Latar Belakang

Seri webinar “Memahami ‘Sesuatu yang Salah’ dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011” diselenggarakan untuk memperdalam analisis atas masalah struktural pembiayaan kesehatan di Indonesia. Seri webinar bagian 1 Pengantar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011 sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mengalami stagnasi pendanaan kesehatan selama kurang lebih 15 tahun terakhir, dengan total pengeluaran kesehatan yang relatif bertahan di sekitar 3% dari produk domestik bruto, sementara sejumlah negara tetangga telah bergerak pada porsi yang lebih tinggi. Seri ini secara eksplisit diarahkan untuk membahas apakah desain kebijakan pendanaan kesehatan yang dipengaruhi UU SJSN dan UU BPJS masih memadai dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan saat ini.

Bagian 1 dari seri webinar telah membahas situasi dan masa depan asuransi kesehatan swasta di Indonesia. Bagian 2 sampai dengan 4 untuk menganalisis asuransi kesehatan sosial, terutama JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, karena JKN merupakan instrumen terbesar perlindungan finansial kesehatan di Indonesia. Diskusi ini penting karena prospek revisi UU SJSN dan UU BPJS tidak dapat hanya dibangun dari perspektif kelembagaan BPJS Kesehatan, tetapi harus dipahami melalui keseluruhan arsitektur pendanaan: APBN, APBD, iuran peserta, subsidi PBI, belanja layanan, dan kebijakan lintas sektor yang memengaruhi risiko fiskal jangka menengah.

Secara capaian kepesertaan, JKN telah mendekati cakupan semesta. DJSN melaporkan bahwa per 30 November 2025 cakupan kepesertaan JKN mencapai 283 juta jiwa atau 99,5% penduduk Indonesia. Namun, capaian peserta aktif baru berada pada 232,89 juta jiwa atau 81,9% penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah JKN tidak lagi semata-mata berada pada ekspansi kepesertaan administratif, tetapi pada keaktifan peserta, ketepatan sasaran subsidi, kepatuhan iuran, kualitas layanan, dan keberlanjutan pembiayaan.

Dari sisi kesehatan keuangan, tekanan terhadap DJS Kesehatan kembali menguat. Per 30 November 2025, DJSN mencatat defisit operasional yang menyebabkan penurunan aset neto DJS Kesehatan sebesar Rp16,35 triliun secara year-to-date. Beban jaminan kesehatan sebesar Rp172,59 triliun telah melampaui pendapatan iuran sebesar Rp159,75 triliun, sehingga rasio klaim mencapai 108,04%. DJSN juga menegaskan bahwa tren penurunan aset neto dan rasio klaim di atas 100% telah berlangsung konsisten sejak 2023 dan berisiko terhadap sustainabilitas keuangan JKN.

Isu yang sama kembali memperoleh perhatian publik pada 2026. Berita Kompas tanggal 9 Juni 2026 dan pemberitaan media nasional lain menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun per bulan. Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa pendapatan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan, sedangkan pembayaran klaim manfaat dapat mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan. Rasio klaim JKN juga dilaporkan mencapai 111,86% hingga Februari 2026. Walaupun angka tersebut perlu terus diverifikasi melalui laporan resmi berkala, pemberitaan ini menandai bahwa risiko gagal bayar JKN telah menjadi isu kebijakan yang tidak dapat ditunda.

Tekanan pembiayaan JKN harus dibaca dalam konteks perubahan kebijakan fiskal kesehatan setelah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU Kesehatan 2023 mencabut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan memperkenalkan paradigma baru pendanaan kesehatan. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa mandatory spending kesehatan yang sebelumnya dikenal sebagai alokasi minimal 5% APBN dan 10% APBD telah dihapus, lalu digantikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kebutuhan dan program prioritas yang dikaitkan dengan RIBK. RIBK 2025–2029 dijelaskan sebagai dokumen strategis berbentuk Peraturan Presiden, turunan RPJMN 2025–2029, dan bertujuan menyelaraskan perencanaan kebijakan kesehatan pusat dan daerah dengan penganggaran berbasis kinerja.

Perubahan tersebut membuka pertanyaan kebijakan yang besar. Di satu sisi, pendekatan berbasis kebutuhan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi belanja. Di sisi lain, ketiadaan batas minimal alokasi dapat memperbesar ketidakpastian fiskal bagi daerah, terutama untuk PBI APBD/PBPU Pemda, penguatan layanan primer, serta dukungan biaya layanan yang meningkat. Oleh karena itu, diskusi mengenai fiscal space di APBN, APBD, dan RIBK perlu diletakkan sebagai diskusi inti untuk memahami apakah sistem pendanaan saat ini cukup kuat menopang JKN dalam jangka menengah.

Kerangka pembiayaan kesehatan global menekankan bahwa kemajuan menuju UHC tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dana yang tersedia, tetapi juga oleh cara dana dikumpulkan, dipool, dialokasikan, dan digunakan untuk membeli layanan. WHO menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan untuk UHC harus memastikan akses terhadap layanan yang dibutuhkan dengan kualitas memadai tanpa menimbulkan kesulitan finansial. Literatur pembiayaan kesehatan juga menegaskan bahwa pada negara berpendapatan menengah dengan sektor informal besar, ketergantungan pada iuran berbasis upah saja tidak cukup; pembiayaan publik dari pajak umum, subsidi, pajak khusus yang pro-kesehatan, serta efisiensi belanja perlu dianalisis secara sistemik.

Berdasarkan urgensi tersebut, KAK ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Bagian 2a, 2b, 3, dan 4. Subseri ini akan membahas ruang fiskal APBN dan APBD untuk JKN, peluang innovative health financing seperti earmarked tax dan filantropi, studi kasus filantropi di Rumah Sakit Akademik UGM, tantangan PBI APBD setelah penghapusan mandatory spending, serta resume prospek APBN dan APBD untuk JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Maksud, Tujuan & Hasil yang Diharapkan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan ruang diskusi ilmiah, advokasi kebijakan, dan pembelajaran publik mengenai keberlanjutan pendanaan JKN setelah perubahan lingkungan fiskal, khususnya setelah penghapusan mandatory spending kesehatan, meningkatnya tekanan klaim, dan munculnya kebutuhan untuk meninjau kembali desain pendanaan dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan adalah membangun pemahaman berbasis data mengenai situasi dan masa depan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, serta merumuskan agenda kebijakan untuk memperkuat fiscal space, diversifikasi sumber pendanaan, ketepatan subsidi, dan keberlanjutan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Tujuan Khusus

• Menganalisis ruang fiskal APBN, APBD, dan RIBK untuk mendukung keberlanjutan JKN setelah penghapusan mandatory spending kesehatan.
• Mengidentifikasi peluang dan batasan innovative health financing dalam JKN, termasuk earmarked tax, pajak pro-kesehatan, CSR, filantropi, dana sosial, dan model dukungan non-iuran lainnya.
• Mendiskusikan peran PBI APBD/PBPU Pemda dalam arsitektur JKN, termasuk isu ketepatan sasaran, kemampuan fiskal daerah, risiko fragmentasi, dan akuntabilitas pendaftaran peserta.
• Membahas implikasi penghapusan mandatory spending terhadap kepastian pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah, terutama untuk kelompok miskin, rentan, dan pekerja informal.
• Menyusun resume kebijakan mengenai prospek APBN dan APBD untuk JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, termasuk alternatif bauran kebijakan jangka pendek dan jangka menengah.
• Menghasilkan bahan masukan untuk policy brief, reportase, dan agenda advokasi revisi UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011.

Hasil yang Diharapkan

• Tersedianya pemetaan isu fiscal space APBN, APBD, dan RIBK untuk JKN.
• Tersedianya daftar opsi pembiayaan inovatif yang realistis, berkeadilan, dan tidak menciptakan fragmentasi baru dalam sistem pendanaan kesehatan.
• Tersusunnya catatan kritis mengenai PBI APBD, penghapusan mandatory spending, dan arah penguatan subsidi iuran untuk kelompok miskin dan rentan.
• Tersusunnya resume seri yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi kebijakan dengan pemerintah, DPR, DJSN, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain.
• Meningkatnya literasi publik dan pemangku kepentingan mengenai masalah struktural pembiayaan JKN.