset neto dan rasio klaim di atas 100% telah berlangsung konsisten sejak 2023 dan berisiko terhadap sustainabilitas keuangan JKN.

Isu yang sama kembali memperoleh perhatian publik pada 2026. Berita Kompas tanggal 9 Juni 2026 dan pemberitaan media nasional lain menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun per bulan. Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa pendapatan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan, sedangkan pembayaran klaim manfaat dapat mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan. Rasio klaim JKN juga dilaporkan mencapai 111,86% hingga Februari 2026. Walaupun angka tersebut perlu terus diverifikasi melalui laporan resmi berkala, pemberitaan ini menandai bahwa risiko gagal bayar JKN telah menjadi isu kebijakan yang tidak dapat ditunda.

Tekanan pembiayaan JKN harus dibaca dalam konteks perubahan kebijakan fiskal kesehatan setelah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU Kesehatan 2023 mencabut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan memperkenalkan paradigma baru pendanaan kesehatan. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa mandatory spending kesehatan yang sebelumnya dikenal sebagai alokasi minimal 5% APBN dan 10% APBD telah dihapus, lalu digantikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kebutuhan dan program prioritas yang dikaitkan dengan RIBK. RIBK 2025–2029 dijelaskan sebagai dokumen strategis berbentuk Peraturan Presiden, turunan RPJMN 2025–2029, dan bertujuan menyelaraskan perencanaan kebijakan kesehatan pusat dan daerah dengan penganggaran berbasis kinerja.

Perubahan tersebut membuka pertanyaan kebijakan yang besar. Di satu sisi, pendekatan berbasis kebutuhan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi belanja. Di sisi lain, ketiadaan batas minimal alokasi dapat memperbesar ketidakpastian fiskal bagi daerah, terutama untuk PBI APBD/PBPU Pemda, penguatan layanan primer, serta dukungan biaya layanan yang meningkat. Oleh karena itu, diskusi mengenai fiscal space di APBN, APBD, dan RIBK perlu diletakkan sebagai diskusi inti untuk memahami apakah sistem pendanaan saat ini cukup kuat menopang JKN dalam jangka menengah.

Kerangka pembiayaan kesehatan global menekankan bahwa kemajuan menuju UHC tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dana yang tersedia, tetapi juga oleh cara dana dikumpulkan, dipool, dialokasikan, dan digunakan untuk membeli layanan. WHO menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan untuk UHC harus memastikan akses terhadap layanan yang dibutuhkan dengan kualitas memadai tanpa menimbulkan kesulitan finansial. Literatur pembiayaan kesehatan juga menegaskan bahwa pada negara berpendapatan menengah dengan sektor informal besar, ketergantungan pada iuran berbasis upah saja tidak cukup; pembiayaan publik dari pajak umum, subsidi, pajak khusus yang pro-kesehatan, serta efisiensi belanja perlu dianalisis secara sistemik.

Berdasarkan urgensi tersebut, KAK ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Bagian 2a, 2b, 3, dan 4. Subseri ini akan membahas ruang fiskal APBN dan APBD untuk JKN, peluang innovative health financing seperti earmarked tax dan filantropi, studi kasus filantropi di Rumah Sakit Akademik UGM, tantangan PBI APBD setelah penghapusan mandatory spending, serta resume prospek APBN dan APBD untuk JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Maksud, Tujuan & Hasil yang Diharapkan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan ruang diskusi ilmiah, advokasi kebijakan, dan pembelajaran publik mengenai keberlanjutan pendanaan JKN setelah perubahan lingkungan fiskal, khususnya setelah penghapusan mandatory spending kesehatan, meningkatnya tekanan klaim, dan munculnya kebutuhan untuk meninjau kembali desain pendanaan dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan adalah membangun pemahaman berbasis data mengenai situasi dan masa depan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, serta merumuskan agenda kebijakan untuk memperkuat fiscal space, diversifikasi sumber pendanaan, ketepatan subsidi, dan keberlanjutan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Tujuan Khusus

  • Menganalisis ruang fiskal APBN, APBD, dan RIBK untuk mendukung keberlanjutan JKN setelah penghapusan mandatory spending kesehatan.
  • Mengidentifikasi peluang dan batasan innovative health financing dalam JKN, termasuk earmarked tax, pajak pro-kesehatan, CSR, filantropi, dana sosial, dan model dukungan non-iuran lainnya.
  • Mendiskusikan peran PBI APBD/PBPU Pemda dalam arsitektur JKN, termasuk isu ketepatan sasaran, kemampuan fiskal daerah, risiko fragmentasi, dan akuntabilitas pendaftaran peserta.
  • Membahas implikasi penghapusan mandatory spending terhadap kepastian pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah, terutama untuk kelompok miskin, rentan, dan pekerja informal.
  • Menyusun resume kebijakan mengenai prospek APBN dan APBD untuk JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, termasuk alternatif bauran kebijakan jangka pendek dan jangka menengah.
  • Menghasilkan bahan masukan untuk policy brief, reportase, dan agenda advokasi revisi UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011.

Hasil yang Diharapkan

  • Tersedianya pemetaan isu fiscal space APBN, APBD, dan RIBK untuk JKN.
  • Tersedianya daftar opsi pembiayaan inovatif yang realistis, berkeadilan, dan tidak menciptakan fragmentasi baru dalam sistem pendanaan kesehatan.
  • Tersusunnya catatan kritis mengenai PBI APBD, penghapusan mandatory spending, dan arah penguatan subsidi iuran untuk kelompok miskin dan rentan.
  • Tersusunnya resume seri yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi kebijakan dengan pemerintah, DPR, DJSN, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain.
  • Meningkatnya literasi publik dan pemangku kepentingan mengenai masalah struktural pembiayaan JKN.

Kerangka Isu dan Pertanyaan Kunci Webinar

Kerangka isu subseri ini mengikuti logika bahwa defisit JKN bukan hanya masalah selisih kas antara iuran dan klaim, melainkan gejala dari desain pendanaan, kapasitas fiskal, pengelolaan risiko, alokasi subsidi, dan efisiensi belanja layanan. Dengan demikian, diskusi tidak boleh berhenti pada pilihan menaikkan iuran atau memberikan suntikan dana jangka pendek, tetapi perlu menilai apakah struktur APBN, APBD, dan kebijakan kesehatan nasional memberi ruang yang cukup untuk menjaga JKN tetap berkelanjutan.

Selasa, 23 Juni 2026   |  13.00–14.45 WIB

Tema: Fiscal Space di APBN, APBD, dan RIBK

REPORTASE

Waktu

Agenda

Keterangan

13.00–13.05

Pembukaan

MC Latifah

13.05–13.20

Pengantar Webinar Bagian 2: “Memahami Situasi dan Masa Depan Asuransi Kesehatan Sosial BPJS Kesehatan”

MATERI

Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini., M.Kes., AAK

13.20–14.00

Paparan Materi Fiscal Space di APBN, APBD, dan RIBK

MATERI

Narasumber: Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC., Ph.D

14.00–14.35

Diskusi dan tanya jawab

Moderator: Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

14.35–14.40

Rangkuman pesan kunci

Moderator: Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

14.40–14.45

Penutup
Informasi Bagian 2b ” Innovative Health Financing dalam JKN: Ear-marked Tax, Filantropi” dan penutupan.

 

MC. Latifah

 

Selasa, 7 Juli 2026   |  14.00–15.45 WIB

Tema: Innovative Health Financing dalam JKN: Ear-marked Tax, Filantropi (Studi Kasus: RSA UGM)

Waktu

Agenda

Narasumber

14.00–14.05

MC membuka acara dan menyampaikan tata tertib.

MC: Dhea Anindya
Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

14.05–14.25

Pengantar Diskusi: Moderator menjelaskan posisi innovative health financing dalam sistem JKN.

VIDEO

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

14.25–14.45

Materi 1: Ear-marked tax dan pajak pro-kesehatan: peluang, risiko, dan desain agar tidak menjadi substitusi alokasi publik utama.

VIDEO   MATERI

Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK
(Guru besar FKG UGM)

14.45–15.05

Materi 2: Filantropi dan dukungan sosial dalam pembiayaan kesehatan: studi kasus RSA UGM dan peluang replikasi secara hati-hati.

VIDEO   MATERI

 Dr. dr. Darwito S.H. Sp.B.Onk
(Direktur Utama Rumah Sakit Akademik UGM)

15.05–15.35

Diskusi dan Tanya Jawab

VIDEO

Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

15.35–15.40

Rangkuman pesan kunci

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

15.40–15.45

Penutup: Informasi Bagian 3 dan penutupan.

Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 2b dengan tema “Innovative Health Financing dalam JKN: Ear-marked Tax, Filantropi (Studi Kasus: RSA UGM)” pada selasa (7/7/2026). Webinar ini membahas potensi Earmarked Tax dan Filantropi dalam pendanaan kesehatan.  Kegiatan webinar dipandu oleh Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK dengan narasumber Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D dan Dr. dr. Darwito S.H. Sp.B.Onk. Kegiatan dilaksanakan pada 7 Juli 2026 secara daring.

Prof. Laksono membuka dengan menyoroti kondisi kesehatan fiskal Indonesia yang sedang mengalami “sesak napas”. Hal ini didasarkan pada data bahwa total belanja kesehatan Indonesia (baik dari pemerintah maupun swasta) cenderung stagnan di angka 3% dari PDB, yang membuat anggaran kesehatan per kapita Indonesia sangat rendah, yakni hanya sekitar sepertiga dari yang dialokasikan oleh Thailand.

Selanjutnya Prof. Julita Hendrini menekankan bahwa model pendanaan tunggal yang hanya mengandalkan premi peserta dan subsidi APBN kini berada dalam posisi rapuh akibat masifnya sektor informal serta meningkatnya beban penyakit kronis dari populasi yang menua. Sebagai solusi strategis, dirancang struktur fiskal baru yang bertransformasi menuju Mixed Financing Model untuk menciptakan ruang fiskal (fiscal space) yang lebih luas dan mandiri dengan mengandalkan tiga pilar utama: anggaran pemerintah untuk kelompok rentan, pajak kesehatan khusus (earmarked health taxes seperti cukai rokok), dan pembiayaan inovatif

Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman untuk menanggung iuran 1.000 peserta JKN non aktif dari kelompok kurang mampu, terutama pasien dengan penyakit katastropik seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal. Inisiatif ini merupakan implementasi model welfare mix atau tanggung jawab kesejahteraan bersama antara negara dan institusi non-pemerintah yang berakar pada semangat gotong royong serta Ekonomi Pancasila. Langkah ini sebagai strategi preventive cost avoidance yang mengubah risiko piutang tak pasti menjadi biaya tetap terukur dari surplus efisiensi operasional, sehingga menciptakan nilai bersama (Creating Shared Value)

Sesi tanya jawab menekankan urgensi agar BPJS Kesehatan tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam menanggung beban fiskal yang kian berat akibat kemajuan teknologi medis dan populasi yang menua. Selain itu juga menyoroti praktik inspiratif RSA UGM yang secara mandiri mengalokasikan pendapatan non-medis, seperti surplus dari biaya parkir, untuk menanggung iuran JKN bagi 1.000 peserta non aktif dengan penyakit katastropik guna menjamin keberlanjutan layanan. Selain itu, dibahas pula tantangan penerapan pajak kesehatan (earmarked taxes) yang harus dikelola secara hati-hati agar benar-benar menjadi tambahan ruang fiskal (additionality) dan bukan sekadar substitusi anggaran negara, serta mendorong pembentukan wadah filantropi nasional yang lebih terstruktur dan transparan.

 

Reporter:
Latifah Alifiana (PKMK UGM)

Selasa, 14 Juli 2026   |  10.00–11.45 WIB

Tema: PBI APBD dan Penghapusan Mandatory Spending

Waktu

Agenda

Narasumber

10.00–10.05

MC membuka acara dan menyampaikan tata tertib.

MC: Dhea Anindya
Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

10.05 – 10.15

Pengantar diskusi PBI APBD dan Penghapusan Mandatory Spending

VIDEO

Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

10.45–11.05

Materi 2:
Penghapusan mandatory spending dan konsekuensinya terhadap APBD kesehatan, subsidi peserta, dan standar layanan minimum.

VIDEO   MATERI

Muhamad Faozi Kurniawan, S.E., MPH
(Peneliti dan Konsultan Pendanaan Kesehatan PKMK FK-KMK UGM)

11.05–11.35

Diskusi dan Tanya Jawab

VIDEO

Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK

11.35–11.40

Rangkuman pesan kunci

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

11.40–11.45

Penutup: Informasi Bagian 2d dan penutupan.

Moderator: Prof. Dr. Drg. Julita Hendrartini., M.Kes.,AAK


Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar bagian 2C dengan tema “PBI APBD dan Penghapusan Mandatory Spending” secara daring pada Selasa (14/7/2026). Webinar ini merupakan bagian dari seri diskusi “Memahami ‘Sesuatu yang Salah’ dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia” yang mengarah pada agenda advokasi revisi UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011, dengan fokus khusus pada keberlanjutan pembiayaan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes., AAK, selaku moderator, dalam pengantarnya menegaskan bahwa diskusi ini melanjutkan pembahasan mengenai ruang fiskal APBN bagi JKN dengan menyoroti secara khusus nasib pendanaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD setelah kebijakan mandatory spending kesehatan dihapuskan. Prof Julita mengangkat pertanyaan kunci apakah penghapusan kebijakan tersebut akan berdampak pada kepesertaan PBI serta menurunkan fokus pemerintah daerah dalam membiayai kesehatan melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK).

Materi disampaikan oleh Muhammad Faozi Kurniawan, S.E., MPH, yang diawali dengan paparan terkait situasi APBN dan besaran alokasinya untuk kesehatan. Belanja kesehatan di Indonesia diketahui masih bertumpu pada dana pemerintah, yang sebagian besar dihabiskan melalui skema asuransi kesehatan sosial. Hal ini menyatakan belanja kesehatan selama ini berfokus pada upaya kuratif, sementara anggaran untuk promotif dan preventif sangat kecil. Narasumber berikutnya yaitu M. Faozi Kurniawan, SE, Akt, MPH juga memperlihatkan data klaim rasio peserta JKN, di mana klaim rasio yang tinggi (di atas 100%) adalah segmen PBI APBD, BP, dan PBPU.

Selanjutnya, Faozi mencoba menelusuri dasar ilmiah dibalik munculnya angka 5% APBN dan 10% APBD untuk dana kesehatan, atau yang sering dikenal dengan mandatory spending. Dalam paparannya, Faozi menyatakan bahwa mandatory spending merupakan mitos karena berangkat dari rujukan yang tidak tepat, di mana angka 5% dari rekomendasi WHO tahun 2001 dihitung dari PDB, bukan dari APBN. Kekeliruan ini perlu dihilangkan karena pengalaman implementasinya yang buruk di lapangan serta perlu diganti dengan perencanaan berbasis kinerja.

Selanjutnya, Faozi memaparkan data belanja kesehatan Indonesia masih stagnan pada kisaran 3% dari PDB, jauh di bawah kebutuhan ideal. Faozi menyebutkan bahwa belanja kesehatan ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand dan Tiongkok. Dalam rangka meningkatkan 5% dari GDP, diperlukan tambahan dana yang sangat besar, dan tidak mungkin seluruhnya dapat didanai oleh APBN/APBD. Kondisi Indonesia yang masih underspending perlu dinaikkan dengan asas pemerataan akses, dan perlu dikaitkan dengan indikator kinerja.

Pada sesi diskusi pertama, Prof. Julita menegaskan kembali bahwa meningkatkan spending dari 3% menjadi 5% PDB bukanlah sesuatu yang mudah. Selain itu, kecilnya anggaran untuk upaya promotif dan preventif dapat menyebabkan beban pembayaran JKN yang akan semakin berat ke depannya, yang fokus pada pembiayaan kuratif terus-menerus. Prof Julita juga menambahkan beberapa contoh-contoh inovatif dalam penganggaran dana kesehatan, seperti dari pajak rokok, atau pajak lainnya.

Pada materi berikutnya Faozi memaparkan data-data terkait APBD dan PBI APBD. Pihaknya menekankan adanya kesenjangan kapasitas fiskal yang tajam antarprovinsi, yang tercermin dari APBD per kapita yang timpang. Selain itu, rendahnya kemandirian fiskal kesehatan di semua level pemerintahan, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi, dapat membuat daerah semakin bergantung pada dana pusat. Saat ini kepesertaan JKN dari segmen PBI APBD baru mencapai 21,1%. Tanpa kewajiban alokasi minimum dari APBD, pembiayaan PBI, infrastruktur, SDM kesehatan, dan program promotif-preventif di daerah sepenuhnya bergantung pada kapasitas fiskal dan prioritas politik masing-masing pemerintah daerah.

Hal ini yang kemudian menggarisbawahi pentingnya rencana induk kesehatan (RIK) daerah. Untuk mencapai anggaran kesehatan 5%, 6%, atau 7% dari GDP dengan mengacu pada equity, keberlanjutan, dan efisiensi, diperlukan RIK di setiap level pemerintahan. Meskipun posisinya belum jelas, RIK dapat diposisikan berada di antara RPJM daerah dan Renstra SKPD. Faozi menutup materi dengan catatan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mampu merancang kegiatan berfokus pada hasil, menyediakan data yang berkualitas, meningkatkan kecepatan aliran dana, dan mengubah mentalitas dari “anak orang kaya” menjadi mentalitas berbasis kinerja.

Sesi diskusi terakhir dipandu kembali oleh Prof. Julita yang turut memperkaya pembahasan pada pertemuan kali ini. Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlunya penargetan PBI APBD secara ketat pada penduduk desil 1–5 dengan basis data yang valid dan terintegrasi lintas instansi, sementara penduduk di atas desil 5 didorong menjadi peserta mandiri (PBPU) untuk mengurangi beban fiskal daerah. Peserta juga mengusulkan eksplorasi sumber pendanaan alternatif, termasuk hasil rampasan aset tindak pidana korupsi dan skema pajak khusus, meski implementasinya masih memerlukan kejelasan regulasi dan kemauan politik. Diskusi turut menyoroti pentingnya penguatan promotif-preventif di layanan primer, integrasi indikator RIBK dengan Standar Pelayanan Minimal, serta mekanisme penyaluran dana darurat daerah agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan kelompok mampu.

Menutup diskusi, disampaikan pesan kunci bahwa penghapusan mandatory spending tidak boleh dimaknai sebagai penurunan komitmen pemerintah terhadap sektor kesehatan, melainkan sebagai perubahan instrumen pengendalian fiskal dari input-based budgeting menuju performance-based budgeting yang berorientasi pada hasil dan kinerja layanan. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan didorong memperkuat mekanisme evaluasi pembiayaan agar akses layanan kesehatan di daerah lebih merata. Rangkaian seri webinar akan berlanjut pada Bagian 2d bertema “Resume Prospek APBN dan APBD untuk JKN yang Dikelola BPJS Kesehatan” pada 21 Juli 2026.

Reporter:
Gifani Rosilia

 

Selasa, 21 Juli 2026   |  13.00–14.45 WIB

Tema: Resume Prospek APBN dan APBD untuk JKN yang Dikelola BPJS Kesehatan

Waktu

Materi

Narasumber

12.00–13.00

Registrasi Peserta

Panitia

13.00–13.05

Pembukaan oleh Moderator

VIDEO

Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes., FISDPH, FISPD

13.05–13.15

Pengantar Diskusi

VIDEO

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

13.15–13.40

Materi 1: Prospek APBN untuk Keberlanjutan JKN: Subsidi PBI JK, Dukungan Fiskal Pusat, dan Opsi Pembiayaan Non-Iuran.

VIDEO   MATERI

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

13.40–14.05

Pembahas 1: dr. Jusi Febrianto, MPH

VIDEO   MATERI

 

13.40–14.05

Pembahas 2: dr. Rahmat Fitriadi, M.Kes, MH

VIDEO

 

14.05–14.45

Diskusi dan Tanya Jawab

VIDEO

Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes., FISDPH, FISPD

 

Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 2d dengan tema “Resume Prospek APBN dan APBD untuk JKN yang Dikelola BPJS Kesehatan” pada Selasa (21/7/2026). Webinar ini membahas prospek APBN dan APBD untuk JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Prof. Laksono menyoroti adanya pergeseran ideologi dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan menjalankan fungsi aslinya sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Data menunjukkan terjadinya ketidakadilan (inequity), di mana klaim BPJS Kesehatan didominasi oleh segmen masyarakat mampu dan terkonsentrasi secara geografis di Pulau Jawa serta kota-kota besar. Selain itu, anggaran kesehatan Indonesia masih stagnan di angka 3% dari PDB, jauh di bawah negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Selanjutnya, dr. Jusi Febrianto, MPH menyampaikan adanya tantangan nyata pemerintah daerah pasca penghapusan mandatory spending kesehatan, dimana risiko fiskal daerah mengancam keberlanjutan status Universal Health Coverage (UHC) akibat keterbatasan anggaran untuk memenuhi threshold BPJS, sebagaimana dialami Kabupaten Purbalingga yang statusnya berubah menjadi non cut-off per Januari 2026. Menanggapi pergeseran paradigma dari pembiayaan berbasis persentase ke pendekatan berbasis kinerja (Value for Money) sesuai Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), dr. Jusi mengusulkan inovasi pembiayaan di luar APBD murni melalui skema sharing premi JKN berdasarkan tingkat kesejahteraan desil masyarakat; yakni beban 100% bagi kelompok mampu (desil 8-10) dan subsidi silang bagi desil menengah, sehingga anggaran daerah dapat difokuskan untuk kelompok miskin. Strategi ini menuntut penguatan tata kelola data kepesertaan yang akurat dan efisiensi belanja agar anggaran kesehatan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan investasi strategis yang presisi dalam menangani isu prioritas daerah seperti stunting serta kematian ibu dan bayi.

Rahmat Fitriadi, M.Kes., MH, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, menggarisbawahi pentingnya sinergi dan saling ketergantungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mengelola program kesehatan nasional seperti Universal Health Coverage (UHC) serta penurunan angka kematian ibu dan anak. Rahmat menekankan bahwa esensi kehadiran negara adalah untuk memberikan kesejahteraan, pelayanan, dan regulasi bagi masyarakat dalam kerangka tata kelola desentralisasi. Pihaknya juga menekankan bahwa keberhasilan jaminan kesehatan nasional sangat bergantung pada kolaborasi lintas tingkat pemerintahan guna menjalankan berbagai program yang ada di tingkat kabupaten/kota secara efektif.

Selanjutnya sesi diskusi membahas mengenai ketimpangan pemanfaatan dana JKN, dimana klaim saat ini didominasi oleh segmen PBPU (peserta mandiri), sementara kelompok PBI (masyarakat miskin) justru belum menerima manfaat yang optimal. Pada sesi diskusi menekankan pentingnya pengawalan akurasi data berbasis desil (DTSEN) agar distribusi bantuan sosial dan jaminan kesehatan lebih tepat sasaran. Selain itu, muncul usulan untuk meninjau kembali ambang batas premi peserta PPU yang secara demografis lebih sehat, guna menjaga keseimbangan fiskal sistem jaminan kesehatan. Isu lainnya yang dibahas mengenai urgensi penguatan layanan primer (FKTP). Saat ini, alokasi anggaran untuk FKTP dengan mendorong peningkatan porsi FKTP hingga 20% dengan mengalihkan beban pelayanan rumah sakit ke tingkat dasar, seperti penyediaan layanan USG untuk bumil, serta penguatn Klinik Utama. Strategi ini diharapkan mampu mengurai penumpukan pasien di rumah sakit sekaligus mendekatkan layanan spesialis ke masyarakat.

 

 

Kegiatan ini tersusun dalam beberapa bagian: