Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan 19th Postgraduate Forum on Health System & Policy pada Selasa (17/5/2025) di Yogyakarta.
Postgraduate Forum (PGF) merupakan forum kolaborasi akademik tingkat regional yang diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Prince of Songkla University pada 2007. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Policy and Action for Sustainable Healthcare 2030” PGF diharapkan dapat menjadi platform bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi untuk bertukar gagasan terkait solusi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan kesehatan.
Opening Remark
Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D,FRSPH selaku Dekan FK-KMK UGM membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa keberlanjutan sistem kesehatan di masa mendatang bergantung pada kebijakan dan keputusan, serta aksi yang kita lakukan saat ini. PGF bukan hanya forum akademik melainkan forum untuk mentransformasi pengetahuan menjadi aksi dan aksi menjadi upaya keberlanjutan guna memperkuat sistem kesehatan dalam rangka transformasi kesehatan.
Sistem kesehatan di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, tantangan demografi, kegawatdaruratan, dan pandemi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan solusi yang tidak hanya berupa solusi ilmiah, melainkan juga political will, leadership, strategic financing, resiliensi sistem dan adaptability.
Keynote Speech
Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI). Prof. Dante menegaskan bahwa pembangunan sistem kesehatan Indonesia kini berfokus pada upaya preventif, sebagaimana tercermin dalam slogan “sedia payung sebelum hujan”.
Harapannya sistem kesehatan yang dibangun saat ini mampu melindungi masyarakat di masa mendatang. Perubahan iklim saat ini memberikan dampak besar terhadap sektor kesehatan. Prof. Dante menilai solusi bagi permasalahan sektor kesehatan tidak terbatas pada kesehatan saja, melainkan multi sektoral. Integrasi isu kesehatan ke dalam kebijakan lintas sektor seperti pertanian, infrastruktur, dan pendidikan menjadi sangat penting, terlebih dengan kolaborasi lintas negara. Di saat yang sama, penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan juga terus dilakukan, seperti penguatan laboratorium kesehatan masyarakat dan pemberdayaan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer.
Program cek kesehatan gratis yang dimulai tahun ini juga merupakan upaya preventif untuk menurunkan kasus kegawatdaruratan. Selain pencegahan, percepatan respons terhadap dampak perubahan iklim juga menjadi prioritas dengan didukung tenaga kesehatan cadangan dan peningkatan koordinasi lintas pemerintahan. Sementara itu, transformasi kesehatan yang telah dimulai pemerintah sejak 2022 merupakan pondasi dalam membangun ketahanan sistem. Prof. Dante menutup dengan mengajak semua pihak agar mengambil bagian dari upaya preventif saat ini demi melindungi kelompok rentan, menjaga keberlanjutan generasi mendatang, dan membangun sistem yang tangguh menghadapi tantangan masa mendatang.
Reporter:
Mashita Inayah (PKMK UGM)
Link terkait Postgraduate forum
Innovations and Solutions for Sustainable Health Systems
Pada sesi ini terdapat 5 pembicara yang dimoderatori oleh Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS.
Materi sesi pertama disampaikan oleh Kristin Darundiyah, S.Si, MSc. PH selaku Ketua Tim kerja Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Indonesia. Kristin mengangkat topik “The Ministry of Health’s Strategy for Advancing Environmentally Friendly Healthcare Services” sebagai bentuk strategi Kementerian Kesehatan untuk memajukan pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan. Kristin menjelaskan AMR dan perubahan iklim telah menjadi ancaman global akhir-akhir ini. Ketika digabungkan, keduanya memperburuk kerentanan dan mempercepat penyebaran penyakit. Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan dalam peraturan dan strategi nasional 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui pengendalian penggunaan antibiotik secara intensif dan beberapa inovasi untuk kesehatan lingkungan, seperti penggunaan WASH FIT, ME-SMILE, dan inisiatif lain yang menggunakan teknologi dan alat AI. Lebih lanjut, Kristin menggarisbawahi perlunya kolaborasi multisektor untuk mendorong upaya pengendalian AMR dan kesehatan lingkungan, serta strategi terpadu untuk meningkatkan sanitasi dan penggunaan kerangka hukum di seluruh Indonesia.
Sesi kedua dibawakan oleh Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid, selaku Professor Kebijakan & Ekonomi Kesehatan, di UKM & IMU, Malaysia. Aljunid mengangkat topik “Health Financing for Universal Health Coverage: Current and Future Challenges” untuk menampilkan kondisi terkini dan tantangan masa depan keuangan kesehatan untuk UHC. Aljunid menjelaskan bahwa UHC memastikan semua orang memiliki akses ke pelayanan kesehatan esensial tanpa kesulitan keuangan. Hal ini penting untuk mendorong pemerataan kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan populasi. Namun, untuk mencapai UHC, ada banyak perselisihan dan tantangan yang harus diatasi. Kapasitas fiskal yang terbatas, biaya out-of-pocket yang tinggi, dan mekanisme pendanaan yang terfragmentasi adalah beberapa tantangan, terutama dalam pembiayaan kesehatan untuk UHC. Di sisi lain, tantangan yang muncul, seperti meningkatnya PTM, populasi yang menua, pandemi, dan krisis, dapat membalikkan keadilan kesehatan dan memperdalam kesenjangan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus lebih menaruh perhatian pada UHC yang harus dicapai dengan keuangan yang bijaksana. Aljunid menutup dengan pernyataan bahwa pendekatan strategis dan inisiatif inovatif harus diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan Indonesia melanjutkan sesi dengan materi bertajuk “Aligning UHC with Preventive and Primary Care in Indonesia’s National Health Insurance” sebagai bentuk penyelarasan UHC dengan perawatan preventif dan primer dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Di Indonesia, paradigma yang selama ini dianut adalah bahwa masyarakat miskin tidak boleh sakit, namun sejak adanya BPJS Kesehatan, masyarakat miskin tidak perlu membayar jika sakit dan berobat. Itulah fungsi utama BPJS yang dicanangkan sejak 2004. Secara rinci, BPJS memiliki 3 fungsi, yaitu: Strategic Purchasing, Revenue Collection, dan Risk Pooling. BPJS Kesehatan sedang mengupayakan transformasi mutu dengan tiga indikator: lebih mudah, lebih cepat, dan non diskriminasi. Pemanfaatan BPJS meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir yakni sekitar 1,6 milyar rupiah. Dengan selisih yang sangat besar tersebut, BPJS berupaya untuk menggalakkan pelayanan yang lebih preventif dan promotif terhadap masyarakat, khususnya untuk deteksi dini penyakit diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan kanker. BPJS juga mengembangkan Mobile JKN dengan fitur baru bernama BUGAR untuk membantu penyediaan layanan kesehatan digital bagi seluruh masyarakat. Ada pula beberapa inovasi yang digagas BPJS untuk semakin membantu pencapaian UHC di Indonesia. Pada 2024, BPJS Kesehatan berhasil meraih ISSA Good Practice Award.
Sesi keempat dibawakan oleh Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., PhD selaku Staf Khusus Keuangan Kesehatan. Prastuti membawakan topik “Strategic Health Financing for System Sustainability in an Era of Global Realignment” terkait strategi pembiayaan kesehatan untuk sistem yang berkesinambungan di era penyelarasan global. Pengeluaran sektor kesehatan Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, dengan hanya 2,7 per PDB pada 2024. Dengan adanya beberapa masalah kesehatan yang muncul di Indonesia, pembiayaan kesehatan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam masa jabatannya. Pembiayaan kesehatan telah dimasukkan ke dalam ketahanan transformasi sistem kesehatan yang baru saja diperkenalkan sebagai pilar keempat. Pemerintah Indonesia bekerja dengan pembiayaan inovatif untuk sistem kesehatan yang berkelanjutan, seperti mobilisasi sumber daya non-tradisional, berorientasi pada hasil, model pembagian risiko, keberlanjutan dan efisiensi, serta fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Pembiayaan inovatif ini digunakan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan kesehatan, meningkatkan keberlanjutan, mendorong efisiensi dan akuntabilitas, mendukung UHC, dan mengatasi tantangan lainnya. Prastuti menyampaikan bahwa terdapat agenda yang berkolaborasi dengan World Bank dan membentuk 3 tingkat sumber daya PFM.
Pembicara terakhir, Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B.Subsp.onk. (K) selaku Direktur Utama RS Akademik UGM, menyampaikan materi tentang Upaya Green Hospital di Indonesia. Darwito menyampaikan RSA UGM berupaya mengimplementasikan beberapa hasil penelitian lingkungan. Pertama, pemanfaatan air untuk kebutuhan industri (pelayanan kesehatan). Inisiatif ini menggunakan sistem GAMA Rain, program vokasional di UGM. Rumah sakit memanfaatkan kolam resapan untuk pengolahan air limbah dan air perkolasi untuk menyiram tanaman di sekitar rumah sakit. Kedua, rumah sakit memanfaatkan pembangkit listrik mikrohidro dari tekanan air untuk penerangan taman dan panel surya untuk sumber energi rumah sakit. Ketiga, rumah sakit memiliki sistem pengelolaan limbah organik dengan biokonversi maggot. Hasilnya adalah kompos organik untuk pupuk di kebun rumah sakit. Keempat, rumah sakit menggunakan kolaborasi dan integrasi untuk pengembangan kewirausahaan gizi dengan akademisi, industri, dan masyarakat.
Sesi Diskusi
Setelah sesi materi, beberapa tamu undangan dan narasumber memberikan tanggapan untuk materi yang telah disampaikan. Prof Laksono menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber pendanaan untuk sistem pelayanan kesehatannya, begitu pula dengan negara lain, seperti BPJS Kesehatan. Pembicara sebelumnya, Prastuti, telah menyampaikan pentingnya mencari sumber pendanaan lain untuk mendanai sistem pelayanan kesehatan.Jika dibandingkan 30 tahun yang lalu, situasi dunia kini lebih rumit dan isu kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim meningkatkan potensi perkembangan penyakit yang lebih membutuhkan pendanaan. Pendanaan sistem kesehatan yang inovatif menjadi kunci untuk mencapai UHC.
Prof. Supasit Pannarunothai juga menambahkan bahwa kini merupakan saat bagi para generasi muda untuk memaksimalkan potensi penelitian dan menemukan mekanisme pendanaan baru untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di dunia. Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid menggarisbawahi pentingnya melakukan pemetaan sumber-sumber pendanaan dan peruntukannya dengan berbagai institusi yang terlibat. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK menanggapi bahwa BPJS Kesehatan telah membagi tugas dengan Kementerian Kesehatan dan institusi terkait lainnya untuk mendefinisikan hal ini.
Sesi ditutup dengan salah satu peserta yang membagikan hasil rangkumannya atas sesi ini dan pemberian kenang-kenangan kepada seluruh narasumber dan moderator.
Reporter:
Sensa Gudya Sauma Syahra dan Alif Indiralarasati (PKMK UGM)
Strengthening Community and Preventive Health Approaches
Sesi plenary 2 dimoderatori oleh dr. Likke Prawidya Putri, MPH., PhD dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Kesehatan di Universitas Gadjah Mada.
Pembicara pertama adalah Dr. Maarten Kok yang membahas tentang “Can AI Help Us Decide? Are More Expensive Medicines Worth It”. Dalam presentasi ini, Dr Maarten menceritakan beberapa studinya di Indonesia. Salah satunya menjelaskan tentang sejarah dari pelaksanaan universal health coverage di Indonesia yang menghasilkan jaminan kesehatan nasional sebagai aset politik presiden.
Kemudian, studi keduanya menunjukkan capaian dari UHC yang diharapkan untuk dapat memeratakan akses pelayanan kesehatan, khususnya obat. Namun, terdapat tantangan untuk memperluas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memastikan sistem yang terjangkau.
Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa biaya dari obat tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas dari pelayanan. Studi Dr Maarteen juga menunjukkan bahwa di Indonesia masih memberikan obat dengan harga yang murah khususnya di publik sektor tetapi memiliki kualitas bagus. Kemudian, keberadaan AI menurutnya dapat menghasilkan publikasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dari 10 AI yang diinvestigasi menunjukkan pula bahwa terdapat banyak studi yang terlewatkan dalam proses tinjauan sistematik.
Dari seluruh studi yang dilakukan Dr Maarteen, dapat disimpulkan bahwa tujuan Indonesia melaksanakan UHC memiliki dampak pada penyediaan obat yang terjangkau dengan kualitas baik. Sementara itu, AI tidak bisa menjadi alat utama dalam melakukan penelitian.
Pembicara kedua adalah Prof. Quazi Monirul Islam dari Prince of Songkla University, Former WHO Director yang membahas tentang “Challenges and Priorities of Public Health in 21st Century: Can we achieve SDGs?”. Prof Quazi menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek transisi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pertama perubahan epidemiologi, yang mempengaruhi penyakit menular dapat menjadi penyakit tidak menular.
Sementara itu, penyakit tidak menular memiliki pengaruh besar terhadap kematian di dunia, mencapai 76%. Penanganan penyakit tidak menular sendiri berpengaruh besar dari tahapan preventif dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Kesehatan masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor demografi mengenai angka kematian dan harapan hidup. Faktor demografi memiliki pengaruh penting untuk memastikan seluruh generasi, khususnya yang masih muda dapat memiliki kualitas hidup yang baik pada masa lanjut usia. Di sisi lain, kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi migrasi masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor ini dapat berisiko pada penyebaran penyakit menular. Prof Quazi juga menjelaskan terdapat perubahan iklim yang baru-baru ini mempengaruhi kesehatan masyarakat sehingga sistem kesehatan perlu memiliki strategi untuk mengurangi dampak negatif yang dua hasilkan.
Pembicara ketiga adalah Prof. Dr. Tuti Ningsih Mohd Dom mengenai Resilience in Health Systems: Why Sustainable Financing Must Include Dental Care. Prof Tuti menjelaskan 3.7 orang di dunia yang memiliki penyakit mulut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Prof Dr Tuti menjelaskan permasalahan mulut ini memiliki risiko besar terhadap penyakit tidak menular dan penyakit menular. Sayangnya, risiko yang besar tersebut tidak membuat perawatan mulut menjadi bagian terpenting dalam kesehatan masyarakat ataupun sistem kesehatan. Perawatan mulut ataupun gigi masih dilihat sebagai kebutuhan kesehatan yang tidak mendesak dan membutuhkan biaya besar sehingga dapat mengakibatkan OOP.
Dibutuhkan strategi kebijakan yang integrasi untuk mendorong perawatan gigi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. WHO merekomendasikan empat aksi prioritas yang berkaitan dengan UHC dan dental care. Strategi ini perlu dilakukan karena pelayanan gigi juga memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan dari sistem kesehatan.
Pembicara keempat adalah Prof. Tippawan Liabsuetrakul, MD, Phd mengangkat topik “Communication Strategies and Community Engagement for Sustainable Healthcare”.
Prof. Tippawan menyampaikan pentingnya strategi komunikasi dan keterlibatan komunitas dalam layanan kesehatan yang berkelanjutan. Prof. Tippawan menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal harus menjadi hal yang penting dalam setiap intervensi kesehatan, mengingat konteks sosial dan sumber daya lokal yang berbeda-beda. Komunitas tidak hanya dipahami sebagai entitas geografis, tetapi juga sebagai kelompok dengan kepentingan dan nilai bersama. Untuk itu, kerangka interactive Evidence to Decision (iEtD) dari WHO diperkenalkan sebagai alat bantu dalam merancang kebijakan yang mempertimbangkan bukti ilmiah, nilai-nilai masyarakat, keadilan, hingga sumber daya yang dibutuhkan.
Prof. Tippawan juga memperkenalkan model Social Behaviour Change Communication (SBCC) yang mengacu pada kerangka Socio-Ecological Model. Social Behaviour Change Communication (SBCC) merupakan pendekatan strategis yang digunakan untuk mendorong perubahan perilaku individu maupun sosial melalui pemahaman hubungan antara manusia dan lingkungannya. Melalui dua studi kasus yang dipresentasikan yaitu peningkatan cakupan vaksinasi di Bangladesh dan penguatan vaksin COVID-19 di wilayah perbatasan selatan Thailand terlihat bahwa kolaborasi antara akademisi, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menyusun strategi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga dapat diterima secara sosial.
Materi ini memperkaya diskursus akademik terkait praktik komunikasi kesehatan yang berbasis bukti dan kontekstual, serta membuka peluang kolaborasi lintas negara dalam pengembangan intervensi yang adaptif terhadap kebutuhan komunitas lokal.
Pembicara terakhir adalah Assoc. Prof Dr Mohd Fairuz bin Ali dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang membahas tentang “Universal Health Coverage (UHC) for the Aging Population: Optimising Preventive Care for Older Patients at Primary Care”.
Prof. Dr. Mohd Fairuz bin Ali (Universiti Kebangsaan Malaysia) menggarisbawahi urgensi penguatan layanan kesehatan primer dalam menghadapi tantangan populasi lansia yang terus meningkat. Diperkirakan pada 2050, jumlah penduduk dunia berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 1,6 miliar, dengan hampir 60% di antaranya berada di Asia. Kondisi ini menuntut transformasi sistem kesehatan, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah, untuk memastikan tercapainya cakupan kesehatan secara universal atau Universal Health Coverage (UHC) yang inklusif bagi kelompok lansia.
Dr. Fairuz menekankan bahwa layanan primer merupakan fondasi UHC yang mencakup promosi kesehatan, deteksi dini, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang yang terintegrasi dan berpusat pada pasien. Ia memperkenalkan pendekatan Integrated Care for Older People (ICOPE) dari WHO yang menitikberatkan pada pemeliharaan kapasitas fungsional lansia melalui asesmen komprehensif, rencana perawatan individual, dan intervensi yang terkoordinasi. Tantangan besar seperti keterbatasan tenaga medis, kesenjangan pelatihan, dan fragmentasi layanan sosial-medis, memerlukan strategi bottom-up yang melibatkan komunitas, pengasuh, dan kebijakan nasional yang berpihak pada lansia.
Promosi kesehatan dan upaya pencegahan harus menjadi pilar utama dalam sistem layanan kesehatan, guna mendukung terwujudnya proses penuaan yang sehat. Selain itu, tenaga kesehatan di layanan primer perlu diberdayakan, dibekali pelatihan yang memadai, dan didukung secara sistematis agar mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh dan berpusat pada individu, khususnya bagi populasi lanjut usia yang kian meningkat.
Sesi diakhiri dengan diskusi tanya jawab, dimana empat peserta menyampaikan pertanyaan kepada pembicara, dan selanjutnya ditutup secara resmi oleh moderator.
Reporter :
Tri Muhartini dan Karlina Dewi Sukarno (PKMK UGM)
Health System Resilience & Global Governance
Sesi ini dipandu oleh Shita Listyadewi, S.IP., MM, MPP, peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK UGM). Shita membuka sesi dengan menjelaskan sistem kesehatan menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tekanan jangka pendek (seperti penyakit musiman), hingga tekanan jangka panjang (seperti perubahan iklim). Dengan demikian, berbagai pilar sistem kesehatan perlu diperkuat untuk membangun sistem yang resilien.
Dalam paparannya, Somil, melalui studi kasus kawasan Asia Pasifik Timur (East Asia Pacific/ EAP), menggarisbawahi bahwa tantangan keberlanjutan pendanaan sistem kesehatan dapat mempengaruhi pencapaian sistem kesehatan dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC). Kondisi finansial berbagai negara pasca pandemi COVID-19 beragam. Sebagian negara, seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Filipina, mampu mencapai kondisi keuangan yang melampaui kondisi pra pandemi, namun beberapa negara lain, misalnya Palau dan Vanuatu, mengalami penurunan Gross Domestic Product (GDP) per kapita, bahkan mencapai dibawah kondisi pra pandemi 2019.
Somil juga menggambarkan capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan UHC, di mana kawasan Pasifik menempati peringkat kedua terendah dibandingkan kawasan lain dalam tahun-tahun terakhir. Dengan demikian, jalan menuju UHC masih terlihat panjang sekaligus berliku dengan adanya kesulitan-kesulitan finansial yang dialami berbagai negara. Somil menutup presentasinya dengan menekankan bahwa repriotisasi adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan pendanaan kesehatan di tengah berbagai krisis.
Sesi dilanjutkan dengan paparan dari Associate Professor Dr. Aznida Firzah Abdul Aziz dari Department of Family Medicine, Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan Malaysia, dengan judul “Measuring UHC Progress: What Indicators Matter Most for the Malaysian Healthcare System?”
Aznida memaparkan kondisi pencapaian indikator-indikator terkait UHC di Malaysia dalam tahun-tahun terakhir. Pada 2023, 64% indikator sustainable development goals (SDG) Malaysia berstatus on track. Cakupan populasi yang menerima pelayanan kesehatan di Malaysia meningkat dari 70% pada 2018 menjadi 73% pada 2020, namun persentase masyarakat yang memiliki pengeluaran out-of-pocket (OOP) mencapai 38.3% pada 2023, yang diakui sebagai salah satu persentase tertinggi di kawasan. Walaupun Malaysia telah mengalami perubahan-perubahan signifikan dalam hal pelayanan kesehatan primer sejak 1960, beberapa isu kesehatan kontemporer, seperti populasi yang menua dan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular menjadi tantangan bagi sistem kesehatan di Malaysia.
Aznida juga menjelaskan bahwa indikator-indikator UHC yang saat ini berlaku di Malaysia, perlu dikaji ulang dengan indikator tambahan. Sebagai contoh, aspek penyakit tidak menular yang diukur dengan diabetes screening rates, perlu ditambahkan dengan indikator terkait demensia atau stroke.
Pembicara ketiga adalah Profesor Maria Nilsson, Chair of Lancet Countdown in Europe, Umeå University dengan judul “Driving University Collaboration for Global Health through the Sustainable Health Partnership (SHIP)”.
Maria menjelaskan bahwa SHIP dibentuk sebagai wadah kolaborasi transdisipliner untuk mengusung tantangan-tantangan global yang kompleks dan berimplikasi pada kesehatan. SHIP dibentuk karena kesadaran bahwa tantangan-tantangan seperti perubahan iklim atau deforestasi, bukan lagi tantangan sektor lingkungan semata, melainkan juga sektor kesehatan.
SHIP bertujuan untuk mendukung pertukaran dan produksi pengetahuan secara kolektif, serta menciptakan perspektif baru untuk memfasilitasi translasi pengetahuan menjadi aksi. Melalui SHIP, peserta akan mendapatkan akses ke collaborative space, berbagai instrumen dan metode, serta beragam ekspertis. SHIP tidak hanya beranggotakan universitas di Swedia, namun juga beragam universitas lain di seluruh belahan dunia.
Pembicara selanjutnya adalah dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D, Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dengan judul “Harnessing Digital Transformation for Sustainable Health”.
Lutfan menekankan pentingnya transformasi digital dalam sektor kesehatan sebagai strategi mitigasi perubahan iklim dan penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk menurunkan jejak karbon melalui pemanfaatan teknologi kesehatan digital, seperti telemedicine, yang terbukti mampu mengurangi emisi karbon hingga 40–70 kali dibandingkan kunjungan fisik. Transformasi digital tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju model pelayanan kesehatan rendah emisi.
Universitas Gadjah Mada melalui proyek Climate Change Mitigation and Adaptation Policies (CCMAP) dan sistem peringatan dini demam berdarah memanfaatkan teknologi telemedicine sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. CCMAP merupakan kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada eHealth untuk adaptasi iklim di wilayah seperti Gunungkidul, sementara sistem peringatan dini demam berdarah dikembangkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang mengintegrasikan data kesehatan, cuaca, dan pendidikan, serta didukung oleh kerjasama antar lembaga lokal dan internasional. Untuk menjamin keberhasilan transformasi digital ini, strategi digital harus mendukung agenda prioritas nasional, memperkuat jaminan kesehatan nasional, terintegrasi dengan sistem yang ada, bersifat inklusif, dan mampu diperluas secara berkelanjutan.
Pembicara terakhir dalam sesi plenary ini adalah Profesor Ming Xu. MD, PhD selaku dekan Department of Global Health, School of Public Health, Peking University dengan judul “Global Public Goods for Health in the Fight Against Infectious Diseases”.
Prof. Ming menyoroti pentingnya menjadikan produk kesehatan sebagai barang publik global (global public goods) yang non-rivalrous dan non-excludable, tujuannya untuk menjamin akses setara terhadap obat dan alat kesehatan, terutama dalam penanganan penyakit menular.
Prof. Ming juga menjelaskan bagaimana pengadaan publik global harus transparan dan berbasis regulasi ketat, serta bagaimana strategi market shaping seperti medicines patent pool (MPP), penetapan harga, dan kemitraan pengembangan produk dapat memperkuat inovasi, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Contoh sukses seperti Medicines for Malaria Venture (MMV) dan inisiatif global seperti ACT-A dan AVMA memperlihatkan peran kolaborasi internasional dalam mempercepat akses terhadap vaksin dan terapi di negara berkembang. Pendekatan ini menegaskan bahwa produk kesehatan perlu dikelola sebagai barang publik global untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam respons kesehatan dunia.
Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Dalam sesi ini, terdapat empat topik bahasan utama, yakni tentang pengukuran penurunan emisi karbon yang dihasilkan dari penerapan telemedicine, penyedia layanan bantuan kesehatan mental di Malaysia, inovasi yang telah dilakukan negara dalam rangka meningkatkan ketahanan layanan kesehatan (health service resilience), serta penerapan pendekatan riset transdisipliner dan transformasi hasil pengetahuan dari riset tersebut menjadi aksi nyata.
Reporter:
Monita Destiwi & Mentari Widiastuti (Divisi Public Health, PKMK)
Talkshow : Bridging Policy, Science, and Community Action for Sustainable Healthcare
Sesi talkshow dimulai dengan pembahasan terkait dengan bagaimana kaitan antara policy dan science serta peran masing-masing untuk keberlanjutan sistem kesehatan di negara berkembang, terutama di Indonesia, Thailand, dan Malaysia.
Professor Emeritus Dato’ Dr Syed Mohamed Aljunid menjelaskan bahwa keterlibatan penelitian saat ini sangat penting bagi keberlanjutan sistem kesehatan, dimana peran dari penelitian tersebut berupa rekomendasi solusi bagi masalah kesehatan di suatu negara.
Berikutnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D memaparkan bahwa saat ini tantangan yang dialami berupa menerjemahkan penelitian itu sendiri, utamanya terkait dengan sistem kesehatan. Hal tersebut dikemukakan berbasis fakta dimana Indonesia saat ini sedang dalam masa transformasi yang memungkinkan banyak kendala, terutama terkait dengan advokasi kepada stakeholders kunci.
Peran science dalam bidang kebijakan kesehatan dapat menggunakan kerangka konsep benchmark. Harapannya, benchmark ini dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi negara-negara berkembang terhadap implementasi program dari negara-negara maju. Selain itu, monitoring dan evaluasi dari implementasi suatu program kesehatan juga penting untuk keberlanjutan sistem kesehatan, dimana di Indonesia sendiri masih susah untuk memastikan keberlangsungan tindakan tersebut.
Prof. Virasakdi Chongsuvivatwong menceritakan pengalamannya dalam melakukan observasi terhadap pelaku sistem kesehatan, bahwa konsep dan mindset sebagai dasar untuk menciptakan suatu keputusan itu adalah hal mutlak yang sulit untuk diubah. Namun, sebagai pengamat sistem kebijakan, yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu melakukan adaptasi, strategi, dan tindakan terhadap keputusan yang telah diambil. Selain itu, sebagai pelaku dalam sistem kebijakan, kita juga harus menyadari bahwa suatu kebijakan masih memiliki batasan-batasan.
Pembahasan berikutnya terkait langkah nyata dalam menjaga keberangsungan sistem kesehatan dijelaskan oleh Laksono, bahwa saat ini Fakultas Kedokteran (FK-KMK) telah berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) untuk mendalami lebih lanjut pengetahuan terkait kebijakan dan manajemen kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan dasar bahwa pengetahuan terkait medis dan kesehatan saja tidak cukup untuk menunjang ilmu terkait dengan manajemen dan politik yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam keseluruhan sistem kesehatan. Kolaborasi untuk peningkatan skill tersebut juga disetujui oleh Aljunid, dimana peningkatan skill tersebut memang tidak bisa didapatkan secara murni dari satu bidang, namun harus disertai dengan dukungan dari lintas sektor atau dari bidang yang lain.
Virasakdi menambahkan bahwa tidak hanya peningkatan skill, namun konsep mendasar berupa cara berpikir, terutama untuk mengatasi isu kesehatan, juga pasti berbeda-beda dari setiap negara, terutama negara maju seperti Amerika, sehingga mungkin tidak semua program yang negara-negara tersebut miliki dapat diadaptasi kedalam negara-negara berkembang. Masalah kesehatan dapat digambarkan dengan konsep iceberg, dimana masalah yang sering dianggap kompleks adalah yang terlihat di superfisial, seperti masalah terkait pembiayaan. Namun, sebenarnya sistem kesehatan itu masih memiliki masalah yang lebih kompleks dan lebih berdampak terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, budaya yang berkembang di suatu negara juga dapat mempengaruhi image negara tersebut bagi negara lain. Contoh nyata yang terjadi yaitu terkait budaya kebebasan di Thailand, akibatnya beberapa negara enggan melakukan pengiriman tenaga medis/tenaga kesehatan ke Thailand karena adanya budaya tersebut.
Sesi diskusi dibuka dengan pertanyaan bagaimana kebijakan yang berlandaskan evidence dan science itu dapat berubah akibat pengaruh dari minat dan perspektif stakeholders kunci, dimana hal tersebut akan berdampak nyata bagi sistem kesehatan. Emeritus menjelaskan bahwa saat ini kita harus bisa berkolaborasi dan berdiskusi dengan para politisi terutama untuk mewujudkan implementasi kebijakan kesehatan, dimana kolaborasi tersebut harus dapat menghasilkan rekomendasi dalam mengatasi isu kesehatan. Laksono berikutnya menambahkan kemampuan influencing juga merupakan kemampuan yang penting dalam proses implementasi kebijakan. Influencing ini harus didasari dengan kemampuan komunukasi, sehingga kesuksesan dalam advokasi kebijakan, utamanya kepada stakeholders kunci di bidang kesehatan, dapat dicapai. Sebagai penutup, Virasakdi juga mengemukakan bahwa minat untuk meningkatkan kemampuan diri untuk mempelajari kebijakan kesehatan sangat penting, seperti training, riset, serta metode pengembangan diri lainnya.
Talkshow diakhiri dengan bahasan barrier dalam kebijakan sistem kesehatan yang masih dialami oleh negara berkembang saat ini. Laksono menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini memang masih terkait dengan pembiayaan kesehatan, namun sebenarnya masih banyak masalah kesehatan lainnya yang juga cukup kompleks, seperti dalam bidang clinical sciences, diantaranya masalah kardiovaskuler dan stunting. Harapannya forum seperti PGF ini juga dapat dikembangkan tidak hanya untuk kebijakan terkait pembiayaan kesehatan, namun juga untuk masalah-masalah kesehatan seperti clinical sciences tersebut. Terkait masalah pembiayaan kesehatan di Malaysia yang dipaparkan oleh Aljunid, bahwa ke depannya diharapkan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif di bidang tersebut, karena saat ini sistem pembiayaan itu dinilai masih tertinggal dibandingkan negara lainnya. Berbeda dengan sistem pembiayaan negara Thailand yang dijelaskan oleh Virasakdi, bahwa pembiayaan kesehatan tersebut masih dipengaruhi oleh alokasi sumber daya dan regulasi yang berlaku. Alokasi sumber daya tersebut nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan teknologi, seperti penggunaan Internet of Things (IoT) yang saat ini digunakan dalam sistem kesehatan, sehingga harapannya pengembangan tersebut dapat disertai dengan dukungan, baik riset maupun kebijakan yang berlaku.
Rangkaian kegiatan PGF 2025 ini ditutup dengan closing remarks yang disampaikan oleh dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D. Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, para pembicara, pihak sponsor, panitia kegiatan, serta Universiti Kebangsaan Malaysia dan Prince of Songkla University, Thailand yang telah turut mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan PGF 2025. Harapannya, rangkaian kegiatan PGF ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem kesehatan serta dapat menjadi sebuah landasan inovasi dalam mengembangkan riset terkait kebijakan kesehatan. PGF berikutnya terjadwal akan dilaksanakan di Prince of Songkla University pada Juli 2026.
Reporter :
Bestian Ovilia Andini (PKMK UGM)
Materi kedua mengenai Peran Sektor Swasta di dalam Pembiayaan Kesehatan yang disampaikan oleh Profesor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.
Pembicara: Shita Dewi – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM (Indonesia)
Pembukaan disampaikan oleh tiga host acara ini, yaitu Professor Philip Wai-Yan Chiu, Dekan Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China), Professor Samuel Yeung-Shan Wong, Direktur JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China) serta Professor dr. Laksono Trisnantoro, Profesor Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada (Indonesia).
Speaker: Professor Eng-Kiong YEOH, Director, Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)
Pembicara: Mr. Clement LAU Chung-Kin, Executive Director, Policy and Legislation, Insurance Authority (HKSAR, China)
Pembicara: Dr. Eduardo P. BANZON, Director, Health, Human and Social Development Sectors Group, Asian Development Bank (The Philippines)
Pembicara: Mr. Alger FUNG, Chief Executive Officer, AIA Hong Kong and Macau (HKSAR, China)
Pembicara: Professor Jeremy LIM, Chief Executive Officer, AMILI; Associate Professor (Adjunct), Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore (Singapore)
Dr. Yat CHOW dari BUPA menjelaskan bahwa utilisasi tertinggi dalam AKS adalah layanan rawat jalan. Di Hongkong, layanan rawat jalan primer memiliki utilisasi (dan return) tertinggi, yang mana terbagi atas Traditional Chinese Medicine (TCM) serta Western Medicine. Terlebih lagi, dalam layanan rawat jalan primer, porsi pembiayaan dari kantong sendiri (out-of-pocket) tetap mendominasi.
Sesi dilanjutkan dengan country sharing dimana masing-masing pembicara membagikan pengalaman serta potensi AKS dalam lanskap sistem kesehatan. Di Thailand, Prof Herberholz membagikan bahwa secara umum di Thailand, AKS terbagi oleh dua (2) plan: plan asuransi kesehatan pribadi untuk individu dengan high-income, serta plan asuransi kesehatan berkelompok seperti pada sektor formal dan perusahaan. Hal ini juga diamini oleh Indonesia dan Malaysia dimana struktur asuransi kesehatan berdiri sendiri dengan dua plan tersebut, dan terpisahkan dengan pemberi layanan. Hal ini berbeda dengan negara Hong Kong dimana terdapat dualitas dari entitas asuransi kesehatan yang tidak hanya berperan sebagai insurer namun juga sebagai pemberi layanan kesehatan.
Fasilitas & Program Unggulan
Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.
Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.
Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.
Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.
Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.
Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.
Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.