21 Juli 2025

Addressing Health Financing Gaps for Mental Health and Other NCDs

Hongqiao Fu dari Peking University berperan sebagai moderator dalam sesi ini yang dilaksanakan pada Senin ini (21/7/2025).

Presenter pertama adalah Md Ehsanul Haque Tamal, menerangkan studinya dengan judul How Mental Health Shapes Healthcare Costs: Evidence From Australian Longitudinal Survey. Kondisi kesehatan mental membawa beban ekonomi besar bagi masyarakat, termasuk di negara dengan sistem jaminan kesehatan universal seperti Australia. Studi ini menganalisis data jangka panjang dari 22 tahun survei nasional untuk mengetahui hubungan antara kesehatan mental dan pengeluaran pribadi (out-of-pocket/OOP) untuk layanan kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin buruk kondisi mental seseorang, semakin tinggi pengeluaran untuk biaya dokter dan obat-obatan, bahkan hanya penurunan satu poin dalam skor kesehatan mental dapat meningkatkan pengeluaran OOP sebesar 0,25%. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya meningkatkan efisiensi dalam memproduksi kesehatan, namun manfaat ini tampak melemah pada individu dengan gangguan kesehatan mental. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mendorong pendidikan, tetapi juga memperkuat dukungan kesehatan mental agar biaya kesehatan tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang rentan.

Elham Mahmoudi melakukan presentasi kedua dengan judul Healthcare Use and Costs in Traditional Medicare Versus Medicare Advantage among Older Adults With and Without Dementia: 2011-2020. Dementia menjadi beban ekonomi yang terus meningkat di Amerika Serikat, dengan biaya perawatan diperkirakan mencapai $360 Miliar pada 2024 dan melonjak menjadi $1 triliun pada 2050. Studi ini membandingkan penggunaan dan biaya layanan kesehatan antara dua skema Medicare—yaitu Traditional Medicare (TM) dan Medicare Advantage (MA)—pada lansia kulit putih, kulit hitam, dan Hispanik, baik dengan maupun tanpa diagnosis demensia. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk pasien tanpa demensia, MA lebih efisien secara biaya dibanding TM, namun perbedaan ini tidak ditemukan pada pasien dengan demensia. Selain itu, perbedaan biaya dan pemanfaatan layanan kesehatan antar kelompok ras sangat nyata, dengan pasien kulit putih penderita demensia mencatatkan biaya tertinggi. Temuan ini menyoroti bahwa efisiensi sistem asuransi saja belum cukup, dan diperlukan kebijakan yang secara spesifik menangani ketimpangan rasial dalam perawatan demensia.

Classification of Psychosocial Interventions for Severe Mental Illness: Evaluating the Applicability of WHO’s ICHI for Resource Allocation adalah presentasi ketiga yang dibicarakan oleh Kuo-yi Jade Chang dari The University of Sydney. Sekitar 4% populasi dunia mengalami gangguan mental berat, dan pemulihan mereka membutuhkan intervensi psikososial yang beragam seperti manajemen penyakit, pendampingan kerja, edukasi keluarga, hingga bantuan tempat tinggal. Sayangnya, tidak adanya terminologi standar untuk mendeskripsikan layanan ini menyebabkan data sulit dicatat dengan akurat dan menyulitkan proses pembiayaan. Studi ini mengevaluasi apakah sistem klasifikasi intervensi WHO, yaitu International Classification of Health Interventions (ICHI), dapat digunakan untuk mencatat intervensi psikososial secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem data dan pembiayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ICHI cukup efektif dalam menggambarkan komponen kunci intervensi, namun masih memiliki keterbatasan dalam mencatat metode non-medis serta intensitas dan frekuensi layanan. Temuan ini membuka peluang penggunaan ICHI untuk perencanaan layanan berbasis hasil dan alokasi sumber daya yang lebih adil dalam sistem kesehatan jiwa.

Lucy Owusu dari Navrongo Health Research Center/King’s College London dan Kumasi Centre for Collaborative Research, Kumasi, Ghana membawakan paparan Towards Sustainable Mental Health Financing in Ghana: An Analysis of Budget Trends, Challenges and Opportunities. Sekitar 13% penduduk Ghana diperkirakan mengalami gangguan mental, namun lebih dari 90% tidak mendapatkan pengobatan yang memadai akibat keterbatasan tenaga ahli dan minimnya pendanaan. Studi ini mengungkap bahwa alokasi anggaran kesehatan jiwa di Ghana sangat tidak konsisten—bahkan menurun hingga 90% antara tahun 2020 dan 2023—dan hampir seluruhnya hanya terserap oleh tiga rumah sakit jiwa besar. Layanan kesehatan jiwa di tingkat daerah sangat bergantung pada bantuan luar negeri yang tidak merata dan tidak berkelanjutan. Minimnya pendanaan menyebabkan rendahnya akses layanan, tingginya biaya pribadi pasien, dan tingginya angka pengunduran diri tenaga kesehatan. Meski demikian, rencana memasukkan tiga kondisi kesehatan jiwa ke dalam paket asuransi nasional dianggap sebagai peluang penting untuk memperbaiki pembiayaan dan akses layanan di masa depan.

Mobile-Money Self-Financing to Improve Hypertension Medication Supply: Evidence From Rural Uganda menjadi presentasi penutup sesi ini dari Caterina Favaretti dari Technical University of Munich, Jerman. Di pedesaan Uganda, banyak pasien hipertensi yang terpaksa menghentikan pengobatan akibat seringnya obat tidak tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah. Studi ini mengevaluasi MoPuleesa, sebuah program berbasis uang elektronik (mobile money) yang mendorong pasien untuk iuran secara rutin guna menjamin ketersediaan obat hipertensi di klinik penyakit tidak menular di Nakaseke. Hasilnya, partisipasi cukup tinggi dan merata di berbagai kelompok sosial, dengan dana iuran mampu menutupi 84% kekurangan obat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan sebagian pasien yang tidak ikut menyumbang tetap mendapat manfaat dari program ini, mencerminkan solidaritas dan efisiensi sistem yang dibangun. Temuan ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis komunitas dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mengatasi kekurangan obat kronis di sistem kesehatan berdaya rendah.

Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)

   21 Juli 2025

Mental Health: Causes and Consequences

Sesi ini dimoderatori oleh Andrew Briggs dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inggris. Dalam sesi ini, terdapat empat presenter dalam sesi ini yang berasal dari Australia, China, Itali dan Inggris dan satu orang presenter tidak dapat hadir langsung di tempat.

Global Distribution and Economic Burden of Depressive Disorder: Equity and Socioeconomic Determinants in Middle- and Lower-Middle-Income Countries dipresentasikan oleh Yan Xu, Jilin University School of Public Health dari China. Depresi merupakan masalah kesehatan global yang paling umum dan menjadi penyebab utama disabilitas serta penurunan kualitas hidup, terutama di negara berpendapatan menengah dan rendah. Faktor sosial ekonomi seperti jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan kemiskinan memperparah ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan mental. Yan Xu menggunakan data Global Burden of Disease (GBD) 2019 untuk menganalisis tren depresi di 204 negara, dan menemukan ketimpangan yang mencolok antar wilayah berdasarkan tingkat pembangunan. Di negara berpendapatan tinggi, depresi meningkat pada kelompok usia muda, sementara di negara berpendapatan menengah dan rendah, kasus depresi justru meningkat di kelompok usia tua. Hasil ini menegaskan bahwa keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan turut memperparah beban depresi di negara-negara berkembang, dan perlu ditangani melalui kebijakan yang menyasar akar sosial dari masalah kesehatan mental.

Anam Bilgrami menyajikan data dari hasil studinya dengan judul “Mass Layoffs and Mental Health Care Use”. Masalah kesehatan mental menjadi tantangan serius di Australia, dengan 44% penduduk usia 16–85 tahun mengalami gangguan mental sepanjang hidup mereka. Tekanan keuangan, seperti kehilangan pekerjaan akibat PHK massal, terbukti memperburuk kondisi ini dan menyebabkan banyak orang menunda berobat, terutama perempuan dan orang tua tunggal. Penelitian ini menelusuri bagaimana PHK massal yang terjadi pada rentang 2014–2016 mempengaruhi penggunaan layanan kesehatan mental, termasuk kunjungan medis dan konsumsi obat. Dengan menganalisis data nasional, peneliti membandingkan pekerja yang terdampak PHK dengan yang tidak terdampak untuk melihat perubahan perilaku berobat. Hasil awal belum dapat dipublikasikan, namun kajian ini diharapkan memberi bukti kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap krisis ekonomi dan kesehatan mental.

Michele Bellon dari University of Turin, Itali memaparkan kajiannya mengenai “Working Longer, Feeling Worse? How Job Quality Shapes the Mental Health Toll of Delayed Retirement”. Peningkatan jumlah lansia di Uni Eropa mendorong reformasi pensiun dengan menaikkan usia pensiun demi mengurangi tekanan fiskal, namun kebijakan ini berdampak negatif pada kesehatan mental pekerja lanjut usia. Studi ini meneliti bagaimana karakteristik pekerjaan memengaruhi dampak reformasi tersebut terhadap depresi pada pekerja senior di 14 negara Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa perpanjangan masa kerja meningkatkan gejala depresi, terutama pada pekerja dengan pekerjaan berat, tidak aman, dan minim prospek karier. Sebaliknya, pekerja yang berada di lingkungan kerja yang mendukung dan stabil justru mengalami perbaikan kesehatan mental. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan pensiun yang lebih fleksibel dan adaptif, termasuk skema pensiun bertahap dan peningkatan kualitas lingkungan kerja untuk melindungi kesejahteraan mental pekerja lansia.

Terakhir, perwakilan dari University of Glasgow, United Kingdom, Daniel Kopasker, menjelaskan studinya yang berjudul Evaluating the Influence of Taxation and Social Security Policies on Psychological Distress: A Microsimulation Study. Kebijakan pajak dan jaminan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat, namun bukti konkret tentang dampaknya masih terbatas. Studi ini menggunakan model simulasi canggih untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi Inggris selama krisis COVID-19 memengaruhi tingkat stres psikologis dan gangguan mental umum (CMD). Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi kebijakan berhasil mencegah lonjakan pengangguran besar-besaran dan menghindarkan sekitar 1,2 juta kasus gangguan mental tambahan pada 2020. Selain itu, kebijakan tersebut memperlihatkan efek jangka panjang dalam menurunkan tingkat kemiskinan hingga tahun 2025. Temuan ini membuktikan bahwa perlindungan ekonomi selama krisis bukan hanya menyelamatkan pekerjaan, tetapi juga melindungi kesehatan mental masyarakat secara luas.

Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)

   23 Juli 2025

Can We Define a Reference Case of Methods to cover both Environmental and Health Economic Evaluation?

Sesi ini membahas bagaimana interaksi antara dampak iklim, kesehatan dan penghitungan biaya-manfaat atau evaluasi ekonomi lain dapat digabungkan dan digunakan untuk menghasilkan bukti-bukti yang kuat dalam menyusun dan merancang intervensi serta kebijakan mitigasi.

Methodological Pathway for Valuing Health in Climate Action: Integrating Health Developmental Impact Into Applied Economic Evaluation

Prof. Bernard Moscoso (CIEC-ESPOL)

Perubahan iklim menghadirkan ancaman  bagi kesehatan global, memengaruhi segala hal mulai dari paparan penyakit hingga ketahanan pangan dan hasil pembangunan. Meskipun demikian, kesehatan seringkali tidak dimasukkan secara memadai ke dalam evaluasi ekonomi kebijakan iklim. Sebagian besar analisis biaya-manfaat menekankan biaya mitigasi dan target emisi namun mengabaikan efek kesehatan jangka panjang dari paparan terkait iklim. Literatur terbaru menunjukkan bahwa mengintegrasikan dampak kesehatan, khususnya penilaian kesehatan dalam pendekatan ekonomi pembangunan ke dalam evaluasi ekonomi terapan berpotensi memberikan dasar yang lebih akurat untuk pembuatan kebijakan.

Prof Bernard mensintesis pendekatan metodologis terbaru dari ekonomi kesehatan, kebijakan iklim, dan ekonomi pembangunan untuk mengelaborasi jalur untuk mengintegrasikan dampak kesehatan ke dalam evaluasi ekonomi terkait iklim. Sumber literatur yang digunakan termasuk artikel peer-review, dokumen WHO, dan model interdisipliner yang diterbitkan antara 2010 dan 2024.

Berdasarkan sintesis ini, Bernard mengidentifikasi dua jalur metodologi:

1. Health Co-Benefit Frameworks: Studi seperti Markandya et al. (2018) dan Van Dyck et al. (2018) menunjukkan bahwa memonetisasi keuntungan kesehatan—misalnya, menghindari kematian dini akibat pengurangan polusi udara—dapat menyeimbangkan biaya yang signifikan dari mitigasi. Instrumen seperti HEAT WHO dan instrumen CIRCLE OECD dapat digunakan untuk mengukur manfaat ini.
2. Developmental Health Impact Modelling: Menggabungkan efek paparan awal kehidupan ke dalam evaluasi ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh Fishman et al. (2019), dan Maccini and Yang (2009), untuk mengungkapkan produktivitas jangka panjang dan kehilangan kesempatan pendidikan akibat dengan paparan variasi cuaca, bahkan pada tahap awal kehidupan. Model-model ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi keuntungan ekonomi dari langkah-langkah preventif di wilayah yang rentan terhadap iklim.

Prof Bernard berargumen bahwa penilaian kesehatan dalam aksi iklim tidak hanya layak secara teknis tetapi juga diperlukan secara etis. Mengintegrasikan pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang biaya dan manfaat kebijakan iklim. Hal ini juga akan membantu menyelaraskan pengambilan keputusan ekonomi dengan kesehatan masyarakat, kesetaraan antargenerasi, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, metode interdisipliner yang menjembatani ilmu iklim, kesehatan dan ekonomi pembangunan, harus dilembagakan untuk menginformasikan kebijakan iklim yang kuat dan sensitif terhadap kesehatan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Adapting Health Economic Evaluation Methods to include Climate Impacts

Prof. Wolf Rogowski (University of Bremen)

Untuk membuat keputusan yang berkelanjutan secara lingkungan, metode evaluasi ekonomi kesehatan (HEE) yang ada perlu disesuaikan untuk memperhitungkan dampak lingkungan dari rekomendasi kebijakan. Salah satu masalah lingkungan yang penting adalah bagaimana memperhitungkan dampak perubahan iklim. Meskipun metode penilaian siklus hidup (LCA) untuk memperkirakan dampak teknologi baru terhadap pemanasan global sudah terlihat mapan, namun masih ada kesenjangan dalam hal bagaimana memperkirakan dan menggabungkan dampak tersebut dengan evaluasi ekonomi kesehatan.

Model LCA itu sendiri adalah metode sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau layanan sepanjang siklus hidup produk/proses/layanan tersebut. Misalnya, LCA diterapkan untuk membangun sebuah fasilitas Kesehatan dengan menilai dampak lingkungan dari material bangunan yang digunakan sehingga membantu untuk memilih material yang berkelanjutan, bangunan fasilitas Kesehatan tersebut didesain untuk memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi, proses konstruksi yang minim dampak, penggunaan bangunan, dan akhir masa pakai bangunan yang lebih panjang.

Prof. Wolf Rogowski menyatakan bahwa dampak iklim dapat dipertanggungjawabkan baik pada sisi biaya maupun efek dengan HEE. Namun hal ini membutuhkan estimasi jejak iklim menggunakan metode berbasis proses, atau biaya berdasarkan sumber daya atau biaya yang diperkirakan dalam HEE. Untuk memasukkan jejak iklim di sisi efek, dampak kesehatan dapat diperkirakan menggunakan model LCA seperti ReCiPe.

Ada dua cara utama untuk menurunkan faktor karakterisasi, yaitu pada tingkat titik tengah (midpoint) dan pada tingkat titik akhir (endpoint). ReCiPe menghitung:

• 17 indikator titik tengah
• 3 indikator titik akhir

Indikator titik tengah berfokus pada masalah lingkungan tunggal, misalnya perubahan iklim atau pengasaman. Indikator titik akhir menunjukkan dampak lingkungan pada tiga tingkat agregasi yang lebih tinggi, yaitu

1. efek pada kesehatan manusia,
2. efek pada keanekaragaman hayati,
3. efek pada kelangkaan sumber daya.

Jalur yang menghubungkan antara midpoint dengan endpoint, disebut sebagai ‘damage pathway’.

 Model dampak LCA biasanya melaporkan dampak kesehatan dalam DALY. Oleh karena itu, opsi untuk mengintegrasikan HEE dengan LCA ini mungkin dilakukan, terutama untuk analisis yang menggunakan DALY sebagai hasil kesehatan. Damage pathway yang biasanya dipakai untuk memperkirakan endpoint dampak Kesehatan adalah:

• Peningkatan risiko penyakit pernapasan
• Peningkatan risiko penyakit kanker
• Peningkatan risiko penyakit lain
• Peningkatan risiko malnutrisi

Untuk memasukkan dampak iklim di sisi biaya, standar nasional untuk biaya emisi gas rumah kaca sering tersedia yang mungkin perlu disesuaikan untuk mengecualikan harga karbon yang sudah termasuk di dalam biaya karena skema perdagangan karbon atau pajak. Ukuran  yang tersedia untuk menggabungkan dampak iklim, misalnya rasio efektivitas biaya inkremental yang disesuaikan dengan efek iklim atau biaya iklim, manfaat moneter bersih (net monetary gain) atau kesehatan bersih (net health).

Reporter:
Shita Dewi (PKMK FK-KMK UGM)

   21 Juli 2025

Policy Effects on Mental Health

Sesi ini dimoderatori oleh David Johnston dari Monash University, Australia. Gambaran sesi ini, para ekonom dan pembuat kebijakan kini semakin menyadari pentingnya kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesehatan masyarakat. Sesi ini membahas berbagai kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental penduduk, terutama terkait dengan bagaimana pemerintah dapat memperluas akses dan sumber daya bagi individu untuk merawat kesehatan mental mereka. Fokus utama adalah pada kebijakan yang memengaruhi investasi individu terhadap kesehatan mental, baik melalui layanan, dukungan sosial, maupun perlindungan ekonomi. Diskusi juga mencakup dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan mental masyarakat. Hasil temuan ini diharapkan dapat membantu merumuskan pendekatan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani isu kesehatan mental.

Nicole Black dari Centre for Health Economics, Monash University, Australia mengawali sesi ini dengan presentasinya yang berjudul Are You Okay? Effects of a National Peer-Support Campaign on Mental Health. Bunuh diri merupakan penyebab utama kematian di kalangan dewasa muda di Australia, sementara satu dari lima orang mengalami gangguan kesehatan mental setiap tahunnya—namun banyak yang tidak mendapat dukungan yang dibutuhkan. Kampanye dukungan berbasis komunitas seperti “R U OK? Day” semakin sering digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling mendukung dalam menjaga kesehatan mental. Studi ini meneliti dampak kampanye nasional tersebut terhadap dukungan sosial yang dirasakan dan kesejahteraan mental jangka pendek menggunakan data survei rumah tangga dan catatan administratif nasional. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecil dalam rasa dukungan sosial dan kondisi mental, khususnya pada pria muda usia 25-49 tahun, meskipun tidak ditemukan pengaruh terhadap penggunaan layanan kesehatan mental atau angka bunuh diri. Temuan ini menyoroti potensi kampanye berbasis teman sebaya dalam menjangkau kelompok yang rentan namun kurang terlayani, seperti pria muda yang jarang mencari pertolongan profesional.

Presentasi selanjutnya oleh Joe Spearing dari University of York, Inggris, dengan judul The Effect of Welfare Reform in England on the Mental Health of Elderly Disability Benefit Claimants. Seperti banyak negara maju lainnya, Inggris menghadapi tantangan populasi menua dan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas, yang mendorong pengeluaran negara untuk tunjangan disabilitas. Pada tahun 2013, Inggris mengganti tunjangan Disability Living Allowance (DLA) dengan Personal Independence Payments (PIP), yang memiliki kriteria kelayakan lebih ketat. Studi ini meneliti dampaknya terhadap kesehatan mental lansia dengan memanfaatkan kebijakan pengecualian bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun dari proses penilaian ulang. Hasil awal menunjukkan bahwa lansia yang terkena dampak reformasi ini mengalami penurunan kesehatan mental, terlihat dari meningkatnya skor depresi (CESD). Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan tunjangan disabilitas terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan lansia yang tidak dapat lagi menyesuaikan penghasilan mereka.

Kemudian presentasi terakhir oleh Trong-Anh Trinh, Monash University, Australia, David Johnston, Monash University dari Australia dengan judul Workforce Impacts of Subsidised Mental Healthcare: Evidence on Supply, Earnings, and Geographic Distribution. Masalah kesehatan mental menjadi beban besar secara global, namun akses ke layanan masih terbatas, terutama karena tingginya biaya pribadi. Untuk mengatasi hal ini, Australia meluncurkan Better Access Initiative (BAI) pada 2006 dengan tujuan mensubsidi layanan psikologis dan memperluas akses, khususnya di daerah terpencil. Studi ini menemukan bahwa BAI berhasil meningkatkan jumlah psikolog sebesar 47% dalam lima tahun, terutama dari kalangan perempuan dan psikolog yang lebih tua. Selain itu, pendapatan tahunan psikolog meningkat 17%, dan lebih banyak dari mereka mulai praktik di daerah non-metropolitan, membantu mengurangi kesenjangan geografis. Temuan ini menunjukkan bahwa subsidi finansial tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga mendukung pemerataan tenaga kerja kesehatan mental—menawarkan pelajaran penting bagi negara lain yang ingin memperluas akses layanan kesehatan mental secara merata.

Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)

   22 Juli 2025

Innovative Health Financing for Marginalised Populations

Econometric Analysis of Synergistic Demand-Side Health Financing Programs: Harnessing the Power of Integration

Taufik menyampaikan, di Indonesia, skema pembiayaan kesehatan lebih mengarah pada sisi permintaan, seperti pada konteks Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan tunai bersyarat. Dua model ini merupakan pilar utama dalam strategi perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dampak kedua intervensi ini dapat diukur namun memang ada tantangan tersendiri. Variasi intervensi yang diterima oleh rumah tangga berisiko melanggar asumsi fundamental dalam evaluasi dampak dalam konsep Stable Unit Treatment Value Assumption (SUTVA). Penelitian ini mencoba mengungkap secara spesifik dalam mengatasi gap tersebut dan mengimplementasikan pendekatan perlakuan multivalue. Ini merupakan kerangka kerja untuk melakukan analisis dengan memperhitungkan variasi perlakuan beberapa nilai sampai melakukan estimasi dampak agar lebih valid dan dapat diandalkan.

Data panel tiga gelombang digunakan yang bersumber dari survei PKH. Studi ini membandingkan empat kelompok rumah tangga yang berbeda yaitu penerima PBI saja, PKH saja, kombinasi keduanya, dan kelompok kontrol. Keseimbangan karakteristik antar-kelompok dicapai melalui penggunaan generalized propensity scores (GPS). GPS merupakan sebuah teknik statistik lanjutan dengan serangkaian uji diagnostik. Penelitian ini membandingkan sembilan model ekonometrik yang berbeda, mencakup inverse probability treatment weighting (IPTW), matching, generalized estimating equations (GEE), hingga model Difference-in-Differences (DiD). Perbandingan ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan model yang paling sesuai berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga yang menerima kombinasi intervensi PBI dan PKH mengalami perbaikan paling signifikan dalam perilaku pencarian pelayanan kesehatan ibu dan perlindungan finansial. Hasil ini menegaskan bahwa terdapat efek sinergis yang saling menguatkan antara kedua program tersebut yatu PKH dan PBI JKN. Analisis ini juga menggarisbawahi pemilihan metode evaluasi yang tepat karena menggunakan model yang berbeda-beda akan menghasilkan magnitudo dampak yang bervariasi. Studi ini juga menekankan bahwa dalam konteks penelitian dan upaya untuk mengontrol faktor pengganggu, baik yang teramati maupun tidak teramati, peneliti memegang peranan sentral. Studi ini memberikan bukti kuat bahwa penggabungan program perlindungan sosial merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan output kesehatan ibu.

Economic Evaluation of Multiple Demand-side Health Financing Subsidies in Indonesia

Susan Grifin menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sosial berskala besar di Indonesia, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) dan Program Keluarga Harapan (PKH).  Evaluasi ini secara umum berhasil dan menunjukkan dampaknya terhadap akses kesehatan. Namun demikian, analisis tersebut sering kali berhenti pada kesimpulan apakah sebuah program berhasil atau tidak, tanpa melangkah lebih jauh untuk menjawab pertanyaan yang lebih krusial bagi pengambil kebijakan. Pertanyaan yang sering dimunculkan adalah apakah program tersebut efisien dalam konteks penyerapan anggaran negara?. Kesenjangan terjadi karena minimnya pengetahuan tentang perbandingan nilai ekonomis dan intervensi sosial yang dilakukan seperti halnya PKH dan iuran PBI. Hal ini bisa saja menghambat alokasi sumber daya yang optimal.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, studi ini mendemonstrasikan bagaimana evaluasi konvensional secara luas berdampak dan menjadi sebuah kerangka evaluasi ekonomi yang komprehensif. Peneliti mengusulkan pendekatan yang tidak hanya melihat efektivitas program, tetapi juga secara eksplisit mengintegrasikan suatu analisis biaya-efektivitas, dampak multi-sektoral, dan pertimbangan ekuitas. Peneliti menggunakan metodologi untuk menunjukkan cara mentransformasi output proksimal yang umum diukur dalam evaluasi dampak. Gambaran contoh seperti jumlah kunjungan antenatal atau cakupan imunisasi. Contoh tersebut menjadi indikator luaran akhir yang lebih bernilai. Indikator yang dimaksud adalah output Disability-Adjusted Life Year (DALYs) dan angka partisipasi sekolah.

Kontribusi utama dari studi ini yaitu penyediaan sebuah model analitis yang lebih holistik. Hasil studi tidak hanya menginformasikan tentang efektivitas program, namun juga menawarkan bukti mengenai siapa yang paling diuntungkan dan berapa nilai investasi publik yang sesungguhnya. Pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran dalam konteks percepatan pencapian UHC di Indonesia dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien dan adil terutama untuk kelompok rentan.

Reporter:
M. Faozi (PKMK UGM)

Evaluation of Mental Health Program / Outcomes

Multisectoral Suicide Prevention Program

Abiona (Macquarie University)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadikan pencegahan bunuh diri sebagai komitmen global sejak tahun 2014, dan merekomendasikan strategi pencegahan bunuh diri berpendekatan multisektoral yang komprehensif. Beberapa pemerintah Eropa telah menerapkan jenis strategi ini, meskipun evaluasi efektivitasnya terhambat oleh ukuran sampel yang kecil, factor pengaruh yang membingungkan, dan kualitas data yang rendah.

Studi ini, sebaliknya, memperkirakan dampak intervensi pencegahan bunuh diri multisektoral berbasis komunitas dengan basis sampel data yang besar di Australia, sehingga dapat menunjukkan dampaknya terhadap penggunaan sumber daya dan biaya perawatan kesehatan di Australia.

Pengumpulan data dilakukan antara 2017 dan 2020 dan menggunakan kumpulan data administrasi pemerintah negara bagian terkait dengan jutaan pengamatan di unit gawat darurat, perawatan rumah sakit rawat inap, perawatan primer, dan pasokan obat-obatan.

Metode yang digunakan adalah difference-in-difference (DiD) multi kelompok, serta analisis efek kausal Intention to Treat (ITT) dari intervensi pada penggunaan sumber daya dan biaya perawatan kesehatan. Efeknya dipisahkan bergantung pada waktu dan pada setiap jaringan kesehatan lokal, termasuk unit gawat darurat, perawatan rumah sakit rawat inap, perawatan kesehatan yang diberikan di luar rumah sakit dan pasokan farmasi.

Menyajikan bukti dan wawasan berharga tentang dampak potensial dari intervensi pencegahan bunuh diri multisektoral berbasis komunitas dengan populasi besar pada sistem perawatan kesehatan, untuk lebih memahami mekanisme dampak yang terkait dengan jenis strategi ini. Ini dapat membantu negara-negara lain merancang, menerapkan, dan meningkatkan strategi pencegahan bunuh diri multisektoral yang komprehensif dengan lebih baik.

Talking Through our Mental Health Problem: The Impact of Talk Therapy on Healthcare Utilization

 Roger Prudon  (Lancaster)

Menurut OECD, setengah dari semua orang akan menderita masalah kesehatan mental di beberapa titik dalam hidup mereka. Masalah kesehatan mental ini seringkali memiliki dampak negatif yang besar pada kehidupan individu. Meskipun pengobatan bisa efektif dalam mengurangi dampak negatif ini, tingkat pengobatan dan kepatuhan terbatas, sehingga mengakibatkan banyak orang dengan masalah kesehatan mental tidak menerima perawatan yang memadai. Untuk meningkatkan penyerapan pengobatan, pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan program berskala besar yang bertujuan untuk menyediakan bentuk perawatan kesehatan mental yang mudah diakses. Contoh program ini adalah Program Terapi Berbicara (Talk Therapy) yang dilakukan oleh NHS di Inggris, Better Access Initiative di Australia dan Project Teach di New York. Namun, bukti yang ada mengenai dampaknya belum banyak dibahas.

Pembicara kali ini, Roger Prudon, mengevaluasi program serupa yang menyediakan bentuk terapi wicara di Belanda. Terapi bicara ini, yang disediakan oleh asisten praktik kesehatan mental (MH-PA) di praktek dokter umum (GP), diperkenalkan pada 2012 untuk mengurangi tekanan dari sistem perawatan kesehatan spesialis mental, dan meningkatkan tingkat pengobatan. Dampak yang dibahas yaitu dampak langsung terhadap seberapa besar program tersebut berhasil mengurangi beban perawatan Kesehatan spesialis mental.

Hasilnya menunjukkan bahwa program terapi bicara di kantor dokter umum secara signifikan meningkatkan penyerapan/adopsi pengobatan. Bagi kebanyakan individu, terapi bicara melengkapi pilihan pengobatan yang sudah ada, karena sebelumnya orang-orang ini tidak akan menerima perawatan sebelum dirawat oleh tenaga perawat jiwa (nurse practitioner mental health/NPMH). Artinya pemanfaatan asisten praktek Kesehatan mental (MH-PA) cukup potensial untuk mendorong pasien untuk memulai pengobatan.

Namun bentuk pengobatan baru sebagian besar digunakan oleh subpopulasi dengan pemanfaatan perawatan kesehatan mental pra-pengenalan yang relatif tinggi, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan yang ada dalam pemanfaatan pelayanan Kesehatan.

Treatment Preference and Their Determinants among Adults with Depression of Anxiety in Outpatient Mental Healthcare (a systematic review)

Lara Leinz (University of Medical Center, Hamburg Eppendorf)

Meningkatnya prevalensi gangguan depresi dan kecemasan diasumsikan akan meningkatnya permintaan akan perawatan kesehatan mental. Namun, kesenjangan pengobatan, waktu tunggu yang lama untuk psikoterapi dan tingginya tingkat putus pengobatan menunjukkan bahwa sistem pelayanan tersebut ternyata kewalahan dan alokasi sumber daya yang lebih baik diperlukan untuk mengamankan perawatan kesehatan mental yang tepat waktu dan efektif. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau secara sistematis apa preferensi pengobatan  untuk perawatan kesehatan mental (khusus rawat jalan) dan apa faktor penentunya di kelompok usia dewasa dengan gangguan depresi atau kecemasan.

Studi ini terdaftar di PROSPERO dan mengikuti pedoman PRISMA. Studi diambil secara sistematis dari empat database (Web of Science, PubMed, CINAHL, PsycInfo) sejak Januari hingga Mei 2024. Data yang diekstraksi tentang preferensi dan determinan dirangkum, dan  preferensi dikategorikan ke dalam: (1) pendekatan yang digunakan (pengobatan atau psikoterapi), (2) pilihan layanan psikoterapi (disediakan dengan cara apa), dan (3) parameter psikoterapi. Faktor determinan dikelompokkan ke dalam faktor sosio demografis dan terkait kesehatan. Kualitas penelitian dinilai dengan Mixed-Methods Appraisal Tool (MMAT).

Tiga temuan utama diidentifikasi: 1) psikoterapi lebih disukai daripada pengobatan, 2) perawatan tatap muka lebih disukai daripada pengobatan digital, dan 3) terapi individu lebih disukai daripada terapi kelompok.  Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, pedoman dan para penyedia layanan harus menyadari bahwa preferensi pasien dapat beragam, sehingga penting untuk memastikan adanya fleksibilitas pilihan. Selain itu, kita perlu menghormati dan mengintegrasi preferensi pengobatan ke dalam perencanaan perawatan untuk dapat memberikan perawatan kesehatan mental yang berorientasi pada individual (person-centered) dan meningkatkan potensi penerimaan pasien atas terapi dan kontinuitasnya.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK FK-KMK UGM)

Global Perspectives on Innovative Models for Health Care Delivery, Payment, and Cost-Sharing

Episode-Based Cost-Sharing for Childbirth in the Privately Insured Population in the United States: Quantifying the Out-of-Pocket Cost Redistribution

Michal Horný menjelaskan, Amerika Serikat memiliki ketidakpastian dalam biaya pelayanan kesehatan karena pelayanan lanjutan yang dilakukan, seperti contoh persalinan. Hal ini menyebabkan potensi biaya yang tinggi bagi pasien. Sebagai solusi, sebuah model pembagian biaya berbasis episode diusulkan. Model ini akan menampilkan data statistik untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pasien. Tujuan khusus studi ini yaitu untuk menyelidiki dan mengukur bagaimana mendistribusikan beban biaya antara pasien yang memiliki asuransi swasta dan episode medis yang berkelanjutan.

Studi ini membandingkan biaya riil yang merupakan tanggung jawab pasien dengan estimasi biaya.Studi ini menganalisis data klaim dari 98.635 kasus persalinan pada 2021. Pasien membayarkan rata-rata biaya sebesar $2.783. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa model berbasis episode akan memberikan penalti pada sebagian kecil pasien (22,4% atau 22.136 kasus) yang mengalami komplikasi tak terduga, dengan peningkatan biaya rata-rata sekitar $793. Dan sebaliknya, mayoritas pasien (64,6%, atau 63.683 kasus) mengikuti skema pembiayaan normal dan membayar harga lebih tinggi, dengan kenaikan rata-rata sekitar $754.

Dari segi desain, model ini berfungsi seperti pedang bermata dua, satu sisi memberikan bantuan keuangan kepada pasien yang belum siap, namun juga menyediakan bantuan keuangan kepada sebagian besar pasien dengan prosedur klinis normal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model tersebut menciptakan mekanisme untuk mendistribusikan sumber daya baru dalam kelompok.

Reduced Mortality and Admissions Through Integrated Care: Evidence from Taiwan’s Family Doctor Program

Li-Lin Liang menjelaskan bahwa terdapat fragmentasi dalam sistem kesehatan dan menjadi tantangan global. Kondisi ini akan diatasi melalui pendekatan perawatan yang terintegrasi (integrated care). Tujuannya adalah meningkatkan luaran kesehatan, menekan biaya, dan memperkaya pengalaman pasien. Meskipun efektivitas model ini telah memberikan bukti pada manajemen penyakit tunggal, terdapat dampak terhadap pasien dengan multimorbiditas. Pada fasilitas kesehatan primer kondisi ini terjadi karena sistem layanan primer tidak terintegrasi kuat. Di Amerika Utara dan Eropa banyak terjadi kesenjangan antara pelayanan primer dan lanjutan. Untuk itu di Taiwan, kami mencoba melakukan studi dengan melakukan evaluasi kuantitatif terhadap Family Doctor Program (FDP). Studi ini merupakan sebuah inisiatif berskala nasional yang dirancang untuk memperkuat koordinasi perawatan bagi pasien kronis komplikasi/ multi morbid yang berbiaya tinggi.

Studi ini menggunakan data dari Taiwan National Health Insurance Research Database dari tahun 2013 hingga 2020. Kami melakukan analisis survivabilitas untuk mengukur efek program terhadap angka rawat inap yang dapat dicegah dan mortalitas karena berbagai penyebab penyakit. Kami menerapkan metode matching one by one untuk membuat kelompok FDP dan non-FDP sebagai pembanding dengan berdasarkan demografi, status kesehatan, dan pola pemanfaatan layanan. Dengan total sampel akhir mencapai 484.644 individu yang dipergunakan untuk analisis rawat inap dan 826.996 untuk analisis mortalitas. Kami menggunakan model Cox proportional hazards yang telah dimodifikasi untuk menghasilkan estimasi risiko yang akurat dengan melakukan penyesuaian multivariabel.

Hasil analisis menunjukkan terdapat manfaat signifikan dari intervensi FDP. Partisipan program menunjukkan adanya risiko rawat inap 3% yang lebih rendah dan risiko kematian sebesar 13% lebih rendah dibandingkan non-partisipan. Penurunan risiko ini teramati konsisten di hampir seluruh subkelompok pasien. Temuan ini menyoroti bahwa dengan pendekatan multifaset FD yang mencakup manajemen kasus, alur perawatan klinik-rumah sakit, dan insentif finansial unik telah mendorong kolaborasi dan berhasil meningkatkan output kesehatan. Dengan studi ini Taiwan mencoba berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan perawatan terintegrasi dalam layanan primer.

The Performance Paradox: Longitudinal Payment Disparities for Safety-Net Providers in a U.S. Value-Based Payment Model

Meng-Yun Lin Perubahan dalam sistem pembayaran untuk Medicare di Amerika Serikat dari berbasis volume menjadi berbasis nilai, yang dimulai oleh Medicare Access and CHIP Reauthorization Act (MACRA) pada tahun 2015. Kondisi ini menciptakan sistem insentivisasi yang rumit yang disebut MIPS. Sistem ini dirancang untuk memberikan penghargaan finansial kepada klinisi yang mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Namun, ada kekhawatiran yang mendalam bahwa model tersebut mengabaikan determinan sosial kesehatan bagi pasien. Dan praktiknya merugikan penyedia jaring keselamatan (SNP) yang terbebani dengan adanya perawatan populasi rentan. Hal ini memungkinkan adanya sanksi finansial yang terjadi dan dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan layanan untuk komunitas yang paling membutuhkan.

Studi longitudinal dilakukan dengan menganalisis data dari 329.657 klinisi selama periode empat tahun dari tahun 2018 hingga 2021. Studi ini berusaha untuk mengatasi kekhawatiran terhadap pelayanan kelompok rentan. Studi ini membuat grup kelompok penyedia SNP dan non-SNP dengan menggunakan analisis regresi multivariat yang disesuaikan untuk karakteristik klinisi dan pasien untuk melacak perbedaan kinerja. Hasil dari studi ini menunjukkan sebuah temuan yang berkaitan dengan hipotesis awal telah mengungkapkan dirinya. Dengan konsisten, SNPs jauh dari rekan-rekan identik non-SNP mereka dalam hal mencapai skor kinerja yang hanya sedikit lebih baik dan memiliki probabilitas 14,5% lebih tinggi untuk menerima penyesuaian pembayaran positif berkelanjutan dibandingkan rekan-rekan tersebut.

Namun, studi ini juga memunculkan paradoks yang jauh lebih dalam. Meskipun mencapai kinerja metrik yang lebih baik, akumulasi penyesuaian finansial dalam dolar diterima oleh SNPs secara signifikan lebih rendah, dengan selisih bersih $0,39 per pasien yang dilayani. Kesenjangan ini menandakan adanya bias sistemik dalam mekanisme distribusi imbalan MIPS yang secara tidak sengaja mengenakan beban finansial pada entitas populasi rentan. Implikasi kebijakan dari analisis ini sangat jelas yaitu tanpa reformasi, sistem yang telah berjalan ternyata pelayanan yang diberikan tidak berkualitas untuk kelompok masyarakat paling rentan.

Reporter:
M. Faozi (PKMK UGM)

Establishing the Impact of Climate Change on Health Systems: Empirical Application Across High and Low Income Countries

Perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi kesehatan manusia. Namun, dampaknya terhadap fungsi sistem kesehatan seperti layanan, pembiayaan, dan tenaga kesehatan masih jarang diteliti. Sesi ini menyajikan penelitian baru dari berbagai negara, yang menganalisis hubungan antara variabilitas iklim atau kejadian iklim ekstrim dan dampaknya terhadap berbagai aspek dalam pelayanan dan tenaga kesehatan.

Emergency Hospitalizations and Related Economic Burden of Heat Exposure: A Nationwide Time-Series Study in Germany

Presenter: Hedi Katre Kriit, Heidelberg University, Germany;

Sesi pertama membahas dampak gelombang panas ekstrem terhadap sistem kesehatan di Eropa, dengan studi kasus di Jerman. Meski efek suhu tinggi terhadap kematian sudah banyak diteliti, pengaruhnya terhadap pelayanan kesehatan—khususnya rawat inap darurat (emergency hospitalization/EH)—dan beban ekonomi belum banyak dikaji.

Penelitian ini menggunakan data asuransi kesehatan dari 4,3 juta individu di Jerman yang dikaitkan dengan data suhu harian selama musim panas tahun 2017–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko rawat inap darurat meningkat seiring naiknya suhu, terutama pada anak-anak, lansia, dan penderita penyakit metabolik. Sekitar 8,4% dari seluruh rawat inap darurat diperkirakan terjadi akibat panas, dengan beban biaya mencapai €35 juta. Jika diekstrapolasi ke seluruh populasi, panas ekstrem diperkirakan menyumbang 5–6% dari total pengeluaran kesehatan tahunan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi meningkatnya kejadian panas ekstrem, serta perlunya kebijakan adaptasi yang efektif untuk melindungi kesehatan dan menekan dampak ekonomi.

Health and Economic Assessment of Extreme Temperature and Late Preterm Births in Germany – A Space-Time-Stratified Case-crossover Study

Presenter: Hannah Lintener, University of Heidelberg, Germany,

Sesi kedua menyoroti dampak panas ekstrem terhadap risiko kelahiran prematur (preterm birth/PTB) di Jerman. Hannah menjelaskan bahwa perempuan hamil diketahui lebih rentan terhadap paparan suhu tinggi, dan penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya peningkatan risiko PTB bahkan di wilayah beriklim sedang.

Penelitian ini menggunakan data asuransi kesehatan nasional (SHI) yang mewakili populasi secara luas, dikombinasikan dengan data suhu harian dari ERA-5 (ECMWF) selama periode Maret hingga September tahun 2017–2022. Para peneliti menemukan bahwa risiko PTB meningkat seiring kenaikan suhu, membentuk pola kurva U. Sementara, secara ekonomi, studi ini memperkirakan bahwa terdapat 144 kasus PTB yang dapat dikaitkan dengan suhu tinggi dalam rentang 15°C–29°C, dengan total beban biaya rawat inap langsung sebesar €2,7 juta. Namun, angka ini kemungkinan masih di bawah estimasi sebenarnya karena belum mencakup biaya jangka panjang, biaya tidak langsung, atau beban sosial yang lebih luas.

Temuan ini menunjukkan bahwa panas ekstrem berpotensi meningkatkan risiko kelahiran prematur dan menimbulkan beban ekonomi yang signifikan. Peneliti merekomendasikan agar strategi adaptasi terhadap panas, khususnya yang menyasar perempuan hamil, menjadi bagian penting dari kebijakan kesehatan ke depan.

The Effect of Extreme Weather Events on The Utilisation of Routine Maternal and Child Health Services in Zambia

Presenter: Chris Mweemba, University of Zambia

Pada sesi ketiga, Chris membahas bagaimana banjir dan gelombang panas yang dipicu oleh perubahan iklim memengaruhi akses layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Zambia. Dalam konteks negara berpenghasilan rendah, kejadian cuaca ekstrem seperti ini dapat mengganggu layanan rutin seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, perawatan pasca persalinan, dan imunisasi anak yang berdampak langsung pada hasil kesehatan populasi.

Penelitian ini menganalisis data kunjungan bulanan layanan KIA dari 2014 hingga 2022, yang dikombinasikan dengan data paparan banjir dan gelombang panas berdasarkan citra satelit dan rekaman suhu dari lembaga internasional. Studi ini menelusuri pengaruh paparan suhu ekstrem dan intensitas banjir terhadap penurunan penggunaan layanan kesehatan, serta perbedaan dampaknya berdasarkan wilayah urban/rural, status sosial ekonomi, dan kepadatan fasilitas atau tenaga kesehatan.

Hasilnya menunjukkan bahwa banjir dan suhu ekstrem berdampak nyata terhadap penurunan layanan kesehatan rutin, terutama ketika intensitas paparan melewati ambang tertentu. Dampak ini bervariasi antar provinsi dan kelompok populasi. Kesimpulannya, untuk memastikan kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta (UHC), penting bagi sistem kesehatan di negara rentan untuk memahami dan mengantisipasi dampak cuaca ekstrem terhadap layanan dasar. Sesi ini juga menekankan potensi penggunaan data rutin sebagai alat pemantauan dampak iklim terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.

Reporter:
Ratri (PKMK UGM)

   21 Juli 2025

Innovations in the Payment and Delivery of Primary Care

Effects of Integrating Primary Care and Specialist Physician Practices Handout(s) available

Laurence Baker menyatakan dalam pembukannya bahwa studi ini mengeksplorasi dampak integrasi vertikal antara praktik dokter umum (primary care) dan spesialis terhadap efisiensi sistem kesehatan di AS. Studi ini menggunakan data klaim dari data Medicare tahun 2006–2020 dari 181.075 peserta yang dilibatkan, penelitian ini memanfaatkan desain movers yaitu membandingkan perubahan pola penggunaan layanan dan biaya pada peserta yang berpindah wilayah residensi (Hospital Referral Region) sekaligus bertransisi antara praktik pelayanan dasar (primary care/PC) tunggal dan multidisiplin. Peneliti menggunakan metode Difference-in-Differences (DiD) dan event study untuk mengisolasi efek integrasi, dengan mengontrol karakteristik peserta (misal: usia, komorbiditas) dan tren temporal.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa praktik multidisiplin (PC+spesialis) terkait dengan pengurangan biaya kesehatan tahunan sebesar 7,2% (±1,8%) dan penurunan pemanfaatan sumber daya secara signifikan dalam utilisasi layanan intensif. Peserta yang bertransisi ke praktik PC-tunggal menunjukkan peningkatan 11,3% pada rawat inap dan 9,6% penggunaan layanan pasca-akut (post-acute care). Namun sebaliknya, pada praktik multidisiplin menghasilkan 14,2% lebih sedikit kunjungan total dan peningkatan 6,5 poin persentase pada indikator pencegahan (Prevention Quality Indicators). Temuan ini konsisten dengan hipotesis yaitu integrasi mengurangi biaya transaksi dan perselisihan antar-spesialis karena adanya rujukan pasien.

Hasil ini juga bahwa menguatkan proposisi bahwa integrasi vertikal antara PC-spesialis berpotensi meningkatkan nilai (value) layanan kesehatan melalui efisiensi alokatif dan teknis. Namun, Baker menyatakan bahwa studi ini mengidentifikasi tantangan endogenisitas yaitu pemilihan praktik setelah perpindahan lokasi praktik, mungkin dipengaruhi faktor non-observabel (misal: preferensi peserta). Baker juga menyatakan bahwa akan ada implikasi kebijakan untuk mengadakan insentif dengan model praktik terintegrasi dalam sistem value-based care. Meskipun membutuhkan pendalaman lebih lanjut mengenai dampak pada pasar dan variasi efektivitas menurut ukuran praktik.

Private Equity Investments in Primary Care and Changes to Medicare Spending and Utilization

Yashaswini Singh menjelaskan bahwa efek akuisisi praktik layanan primer (PC) oleh private equity (PE) terhadap pola utilisasi dan belanja Medicare di AS.Data klaim Medicare Part B tahun 2016–2022 digunakan dan peneliti juga melakukan identifikasi kepemilikan PE melalui PitchBook serta sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menganalisis kurang lebih 2.304 praktik PC yang diakuisisi PE. Desain studi yang digunakan adalan Difference-in-Differences (DiD) diterapkan dengan membandingkan praktik yang diakuisisi PE terhadap kelompok kontrol yang dipadankan (propensity score matching) berdasarkan volume layanan, lokasi, dan karakteristik pasien pra-akuisisi. Model regresi dengan fixed effects dokter dan kuartal digunakan untuk mengisolasi dampak akuisisi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa akuisisi PE meningkatkan belanja Medicare per dokter sebesar 20% (±3,1%), didorong oleh peningkatan utilisasi layanan diagnostik (laboratorium: +24%) dan preventif (skrining: +18%). Setiap dokter menangani 17% lebih banyak pasien unik, namun diikuti fragmentasi perawatan—ditandai kenaikan 5% jumlah dokter umum berbeda dan 8% jumlah spesialis berbeda yang dikunjungi pasien. Meski utilisasi meningkat, tidak ada perbaikan outcome klinis: probabilitas kunjungan IGD (*ED visits*) dan rawat inap (*inpatient admissions*) tetap statis. Peningkatan beban biaya pasien (*out-of-pocket spending*) mencapai 15%.

Studi ini juga menjelaskan bahwa bahwa model bisnis PE yaitu yang berorientasi pada skalabilitas dan efisiensi operasional, berpotensi memicu supply-induced demand tanpa manfaat klinis jangka pendek. Pada akhirnya studi ini menujukkan bahwa terjadi fragmentasi perawatan yang merefleksikan bahwa risiko destabilisasi jejaring perawatan primer terjadi akibat pergantian dokter (physician turnover) dan insentif finansial yang tidak selaras atau tidak terintegrasi dengan baik.

Integrating Virtual Primary Care: Evidence and Learnings from Lower-Middle Income Countries

Divya Srivastava menjelaskan bahwa studi ini menganalisis integrasi layanan kesehatan primer virtual (VPC) di lima negara berpenghasilan menengah-bawah (termasuk Indonesia) selama pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan Delphi consensus exerciset dengan pakar kebijakan kesehatan. Beberapa hal teridentifikasi bahwa pertumbuhan VPC yang dipicu pandemi terjadi secara spontan di sektor swasta tanpa kerangka regulasi memadai. Tantangan utama mencakup: (1) absennya standar akreditasi penyedia, (2) kerentanan privasi data pasien, dan (3) kesenjangan digital yang memperparah ketidaksetaraan akses—di Indonesia, 72% pengguna VPC berasal dari kuintil pendapatan tertinggi.

Penelitian ini mengembangkan Standardized Integration Framework berbasis enam pilar yaitu pembiayaan, regulasi, interoperabilitas data, tata kelola privasi, keterlibatan tenaga kesehatan, dan pemerataan akses. Hasil penerapannya menunjukkan bahwa Fragmentasi Regulasi**: 80% negara sampel tidak memiliki payung hukum spesifik untuk kontrak VPC dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Fasilitas kesehatan mengalami disparitas infrastruktur, 35% fasilitas kesehatan tingkat primer yang memiliki sistem informasi elektronik yang mendukung interoperabilitas VPC. Namun, risiko kesenjangan terjadi pada subsidi telemedisin terbatas yang mengakibatkan cakupan penduduk pedesaan hanya <15%.

Studi ini menggarisbawahi urgensi koordinasi sektor publik-swasta dalam pengembangan VPC. Rekomendasi kebijakan prioritas meliputi: (1) penyusunan pedoman akreditasi penyedia berbasis bukti, (2) integrasi VPC ke dalam paket manfaat jaminan kesehatan nasional dengan skema pembayaran berorientasi hasil (outcome-based), dan (3) investasi infrastruktur digital di daerah terpencil berbasis public-private partnership. Studi menekankan bahwa keberlanjutan VPC memerlukan pendekatan holistik yang mengatasi determinan sosial kesehatan—khususnya literasi digital dan keterjangkauan.

Unlocking Fiscal Autonomy: The Economic Impact of the BLUD Model on Strengthening Primary Health Care in Decentralized Indonesia

Rooswanti Soeharno menjelaskan studi evaluasi terhadap piloting program dari UNICEF. Studi ini menjelaskan bahwa ada dampak model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai respons terhadap tantangan desentralisasi kesehatan Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan mixed-methods, dengan menganalisis data kinerja 55 Puskesmas BLUD di Lombok Barat dan Lombok Timur tahun 2021–2023. Analisis datanya yaitu dengan membandingkan indikator pra-pasca intervensi UNICEF dan setelah terjadi intervensi. Intervensi mencakup yaitu (1) penguatan kapasitas tata kelola keuangan fiskal otonom, (2) pelatihan manajemen berbasis kinerja, dan (3) integrasi sistem informasi kesehatan (Satusehat). Kerangka evaluasi mengadopsi instrumen WHO-UNICEF PHCPI yang dimodifikasi.

Hasil implementasi BLUD meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja layanan primer secara signifikan yaitu pertama terkait aspek keuangan. Puskemas yang mendapatkan alokasi APBD kesehatan mengalami peningkatan 8,1% di Lombok Barat dan 138% di Lombok Timur. Puskesmas juga mendapatkan pendapatan BLUD rata-rata Rp3 miliar/tahun. Kedua, kapasitas layanan, menunjukkan skor tata kelola yang mengalami kenaikan sebesar 35,1% dari 2,39 menjadi 3,23 poin. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen 42 tenaga dokter kontrak untuk memenuhi rasio BPJS (1:5.000 penduduk) dapat memberikan dampak pelayanan dan kenaikan pemanfaatan puskesmas. Ketiga, untuk outcome kesehatan menunjukkan kepuasan pengguna layanan yang melonjak 25,1%, cakupan pengobatan TB juga meningkat 48,7%, dan life expectancy juga mengalami kenaikan sebesar 4,5 tahun.

Sebagai penutup, penelitian ini mungkin efektif, namun studi mengidentifikasi kendala sistematis yaitu adanya fragmentasi dalam sistem informasi kesehatan, regulasi pendukung terbatas, dan disparitas kapasitas SDM antarwilayah seperti Papua hanya 25% Puskesmas memenuhi standar tenaga kesehatan. Untuk itu dalam skala nasional dengan model BLUD perlu mengembangkan dashboard kinerja daerah yang terintegrasi, dan perlunya pelatihan digital untuk pemerataan kapasitas manajerial.

Accounting for Morbidity in Capitation Payments: A Person-Based Model for Primary Medical Care in England

Laura Anselmi dalam studinya, peneliti mengembangkan model pembayaran kapitas berbasis morbiditas untuk layanan medis primer di Inggris. Hal ini bertujuan untuk menanggapi kelemahan formula Carr-Hill yang berlaku yang hanya mempertimbangkan usia, gender, dan deprivasi area. Data yang digunakan adalah data pseudonymised 12,6 juta pasien dari Clinical Practice Research Datalink Aurum (CPRD Aurum). Studi ini menganalisis beban kerja riil praktik umum melalui biaya konsultasi (dokter, perawat, asisten) dan frekuensi kunjungan tahun 2018–2019. Pendekatan dengan model regresi multivariat digunakan untuk menghitung workload weights dengan memasukkan tiga lapis variabel. Tiga lapis ini yaitu karakteristik demografis (usia, etnisitas, deprivasi indeks Index of Multiple Deprivation/IMD), dan diagnosa morbiditas (20 kondisi kronis Quality and Outcomes Framework/QOF, 152 kode ICD-10 rawat inap, 209 kondisi Caliber), serta practice fixed-effects untuk mengontrol variasi praktik.

Hasil studi ini menjelaskan bahwa morbiditas sebesar 50% merupakan disparitas beban kerja terkait usia dan deprivasi. Pasien lanjut usia (>65 tahun) pada area yang sangat termarjinalkan (kuintil IMD 1) membutuhkan biaya 40% lebih tinggi (£154 vs £110 rerata nasional).

Implementasi model ini mengoreksi ketimpangan sistemik yaitu alokasi kapitas baru yang meningkatkan pembiayaan ke praktik pada area deprivasi tinggi sebesar £607,5 juta/tahun (+10,24%) dengan menyetarakan biaya per pasien miskin (£90,94) dengan masyarakat mampu (£80,84). Pendekatan ini mengakui beban kompleks passien komorbid dan deprivasi struktural terutama relevan untuk populasi aging society. Keterbatasan mencakup potensi unmet needs yang belum terekam dalam data diagnosis.

Reporter
M Faozi Kurniawan (PKMK UGM)

Pharmaceutical R&D and Pharmaceutical Shortages

Sesi ini dimoderatori oleh Yoko Ibuka dari Keio University, Jepang.

Presenter yang pertama adalah Ana Correa Ossa dari University College London, Inggris Raya. Krisis kekurangan obat di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah pada 2023, hal tersebut menyebabkan rumah sakit harus menggelar rapat darurat mingguan untuk mengatasi pasokan yang tidak stabil. Studi ini meneliti faktor-faktor penyebab kelangkaan obat, dan menemukan bahwa obat dengan harga rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kekurangan pasokan. Temuan kualitatif dari lokakarya bersama pemangku kepentingan di Eropa menunjukkan bahwa kelangkaan juga dipicu oleh sistem pengadaan yang terlalu fokus pada harga murah, kurangnya produsen alternatif, serta keterbatasan regulasi dalam mengganti atau berbagi stok. Untuk mengatasi hal ini, para ahli merekomendasikan reformasi dalam sistem pengadaan, perluasan kapasitas produksi lokal, dan pengembangan sistem data real-time untuk melacak ketersediaan obat secara transparan. Kebijakan baru seperti Critical Medicines Act di Uni Eropa menunjukkan kemajuan, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan.

Presentasi kedua adalah Yoko Ibuka dari Faculty of Economics, Keio University Jepang terkait The Impact of Drug Shortages on Patients’ Financial Costs: Evidence from Japan. Jepang menghadapi krisis kekurangan obat generik akibat penangguhan produksi oleh pemerintah setelah ditemukan pelanggaran oleh produsen, yang berdampak langsung pada pasien dengan penyakit kronis. Karena obat generik lebih terjangkau dibandingkan obat bermerek, kelangkaan ini memaksa pasien beralih ke obat yang lebih mahal, meningkatkan beban biaya pengobatan. Studi ini menemukan bahwa penangguhan produksi menyebabkan lebih dari 10% resep untuk hipertensi, dislipidemia, dan obat psikotropika dihentikan, serta meningkatkan pengeluaran pribadi pasien hingga hampir 10% pada beberapa kelompok. Penurunan penggunaan obat generik sebesar 1–3 poin persentase menunjukkan bahwa lonjakan biaya sebagian besar disebabkan oleh peralihan ke obat bermerek. Temuan ini menegaskan bahwa dampak finansial dari kelangkaan obat harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan kesehatan dan sistem asuransi publik.

Presenter ketiga adalah Mr. Puwadol Chawengkul dari Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation (HITAP), Thailand dengan judul Bridging Gaps in Medical Innovation: from Development to Market Access and Reimbursement in Thailand. Sejak diluncurkan pada 2015, Daftar Inovasi Thailand bertujuan mendorong pengembangan produk lokal, terutama di bidang medis, melalui insentif pengadaan publik. Namun, meskipun banyak produk medis terdaftar, adopsi di sistem kesehatan masih rendah karena tidak semua inovasi berhasil menembus pasar atau masuk dalam skema pembiayaan publik. Studi ini menganalisis 393 produk medis dan menemukan bahwa produk alat kesehatan lokal justru menunjukkan tingkat inovasi yang lebih tinggi dibanding obat-obatan, tetapi lebih jarang mendapat dukungan asuransi pemerintah. Kurangnya kolaborasi, pembiayaan awal, dan dukungan produksi skala besar menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi ekosistem inovasi kesehatan agar proses dari pengembangan hingga adopsi inovasi dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.

Masih membahas negara yang sama, Chee Ern Har, Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore and National University Health System, Singapura, memaparkan tulisannya dengan judul Identification of Factors Associated With High-Value Health Innovations in Thailand. Inovasi kesehatan sangat penting untuk menjawab tantangan biaya dan permintaan layanan kesehatan yang terus meningkat, namun banyak inovasi sulit masuk pasar. Studi ini menganalisis 383 produk medis dalam Daftar Inovasi Thailand dan menemukan bahwa kesuksesan inovasi lebih dipengaruhi oleh kesesuaian dengan prioritas sistem kesehatan serta ketersediaan aset pelengkap seperti uji klinis dan akses ke skema pembiayaan publik. Transfer teknologi terbukti mendukung keberhasilan masuk ke dalam skema asuransi, sedangkan pendanaan eksternal dan kolaborasi riset justru menunjukkan hubungan negatif. Produk yang telah menjalani uji klinis dan mendapat pembiayaan publik memiliki peluang pasar lebih besar. Oleh karena itu, reformasi kebijakan diperlukan untuk memperkuat kemitraan translasi, mempercepat proses pembiayaan, dan mendorong dukungan bagi teknologi medis yang sedang berkembang.

Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)

   21 Juli 2025

Explore the Growing Financial Burden of NCD and How Health System Can Adapt

Sesi ini merupakan sesi yang menghadirkan beberapa penelitian terkait biaya yang terkait untuk penyakit-penyakit tidak menular. Tim peneliti dari CHEPS UI yang dipimpin oleh Prof Budi Hidayat mempresentasikan hasil analisis data JKN tahun 2016-2019. Biaya berasal dari data JKN 2019, disesuaikan dengan inflasi terhadap angka 2024, dan dikonversi ke USD untuk kejelasan.

Pertama, disajikan mengenai Direct Cost DMT2. Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) adalah masalah kesehatan global dan merupakan beban perawatan kesehatan dan membebani biaya perawatan kesehatan yang signifikan. Di Indonesia, prevalensi DMT2 di kalangan orang dewasa adalah 19,5 juta (2021) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 46% pada tahun 2045.

Dari 18,9 juta anggota JKN yang mengakses layanan kesehatan sekunder dan tersier, 812.204 (4%) didiagnosis dengan DMT2.  Di antara jumlah tersebut, 57% memiliki setidaknya satu komplikasi. Rata-rata biaya medis langsung tahunan per orang adalah US $ 708, dengan mereka yang mengalami komplikasi menimbulkan biaya yang jauh lebih tinggi (US $ 930) dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki komplikasi (US $ 421). Komplikasi yang paling umum adalah penyakit kardiovaskular (24%), neuropati (14%), dan nefropati (7%). Rawat inap rawat inap adalah pendorong biaya terbesar, terhitung 55% dari total biaya. Total biaya medis langsung untuk mengelola DMT2 dan komplikasinya pada tahun 2016 diperkirakan mencapai US $ 576 juta, dengan 74% dari biaya ini dikaitkan dengan individu dengan komplikasi. Penyakit kardiovaskular dan nefropati adalah komplikasi yang paling mahal, masing-masing mencapai US$236 juta dan US$129 juta.

Estimasi untuk Direct dan Indirect Cost dari penyakit tidak menular

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor demografis dan klinis mempengaruhi pengeluaran medis pasien PTM dalam program JKN. Akhirnya, penelitian ini berupaya mengukur biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan PTM, memberikan wawasan berharga tentang beban keuangan keseluruhan penyakit ini pada sistem JKN.

Studi ini menggunakan analisis retrospektif data klaim JKN 2023 untuk individu berusia 18 tahun ke atas. Data tersebut mencakup informasi tentang diagnosis PTM (penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes), komplikasi, komorbiditas, obat-obatan, biaya medis (rawat jalan dan rawat inap), lama rawat inap, dan biaya terkait kematian. Untuk memperkirakan biaya tidak langsung, termasuk kehilangan produktivitas karena ketidakhadiran, cacat tetap, dan kematian dini, pendekatan sumber daya manusia diterapkan, menggabungkan data hari kerja yang hilang, tingkat pendapatan, dan tingkat kematian.

Temuan awal studi ini menunjukkan bahwa komplikasi PTM secara signifikan meningkatkan biaya perawatan kesehatan, dengan PTM mewakili 22% dari total klaim di bawah sistem pembayaran INA-CBG, meskipun hanya terdiri dari 7,3% dari populasi pasien JKN. Selain itu, biaya tidak langsung PTM—karena kehilangan produktivitas dan kematian dini—menambah beban ekonomi substansial yang sering kurang dilaporkan dalam studi biaya penyakit konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi sebenarnya dari PTM jauh lebih besar daripada perkiraan tradisional, menekankan perlunya penilaian biaya yang lebih komprehensif. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan praktik. Meningkatnya beban keuangan PTM pada sistem JKN mengharuskan evaluasi ulang alokasi sumber daya dan strategi pendanaan. Dengan mengukur biaya langsung dan tidak langsung, penelitian ini memberikan bukti penting bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengatasi beban PTM yang terus meningkat.

Terakhir, dibahas mengenai Budget Impact Analysis dari Terapi Insulin. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengukur implikasi biaya dari transisi terapi insulin untuk pasien T2DM dari pendekatan berbasis rumah sakit ke pendekatan berbasis perawatan kesehatan primer (PHC) dan mengevaluasi potensinya untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan sistem JKN dan kualitas perawatan bagi pasien T2DM di Indonesia.

Analisis Dampak Anggaran (BIA) dilakukan melalui modelling berbasis prevalensi. Model ini menggabungkan data dari database klaim JKN, termasuk catatan pasien T2DM, protokol pengobatan, pola penggunaan insulin, dan pengeluaran perawatan kesehatan terkait. Model ini mengasumsikan bahwa inisiasi insulin di PHC hanya akan berlaku untuk pasien tanpa komplikasi dan insulin akan diresepkan berdasarkan HbA1c ≥7,5.

Temuan menunjukkan bahwa mengalihkan inisiasi insulin ke PHC dapat mengurangi total biaya medis untuk pasien T2DM secara signifikan. Selama periode 5 tahun (2024-2028), total biaya inisiasi insulin basal di rumah sakit diperkirakan mencapai US $ 3,674 miliar, sementara transisi inisiasi insulin ke PHC dapat menguranginya menjadi US $ 3,308 miliar, menghasilkan penghematan sebesar US $ 367 juta. Demikian pula untuk insulin premix, biayanya menurun dari US$3,901 miliar menjadi US$3,535 miliar dengan potensi penghematan US$367 juta. Analisis sensitivitas mengkonfirmasi bahwa pergeseran ke PHC tetap hemat biaya bahkan dengan variasi asumsi utama, seperti volume pasien dan tingkat komplikasi.

Prof Budi menyimpulkan bahwa transisi inisiasi insulin ke PHC adalah strategi yang sehat secara finansial dan menguntungkan secara klinis. Pergeseran tersebut akan mengurangi biaya terkait rumah sakit dan meningkatkan akses ke terapi insulin tepat waktu, berpotensi meningkatkan hasil klinis dengan mengurangi kadar HbA1c dan mencegah komplikasi. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting, menunjukkan bahwa sistem perawatan kesehatan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari mengalokasikan kembali sumber daya ke PHC, meningkatkan manajemen diabetes, dan menyelaraskan dengan agenda transformasi kesehatan negara. Pergeseran ini juga dapat mendukung upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan manajemen penyakit tidak menular (PTM) ke dalam perawatan primer dan mengurangi beban layanan rumah sakit. Gap belanja JKN antara pelayanan di RS dengan di Puskesmas berubah secara signifikan: 98% ke 63% di RS) sementara di PHC akan naik (2% menjadi 37%).

Studi sebelumnya oleh CHEPS UI (2020) telah mengindikasikan bahwa 2/3 orang dengan DMT2 baru terdiagnosis di RS, sehingga Prof Budi merekomendasikan bahwa menggeser perawatan DM di PHC akan membutuhkan:

• Penguatan kemampuan deteksi dini DM di PHC
• Penyesuaian tarif perawatan DM di PHC
• Diperlukan case manager di tingkat PHC

Dalam pembahasannya, Direktur PTM, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyoroti bahwa ini merupakan bukti-bukti penting yang meyakinkan, beliau setuju bahwa bukti-bukti dari data Indonesia ini relevan untuk kepentingan kebijakan Indonesia. Namun untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut dibutuhkan penghitungan pula untuk memilih intervensi mana yang bisa di’transfer’ ke PHC karena lebih efisien dan mana yg harus tetap di RS, tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Sementara itu, Jack Langenbrunner juga mengingatkan bahwa coding dan DRG yang digunakan Indonesia akan berubah dalam waktu dekat, sehingga perlu dipertimbangkan apakah hasil bukti-bukti ini akan berubah secara signifikan atau tidak. Jack juga menanyakan bagaimana kita bisa mendorong perubahan yang dibutuhkan, khususnya mengenai case manager, mengingat Indonesia pernah melakukan uji coba BKS TB dan BKS KIA dengan model case manager namun ada keengganan untuk mengadopsi model tersebut walaun hasil uji coba cukup positif.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK UGM)

   21 Juli 2025

Measuring Complexity: Multimorbidity, Loneliness, and Cross-Cultural Challenges in Health Outcomes Research

Sesi berjudul “Measuring Complexity: Multimorbidity, Loneliness, and Cross-Cultural Challenges in Health Outcomes Research” berlangsung pada Rabu, 23 Juli 2025, pukul 09:00-10:30 di Bali (1), Bali International Convention Centre, dengan moderator Rebecca Prah dari London School of Hygiene and Tropical Medicine. Berikut ringkasan presentasi dan diskusi yang berlangsung:

Ewan Tomeny (Liverpool School of Tropical Medicine) memaparkan tantangan penggunaan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) dalam konteks multi morbiditas. Studi ini mengulas metode-metode penggabungan disability weights (DW) untuk multi morbiditas, yang meliputi pendekatan aditif, multiplikatif, hingga model non-linear yang lebih kompleks seperti diminishing returns dan quadratic penalties. Melalui tinjauan sistematis dan pemodelan hipotesis menggunakan DW dari Global Burden of Disease (GBD), ditemukan bahwa banyak metode kombinasi DW tidak sepenuhnya memenuhi prinsip logis konsistensi terutama ketika kondisi melibatkan tiga penyakit atau lebih. Validasi empiris menggunakan data dari uji coba MULTILINK di Malawi dan Tanzania menunjukkan bahwa model-model alternatif mungkin lebih dekat dengan hasil kualitas hidup yang dilaporkan pasien. Diskusi menegaskan bahwa prevalensi multimorbiditas terus meningkat, dan penggunaan DALYs sebagai ukuran outcome semakin banyak digunakan di negara-negara berkembang. Namun, pendekatan penggabungan DW yang banyak dipakai belum tentu yang paling tepat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut serta validasi empiris terhadap metode-metode baru ini, terutama untuk memperkuat relevansi DALYs dalam analisis cost-effectiveness di LMICs.

Tamrat Befekadu Abebe (Monash University) menggunakan metode Mendelian randomisation (MR) untuk mengevaluasi hubungan kausal antara tekanan darah sistolik (SBP) dengan kualitas hidup berbasis Quality-Adjusted Life Years (QALYs). Studi ini menggunakan data UK Biobank yang melibatkan 288.182 peserta. Temuan utama menunjukkan bahwa peningkatan 10 mmHg pada SBP dikaitkan dengan penurunan QALYs sebesar 1,17% per tahun. Meski demikian, heterogenitas data genetik cukup tinggi. Studi ini menekankan potensi besar MR sebagai alat yang dapat mengurangi bias dalam estimasi dampak suatu paparan terhadap QALYs, terutama saat uji coba klinis tidak memungkinkan. Diskusi sesi ini juga menyarankan untuk melakukan validasi lanjutan dengan merekrut peserta baru serta mengukur dampaknya dalam populasi yang lebih bervariasi.

Ishani  Majmudar (Deakin University) mengeksplorasi kesesuaian instrumen EQ-5D-5L dan EQ-HWB untuk mengukur dampak kesepian (loneliness) terhadap kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL). Menggunakan survei daring representatif nasional di Australia, studi ini menemukan bahwa EQ-HWB lebih sensitif dalam menangkap aspek sosial dan psikologis dari kesepian dibandingkan EQ-5D-5L. Hasilnya menunjukkan bahwa EQ-HWB-S secara khusus memiliki korelasi lebih kuat dengan tingkat kesepian, serta memiliki efek ukuran yang lebih besar, menunjukkan bahwa EQ-5D-5L mungkin meremehkan beban kesepian karena keterbatasannya pada aspek mental saja. Diskusi dalam sesi ini juga mengangkat isu perbedaan gender dan budaya dalam pengalaman kesepian, serta potensi stigma di negara-negara berkembang yang memperparah kondisi tersebut.

Diskusi Sesi dan Implikasi untuk Indonesia:

Diskusi umum dalam sesi ini menggarisbawahi pentingnya memilih dan mengembangkan metode pengukuran outcomes kesehatan yang sensitif terhadap kondisi spesifik seperti multimorbiditas dan kesepian. Implikasi bagi Indonesia termasuk perlunya pendekatan yang lebih akurat dalam pengukuran dampak multimorbiditas di tengah populasi yang semakin menua dan peningkatan prevalensi penyakit kronis. Indonesia juga dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya memahami kesepian tidak hanya sebagai isu individu, tetapi juga sebagai tantangan sosial yang memerlukan intervensi kebijakan publik berbasis bukti. Di masa depan, penelitian di Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan yang lebih canggih – di mana EQ-HWB-S terdapat bahasa Indonesia-  dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan sosial guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.

Reporter:
Hafidz Firdaus (UGM)