Regional Knowledge Event: The Strategic Role of Private Health Insurance (PHI) for Health System Goals and to Advance Universal Health Coverage

Hong Kong 2025

Welcome Remarks

Prof. dr. Laksono Trisnantoro – Profesor Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.

materi

Hari pertama kursus kebijakan (6/5/2025) dimulai dengan sambutan dari Prof Laksono selaku chairman ANHSS membuka kursus kebijakan dengan memperkenalkan para anggota ANHSS yang berasal dari seluruh negara di Asia-Pasifik, yakni Thailand (diinisiasi oleh Prof Supakankunthi dan Prof Chantal Herberholz), Malaysia, Filipina, Indonesia (Prof Laksono), dan Hongkong selaku host.

Dalam pembukaan kali ini, Prof. Laksono menekankan pentingnya kolaborasi dari lintas sektor di Asia Pasifik dalam upaya memperkuat sistem kesehatan. Dimulai pada 2011, Laksono menekankan pentingnya agenda diskusi kebijakan terutama dalam isu-isu strategis, salah satunya adalah Asuransi Kesehatan Swasta (AKS). Laksono berharap dengan adanya kursus kebijakan ini, peserta dapat mengeksplorasi cara baru serta jejaring dalam kolaborasi dalam riset ataupun peningkatan kapasitas terutama dalam mengoptimalkan peran AKS. 

Structure of the Course

Prof. Eng-kiong Yeoh – Direktur Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)

materi

Prof. Yeoh menjelaskan struktur kursus kebijakan yang berfokus pada kerangka konsep keterlibatan sektor swasta dalam mewujudkan tujuan sistem kesehatan. Dalam konsep tersebut, Yeoh menjelaskan keterlibatan sektor swasta dapat diwujudkan untuk tujuan seperti memperbaiki ekuitas, perlindungan terhadap resiko finansial, efisiensi dan efektivitas, serta kontinuitas serta integrasi layanan kesehatan. Adapun peran dari sektor swasta dapat terwujud dalam banyak hal, seperti payers, providers dalam memberikan layanan kesehatan, atau suppliers seperti pemasok obat atau alat kesehatan.

The Role of the Private Sector in Health Financing

Materi kedua mengenai Peran Sektor Swasta di dalam Pembiayaan Kesehatan yang disampaikan oleh Profesor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.

Prof. Siripen memaparkan peran sektor swasta dalam pembiayaan kesehatan di Asia Pasifik. Dalam sistem kesehatan, pihaknya menjelaskan bahwa sistem kesehatan publik dan swasta harus terjalin. Dalam negara yang mengandalkan sumber pembiayaan dari pajak dan jaminan kesehatan sosial, sumber pembiayaan swasta seperti asuransi kesehatan swasta, pinjaman, investasi dan ekuitas serta kontribusi dari filantropi dapat digunakan untuk menutup kekurangan atau defisit dari pembiayaan kesehatan.

Akan tetapi, secara umum, Siripen menyampaikan bahwa progress dari tiap negara untuk mengintegrasikan sumber pembiayaan swasta berbeda-beda. Di Asia Pasifik contohnya, India dan Lao PDR belum memiliki payung regulasi yang mewadahi asuransi kesehatan swasta untuk menjadi bagian dari lanskap sistem kesehatan negara masing-masing. Terdapat banyak variasi antar negara di Asia Pasifik, terutama negara berkembang, mengenai upaya mengoptimalisasi peran asuransi kesehatan swasta.

Di akhir sesi, Siripen menyimpulkan bahwa asuransi kesehatan swasta sejatinya dapat digunakan sebagai suplemen atau ‘katup’ dari sistem kesehatan publik. Asuransi kesehatan swasta menawarkan alternatif-alternatif kepada individu untuk akses terhadap spektrum layanan yang lebih luas. Selain itu, asuransi kesehatan swasta dapat menstimulasi pengembangan infrastruktur, seperti gedung rumah sakit atau klinik serta alat teknologi, yang dapat meningkatkan kapasitas. Namun, pengembangan ini harus diperhatikan agar tidak memperlebar jurang ekuitas.

materi

Integration of Financing and Provision of Primary Healthcare in the Private Sector

Pembicara: Dr. Yat Chow, Direktur Medis Eksekutif, Asuransi BUPA & Layanan Medis Kesehatan Berkualitas (HKSAR, China)
Dr. Chow membahas integrasi pembiayaan dan layanan primer di sektor privat melalui mekanisme yang selama ini dijalankan oleh BUPA. BUPA terdiri dari tiga entitas, yakni BUPA sendiri sebagai asuransi kesehatan swasta, Quality sebagai provider layanan kesehatan, dan BLUA yang merupakan aplikasi integrasi layanan kesehatan. Terdapat tiga model layanan yang ditawarkan oleh entitas BUPA, yakni layanan asuransi konvensional yang menjamin full coverage, subskripsi atau kapitasi rawat jalan yang bersifat partially insured, serta partnership dengan pemerintah berupa outsourcing (pembiayaan pemerintah HK untuk provider BUPA yakni Quality Healthcare)

Private Health Sector Assessment

Pembicara: Shita Dewi – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM (Indonesia)
Pada sesi siang, paparan materi dipimpin oleh Shita Dewi dari PKMK dengan judul Private Health Sector Assessment (PHSA). PHSA memiliki banyak tujuan; PHSA dapat digunakan untuk mengidentifikasi peran sektor swasta dalam sebuah negara, mendiagnosa hubungan sektor swasta dan publik, menganalisa market dari sektor swasta, hingga merumuskan langkah strategis keterlibatan sektor swasta.

Dalam PHSA, penting untuk mengetahui apa saja spektrum informasi baru yang ingin diketahui terkait dengan sektor kesehatan swasta. Hal ini dikarenakan asesmen sektor swasta memiliki variasi metode yang sangat luas, tergantung dengan tujuan atau objective yang ingin diraih. Setelah disusun tujuan dari PHSA, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi asesmen. Guiding questions yang dapat digunakan untuk menyusun strategi tersebut antara lain

  • Data kuantitatif apa saja yang dibutuhkan untuk peran dari sektor swasta?
  • Data kualitatif apa yang dibutuhkan untuk mengetahui motif, peluang, serta tantangan sektor swasta?
  • Apa metode koleksi data yang paling tepat?
  • Apa luaran yang ingin diraih dari PHSA?

Setelah pemberian materi, masing-masing peserta diminta untuk berkumpul sesuai dengan negara untuk melakukan case reading. Adapun case reading bertujuan untuk menyusun strategi PHSA berdasarkan informasi yang didapat dari jurnal yang telah dibagikan sebelumnya.

materi


Reporter:

dr. Ryan Rachmad Nugraha, MPH
(Departemen Kedokteran Keluarga & Komunitas, FK-KMK UGM)

Regional Knowledge Event merupakan pertemuan berkala yang diselenggarakan ANHSS sebagai forum diskusi antara para pembuat kebijakan, legislator, praktisi, pelaku industri, dan akademisi di region. Pada event kali ini (Mei 2025) dihadiri oleh lebih dari 120 peserta dari 8 negara di kawasan Asia.

Pembukaan disampaikan oleh tiga host acara ini, yaitu Professor Philip Wai-Yan Chiu, Dekan Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China), Professor Samuel Yeung-Shan Wong, Direktur JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China) serta Professor dr. Laksono Trisnantoro, Profesor Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada (Indonesia).

Ketiga sambutan menekankan bahwa prinsip-prinsip Universal Health Coverage (UHC) mendasari upaya untuk mensinergikan sumber daya sektor publik dan swasta. Peran swasta sangat krusial untuk menjadi mitra pemerintah dan berperan sebagai penambah (supplementary) dan pelengkap (complementary) dari sistem publik. Pada regional event kali ini, peran yang ditekankan adalah peran dari asuransi kesehatan swasta (AKS).

Sesi pagi hari diisi oleh beberape keynote speech dengan topik seputar peran AKS tersebut ditinjau dari berbagai perspektif: akademisi, pembuat kebijakan dan praktisi. Pertama, dari perspektif akademisi, disampaikan bagaimana posisi dan peran AKS dalam sistem Kesehatan ditinjau dari kerangka dan konteks UHC.

Topic: Review of the Role of PHI and Challenges in the Global Context

Speaker: Professor Eng-Kiong YEOH, Director, Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)

Prof. Yeoh menyampaikan bahwa asuransi pada dasarnya adalah tentang bagaimana risiko sakit (dan biaya) di-pooling untuk berbagi beban, sehingga tidak membebani pihak yang mengalami kejadian penyakit.

Pilihan dalam pooling:

  • No pooling (Masyarakat menanggung sendiri risiko melalui pembayaran langsung atau out of pocket/ OOP).
  • Unitary pooling/single pool (seluruh dana dan risiko digabung dalam satu pool. Contoh: Indonesia).
  • Fragmented pooling (dana dan risiko di-pool di beberapa ‘kantong’, misalnya sesuai wilayah (contoh: Jerman), risiko (contoh: UK), kelompok populasi (contoh: Thailand, Jepang))
  • Integrated pooling (terdapat kemungkinan untuk menggunakan dana dari pool lain ketika dibutuhkan (misal: dalam situasi yang “luar biasa” untuk sistem kesehatan).

Peran AKS sangat krusial untuk menjadi mitra pemerintah dan berperan sebagai penambah(supplementary) dan pelengkap (complementary) dari sistem publik, dalam hal ini khususnya dari sisi pembiayaan kesehatan tersebut.

Selanjutnya keynote speech diberikan dari perspektif pembuat kebijakan dan praktisi, masing-masing meninjau bagaimana AKS mendukung pencapaian tujuan-tujuan sistem kesehatan.

Topic: Strategic Roles of PHI: Regulation Perspective

Pembicara: Mr. Clement LAU Chung-Kin, Executive Director, Policy and Legislation, Insurance Authority (HKSAR, China)

Insurance Authority adalah lembaga pemerintah Hong Kong yang bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait asuransi dan mengawasi para penyelenggara asuransi. Lau menegaskan mandat pemerintah sebagai regulator, sebagai pihak yang harus memastikan perlindungan bagi masyarakat namun juga mendukung industri asuransi untuk tetap berkesinambungan. Asuransi memiliki pula peran sosial: ada tidaknya asuransi dapat membentuk atau mengubah pola perilaku individu maupun kelompok.

 

Topic: Health Insurance and Sustainability of Hong Kong’s Healthcare System

Pembicara: Mr. Sam HUI, JP, Deputy Secretary for Health 1, Health Bureau (HKSAR, China)

Hui menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan di sektor non pemerintah di Hong Kong yang bersumber dari skema asuransi swasta masih terbatas (sekitar 30%) sementara komponen terbesar masih dari pembiayaan langsung/OOP sekitar 60%). Artinya, masih terbuka pasar yang uarbiasa besar bagi asuransi swasta. Namun untuk itu, paket layanan yang dijual harus:

  • Renewable hingga 100 tahun
  • Tidak ada cap terhadap total klaim sepanjang usia hidup
  • Perlindungan harus mencakup segala risiko termasuk pre-kondisi sejak tahun kedua keanggotaan, dan perlindungannya harus secara progresif diperluas sejak tahun ke-4 dari keanggotaan

(hal-hal ini merupakan ketentuan/diatur dalam regulasi pemerintah).

Hal lain yg dituntut pemerintah adalah transparansi harga dan menghilangkan asimetri informasi. Namun sayangnya, pemerintah Hong Kong juga memiliki tantangan untuk memperoleh informasi yang terkonsolidasi mengenai asuransi swasta. Oleh karena itu pemerintah secara rutin membuka dialog bersama para pelaku industri (Perusahaan asuransi swasta) untuk menginisiasi bagaimana hal ini dapat diupayakan bersama.

Topic: Strategic Roles of PHI for Universal Health Coverage

Pembicara: Dr. Eduardo P. BANZON, Director, Health, Human and Social Development Sectors Group, Asian Development Bank (The Philippines)

materi

Eduardo memulai sesinya dengan mengingatkan kita bahwa prinsip ‘universal’ dalam UHC mengartikan bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap layanan yang dibutuhkan, dan bagaimana pergeseran penyedia pelayanan dari public ke swasta terjadi hampir di seluruh negara di kawasan Asia, kecuali di negara-negara dimana pemerintah secara kuat sengaja membatasi sektor swasta. Seiring dengan itu, pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial untuk melindungi masyarakatnya.

Namun, AKS masih memiliki potensi bertumbuh di negara-negara dimana secara ‘population coverage’ belum terpenuhi dalam UHC. Dalam hal ini AKS dapat menjadi ‘substitute’. Namun, dari perspektif pemerintah, AKS tidak menguntungkan sebagai ‘substitute’ karena ini mengurangi porsi revenue sources bagi pool jaminan sosial nasionalnya. Oleh karena itu, yg perlu dilakukan agar AKS tetap bisa tumbuh di negara-negara dengan system jaminan sosial adalah AKS sebagai pelengkap/komplementer/suplementer dalam hal ‘service coverage’ dan dalam hal ‘financial protection’ sebagai salah satu sumber prepaid health. Di Filipina, voluntary AKS ini merupakan bagian dari non-taxable dan hanya bisa dibeli oleh mereka yang menjadi anggota Philhealth (system jaminan sosial), sehingga ini menarik bagi kelompok middle to lower-middle income population. Coordination of benefit pernah diinisiasi di Indonesia namun dihentikan (untuk sementara) sejak 2020.

Topic: Role of Health Insurance from Insurers’ Perspectives Contributing to Health System Goals

Pembicara: Mr. Alger FUNG, Chief Executive Officer, AIA Hong Kong and Macau (HKSAR, China)

Fung membawakan perspektif pelaku industri. Fung tidak hanya membahas dari sisi bagaimana asuransi Kesehatan swasta (AKS) menyediakan perlindungan Kesehatan tetapi menunjukkan bagaimana AKS juga berkepentingan untuk menjaga pelanggannya sehat, oleh karena itu Fung memfokuskan presentasinya social value yang dimiliki oleh AKS. AKS dapat membuat program-program dan skema untuk mempromosikan gaya hidup sehat bagi para pelanggannya. Misalnya, AIA menyediakan insentif pengurangan premi untuk pelanggan yang indikator-indikator kesehatannya membaik (misal: BMI), membuat taman umum di kota dan menyelenggarakan acara gratis kelas-kelas yoga, boxing, tenis, dan lain-lain.

 

Topic: Strategic Role of PHI for Health System Goals in Singapore

Pembicara: Professor Jeremy LIM, Chief Executive Officer, AMILI; Associate Professor (Adjunct), Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore (Singapore)

materi

Dalam konteks Singapura, Jeremy menyediakan sistem yang multitiered untuk dapat melayani masyarakat umum namun juga masyarakat kelas atas yang tidak ingin disamakan seperti masyarakat umum. Selain itu, Singapura memiliki banyak ekspatriat yang juga memiliki demand yang berbeda. Dalam sistem ini, tersedia MediFund untuk mereka yang tidak bisa membayar OOP, kemudian progam tambahan top up (Medisave, dan memungkinkan adanya co-payment).

MediShield tadinya dicanangkan pada 1990 untuk melindungi masyarakat secara umum namun ternyata terjadi adverse selection. Pada 2005 Medishield direformasi dan berhasil mencakup 90% masyarakat (sekitar 3.6 juta orang). AKS memiliki peran untuk menjadi opsi bagi mereka yang tidak tergabung dalam Medishield (misal: non warganegara) namun membutuhkan perlindungan (sekitar 2,4juta orang). Sementara itu, HealthierSG juga diluncurkan pada 2023, dan berfokus pada preventive care (melalui pembiayaan pajak) senilai SGD5 milyar per tahun.

Diskusi Panel

Setelah para pembicara menyampaikan keynote speech, sesi pagi ditutup dengan diskusi panel. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Libby Ha-Yun LEE, Under Secretary for Health, Health Bureau (HKSAR, China). Para pembicara membahas beberapa hal yang memungkinkan AKS untuk hadir dan berperan dalam sistem kesehatan. Salah satu faktor yang dianggap penting adalah regulasi yang kuat. Namun regulasi yang kuat membutuhkan kapasitas menjalankan tata kelola yang baik dan juga membutuhkan data. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem yang transparan dan akuntabel yang dapat memungkinkan data dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pengembangan kebijakan dan pemantauan.

 

The Strategic Role of Private Health Insurance (PHI) for Health System Goals and to Advance Universal Health Coverage

Keynote Speech: Strategic Role of PHI in Advancing UHC: Industry and Country Experiences
Topic: Private health insurance under Universal Public Health Insurance System
Prof. Soonman Kwon – Professor/Former Dean, Seoul National University (SNU), Korea Selatan

materi

Prof. Kwon mengawali sesi siang dengan berbagi mengenai caveat dari Asuransi Kesehatan Swasta (AKS) di Korea Selatan. Di Korsel, PHI memiliki karakteristik eksternalitas fiskal dikarenakan sifat AKS yang berfungsi sebagai ‘katup’ dari skema asuransi publik. AKS di Korea Selatan turut meliputi co-payment dari asuransi kesehatan publik, sehingga turut meningkatkan utilisasi layanan kesehatan publik (efek moral hazard). Selain itu, AKS meliputi layanan yang secara umum tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan publik. Di Korea Selatan, pemberi layanan kesehatan melakukan bundling layanan yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh skema publik. Adapun skema care bundling ini memiliki dampak peningkatan utilisasi langsung baik dari layanan swasta, serta layanan yang ditanggung oleh skema publik.

Health Insurer’s Perspective BUPA

Dr. Yat CHOW dari BUPA menjelaskan bahwa utilisasi tertinggi dalam AKS adalah layanan rawat jalan. Di Hongkong, layanan rawat jalan primer memiliki utilisasi (dan return) tertinggi, yang mana terbagi atas Traditional Chinese Medicine (TCM) serta Western Medicine. Terlebih lagi, dalam layanan rawat jalan primer, porsi pembiayaan dari kantong sendiri (out-of-pocket) tetap mendominasi.

Hal unik dalam layanan kesehatan di Hong Kong adalah porsi yang setara diakibatkan oleh blending-in pembiayaan dan layanan antara publik dan swasta. Sebagai contoh, layanan rawat jalan didominasi oleh pembiayaan individu ($29bn.) dan sebagian dibiayai oleh skema pemerintah ($6.8bn.). Porsi pembiayaan antara publik dan swasta pun hampir setara. Secara umum, pembiayaan dari publik tahun fiskal 2023 adalah sebesar $150.4bn (58%) sedangkan pembiayaan swasta yakni sebesar $109.7bn (42%).

Country Experiences: Thailand, Malaysia, and Indonesia

Sesi dilanjutkan dengan country sharing dimana masing-masing pembicara membagikan pengalaman serta potensi AKS dalam lanskap sistem kesehatan. Di Thailand, Prof Herberholz membagikan bahwa secara umum di Thailand, AKS terbagi oleh dua (2) plan: plan asuransi kesehatan pribadi untuk individu dengan high-income, serta plan asuransi kesehatan berkelompok seperti pada sektor formal dan perusahaan. Hal ini juga diamini oleh Indonesia dan Malaysia dimana struktur asuransi kesehatan berdiri sendiri dengan dua plan tersebut, dan terpisahkan dengan pemberi layanan. Hal ini berbeda dengan negara Hong Kong dimana terdapat dualitas dari entitas asuransi kesehatan yang tidak hanya berperan sebagai insurer namun juga sebagai pemberi layanan kesehatan.

Adapun dari sharing berbagai negara, didapat beberapa isu yang homogen atau sama. Prof. Laksono dari Indonesia menyebutkan bahwa secara umum, asuransi kesehatan publik memiliki dua isu besar, yakni isu ekuitas dan sustainabilitas. Di Indonesia, isu inekuitas disebabkan oleh klaim asuransi publik yang cenderung selalu meningkat, dengan klaim rasio tinggi. Namun, klaim rasio yang tinggi ini memiliki kecenderungan terpusat, yang mana klaim tinggi dirasakan secara mayoritas di kota besar dengan infrastruktur memadai bahkan advanced. Di satu sisi, klaim rasio yang tinggi terus menerus mengancam sustainabilitas dari pembiayaan asuransi kesehatan publik. Selama pandemi COVID-19, klaim menurun drastis dikarenakan oleh turunnya utilisasi layanan. Namun setelah COVID-19, tren klaim meningkat sehingga menjadi salah satu penyebab asuransi kesehatan publik mengalami defisit.

Di Malaysia, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sharifa tingginya appetite terhadap layanan kesehatan telah diakomodasi dengan layanan kesehatan swasta yang juga didukung oleh medical tourism. Hal ini menyebabkan menjamurnya AKS dan layanan kesehatan swasta, yang diregulasi oleh Central Bank of Malaysia. Akan tetapi, inflasi medis serta peningkatan utilisasi menyebabkan premium asuransi swasta terus meningkat. Prof. Sharifa menambahkan diantisipasi pada 2025 premium asuransi swasta akan meningkat sebesar 40-70%.

Speakers:

Topic: Topic: Review of the Role of PHI and Challenges in the Global Context
Speaker: Professor Eng-Kiong YEOH, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)

materi

Topic: Strategic Roles of PHI: Regulation Perspective
Speaker: Mr. Clement LAU Chung-Kin, Executive Director, Policy and Legislation, Insurance Authority (HKSAR, China)

materi

Topic: Strategic Roles of PHI for Universal Health Coverage
Speaker: Dr. Eduardo P. BANZON, Director, Health, Human and Social Development Sectors Group, Asian Development Bank (The Philippines)

materi

Topic: Role of Health Insurance from Insurers’ Perspectives Contributing to Health System Goals
Speaker: Mr. Alger FUNG, Chief Executive Officer, AIA Hong Kong and Macau (HKSAR, China)

materi

Topic: Strategic Role of PHI for Health System Goals in Singapore
Speaker: Professor Jeremy LIM, Chief Executive Officer, AMILI; Associate Professor (Adjunct), Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore (Singapore)

materi

Topic: Private Health Insurance under Universal Public Health Insurance System
Speaker: Professor Soonman KWON, Professor/ Former Dean, Seoul National University (South Korea)

materi

Topic: Health Insurer’s Perspective: Bupa
Speaker: Dr. Yat CHOW, Executive Medical Director, Bupa HK (HKSAR, China)

materi

Topic: Private Health Insurance in China: Progress, Gaps, and Paths Forward
Speaker: Professor Yingyao CHEN, Deputy Dean, School of Public Health, Fudan University (China)

materi

Topic: The Role of Private Health Insurance in Achieving UHC in the Philippines
Speaker: Professor Maria Elena B. HERRERA, Adjunct Faculty of Asian Institute of Management, Makati City, Metro Manila (The Philippines)

materi

Topic: Country Experiences in the Development of PHI: Thailand
Speakers: Professor Siripen SUPAKANKUNTI, Professor, Centre of Excellence for Health Economics, & Professor Chantal HERBERHOLZ, Director, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand)

materi

Topic: Indonesia’s Private Health Insurance Current Situation
Speaker: Professor Dr. Laksono TRISNANTORO, Professor of Health Policy and Management, Department of Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada (Indonesia)

materi

Topic: Malaysia’s Experience with Health Insurance
Speaker: Professor Dr. Sharifa Ezat WAN PUTEH, Professor of Public Health and Hospital Management Faculty of Medicine, Dean of Centre of Liberal Science, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)

materi

 

Reporter:

  • Shita Dewi – Peneliti Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM
  • dr. Ryan Rachmad Nugraha, MPH, Departemen Kedokteran Keluarga & Komunitas, FK-KMK UGM

 

Setelah peserta mengikuti rangkaian knowledge event dan kursus kebijakan pada 6-7 Mei 2025, panitia ANHSS bersama otoritas City University of Hong Kong (CUHK) Medical Center mengadakan hospital tour pada 8 Mei 2025. Hospital tour ini dipandu oleh Prof. Hong Fung selaku direktur utama CUHK Medical Center (atau disingkat CUHKMC).

Kuliah Umum Sistem Kesehatan Hong Kong & Asuransi Swasta: Studi Kasus CUHK Medical Center

Rangkaian acara diawali dengan sesi pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Hong Fung. Dalam presentasi ini dijelaskan mengenai Layanan Kesehatan Swasta di Hong Kong, utamanya peranan Rumah Sakit serta Fasilitas Kesehatan Swasta dalam Lanskap Kesehatan Hong Kong.

Dalam presentasinya, Prof Fung menjelaskan bahwa dalam lanskap sistem kesehatan di Hong Kong, tidak boleh ada satu pun warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi dasar dari penyusunan kerangka sistem kesehatan di Hong Kong. Layanan Kesehatan Swasta (LKS) bersifat sebagai komplementer dari layanan yang bersifat publik (layanan kesehatan RS publik diatur skemanya oleh agensi Hospital Authorities atau HA).

Dalam prinsipnya, Hong Kong tetap memenuhi kebutuhan kesehatan di tengah tantangan epidemiologi seperti populasi yang mayoritas adalah usia lanjut. Di dalam skema ini, CUHMKC memiliki layanan khusus yang dapat memberikan kenyamanan serta kontinuitas. Misalnya, CUHKMC memiliki program unggulan seperti chronic disease co-care scheme sebagai perwujudan Public-Private Mix. Selain itu, CUHKMC memiliki layanan kanker komprehensif dengan skema mixed financing. Peran CUHKMC tidak hanya ada pada prevensi di hulu, namun hingga paling hilir seperti layanan paliatif (layanan end-of-life) serta survivorship (layanan kesehatan keluarga untuk pasien yang mengalami remisi).

Selain pelayanan yang komprehensif, salah sat keunggulan CUHKMC serta kolaborasi antara faskes di Hong Kong adalah transparansi harga. Di CUHKMC, seluruh harga paket pemeriksaan dibagikan kepada konsumen secara transparan. Untuk perubahan paket, Prof Fung menjelaskan bahwa administrasi akan membagikan perubahan tersebut minimal 3 bulan sebelum diterapkan. Hal ini memiliki manfaat yakni trust dari pasien kepada faskes.

Selain itu, dalam penetapan harga paket layanan umum, CUHKMC menerapkan prinsip seperti Diagnosis-Related Group (DRGs), yang mana disebut sebagai Diagnosis-Intervention Package (DIP). Dengan penetapan paket layanan umum yang bersifat evidence-based serta dilakukan update secara berkala, variasi harga antar pasien menjadi sedikit sehingga layanan menjadi efisien. asd

materi

Fasilitas & Program Unggulan

Hospital tour dimulai dari ruangan rawat inap umum. Di ruangan rawat inap, terdapat rak obat yang memiliki kunci dengan sensor. Kunci rak obat tersebut hanya dapat dibuka dengan fingerprint oleh staf bangsal. Hal ini dapat memitigasi risiko kehilangan obat.

Setelah itu, dalam ruangan bangsal OBGYN, juga terdapat ruangan rawat inap. Dalam CUHKMC, terdapat 3 kategori ranap

  • Private, yaitu 1 ruangan 1 bed
  • Semi-private, yakni 1 ruangan dengan 2 bed
  • Sharing, yakni 1 ruangan dengan 4-8 bed

Untuk private dan semi private, pembiayaan ranap menggunakan skema umum atau asuransi swasta. Sedangkan ruangan sharing dibiayai menggunakan asuransi publik.

Dalam ruangan ranap OBSGYN, masing-masing pasien diberikan monitor yang terhubung dengan CCTV. Dengan CCTV tersebut, pasien dapat dimonitor keberadaannya (layaknya Apple “Find my phone”). Selain itu, monitor juga diberikan kepada pasien ibu dan anak baru lahir, sehingga memudahkan identifikasi bayi.

Hal yang inovatif yang dilakukan oleh CUHKMC yakni adalah automasi peresepan. Dalam gudang farmasi, sistem automasi akan mengelompokkan obat dalam hitungan dosis, serta mengelompokkan obat-obatan untuk 1 pasien dalam 1 hari. Obat tersebut diberikan kepada pasien per hari nya, dan digabung menggunakan gelang. Dikarenakan obat tersebut digabung per hari, resiko ketinggalan minum obat dapat diminimalisir.

Reporter:
dr. Ryan Rachmad Nugraha, MPH
(Departemen Kedokteran Keluarga & Komunitas, FK-KMK UGM)

 

Regional Knowledge Event

The Strategic Role of Private Health Insurance (PHI)
for Health System Goals and to Advance Universal Health Coverage

Alva Hotel by Royal, 1 Yuen Hong Street, Shatin, Hong Kong
Selasa – Kamis, 6-8 Mei 2025

Webinar Asuransi Kesehatan Swasta

Asuransi Kesehatan Swasta (PHI) berperan penting dalam pembiayaan kesehatan dengan melindungi masyarakat dari beban biaya medis besar. Dalam konteks tekanan pendanaan BPJS dan keterbatasan anggaran pemerintah, PHI menjadi alternatif yang bersifat suplementer, komplementer, atau substitutif. Peran ini diperkuat dalam UU Kesehatan 2023 dan PP 28/2024, namun pemahaman publik masih terbatas.

Untuk mendorong diskusi dan pemahaman lebih lanjut, PKMK FK-KMK UGM mengadakan forum webinar nasional yang telah dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025 dengan tema “Asuransi Kesehatan Swasta Sebagai Katup Pengaman BPJS: Apakah mungkin terjadi?”

link

Proposal Riset Kebijakan dalam rangka pengembangan Asuransi Kesehatan Swasta (Private Health Insurance) di Indonesia

Pertemuan pembahasan proposal ini bertujuan mengajak berbagai pihak yang tertarik untuk aktif sebagai peneliti dalam Riset Kebijakan Pengembangan Askes Swasta di Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari persiapan menuju pertemuan internasional yang akan dilaksanakan di Hong Kong pada Mei 2025.

Draft proposal penelitian

Pertemuan 1. Penyajian awal proposal secara terbuka kepada semua pihak yang berminat untuk terlibat dalam riset ini

Hari/tanggal: Selasa, 15 April 2025
Waktu: Pukul 13.00 – 15.00 WIB

link zoom

Meeting ID: 890 0721 0423
Passcode: PHI

Pertemuan 2. Persiapan keberangkatan di Hongkong

Hari, tgl: Selasa, 29 April 2025
Peserta: Peneliti yang akan aktif terlibat dalam kegiatan pengembangan asuransi kesehatan swasta (undangan terbatas)

 

Tentang Acara

Sistem kesehatan di seluruh dunia menghadapi tekanan luar biasa akibat penuaan populasi dan meningkatnya biaya layanan kesehatan, yang mengancam stabilitas keuangan nasional dan daerah. Para pembuat kebijakan yang berupaya memperkuat sistem kesehatan mencari mekanisme pembiayaan alternatif untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Dapatkah Asuransi Kesehatan Swasta (PHI) mengisi kesenjangan dan membantu sistem kesehatan dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC)?

Topik penting ini akan dibahas dalam Regional Knowledge Event bertajuk “Peran Strategis Asuransi Kesehatan Swasta (PHI) untuk Tujuan Sistem Kesehatan dan Memajukan Cakupan Kesehatan Semesta,” yang akan diadakan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Hong Kong. Acara ini diselenggarakan oleh Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) bekerja sama dengan Centre for Health Systems and Policy Research di Jockey Club School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong.

Latar Belakang

Pembiayaan kesehatan publik, seperti sistem berbasis pajak atau Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance – SHI), memainkan peran penting dalam sistem kesehatan global dengan memastikan cakupan luas dan perlindungan keuangan. Di sisi lain, Asuransi Kesehatan Swasta (PHI), yang dibeli secara individu untuk melengkapi, mendukung, atau menggantikan mekanisme pembiayaan publik, juga berkontribusi dalam mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan akses layanan kesehatan.
Meskipun skema pembiayaan publik menyediakan cakupan dasar, meningkatnya permintaan akan solusi pembiayaan inovatif telah meningkatkan perhatian terhadap PHI sebagai alat potensial untuk mendukung sistem publik dan memperluas akses layanan kesehatan. Namun, peran PHI dalam mencapai tujuan sistem kesehatan dan UHC masih menjadi perdebatan penting.

Salah satu tujuan sistem kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, Target 3.8, adalah Cakupan Kesehatan Semesta (UHC), yang didefinisikan sebagai “akses ke seluruh layanan kesehatan berkualitas, kapan dan di mana pun dibutuhkan, tanpa kesulitan finansial.” Meskipun UHC menjadi prioritas global, kemajuannya telah mengalami stagnasi bahkan sebelum pandemi COVID-19.

Di negara-negara OECD, belanja kesehatan diproyeksikan tumbuh sebesar 2,6% per tahun, lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan pemerintah yang hanya 1,3%, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan keuangan.

Sementara itu, tren global seperti penuaan populasi dan meningkatnya penyakit kronis serta tidak menular menambah tekanan pada sistem kesehatan agar dapat memberikan layanan yang tepat waktu dan merata. Sistem pembiayaan tunggal seperti SHI memang memberikan perlindungan dasar, namun banyak negara menghadapi defisit fiskal yang semakin meningkat, dengan suntikan anggaran tambahan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan.

Akibatnya, para pembuat kebijakan di seluruh dunia mengeksplorasi pendekatan pembiayaan kesehatan yang inovatif dan pelengkap. PHI semakin mendapat perhatian karena potensinya untuk mengurangi beban sektor publik, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan mengurangi biaya langsung (out-of-pocket costs) bagi individu. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang ini, diskusi mendalam mengenai peran PHI dalam mencapai tujuan sistem kesehatan dan UHC menjadi sangat penting dan relevan.

Gambaran Acara

Acara ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran strategis PHI dalam konteks tujuan sistem kesehatan di kawasan Asia-Pasifik, dengan menghadirkan wawasan dan pengalaman dari akademisi senior, pembuat kebijakan, regulator, ekonom, dan pelaku industri asuransi.
Para peserta akan berpartisipasi dalam diskusi mengenai:

  • Prinsip Cakupan Kesehatan Semesta – Memahami UHC, perspektif para pemangku kepentingan, serta upaya kolektif dalam mencapainya.
  • Tujuan Sistem Kesehatan, Kebutuhan Populasi, dan Perspektif Pasien – Menelusuri bagaimana desain sistem kesehatan yang berbeda mengatasi tantangan yang sama.
  • Peran Strategis Asuransi Kesehatan Swasta – Menganalisis bagaimana PHI dapat melengkapi dan mendukung skema nasional yang sudah ada.
  • Lingkungan Bisnis dan Regulasi – Membahas persyaratan yang diperlukan agar PHI dapat berfungsi sebagai alat pembiayaan yang berkelanjutan.
  • Studi Kasus dari Asia-Pasifik – Mempelajari pengalaman spesifik dari berbagai negara dan praktik terbaik dalam penerapan PHI.

Acara ini akan menjadi platform unik bagi para pemangku kepentingan utama untuk bertukar pengetahuan, berbagi strategi, dan mengeksplorasi pendekatan berbasis bukti dalam memanfaatkan PHI untuk mendukung UHC.

Tujuan Acara

  • Menganalisis peran PHI dalam mencapai tujuan sistem kesehatan dan UHC di kawasan Asia-Pasifik.
  • Mengkaji kebutuhan dan tantangan sistem kesehatan dari perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, regulator, ekonom, dan industri asuransi.
  • Mengeksplorasi berbagai model pembiayaan kesehatan, kelebihan, keterbatasan, dan potensi sinerginya dengan PHI.
  • Mendorong pertukaran pengetahuan tentang strategi untuk mengatasi tekanan finansial dalam layanan kesehatan sambil menjaga aksesibilitas dan kesetaraan.
  • Mendiskusikan kebijakan dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk memastikan kontribusi PHI yang berkelanjutan dalam pembiayaan kesehatan.
  • Menyajikan studi kasus nyata yang menggambarkan pengalaman berbagai negara dan pelajaran dalam mengintegrasikan PHI ke dalam sistem kesehatan.

Pembicara dan Tamu Undangan

  • Dr. Eduardo P. BANZON (Director, Health Sector Group, Asian Development Bank, Philippines)
  • Professor Ying-Yao CHEN (Professor, Fudan University, China)
  • Mr. Clement CHEUNG (CEO, Insurance Authority, Hong Kong SAR, China)
  • Professor Philip Wai-Yan CHIU (Dean of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China)
  • Dr. Yat CHOW (Executive Medical Director, Bupa HK, Hong Kong SAR, China)
  • Shita DEWI (Health Policy and Public Health Division, CHPM, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
  • Dr. FUNG Hong, Executive Director and CEO of CUHK Medical Centre, HKSAR, China)
  • Professor Chantal HERBERHOLZ (Professor, Chulalongkorn University, Thailand)
  • Mr. Sam HUI (Deputy Secretary for Health 1, Health Bureau, Hong Kong SAR, China)
  • Professor Soonman KWON (TBC) (Professor, Seoul National University, South Korea)
  • Dr. Libby Ha-Yun LEE (Under Secretary for Health, Health Bureau, Hong Kong SAR, China)
  • Ms. Sarah LEONG (TBC) (Director, Finance Partnerships and Governance, Ministry of Health, Singapore)
  • Professor Chung-Mau LO (TBC) (Secretary for Health, Health Bureau, Hong Kong SAR, China)
  • Professor Siripen SUPAKANKUNTI (Professor, Chulalongkorn University, Thailand)
  • Professor Laksono TRISNANTORO (Professor, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
  • Professor Sharifa Ezat WAN PUTEH (Professor, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia)
  • Professor Samuel Yeung-Shan WONG (Director, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China)
  • Professor Eng-Kiong YEOH (Director, Centre for Health Systems and Policy Research, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China)

Sasaran Peserta

  • Pembuat kebijakan, regulator, ekonom kesehatan, perusahaan asuransi, penyedia layanan kesehatan, dan peneliti yang terlibat dalam penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan.
  • Pejabat pemerintah yang menangani kebijakan kesehatan, pemangku kepentingan asuransi kesehatan swasta, serta organisasi internasional yang berfokus pada pencapaian UHC.
  • Profesional dari lembaga multilateral, administrator rumah sakit, dan kelompok advokasi pasien yang ingin memahami strategi pembiayaan kesehatan inovatif serta peran PHI dalam melengkapi sistem kesehatan publik.

Kursus Kebijakan


LINK PENDAFTARAN

 

 

Narahubung

Ratri / 0851-5517-2030

 

 

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

 Juli – Agustus 2025

Latar Belakang

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan  sebagai ‘kebijakan berbasis bukti’ (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

Tujuan

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

  1. Memahami tentang kebijakan kesehatan
  2. Memahami analisis kebijakan kesehatan
  3. Memahami policy brief
  4. Mampu menyusun policy brief
  5. Memahami advokasi kebijakan

Pemateri

  1. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
  2. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK – KMK, UGM
  3. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK – KMK, UGM
  4. Relmbuss Biljers Fanda, MPH, Ph.D (Cand) – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM

  Target Peserta

  1. Akademisi Bidang Kesehatan
  2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
  3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
  4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

Biaya

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 17, contoh Rp. 1.500.017. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang di lakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500 tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500

Rangkaian Kegiatan Online

Materi Submateri Biaya

Tahapan 1 Analisis Kebijakan (8 – 10 Juli 2025)

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan

  1. Apa itu kebijakan?
    1. Definisi Kebijakan
    2. Proses Kebijakan 
  2. Mengenal evidence untuk analisis kebijakan
    1. Definisi Evidence Based Policy Making dan Evidence-Informed
    2. Evidence Synthesis untuk penyusunan kebijakan

SELENGKAPNYA

Memahami Analisis Kebijakan Kesehatan

  1. Analisis Kebijakan Kesehatan dalam Proses Kebijakan
  2. Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
    1. Jenis-jenis Masalah dalam analisis kebijakan
    2. Penetapan Masalah Prioritas
    3. Perumusan Masalah
  3. Metode Forecasting dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
  4. Perumusan Alternatif/Opsi dan Rekomendasi Kebijakan

Tahapan 2 Policy Brief (29 – 30 Juli 2025)

Menyediakan Usulan Kebijakan Kesehatan dalam Policy Brief

  1. Mengenal Knowledge Translation (KT)
    1. Konsep KT
    2. Produk KT
    3. Struktur Policy Brief
  2. Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
    1. Pernyataan Masalah
    2. Ukuran Masalah
  3. Menulis Usulan Kebijakan

SELENGKAPNYA

Tahapan 3 Advokasi Kebijakan (19 – 20 Agustus 2025)

Definisi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Mengenal Advokasi Kebijakan
    1. Definisi advokasi kebijakan
    2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
  2. Ceritakan advokasi mu

SELENGKAPNYA

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Menyusun Tujuan SMART
  2. Pemetaan Pemangku Kepentingan
    1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
    2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
    3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan 
  3. Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
  4. Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
  5. Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
  6. Menyusun Rencana Advokasi Kebijakan

 

Form Pendaftaran

Kegiatan Offline di Yogyakarta

(Coming Soon)

Narahubung

Ubaid Hawari
Telp : 082241939213
Email: [email protected]

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0811250983
Email: [email protected]

 

Postgraduate Forum di Bidang Sistem Kesehatan dan Kebijakan ke-9

Pada tanggal 14-15 September 2015 telah diselenggarakan Postgraduate Forum (PGF) ke-9 di Kuala Lumpur, Malaysia. Forum ini berfokus di bidang sistem kesehatan dan kebijakan serta menjadi ajang berkumpulnya para praktisi kesehatan masyarakat untuk membahas isu-isu terkini di kawasan Asia. Forum ini menjadi kesempatan baik bagi para mahasiswa yang tengah menjalani program S2 atau S3 di bidang kesehatan.

Dalam dua hari tersebut, para peserta memberikan berbagai presentasi oral maupun poster mengenai studi-studi dari negara masing-masing. Forum ini disampaikan dalam bentuk reportase oleh tim PKMK FK UGM bekerjasama dengan minat studi Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) IKM, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Reportase selengkapnya silahkan klik link berikut:

Hari I   Hari II

Reportase Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2017

Forum nasional VII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia telah diselenggarakan pada 25-26 Oktober 2017 di Fakultas Kedokteran UGM dengan tema “Monitoring Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional“ dan “Pengalaman Empirik dalam Penyusunan Kebijakan Kesehatan di Level Pemerintah Pusat atau Daerah”. Salah satu catatan penting yang dihasilkan ialah pihak Kementerian Kesehatan menantikan rekomendasi dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk menjawab permasalahan kesehatan yang masih ada. Selain itu, terdapat pula kemungkinan penelitian yang akan didukung Kementrian Kesehatan terkait sektor kesehatan, terutama untuk isu yang jarang diteliti.

Pada Forum Nasional kali ini terdapat 10 Co-Host yang menyiarkan kegiatan ini secara langsung di lokasi mereka masing-masing diantaranya Universitas Trisakti, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Padjajaran, Universitas Mulawarman, Universitas Jember, Universitas, Hasanuddin, Universitas Samratulangi, Rumahsakit Bali Royal, dan RSUD DOK II Papua. Materi dan reportase kegiatan selengkapanya dapat dilihat pada link berikut dan akan terdapat Post Test untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini.

dan 0274-549425 (hunting/Fax): 0274-549425. Keterangan lebih jauh, silakan klik link berikut

Website FKKI 2017   Bahan Diskusi

 
 
refleksi
refl2

Forum Nasional XI Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2021

Kegiatan ini membahas berbagai topik isu prioritas kesehatan di tengah pandemi COVID-19 untuk membantu pengambil keputusan menangani guncangan yang terjadi dalam sistem kesehatan untuk mendorong terjadinya reformasi. Terdapat delapan topik yang akan menjadi bahan diskusi dalam kegiatan Fornas, sebagai berikut:

AGENDA MINGGU PERTAMA
Pembukaan Forum Nasional JKKI XI Senin, 11 Oktober 2021 LINK
Topik 1 Health Security Selasa, 12 Oktober 2021 LINK
Topik 2 Ketahanan Sistem Kesehatan: Penguatan sistem kesehatan menggunakan pembelajaran dari pandemi COVID-19 Rabu, 13 Oktober 2021 LINK
Topik 3 Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman Kamis, 14 Oktober 2021 LINK
Musik Relaksasi FORNAS Ke XI JKKI –  Tribute to Titiek Puspa Jumat, 15 Oktober 2021 LINK
AGENDA MINGGU KEDUA
Topik 4 Prioritas Kebijakan Kesehatan    
Topik 4A Ketahanan Layanan KIA: Tantangan dan peluang pelayanan KIA di masa pandemi COVID-19 Senin, 18 Oktober 2021 LINK
Topik 4B Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19 Selasa, 19 Oktober 2021 LINK
Topik 4C Ketahanan Layanan Kanker: Tantangan dan peluang pelayanan kanker selama pandemi dan rencana pemulihan pasca pandemi COVID-19 Kamis, 21 Oktober 2021 LINK
Topik 4D Ketahanan Layanan Jantung: Tantangan dan peluang pelayanan jantung selama pandemi dan rencana pemulihan pasca pandemi COVID-19 Jumat, 22 Oktober 2021 LINK
Topik 4E Pemanfaatan Kebijakan E-Procurement Obat dalam LKPP Selasa 19 Oktober 2021  
AGENDA MINGGU KETIGA
Topik 5 Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial: Implementasi Pemenuhan Supply Side dan Cost-Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN Senin- Selasa,
25- 26 Oktober 2021
LINK

 

 

 

 

 

Arsip Agenda Tahun 2024

25 Jan – 23 Feb Seri webinar penelitian kebijakan untuk para dosen Poltekkes link
6 Maret 2024 Peluncuran buku: Pengayaan Ilmu Kedokteran Untuk Mengatasi Masalah Klinis dan Kesehatan Masyarakat: Pengalaman Universitas Gadjah Mada (1993 – 2023) link
4 Maret 2024 On the occasion of World Hearing Day (March 3)
Innovative Concept Regarding Structures For Early Detection and Treatment of Hearing Problems in Children and Babies in Indonesia
link
22-24 April 2024 Reportase World Health Summit – Regional Meeting 2024
“Shaping the future of health across Asia and the Pacific”
link
8-10 Mei 2024 Priorities 2024, Shaping the Future of Health Prioritization: Strategies for Sustainable Solutions link
20-23 Mei 2024 Pelatihan Riset Implementasi Kebijakan link
Mei – Juli 2024

Blended Learning: Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

link
5-7 Juni 2024 Reportase Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024 link
27 Juni 2024 Reportase Secure Webinar 15: Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Integrasi Pelayanan Masyarakat, Layanan Primer, dan Rumah Sakit: Pembelajaran dari Singapura link
26 Agustus 2024 Diskusi Online: Program-program Pengembangan Kepemimpinan Sebagai Respon Berlakunya UU Kesehatan 2023 dan PP 28 tahun 2024 link
3-26 Agustus 2024 Seri Diskusi tentang Struktur Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 link
Agustus – September 2024 Penelitian Kebijakan dengan Menerapkan Prinsip Evidence Based / Informed Policy oleh Fakultas – Fakultas Kedokteran di Indonesia link
September 2024 Peningkatan Kapasitas Organisasi Poltekkes dalam Melakukan Penelitian Kebijakan link
20 September 2024 Webinar : Diskusi tentang Rencana PMK tentang Penyelenggaraan Fasyankes link
14-17 Oktober 2024 Forum Nasional XIV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) link
22-25 Oktober 2024 Reportase 20th National Health Research for Action (NHRFA) Evidence Summit link
30 Okober 2024 Diseminasi “Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas dalam Mencapai Universal Health Coverage (UHC)” link
18-22 November 2024 Reportase The 8th Global Symposium on Health Systems Research 2024 link
25-28 November 2024 (ANHSS) A Policy Course on Health System Transformation
Private Sector Engagement for a Primary Care Led Integrated Health Care System
link
16,18,30 Desember 2024 Webinar Series 10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode link

 

 

 

Forum Nasional XII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2022

Kegiatan ini akan membahas berbagai topik isu prioritas kesehatan yang berkaitan dengan enam pilar transformasi sistem kesehatan untuk membantu pengambil keputusan menangani tantangan masa depan dengan melibatkan akademisi, peneliti, analis kebijakan dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Terdapat sembilan topik yang akan menjadi bahan diskusi dalam kegiatan Fornas, sebagai berikut:

KEGIATAN
Pembukaan Forum Nasional XII:
Peran dan Posisi Analis Kebijakan dalam Transformasi Sistem Kesehatan
Senin, 17 Oktober 2022 LINK
Bukti Baru dari  Data Sampel BPJS Kesehatan: Pelayanan Penyakit Katastropik dan Transformasi Kesehatan Selasa, 18 Oktober 2022 LINK
Pengembangan DaSK Provinsi Selasa, 18 Oktober 2022 LINK
Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi Rabu, 19 Oktober 2022 LINK

Kebijakan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Kebijakan Alkes, Kebijakan Farmasi / obat, Kebijakan Fitofarmaka)

Kamis, 20 Oktober 2022 LINK

Transformasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Primer: Upaya Pembenahan Sistem Kesehatan Indonesia

Jumat, 21 Oktober 2022 LINK
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon Senin, 24 Oktober 2022 LINK
Pengembangan RS Khusus dan layanan unggulan khusus merespons transisi sistem rujukan Selasa, 25 Oktober 2022 LINK
Kebijakan Diabetes Melitus di Indonesia Rabu, 26 Oktober 2022 LINK
Penutupan Forum Nasional XII: Transformasi kesehatan sebagai alat, bukan tujuan Kamis, 27 Oktober 2022 LINK

 

 

 

 

Hari kedua: The 8th Global Symposium on Health Systems Research

Selasa, 19 November 2024

Research that should matter at Primary Health Care level: linking demand and supply in Asia Pacific

Hari kedua HSR2024 diisi dengan kegiatan seminar, diskusi panel, dan peningkatan kapasitas. Hari ini juga menandai pembukaan resmi kegiatan HSR2024 di Nagasaki yang diisi dengan sesi pleno. Reportase ini mendokumentasikan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian hari kedua HSR2024.

Salah satu kegiatan di hari kedua adalah sesi satellite bertajuk “Advancing learning systems for health in the Asia-Pacific Region through health policy and systems research”. Sesi ini berisi pemaparan dan diskusi kelompok. Sesi ini menghadirkan empat pemapar dari beragam institusi.

Pembukaan

Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.

Pembicara pertama

Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.

Pembicara kedua

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.

Torres memberikan contoh area tematik produksi pengetahuan yang relevan dengan tujuan di atas. Dalam konteks SDMK, selain terkait dengan ketersediaan dan maldistribusi, hal yang tidak kalah penting untuk dikaji adalah ketiadaan data dasar SDMK. Terkait dengan sistem informasi, fragmentasi sistem dan tingginya beban pengisian data menjadi isu. Torres menekankan bahwa pertukaran pengetahuan perlu terjadi antarnegara maupun antar unit dalam negara (misalnya provinsi). Dalam hal supply chain, isu mendasar yang diamati oleh Torres adalah bahwa kesehatan seringkali diatur oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi ketersediaan item-item yang, kendati esensial, dianggap tidak mendatangkan keuntungan komersial. Torres menutup pemaparannya dengan memberikan pesan kunci bahwa pengetahuan yang diproduksi perlu diterjemahkan dan dikomunikasikan pada pembuat kebijakan, sehingga peran perantara kebijakan sangat dibutuhkan.

Pembicara ketiga

Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.

Studi ini menemukan bahwa publikasi penelitian PHC di SEAR dan WPR meningkat sejak tahun 2014 dan mencapai puncaknya pada kisaran tahun 2020. Jika didisagregasi per negara, penelitian sebagian besar berasal dari Australia, China, dan India, diikuti oleh Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Jepang. Beberapa negara, seperti Maladewa dan negara-negara Pasifik memiliki jumlah publikasi yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Fokus penelitian di negara berpenghasilan tinggi (HIC) cenderung pada PTM, sementara negara berpenghasilan menengah dan rendah (LMIC) lebih banyak meneliti kesehatan ibu dan anak (MCH). Studi ini juga menemukan bahwa sebagian besar penelitian memiliki fokus penyampaian layanan, namun belum banyak yang berfokus pada sistem informasi kesehatan, kepemimpinan dan tata kelola, serta pembiayaan kesehatan. Pendanaan penelitian PHC di negara HIC didominasi oleh sumber domestik, sementara di LMIC dan negara-negara kepulauan Pasifik (PIC), proporsi pendanaan domestik jauh lebih rendah. Outcome penelitian sebagian besar berfokus pada kualitas dan efektivitas layanan., sementara outcome terkait keselamatan, akses atau cakupan layanan, serta responsivitas layanan belum banyak tersentuh.

Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam produksi penelitian PHC yang berkualitas. Pertama, penelitian sering kali tidak menjadi prioritas pembuat kebijakan dan lebih didorong oleh mitra pembangunan eksternal. Oleh karena itu, prioritas nasional untuk penelitian PHC perlu ditetapkan. Kedua, SDMK, terutama di fasilitas kesehatan, sering kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian. Mengaitkan penelitian PHC dengan jenjang karier dianggap dapat menjadi solusi alternatif. Ketiga, pembatasan regulasi dan struktur penelitian, termasuk akses terbatas ke Institutional Review Boards (IRB), juga menjadi tantangan. Terakhir, terdapat kesenjangan signifikan antara peneliti dan orang-orang yang bekerja di lapangan, sehingga pertanyaan penelitian sering tidak relevan atau tepat waktu. Untuk mengatasi ini, diperlukan penguatan hubungan antara pemerintah, akademisi, klinisi, dan konsumen melalui community of practice dan kolaborasi penelitian. Selain itu, studi juga memberikan rekomendasi pendanaan domestik yang selaras dengan prioritas nasional untuk mendukung produksi penelitian PHC yang berkualitas.

Ketiga sesi ini kemudian diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan diskusi berkelompok. Pada sesi tanya jawab, muncul pembahasan tentang diskoneksi antara peneliti dengan orang-orang yang bekerja di lapangan, tekanan politis untuk mengatasi permasalahan di lapangan, dan pentingnya pendekatan interdisiplin. Dalam kegiatan diskusi kelompok, timbul bahasan-bahasan tentang hal-hal yang mendukun kolaborasi dan penyelarasan riset PHC di tingkat nasional berdasarkan pengalaman berbagai negara. Konsep konsorsium PHC yang ada di Indonesia mendapatkan perhatian dari para peserta. Sesi ditutup dengan perenungan terkait kebijakan berbagi data riset PHC dan peninjauan kembali peran dan posisi seorang perantara kebijakan.

Planetary Health

Sesi pleno hari ini dibuka oleh Adnan Hyder (profesor dalam bidang kesehatan global di Milken Institute School of Public Health, The George Washington University), Steph Topp (profesor dalam bidang kesehatan global dan pembangunan di James Cook University Australia) dan Keizo Takemi (Menteri Kesehatan Jepang). Sambutan kegiatan ini memunculkan isu-isu untuk direnungkan, seperti misinformasi dan tekanan politik sebagai tantangan utama sains. Resiliensi menjadi kunci untuk melindungi integritas dan kredibilitas sains. Di samping tantangan bagi perkembangan sains, sistem kesehatan sebagai entitas yang kompleks dan politis perlu dipahami dan dioptimasi dengan upaya kolektif guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Sesi Pleno

Sesi pleno dibuka dengan pemaparan dari tiga pembicara dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Pembicara dalam sesi ini terdiri atas Helen Clark (mantan Perdana Menteri Selandia Baru), Shweta Narayan (campaign lead, Global Climate and Health Alliance), dan Susannah Mayhew (London School of Hygiene & Tropical Medicine co-chair technical working group resiliensi iklim dan sistem kesehatan berkelanjutan).

Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.

Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.

Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Renzo Guinto, associate professor SingHealth Duke-NUS Global Health Institute. Sesi diskusi ini memunculkan gagasan tentang peran komunikasi kesehatan dalam isu iklim. Komunitas kesehatan telah terlibat dalam negosiasi iklim, seperti di Paris Agreement, untuk memastikan isu kesehatan menjadi perhatian dalam tata kelola iklim global. Berbagai bukti sejarah, seperti upaya yang dilakukan oleh John Snow untuk menemukan penyebab kolera di Inggris, menunjukkan bahwa komunitas kesehatan memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kebijakan berbasis bukti yang berorientasi pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesehatan bisa menjadi topik advokasi yang kuat dalam mendesak aksi cepat berdasarkan bukti di lapangan. Sistem kesehatan dan komunitas penelitian juga perlu direorganisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan aksi yang lebih responsif terhadap ancaman perubahan iklim.

Sesi pleno dan pembukaan HSR2024 diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada insan-insan yang dianggap berprestasi serta berdedikasi dalam bidang HPSR serta penampilan kesenian dari kelompok mahasiswa Nagasaki University.

Reporter:
Mentari Widiastuti  (Divisi PH, PKMK FK-KMK UGM)

 

Link Terkait

 

Sesi Pra-Konferens, The 8th Global Symposium on Health Systems Research 2024

Senin, 18 November 2024

Advancing learning systems for health in the Asia-Pacific Region through health policy and systems research

Hari pertama HSR2024 merupakan sesi pra-konferens yang terdiri atas seminar, diskusi panel, dan peningkatan kapasitas. Reportase ini mendokumentasikan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian hari pertama HSR2024.

Salah satu sesi seminar diskusi di hari pertama berjudul “Advancing learning systems for health in the Asia-Pacific Region through health policy and systems research”. Sesi ini terdiri dari empat bagian yang terdiri dari 2 sesi pemaparan dan 4 sesi diskusi panel.

Pemaparan Pertama

Sesi ini dimoderasi oleh Kumanan Rasanathan yang merupakan Direktur Eksekutif Alliance for Health Policy and Systems Research. Sesi ini menghadirkan dua pembicara, yakni Dr. Viroj Tangcharoensathien (senior health advisor International Health Policy Program, Kementerian Kesehatan Thailand) serta Diah Satyani Saminarsih (pendiri dan chief executive officer / CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives / CISDI).

Tangcharoensathien memaparkan bahwa sebuah learning health system membutuhkan ketersediaan dan analisis data beban penyakit, akun kesehatan, dan akun sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Pendekatan partisipatif multisektoral juga merupakan aspek yang penting, utamanya ketika menghadapi isu kompleks seperti pengendalian resistensi antimikroba.  Selain itu, analisis kebijakan yang aktif dan kemampuan untuk mengubah arah kebijakan manakal diperlukan juga menjadi kunci sebuah learning health system. Tangcharoensathien menekankan bahwa proses evidence to policy atau penerjemahan bukti penelitian menjadi kebijakan memerlkukan kapasitas nasional yang kuat. Sebuah negara idealnya lebih memahami konteks lokalnya dibandingkan mitra eksternal mana pun. Tangcharoensathien menggarisbawahi posisi peneliti dan akademisi yang seringkali tidak berada di pusat lingkaran kebijakan membuat proses ini menemui tantangan. Oleh karena itu, penelitian kebijakan dan sistem kesehatan atau health policy and systems research (HPSR) memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas akademisi dan peneliti dalam berkomunikasi dengan pembuat kebjiakan. Selain itu, HPSR juga diharapkan mampu mengeksplorasi lebih dalam keterampilan policy entrepreneurship yang terdiri atas pemahaman mendalam tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan kemampuan komunikasi yang efektif untuk untuk penyampaian pesan dan pertanyaan kebijakan yang relevan.

Pembicara kedua, yakni Saminarsih, menggarisbawahi peran pelayanan kesehatan primer atau primary health care (PHC) sebagai tulang punggung sistem kesehatan Indonesia. CISDI sebagai sebuah think tank telah mendorong agenda ini selama lebih dari satu dekade dan pada akhirnya diakui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada tahun 2012, CISDI meluncurkan program Pencerah Nusantara untuk menguji perubahan proses bisnis PHC di daerah pedesaan. Prinsip dari program ini kini telah diperluas dan diterapkan hingga ke puskesmas pembantu.

Saminarsih juga menjelaskan bahwa dalam konteks HPSR di Indonesia, tata kelola merupakan tantangan utama sekaligus faktor pengungkit. Rekomendasi dari penelitian harus diterjemahkan menjadi kebijakan, diimplementasikan dalam program, dan hasilnya disebarluaskan. Saminarsih menggambarkan beberapa praktik baik dari CISDI, seperti program penguatan peran dan kapasitas kader kesehatan untuk melakukan skrining dan pemantauan individu melalui program PN-Prima. Kendati program ini mendapat pengakuan dan perhatian dari pemerintah nasional, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti ketiadaan dokumen identitas pada beberapa individu, resistensi masyarakat dalam memberikan informasi keluarga, perasaan kurang percaya diri dari kader kesehatan, dan kebutuhan digitalisasi untuk mendukung pemantauan. CISDI terus bergerak untuk memperkuat PHC dan kader kesehatan, termasuk pada saat ini mulai memprioritaskan peningkatan kualitas layanan keseehatan.

Pada sesi tanya-jawab, muncul bahasan-bahasan seputar pengalaman negara di mana pemerintah menggunakan bukti dari penelitian untuk pembuatan kebijakan serta HPSR di situasi krisis, misalnya kawasan-kawasan konflik. Salah satu poin penting dari sesi tanya-jawab adalah pernyataan tentang Tangcharoensathien perlunya mementingkan policy formulation, tidak hanya agenda setting. Selain itu, Saminarsih juga menggarisbawahi bahwa untuk mendukung evidence-to-policy perlu upaya pelembagaan yang kuat dan berkelanjutan, di samping menyediakan lembaga yang memfasilitasi proses tersebut.

Pemarapan Kedua

Sesi pemaparan kedua mengusung topik “challenges in learning health systems”. Sesi ini menghadirkan dua pemapar, yakni Manoj Jhalani (direktur Health System Development WHO SEARO) dan Lluis Vinyals Torres (direktur Division of Health Systems and Services, WHO Regional Office for the Western Pacific).

Jhalani menjelaskan bahwa berbagai negara dan kawasan mengalami peningkatan cakupan layanan kesehatan, namun di sisi lain, pengeluaran kesehatan yang bersifat katastropik juga meningkat. Profil epidemiologis pada tahun 2021 menunjukkan bahwa COVID-19 mendominasi beban penyakit (DALY) global, sementara kemajuan penanganan tuberkulosis (TB) masih terlalu lambat untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG). Dalam konteks SDMK, masalah kualitas dan kinerja SDMK perlu ditelaah lebih lanjut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sektor swasta memiliki peran dan proporsi yang signifikan, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk melibatkan sektor swasta dalam pelayanan kesehatan. Dalam konteks PHC, perlu dipertimbangkan apakah PHC perlu dirancang sebagai sistem yang komprehensif atau  selektif untuk isu kesehatan tertentu. Selain itu, indikator yang dipilih sebaiknya bukan indikator yang hanya mudah diukur, melainkan indikator yang betul-betul memberikan pengukuran yang bermakna. Lebih jauh lagi, Sistem Informasi Kesehatan di berbagai wilayah juga masih terfragmentasi. Namun demikian, semua tantangan ini sejatinya memberikan berbagai peluang untuk perkembangan di masa depan. Jhalani mengakhiri paparannya dengan memberikan aksi strategis untuk melembagakan learning health systems, yakni membangun institusi yang berfungsi sebagai katalis pembelajaran, baik di dalam maupun di bawah kementerian yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemerintah, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah. Selain itu, diperlukan kemitraan dengan institusi pengetahuan seperti universitas dan lembaga penelitian serta melakukan upaya untuk memproduksi pengetahuan, menyebarluaskannya, serta membangun kapasitas untuk mendukung implementasi kebijakan yang berbasis bukti.

Selanjutnya, Torres membuka paparannya dengan menjelaskan masalah terkait kurangnya kebijakan efektif untuk mengatasi kesulitan finansial akibat layanan kesehatan dan belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan dalam konteks penuaan penduduk dan peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). Model pelayanan kesehatan klasik yang bersifat wait and see dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan isu kesehatan saat ini. Selain itu, salah satu tantangan utama dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) adalah keterbatasan SDMK. Memperbaiki masalah SDMK diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun, sementara banyak negara masih belum memiliki sumber daya dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung inisiatif tersebut. SDMK selama ini banyak diatur oleh mekanisme pasar yang menentukan distribusi dan remunerasi SDMK. Meskipun berbagai negara telah menunjukkan praktik-praktik baik, skalanya belum cukup besar. Torres menutup pemaparannya dengan mengajak audiens untuk terus belajar satu sama lain dan terus melakukan penelitian untuk memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh.

Sesi diskusi memunculkan bahasan terkait kader kesehatan sebagai SDMK yang penting dalam PHC, namun pengelolaannya masih terfragmentasi dan belum mendapatkan investasi yang memadai. Topik diskusi lain adalah terkait data SDMK yang tidak digunakan dengan optimal akibat kurangnya sumber daya, kapasitas, dan ruang kebijakan untuk menjalankan rekomendasi SDMK. Sesi diskusi memunculkan ide tentang pentingnya bekerja sama dengan media untuk mendiseminasi dan mempopulerkan topik atau ide untuk mendapatkan atensi dari pembuat kebijakan. 

Diskusi Panel Pertama

Sesi dilanjutkan dengan diskusi panel pertama yang menghadirkan tiga panelis yang merupakan akademisi universitas, yakni Dr Taufique Joarder (associate professor, SingHealth Duke-NUS Global Health Institute), Dr Seye Abimbola (associate professor, University of Sydney), dan Dr Katherine Ann Reyes (health promotion program, National Institutes of Health, University of the Philippines Manila).

Mengawali diskusi panel, Joarder mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki populasi yang sangat besar dan kaya akan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan, namun hal ini belum berlangsung optimal. Salah satu masalah utama adalah jeda waktu yang panjang antara proses produksi dan transfer pengetahuan kepada pembuat kebijakan, sehingga menghambat penerapan kebijakan berbasis bukti secara efektif. Melanjutkan pernyataan Joarder, Abimbola mengatakan bahwa learning health systems sejatinya tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga unit-unit kecil seperti fasiltias kesehatan. Platform untuk pembelajaran di unit-unit ini harus dioptimalkan agar pengetahuan yang ada di dalam sistem dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Panelis selanjutnya, yakni Reyes, membagikan pengalaman di Filipina, di mana UHC berbasis bukti telah didukung oleh kebijakan nasional. Selain itu, terdapat hibah khusus untuk penelitian promosi kesehatan. Reyes juga menggarisbawahi pentingnya produksi bukti yang dekat dengan episentrum masalah dan menanyakan pertanyaan yang tepat kepada pihak yang tepat. Selain itu, learning health systems harus dikelola oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukannya secara berkelanjutan. Saat ini, untuk promosi kesehatan di Filipina, lembaga-lembaga universitas telah mengambil peran dalam mewujudkan hal ini dan membangun kapasitas untuk mendukung implementasi kebijakan yang berbasis bukti.

Diskusi dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik tentang perubahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan learning health systems. Reyes merespon dengan menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas disiplin perlu diajarkan di lingkup academia, termasuk memberikan mentorship kepada kolega muda agar merasa nyaman berinteraksi dengan pembuat kebijakan, serta memastikan pembuat kebijakan memiliki literasi dan kenyamanan yang cukup untuk memanfaatkan bukti dalam pengambilan keputusan. Abimbola menambahkan bahwa pembuat kebijakan perlu memahami sistem secara menyeluruh, infrastruktur informasi yang mencakup sektor lain di luar kesehatan perlu tersedia, dan bahwasanya tidak semua penelitian efektif untuk semua jenis audiens harus disadari dengan baik. Selanjutnya, Joarder mengatakan bahwa penggunaan kecerdasan buatan yang bijaksana, integrasi pengetahuan, dan interaksi yang lebih bermakna antara peneliti dan pembuat kebijakan diperlukan untuk memperkuat HPSR, di samping pentingnya perluasan cakupan HPSR ke disiplin ilmu lainnya, seperti kesehatan lingkungan dan hewan.

Sesi ditutup dengan pertanyaan dari audiens terkait ketimpangan antara proses evidence to policy terhadap kebutuhan akan hal tersebut. Panelis menjelaskan faktor seperti kurangnya sumber daya dan lemahnya komunikasi yang jelas antara peneliti dan pembuat kebijakan sebagai pendorong ketimpangan tersebut.

Diskusi Panel Kedua

Diskusi panel kedua menghadirkan lima panelis, yakni Somil Nagpal (lead health specialist, The World Bank), Ikuo Takizawa (JICA Ogata Research Institute), Sweta Saxena (Health Systems Advisor, Asia Bureau, USAID), Jean Kagubare (Deputy Director Primary Health Care, Bill and Melinda Gates Foundation), dan Diah Satyani Saminarsih (CEO CISDI).

Topik pertama yang dibahas pada sesi ini adalah tentang investasi untuk HPSR. Nagpal mengatakan bahwa kompleksitas sistem kesehatan yang berkembang dan transformasi pembiayaan kesehatan memerlukan asesmen yang tepat tentang area investasi dan kapasitas untuk mengoperasionalkan investasi. Selanjutnya, Takizawa mengatakan bahwa riset sistem kesehatan terkadang dianggap tidak cukup tangible jika dibandingkan dengan riset-riset biomedis. Namun demikian, JICA mulai bergerak untuk mengeksplorasi investasi di bidang HPSR, dengan catatan sumber daya dan konteks lokal harus dipahami dengan baik. Saxena menimpali dengan menjelaskan bahwa USAID Asia Bureau melakukan analisis lanskap untuk menentukan area yang menerima alokasi dana dan masalah utama yang membutuhkan bantuan USAID. Hasil analisis lanskap yang dilakukan USAID juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal evidence to policy yang mensinyalir pentingnya memperkuat inisiatif tersebut. Selanjutnya, Kagubare menekankan bahwa pendanaan penelitian harus bersifat katalitik dengan fokus pada kebutuhan negara dan solusi lokal. Namun demikian, perlu diakui bahwa saat ini belum ada indikator pengukuran kinerja sistem kesehatan yang baku, di samping anggaran dan iklim politik yang seringkali menjadi hambatan penguatan sistem kesehatan. Saminarsih kemudian menambahkan bahwa waktu adalah hal yang dibutuhkan untuk sebuah intervensi sistem kesehatan mulai menampakkan hasilnya.

Pertanyaan pemantik selanjutnya membahas tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk merespon tantangan yang dikemukakan oleh panelis. Nagpal menekankan pentingnya mempercepat timeline produksi pengetahuan, misalnya dengan memanfaatkan data yang ada (seperti EMR) guna menunjukkan bahwa HPSR memiliki good value for money. Takizawa menambahkan bahwa momentum seperti pemilihan umum dapat digunakan untuk mempromosikan HPSR kepada pembuat kebijakan. Saxena menggarisbawahi pentingnya translasi pengetahuan, serta melakukan kolaborasi dan mengembangkan visi bersama melalui proses co-creation. Selanjutnya, Kagubare mengatakan bahwa penggunaan data secara optimal penting untuk memprioritaskan area investasi. Terakhir, Saminarsih menyatakan perlunya ruang bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk menjadi policy enterpreneurs dan berfokus pada proof of concept. Saminarsih juga mengingatkan bahwa kesehatan memerlukan pemikiran jangka panjang, sehingga perlu dilakukan pemetaan perkembangan karakteristik pemimpin politik untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam HPSR memahami dan memprediksi arah politik.

Diskusi Panel Ketiga

Diskusi panel ketiga menghadirkan Dr Sarah Louise Barber (direktur WHO Kobe Center), Dr Karen Grepin (associate professor, the University of Hong Kong), dan Dr Kun Tang (associate professor, Tsinghua University) sebagai panelis. Diskusi ini mengusung topik,”how to make impact in HPSR”.

Barber memulai dengan menyatakan bahwa tantangan HPSR termasuk tantangan kerja sama global health security (GHS) dan tantangan dari luar sektor kesehatan. Grepin menambahkan bahwa learning sejatinya terjadi pada konteks dan tingkatan yang berbeda, namun HPSR seringkali berfokus pada konteks nasional atau kawasan. Tang menimpali bahwa peneliti dan pembuat kebijakan masih sangat terpisah dan belum berinteraksi dengan optimal. Salah satu pengamatan Tang adalah kurangnya kelompok peneliti yang bertujuan untuk mengadvokasi isu tertentu.

Terkait dengan pengukuran dampak HPSR, Grepin mengatakan bahwa sejatinya tidak ada model terbaik untuk memahami evidence to policy, sehingga mengukur dampaknya juga merupakan suatu tantangan. Barber mengusulkan resiliensi sistem kesehatan terhadap perubahan politik sebagai dampak yang bisa dieksplorasi bersama. Sementara itu, Tang mengatakan bahwa indikator global tidak seharusnya menjadi fokus pengukuran dampak HPSR. Menurut Tang, asesmen kualitatif lintas negara lebih diperlukan untuk menunjukkan dampak pada tingkat global.

Sesi ini diakhiri dengan pertanyaan dari audiens, yang mencakup pembahasan tentang pentingnya peneliti untuk selalu siap dengan riset dan jawaban, bahkan sebelum pembuat kebijakan mulai merumuskan pertanyaan kebijakan. Namun demikian, independensi peneliti juga tetap perlu dijaga di dalam proses ini.

Diskusi Panel Keempat

Diskusi panel yang keempat menghadirkan Dr Adnan Hyder (dean for research, Milken Institute School of Public Health, The George Washington University), Dr Steph Topp (professor, James Cook University), dan Dr David Bishai (professor, The University of Hong Kong). Diskusi panel ini mengusung topik pembangunan kapasitas HPSR dan kolaborasi yang lebih baik.

Diskusi panel ini memunculkan gagasan seperti perlunya mengubah paradigma riset supaya tidak hanya berfokus pada produksi publikasi, sebagaimana dikemukakan oleh Hyder. Topp menambahkan bahwa pendidikan tinggi perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk HPSR dan melakukannya secara lintas disiplin. Menimpali gagasan Topp, Bishai mengatakan bahwa untuk mempersiapkan SDM HPSR, diperlukan upaya lebih dari sekadar “simulasi pemerintahan” dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu, panelis juga menekankan pentingnya kurikulum yang mempersiapkan karir di bidang HPSR. Terkait dengan ini, Hyder mengajak audiens merefleksi apakah sejatinya SDM HPSR perlu dibedakan dengan SDM kesehatan masyarakat. Terkait dengan penguatan kolaborasi, Hyder menekankan bahwa institusi yang terlibat dalam kolaborasi harus mencakup beragam entitas. Topp menambahkan bahwa iklim insentif academia terlalu bersifat individualis, sehingga struktur ini perlu dikritisi supaya kolaborasi dapat terjalin.

 

Reporter:
Mentari Widiastuti (Divisi PH, PKMK FK-KMK UGM)

Link Terkait