Hong Kong 2025
Welcome Remarks
Prof. dr. Laksono Trisnantoro – Profesor Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.
Hari pertama kursus kebijakan (6/5/2025) dimulai dengan sambutan dari Prof Laksono selaku chairman ANHSS membuka kursus kebijakan dengan memperkenalkan para anggota ANHSS yang berasal dari seluruh negara di Asia-Pasifik, yakni Thailand (diinisiasi oleh Prof Supakankunthi dan Prof Chantal Herberholz), Malaysia, Filipina, Indonesia (Prof Laksono), dan Hongkong selaku host.
Dalam pembukaan kali ini, Prof. Laksono menekankan pentingnya kolaborasi dari lintas sektor di Asia Pasifik dalam upaya memperkuat sistem kesehatan. Dimulai pada 2011, Laksono menekankan pentingnya agenda diskusi kebijakan terutama dalam isu-isu strategis, salah satunya adalah Asuransi Kesehatan Swasta (AKS). Laksono berharap dengan adanya kursus kebijakan ini, peserta dapat mengeksplorasi cara baru serta jejaring dalam kolaborasi dalam riset ataupun peningkatan kapasitas terutama dalam mengoptimalkan peran AKS.
Structure of the Course
Prof. Eng-kiong Yeoh – Direktur Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)
Prof. Yeoh menjelaskan struktur kursus kebijakan yang berfokus pada kerangka konsep keterlibatan sektor swasta dalam mewujudkan tujuan sistem kesehatan. Dalam konsep tersebut, Yeoh menjelaskan keterlibatan sektor swasta dapat diwujudkan untuk tujuan seperti memperbaiki ekuitas, perlindungan terhadap resiko finansial, efisiensi dan efektivitas, serta kontinuitas serta integrasi layanan kesehatan. Adapun peran dari sektor swasta dapat terwujud dalam banyak hal, seperti payers, providers dalam memberikan layanan kesehatan, atau suppliers seperti pemasok obat atau alat kesehatan.
The Role of the Private Sector in Health Financing
Materi kedua mengenai Peran Sektor Swasta di dalam Pembiayaan Kesehatan yang disampaikan oleh Profesor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.
Prof. Siripen memaparkan peran sektor swasta dalam pembiayaan kesehatan di Asia Pasifik. Dalam sistem kesehatan, pihaknya menjelaskan bahwa sistem kesehatan publik dan swasta harus terjalin. Dalam negara yang mengandalkan sumber pembiayaan dari pajak dan jaminan kesehatan sosial, sumber pembiayaan swasta seperti asuransi kesehatan swasta, pinjaman, investasi dan ekuitas serta kontribusi dari filantropi dapat digunakan untuk menutup kekurangan atau defisit dari pembiayaan kesehatan.
Akan tetapi, secara umum, Siripen menyampaikan bahwa progress dari tiap negara untuk mengintegrasikan sumber pembiayaan swasta berbeda-beda. Di Asia Pasifik contohnya, India dan Lao PDR belum memiliki payung regulasi yang mewadahi asuransi kesehatan swasta untuk menjadi bagian dari lanskap sistem kesehatan negara masing-masing. Terdapat banyak variasi antar negara di Asia Pasifik, terutama negara berkembang, mengenai upaya mengoptimalisasi peran asuransi kesehatan swasta.
Di akhir sesi, Siripen menyimpulkan bahwa asuransi kesehatan swasta sejatinya dapat digunakan sebagai suplemen atau ‘katup’ dari sistem kesehatan publik. Asuransi kesehatan swasta menawarkan alternatif-alternatif kepada individu untuk akses terhadap spektrum layanan yang lebih luas. Selain itu, asuransi kesehatan swasta dapat menstimulasi pengembangan infrastruktur, seperti gedung rumah sakit atau klinik serta alat teknologi, yang dapat meningkatkan kapasitas. Namun, pengembangan ini harus diperhatikan agar tidak memperlebar jurang ekuitas.
Integration of Financing and Provision of Primary Healthcare in the Private Sector
Pembicara: Dr. Yat Chow, Direktur Medis Eksekutif, Asuransi BUPA & Layanan Medis Kesehatan Berkualitas (HKSAR, China)
Dr. Chow membahas integrasi pembiayaan dan layanan primer di sektor privat melalui mekanisme yang selama ini dijalankan oleh BUPA. BUPA terdiri dari tiga entitas, yakni BUPA sendiri sebagai asuransi kesehatan swasta, Quality sebagai provider layanan kesehatan, dan BLUA yang merupakan aplikasi integrasi layanan kesehatan. Terdapat tiga model layanan yang ditawarkan oleh entitas BUPA, yakni layanan asuransi konvensional yang menjamin full coverage, subskripsi atau kapitasi rawat jalan yang bersifat partially insured, serta partnership dengan pemerintah berupa outsourcing (pembiayaan pemerintah HK untuk provider BUPA yakni Quality Healthcare)
Private Health Sector Assessment
Pembicara: Shita Dewi – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM (Indonesia)
Pada sesi siang, paparan materi dipimpin oleh Shita Dewi dari PKMK dengan judul Private Health Sector Assessment (PHSA). PHSA memiliki banyak tujuan; PHSA dapat digunakan untuk mengidentifikasi peran sektor swasta dalam sebuah negara, mendiagnosa hubungan sektor swasta dan publik, menganalisa market dari sektor swasta, hingga merumuskan langkah strategis keterlibatan sektor swasta.
Dalam PHSA, penting untuk mengetahui apa saja spektrum informasi baru yang ingin diketahui terkait dengan sektor kesehatan swasta. Hal ini dikarenakan asesmen sektor swasta memiliki variasi metode yang sangat luas, tergantung dengan tujuan atau objective yang ingin diraih. Setelah disusun tujuan dari PHSA, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi asesmen. Guiding questions yang dapat digunakan untuk menyusun strategi tersebut antara lain
- Data kuantitatif apa saja yang dibutuhkan untuk peran dari sektor swasta?
- Data kualitatif apa yang dibutuhkan untuk mengetahui motif, peluang, serta tantangan sektor swasta?
- Apa metode koleksi data yang paling tepat?
- Apa luaran yang ingin diraih dari PHSA?
Setelah pemberian materi, masing-masing peserta diminta untuk berkumpul sesuai dengan negara untuk melakukan case reading. Adapun case reading bertujuan untuk menyusun strategi PHSA berdasarkan informasi yang didapat dari jurnal yang telah dibagikan sebelumnya.
Reporter:
dr. Ryan Rachmad Nugraha, MPH
(Departemen Kedokteran Keluarga & Komunitas, FK-KMK UGM)
Regional Knowledge Event merupakan pertemuan berkala yang diselenggarakan ANHSS sebagai forum diskusi antara para pembuat kebijakan, legislator, praktisi, pelaku industri, dan akademisi di region. Pada event kali ini (Mei 2025) dihadiri oleh lebih dari 120 peserta dari 8 negara di kawasan Asia.
Pembukaan disampaikan oleh tiga host acara ini, yaitu Professor Philip Wai-Yan Chiu, Dekan Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China), Professor Samuel Yeung-Shan Wong, Direktur JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China) serta Professor dr. Laksono Trisnantoro, Profesor Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada (Indonesia).
Ketiga sambutan menekankan bahwa prinsip-prinsip Universal Health Coverage (UHC) mendasari upaya untuk mensinergikan sumber daya sektor publik dan swasta. Peran swasta sangat krusial untuk menjadi mitra pemerintah dan berperan sebagai penambah (supplementary) dan pelengkap (complementary) dari sistem publik. Pada regional event kali ini, peran yang ditekankan adalah peran dari asuransi kesehatan swasta (AKS).
Sesi pagi hari diisi oleh beberape keynote speech dengan topik seputar peran AKS tersebut ditinjau dari berbagai perspektif: akademisi, pembuat kebijakan dan praktisi. Pertama, dari perspektif akademisi, disampaikan bagaimana posisi dan peran AKS dalam sistem Kesehatan ditinjau dari kerangka dan konteks UHC.
Topic: Review of the Role of PHI and Challenges in the Global Context
Speaker: Professor Eng-Kiong YEOH, Director, Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)
Prof. Yeoh menyampaikan bahwa asuransi pada dasarnya adalah tentang bagaimana risiko sakit (dan biaya) di-pooling untuk berbagi beban, sehingga tidak membebani pihak yang mengalami kejadian penyakit.
Pilihan dalam pooling:
- No pooling (Masyarakat menanggung sendiri risiko melalui pembayaran langsung atau out of pocket/ OOP).
- Unitary pooling/single pool (seluruh dana dan risiko digabung dalam satu pool. Contoh: Indonesia).
- Fragmented pooling (dana dan risiko di-pool di beberapa ‘kantong’, misalnya sesuai wilayah (contoh: Jerman), risiko (contoh: UK), kelompok populasi (contoh: Thailand, Jepang))
- Integrated pooling (terdapat kemungkinan untuk menggunakan dana dari pool lain ketika dibutuhkan (misal: dalam situasi yang “luar biasa” untuk sistem kesehatan).
Peran AKS sangat krusial untuk menjadi mitra pemerintah dan berperan sebagai penambah(supplementary) dan pelengkap (complementary) dari sistem publik, dalam hal ini khususnya dari sisi pembiayaan kesehatan tersebut.
Selanjutnya keynote speech diberikan dari perspektif pembuat kebijakan dan praktisi, masing-masing meninjau bagaimana AKS mendukung pencapaian tujuan-tujuan sistem kesehatan.
Topic: Strategic Roles of PHI: Regulation Perspective
Pembicara: Mr. Clement LAU Chung-Kin, Executive Director, Policy and Legislation, Insurance Authority (HKSAR, China)
Insurance Authority adalah lembaga pemerintah Hong Kong yang bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait asuransi dan mengawasi para penyelenggara asuransi. Lau menegaskan mandat pemerintah sebagai regulator, sebagai pihak yang harus memastikan perlindungan bagi masyarakat namun juga mendukung industri asuransi untuk tetap berkesinambungan. Asuransi memiliki pula peran sosial: ada tidaknya asuransi dapat membentuk atau mengubah pola perilaku individu maupun kelompok.
Topic: Health Insurance and Sustainability of Hong Kong’s Healthcare System
Pembicara: Mr. Sam HUI, JP, Deputy Secretary for Health 1, Health Bureau (HKSAR, China)
Hui menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan di sektor non pemerintah di Hong Kong yang bersumber dari skema asuransi swasta masih terbatas (sekitar 30%) sementara komponen terbesar masih dari pembiayaan langsung/OOP sekitar 60%). Artinya, masih terbuka pasar yang uarbiasa besar bagi asuransi swasta. Namun untuk itu, paket layanan yang dijual harus:
- Renewable hingga 100 tahun
- Tidak ada cap terhadap total klaim sepanjang usia hidup
- Perlindungan harus mencakup segala risiko termasuk pre-kondisi sejak tahun kedua keanggotaan, dan perlindungannya harus secara progresif diperluas sejak tahun ke-4 dari keanggotaan
(hal-hal ini merupakan ketentuan/diatur dalam regulasi pemerintah).
Hal lain yg dituntut pemerintah adalah transparansi harga dan menghilangkan asimetri informasi. Namun sayangnya, pemerintah Hong Kong juga memiliki tantangan untuk memperoleh informasi yang terkonsolidasi mengenai asuransi swasta. Oleh karena itu pemerintah secara rutin membuka dialog bersama para pelaku industri (Perusahaan asuransi swasta) untuk menginisiasi bagaimana hal ini dapat diupayakan bersama.
Topic: Strategic Roles of PHI for Universal Health Coverage
Pembicara: Dr. Eduardo P. BANZON, Director, Health, Human and Social Development Sectors Group, Asian Development Bank (The Philippines)
Eduardo memulai sesinya dengan mengingatkan kita bahwa prinsip ‘universal’ dalam UHC mengartikan bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap layanan yang dibutuhkan, dan bagaimana pergeseran penyedia pelayanan dari public ke swasta terjadi hampir di seluruh negara di kawasan Asia, kecuali di negara-negara dimana pemerintah secara kuat sengaja membatasi sektor swasta. Seiring dengan itu, pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial untuk melindungi masyarakatnya.
Namun, AKS masih memiliki potensi bertumbuh di negara-negara dimana secara ‘population coverage’ belum terpenuhi dalam UHC. Dalam hal ini AKS dapat menjadi ‘substitute’. Namun, dari perspektif pemerintah, AKS tidak menguntungkan sebagai ‘substitute’ karena ini mengurangi porsi revenue sources bagi pool jaminan sosial nasionalnya. Oleh karena itu, yg perlu dilakukan agar AKS tetap bisa tumbuh di negara-negara dengan system jaminan sosial adalah AKS sebagai pelengkap/komplementer/suplementer dalam hal ‘service coverage’ dan dalam hal ‘financial protection’ sebagai salah satu sumber prepaid health. Di Filipina, voluntary AKS ini merupakan bagian dari non-taxable dan hanya bisa dibeli oleh mereka yang menjadi anggota Philhealth (system jaminan sosial), sehingga ini menarik bagi kelompok middle to lower-middle income population. Coordination of benefit pernah diinisiasi di Indonesia namun dihentikan (untuk sementara) sejak 2020.
Topic: Role of Health Insurance from Insurers’ Perspectives Contributing to Health System Goals
Pembicara: Mr. Alger FUNG, Chief Executive Officer, AIA Hong Kong and Macau (HKSAR, China)
Fung membawakan perspektif pelaku industri. Fung tidak hanya membahas dari sisi bagaimana asuransi Kesehatan swasta (AKS) menyediakan perlindungan Kesehatan tetapi menunjukkan bagaimana AKS juga berkepentingan untuk menjaga pelanggannya sehat, oleh karena itu Fung memfokuskan presentasinya social value yang dimiliki oleh AKS. AKS dapat membuat program-program dan skema untuk mempromosikan gaya hidup sehat bagi para pelanggannya. Misalnya, AIA menyediakan insentif pengurangan premi untuk pelanggan yang indikator-indikator kesehatannya membaik (misal: BMI), membuat taman umum di kota dan menyelenggarakan acara gratis kelas-kelas yoga, boxing, tenis, dan lain-lain.
Topic: Strategic Role of PHI for Health System Goals in Singapore
Pembicara: Professor Jeremy LIM, Chief Executive Officer, AMILI; Associate Professor (Adjunct), Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore (Singapore)
Dalam konteks Singapura, Jeremy menyediakan sistem yang multitiered untuk dapat melayani masyarakat umum namun juga masyarakat kelas atas yang tidak ingin disamakan seperti masyarakat umum. Selain itu, Singapura memiliki banyak ekspatriat yang juga memiliki demand yang berbeda. Dalam sistem ini, tersedia MediFund untuk mereka yang tidak bisa membayar OOP, kemudian progam tambahan top up (Medisave, dan memungkinkan adanya co-payment).
MediShield tadinya dicanangkan pada 1990 untuk melindungi masyarakat secara umum namun ternyata terjadi adverse selection. Pada 2005 Medishield direformasi dan berhasil mencakup 90% masyarakat (sekitar 3.6 juta orang). AKS memiliki peran untuk menjadi opsi bagi mereka yang tidak tergabung dalam Medishield (misal: non warganegara) namun membutuhkan perlindungan (sekitar 2,4juta orang). Sementara itu, HealthierSG juga diluncurkan pada 2023, dan berfokus pada preventive care (melalui pembiayaan pajak) senilai SGD5 milyar per tahun.
Diskusi Panel
Setelah para pembicara menyampaikan keynote speech, sesi pagi ditutup dengan diskusi panel. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Libby Ha-Yun LEE, Under Secretary for Health, Health Bureau (HKSAR, China). Para pembicara membahas beberapa hal yang memungkinkan AKS untuk hadir dan berperan dalam sistem kesehatan. Salah satu faktor yang dianggap penting adalah regulasi yang kuat. Namun regulasi yang kuat membutuhkan kapasitas menjalankan tata kelola yang baik dan juga membutuhkan data. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem yang transparan dan akuntabel yang dapat memungkinkan data dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pengembangan kebijakan dan pemantauan.

The Strategic Role of Private Health Insurance (PHI) for Health System Goals and to Advance Universal Health Coverage
Keynote Speech: Strategic Role of PHI in Advancing UHC: Industry and Country Experiences
Topic: Private health insurance under Universal Public Health Insurance System
Prof. Soonman Kwon – Professor/Former Dean, Seoul National University (SNU), Korea Selatan
Prof. Kwon mengawali sesi siang dengan berbagi mengenai caveat dari Asuransi Kesehatan Swasta (AKS) di Korea Selatan. Di Korsel, PHI memiliki karakteristik eksternalitas fiskal dikarenakan sifat AKS yang berfungsi sebagai ‘katup’ dari skema asuransi publik. AKS di Korea Selatan turut meliputi co-payment dari asuransi kesehatan publik, sehingga turut meningkatkan utilisasi layanan kesehatan publik (efek moral hazard). Selain itu, AKS meliputi layanan yang secara umum tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan publik. Di Korea Selatan, pemberi layanan kesehatan melakukan bundling layanan yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh skema publik. Adapun skema care bundling ini memiliki dampak peningkatan utilisasi langsung baik dari layanan swasta, serta layanan yang ditanggung oleh skema publik.
Health Insurer’s Perspective BUPA
Dr. Yat CHOW dari BUPA menjelaskan bahwa utilisasi tertinggi dalam AKS adalah layanan rawat jalan. Di Hongkong, layanan rawat jalan primer memiliki utilisasi (dan return) tertinggi, yang mana terbagi atas Traditional Chinese Medicine (TCM) serta Western Medicine. Terlebih lagi, dalam layanan rawat jalan primer, porsi pembiayaan dari kantong sendiri (out-of-pocket) tetap mendominasi.
Hal unik dalam layanan kesehatan di Hong Kong adalah porsi yang setara diakibatkan oleh blending-in pembiayaan dan layanan antara publik dan swasta. Sebagai contoh, layanan rawat jalan didominasi oleh pembiayaan individu ($29bn.) dan sebagian dibiayai oleh skema pemerintah ($6.8bn.). Porsi pembiayaan antara publik dan swasta pun hampir setara. Secara umum, pembiayaan dari publik tahun fiskal 2023 adalah sebesar $150.4bn (58%) sedangkan pembiayaan swasta yakni sebesar $109.7bn (42%).
Country Experiences: Thailand, Malaysia, and Indonesia
Sesi dilanjutkan dengan country sharing dimana masing-masing pembicara membagikan pengalaman serta potensi AKS dalam lanskap sistem kesehatan. Di Thailand, Prof Herberholz membagikan bahwa secara umum di Thailand, AKS terbagi oleh dua (2) plan: plan asuransi kesehatan pribadi untuk individu dengan high-income, serta plan asuransi kesehatan berkelompok seperti pada sektor formal dan perusahaan. Hal ini juga diamini oleh Indonesia dan Malaysia dimana struktur asuransi kesehatan berdiri sendiri dengan dua plan tersebut, dan terpisahkan dengan pemberi layanan. Hal ini berbeda dengan negara Hong Kong dimana terdapat dualitas dari entitas asuransi kesehatan yang tidak hanya berperan sebagai insurer namun juga sebagai pemberi layanan kesehatan.
Adapun dari sharing berbagai negara, didapat beberapa isu yang homogen atau sama. Prof. Laksono dari Indonesia menyebutkan bahwa secara umum, asuransi kesehatan publik memiliki dua isu besar, yakni isu ekuitas dan sustainabilitas. Di Indonesia, isu inekuitas disebabkan oleh klaim asuransi publik yang cenderung selalu meningkat, dengan klaim rasio tinggi. Namun, klaim rasio yang tinggi ini memiliki kecenderungan terpusat, yang mana klaim tinggi dirasakan secara mayoritas di kota besar dengan infrastruktur memadai bahkan advanced. Di satu sisi, klaim rasio yang tinggi terus menerus mengancam sustainabilitas dari pembiayaan asuransi kesehatan publik. Selama pandemi COVID-19, klaim menurun drastis dikarenakan oleh turunnya utilisasi layanan. Namun setelah COVID-19, tren klaim meningkat sehingga menjadi salah satu penyebab asuransi kesehatan publik mengalami defisit.
Di Malaysia, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sharifa tingginya appetite terhadap layanan kesehatan telah diakomodasi dengan layanan kesehatan swasta yang juga didukung oleh medical tourism. Hal ini menyebabkan menjamurnya AKS dan layanan kesehatan swasta, yang diregulasi oleh Central Bank of Malaysia. Akan tetapi, inflasi medis serta peningkatan utilisasi menyebabkan premium asuransi swasta terus meningkat. Prof. Sharifa menambahkan diantisipasi pada 2025 premium asuransi swasta akan meningkat sebesar 40-70%.
Speakers:
|
Topic: Topic: Review of the Role of PHI and Challenges in the Global Context |
materi |
|
Topic: Strategic Roles of PHI: Regulation Perspective |
materi |
|
Topic: Strategic Roles of PHI for Universal Health Coverage |
materi |
|
Topic: Role of Health Insurance from Insurers’ Perspectives Contributing to Health System Goals |
materi |
|
Topic: Strategic Role of PHI for Health System Goals in Singapore |
materi |
|
Topic: Private Health Insurance under Universal Public Health Insurance System |
materi |
|
Topic: Health Insurer’s Perspective: Bupa |
materi |
|
Topic: Private Health Insurance in China: Progress, Gaps, and Paths Forward |
materi |
|
Topic: The Role of Private Health Insurance in Achieving UHC in the Philippines |
materi |
|
Topic: Country Experiences in the Development of PHI: Thailand |
materi |
|
Topic: Indonesia’s Private Health Insurance Current Situation |
materi |
|
Topic: Malaysia’s Experience with Health Insurance |
materi |
Reporter:
- Shita Dewi – Peneliti Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM
- dr. Ryan Rachmad Nugraha, MPH, Departemen Kedokteran Keluarga & Komunitas, FK-KMK UGM

Setelah peserta mengikuti rangkaian knowledge event dan kursus kebijakan pada 6-7 Mei 2025, panitia ANHSS bersama otoritas City University of Hong Kong (CUHK) Medical Center mengadakan hospital tour pada 8 Mei 2025. Hospital tour ini dipandu oleh Prof. Hong Fung selaku direktur utama CUHK Medical Center (atau disingkat CUHKMC).
Kuliah Umum Sistem Kesehatan Hong Kong & Asuransi Swasta: Studi Kasus CUHK Medical Center
Rangkaian acara diawali dengan sesi pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Hong Fung. Dalam presentasi ini dijelaskan mengenai Layanan Kesehatan Swasta di Hong Kong, utamanya peranan Rumah Sakit serta Fasilitas Kesehatan Swasta dalam Lanskap Kesehatan Hong Kong.
Dalam presentasinya, Prof Fung menjelaskan bahwa dalam lanskap sistem kesehatan di Hong Kong, tidak boleh ada satu pun warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi dasar dari penyusunan kerangka sistem kesehatan di Hong Kong. Layanan Kesehatan Swasta (LKS) bersifat sebagai komplementer dari layanan yang bersifat publik (layanan kesehatan RS publik diatur skemanya oleh agensi Hospital Authorities atau HA).
Dalam prinsipnya, Hong Kong tetap memenuhi kebutuhan kesehatan di tengah tantangan epidemiologi seperti populasi yang mayoritas adalah usia lanjut. Di dalam skema ini, CUHMKC memiliki layanan khusus yang dapat memberikan kenyamanan serta kontinuitas. Misalnya, CUHKMC memiliki program unggulan seperti chronic disease co-care scheme sebagai perwujudan Public-Private Mix. Selain itu, CUHKMC memiliki layanan kanker komprehensif dengan skema mixed financing. Peran CUHKMC tidak hanya ada pada prevensi di hulu, namun hingga paling hilir seperti layanan paliatif (layanan end-of-life) serta survivorship (layanan kesehatan keluarga untuk pasien yang mengalami remisi).
Selain pelayanan yang komprehensif, salah sat keunggulan CUHKMC serta kolaborasi antara faskes di Hong Kong adalah transparansi harga. Di CUHKMC, seluruh harga paket pemeriksaan dibagikan kepada konsumen secara transparan. Untuk perubahan paket, Prof Fung menjelaskan bahwa administrasi akan membagikan perubahan tersebut minimal 3 bulan sebelum diterapkan. Hal ini memiliki manfaat yakni trust dari pasien kepada faskes.
Selain itu, dalam penetapan harga paket layanan umum, CUHKMC menerapkan prinsip seperti Diagnosis-Related Group (DRGs), yang mana disebut sebagai Diagnosis-Intervention Package (DIP). Dengan penetapan paket layanan umum yang bersifat evidence-based serta dilakukan update secara berkala, variasi harga antar pasien menjadi sedikit sehingga layanan menjadi efisien. asd
Fasilitas & Program Unggulan
Hospital tour dimulai dari ruangan rawat inap umum. Di ruangan rawat inap, terdapat rak obat yang memiliki kunci dengan sensor. Kunci rak obat tersebut hanya dapat dibuka dengan fingerprint oleh staf bangsal. Hal ini dapat memitigasi risiko kehilangan obat.
Setelah itu, dalam ruangan bangsal OBGYN, juga terdapat ruangan rawat inap. Dalam CUHKMC, terdapat 3 kategori ranap
- Private, yaitu 1 ruangan 1 bed
- Semi-private, yakni 1 ruangan dengan 2 bed
- Sharing, yakni 1 ruangan dengan 4-8 bed
Untuk private dan semi private, pembiayaan ranap menggunakan skema umum atau asuransi swasta. Sedangkan ruangan sharing dibiayai menggunakan asuransi publik.
Dalam ruangan ranap OBSGYN, masing-masing pasien diberikan monitor yang terhubung dengan CCTV. Dengan CCTV tersebut, pasien dapat dimonitor keberadaannya (layaknya Apple “Find my phone”). Selain itu, monitor juga diberikan kepada pasien ibu dan anak baru lahir, sehingga memudahkan identifikasi bayi.
Hal yang inovatif yang dilakukan oleh CUHKMC yakni adalah automasi peresepan. Dalam gudang farmasi, sistem automasi akan mengelompokkan obat dalam hitungan dosis, serta mengelompokkan obat-obatan untuk 1 pasien dalam 1 hari. Obat tersebut diberikan kepada pasien per hari nya, dan digabung menggunakan gelang. Dikarenakan obat tersebut digabung per hari, resiko ketinggalan minum obat dapat diminimalisir.
Reporter:
dr. Ryan Rachmad Nugraha, MPH
(Departemen Kedokteran Keluarga & Komunitas, FK-KMK UGM)








Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.
Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.
Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.
Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.
Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.
Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.
Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.
Pembicara kedua, yakni Saminarsih, menggarisbawahi peran pelayanan kesehatan primer atau primary health care (PHC) sebagai tulang punggung sistem kesehatan Indonesia. CISDI sebagai sebuah think tank telah mendorong agenda ini selama lebih dari satu dekade dan pada akhirnya diakui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada tahun 2012, CISDI meluncurkan program Pencerah Nusantara untuk menguji perubahan proses bisnis PHC di daerah pedesaan. Prinsip dari program ini kini telah diperluas dan diterapkan hingga ke puskesmas pembantu.
Selanjutnya, Torres membuka paparannya dengan menjelaskan masalah terkait kurangnya kebijakan efektif untuk mengatasi kesulitan finansial akibat layanan kesehatan dan belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan dalam konteks penuaan penduduk dan peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). Model pelayanan kesehatan klasik yang bersifat wait and see dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan isu kesehatan saat ini. Selain itu, salah satu tantangan utama dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) adalah keterbatasan SDMK. Memperbaiki masalah SDMK diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun, sementara banyak negara masih belum memiliki sumber daya dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung inisiatif tersebut. SDMK selama ini banyak diatur oleh mekanisme pasar yang menentukan distribusi dan remunerasi SDMK. Meskipun berbagai negara telah menunjukkan praktik-praktik baik, skalanya belum cukup besar. Torres menutup pemaparannya dengan mengajak audiens untuk terus belajar satu sama lain dan terus melakukan penelitian untuk memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh.
Mengawali diskusi panel, Joarder mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki populasi yang sangat besar dan kaya akan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan, namun hal ini belum berlangsung optimal. Salah satu masalah utama adalah jeda waktu yang panjang antara proses produksi dan transfer pengetahuan kepada pembuat kebijakan, sehingga menghambat penerapan kebijakan berbasis bukti secara efektif. Melanjutkan pernyataan Joarder, Abimbola mengatakan bahwa learning health systems sejatinya tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga unit-unit kecil seperti fasiltias kesehatan. Platform untuk pembelajaran di unit-unit ini harus dioptimalkan agar pengetahuan yang ada di dalam sistem dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Panelis selanjutnya, yakni Reyes, membagikan pengalaman di Filipina, di mana UHC berbasis bukti telah didukung oleh kebijakan nasional. Selain itu, terdapat hibah khusus untuk penelitian promosi kesehatan. Reyes juga menggarisbawahi pentingnya produksi bukti yang dekat dengan episentrum masalah dan menanyakan pertanyaan yang tepat kepada pihak yang tepat. Selain itu, learning health systems harus dikelola oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukannya secara berkelanjutan. Saat ini, untuk promosi kesehatan di Filipina, lembaga-lembaga universitas telah mengambil peran dalam mewujudkan hal ini dan membangun kapasitas untuk mendukung implementasi kebijakan yang berbasis bukti.
Topik pertama yang dibahas pada sesi ini adalah tentang investasi untuk HPSR. Nagpal mengatakan bahwa kompleksitas sistem kesehatan yang berkembang dan transformasi pembiayaan kesehatan memerlukan asesmen yang tepat tentang area investasi dan kapasitas untuk mengoperasionalkan investasi. Selanjutnya, Takizawa mengatakan bahwa riset sistem kesehatan terkadang dianggap tidak cukup tangible jika dibandingkan dengan riset-riset biomedis. Namun demikian, JICA mulai bergerak untuk mengeksplorasi investasi di bidang HPSR, dengan catatan sumber daya dan konteks lokal harus dipahami dengan baik. Saxena menimpali dengan menjelaskan bahwa USAID Asia Bureau melakukan analisis lanskap untuk menentukan area yang menerima alokasi dana dan masalah utama yang membutuhkan bantuan USAID. Hasil analisis lanskap yang dilakukan USAID juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal evidence to policy yang mensinyalir pentingnya memperkuat inisiatif tersebut. Selanjutnya, Kagubare menekankan bahwa pendanaan penelitian harus bersifat katalitik dengan fokus pada kebutuhan negara dan solusi lokal. Namun demikian, perlu diakui bahwa saat ini belum ada indikator pengukuran kinerja sistem kesehatan yang baku, di samping anggaran dan iklim politik yang seringkali menjadi hambatan penguatan sistem kesehatan. Saminarsih kemudian menambahkan bahwa waktu adalah hal yang dibutuhkan untuk sebuah intervensi sistem kesehatan mulai menampakkan hasilnya.
Barber memulai dengan menyatakan bahwa tantangan HPSR termasuk tantangan kerja sama global health security (GHS) dan tantangan dari luar sektor kesehatan. Grepin menambahkan bahwa learning sejatinya terjadi pada konteks dan tingkatan yang berbeda, namun HPSR seringkali berfokus pada konteks nasional atau kawasan. Tang menimpali bahwa peneliti dan pembuat kebijakan masih sangat terpisah dan belum berinteraksi dengan optimal. Salah satu pengamatan Tang adalah kurangnya kelompok peneliti yang bertujuan untuk mengadvokasi isu tertentu.