{tab Sambutan|red}
Konas IAKMI Ke-XIII diselenggarakan di Makassar pada 3 – 5 November 2016. Acara ini dihadiri oleh 1300 peserta dari seluruh Indonesia. Acara diawali dengan pergelaran paduan suara mahasiswa FKM Universitas Hasanuddin yang cukup menghibur peserta sambil menanti kehadiran para pejabat membuka acara. Acara dibuka dengan tarian Paraga sebelum akhirnya para pejabat yang telah hadir secara bergantian menyampaikan sambutannya.
Ketua Umum IAKMI (dr. Adang Bachtiar, MPH, SCD, PhD)
Dalam laporannya, ketua umum IAKMI menyatakan bahwa permasalahan kesehatan masyarakat merupakan permasalahan yang serius dalam upaya sektor kesehatan, khususnya dalam mendorong promkes untuk mencapai Nawacita 3. IAKMI juga adalah anggota Tim Kendali Mutu Kendali Biaya terkait JKN dan melihat tantangan pembiayaan kesehatan sebagai masalah yang krusial dalam konteks gaya hidup sehat yang belum diadopsi sepenuhnya dan biaya katastropik kesehatan masih tinggi.
Gubernur Sulawesi Selatan (Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH)
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan mengharapkan agar Konas dapat membangkitkan komitmen seluruh pesertanya untuk membangun kesehatan di Indonesia. Kawasan Timur Indonesia khususnya sangat kaya akan sumber daya, 9000 pulau, 5000 sungai, 28 gunung tinggi, emas, gas, minyak dan kekayaan kehutanan dan kelautan yang luar biasa. Tetapi kekayaan itu tidak akan bisa dikelola dengan baik bila kesehatan tidak menjadi prioritas. Gubernur menyatakan bahwa pendekatan kewilayahan seharusnya menjadi arah dalam kebijakan kesehatan.
WHO Representative (Dr. Sharad Adikary)
Dalam sambutannya, Dr Sharad menyatakan bahwa situasi kesehatan global menunjukkan beberapa paradoks. Misalnya angka harapan hidup meningkat sejak tahun 1990-an, tetapi kematian anak di bawah lima tahun juga tinggi. Berbagai penyebab kematian semakin kompleks dengan adanya faktor globalisasi, industrialisasi, dan perubahan iklim. Hal ini mendorong berbagai upaya untuk promosi perilaku sehat, well-being, dan pencanangan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk 15 tahun ke depan. Target-target SDGs membutuhkan perencanaan, implementasi dan pemantauan yang berkelanjutan dan sinergi dari berbagai sektor.
{tab Keynote Speech Menkes|orange}
Menteri Kesehatan RI (Dr. dr. Nila Djuwita F Moeloek)
Dalam sambutannya yang berjudul “Kerja Nyata Sehatkan Indonesia”, Menteri Kesehatan RI mengingatkan visi dan misi pemerintah Indonesia termasuk 9 prioritas Nawacita, khususnya agenda ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Roadmap pembangunan kesehatan sesuai RPJMN berprioritas pada akses ke pelayanan yang berkualitas, sekaligus penguatan pelayanan kesehatan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Turunnya Human Development Index Indonesia ke 11.1% (bahkan di bawan Vietnam) tentu saja memprihatinkan. Namun di balik itu, ada beberapa capaian yang positif. Bonus demografi pada tahun 2030 merupakan peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia. AKI, walaupun belum mencapai MDGs, turun. Begitu pula AKBA, walaupun AKI masih tinggi. Angka stunting turun, mengindikasikan perbaikan gizi. Pengendalian penyakit menular masih menjadi tantangan, namun terjadi transisi epidemiologi ke arah peningkatan penyakit tidak menular (PTM), yang uniknya memiliki prevalensi yang tinggi pula bahwa di daerah pedesaan dan masyarakat kurang mampu.
Proporsi sebesar 29.67% (Rp. 16,9 trilyun) di JKN adalah untuk beban penyakit katastropik termasuk jantung, diabetes dan ginjal. Ini adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan perubahan perilaku. Di sisi supply, tantangannya adalah penguatan pelayanan. Tantangan utama dalam hal ini adalah distribusi SDM kesehatan, yang berusaha diatasi dengan Nusantara Sehat dan mengirimkan tim (bukan lagi by profession) untuk mengisi daerah-daerah yang masih kekurangan (sejulmah 838 orang di 158 puskesmas).
Peserta JKN telah mencapai hampir 170 juta peserta yang dilayani di 25.828 fasilitas kesehatan (termasuk 20533 FKTP, 2001 FKRTL, 2047 apotik 936 optik). Namun faktanya, proporsi penyerapannya sekitar 80% masih di FKRTL, hanya 20% di FKTP (di negara maju, proporsinya biasanya terbalik). Penggunaan E-katalog telah mendorong ketersediaan obat generik.
Namun ke depan, perlu perubahan orientasi ke paradigma kesehatan yang berprioritas pada layanan kesehatan primer dan bersifat lintas sektor. Penguatan promotif-preventif diupayakan melalui launching GerMas. Perlu dilakukan harmonisasi kebijakan kesehatan Pusat dan Daerah untuk menyukseskan hal ini. Area GerMas yang perlu digalakkan adalah masyarakat kurang aktivitas fisik, deteksi dini hipertensi diabetes dan kanker, masyarakat yang kurang konsumsi buah dan sayur.
12 SPM bidang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemda tetapi juga diperlukan pendekatan keluarga (pemberdayaan masyarakat), buktinya 12 indikator keluarga sehat tidak jauh berbeda dengan 12 indikator SPM. Dengan melaksanakan pendekatan keluarga, Pemda akan “tertolong” dalam mencapai SPM. Walaupun BPJS masih terpusat di UKP, namun Dana Desa bisa digunakan untuk memberi daya ungkit pada UKM misalnya membangun Rumah Desa Sehat yang mencakup posyandu, pusbindu, dsb. Untuk mendorong pencapaian kinerja, diharapkan sistem kontrak dapat memotivasi pencapaian Indikator Keluarga Sehat (IKS). Ini memberikan tantangan kepada IAKMI dan AIPTKMI untuk mendorong para profesi kesehatan dan mahasiswa untuk membantu pencapaian IKS di wilayah masing-masing.
Reporter: Shita Listyadewi
{tab Keynote Speech Menkeu|blue}
Keynote Speech: Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD
“Alokasi dan Sinergi Anggaran Kesehatan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Di sesi keynote speech kedua, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memaparkan alokasi dan sinergi anggaran kesehatan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Selama 6 tahun pengalaman di World Bank, masalah kesehatan menjadi masalah yang utama di setiap negara. Saat ini begitu banyak negara yang telah atau sedang dalam proses mencapai universal health coverage, dan dalam pengalaman Sri mengevaluasi UHC di China, makin banyak dana yang dianggarkan untuk kesehatan, masyarakat semakin tidak puas. Tujuan dari UHC itu baik, namun, “Setelah UHC ini dilakukan, apakah betul pelayanan kesehatan mencapai hasil yang baik? Ini tidak sekedar membangun rumah sakit dan puskesmas, tetapi juga bagaimana mengembangkan SDM kesehatan, sistem yang terintegrasi sehingga tercapai prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas”, lanjut Sri. Untuk itu, masalah bagaimana anggaran kesehatan dibelanjakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk terus dikawal bersama.
Sri melanjutkan dengan memaparkan analogi antara pengelolaan keuangan negara dengan rumah tangga, di mana ada pos belanja, pendapatan dan bagaimana menjaga keseimbangan kedua hal tersebut. Jika belanja lebih tinggi dari pendapatan, maka perlu hutang. Hutang ini perlu kita perhatikan apakah hutang dapat dimanfaatkan untuk hasil yang lebih baik. Pos-pos belanja itu ada yang tidak dapat dihindari, di tingkat rumah tangga misalnya pengeluaran untuk sekolah, listrik, air, di tingkat negara yang jelas tidak dapat dihindari adalah gaji. Untuk kesehatan, anggaran kesehatan meningkat rata-rata 21.9% per tahun antara 2009-2017 dan tahun ini kita sudah memenuhi 5% anggaran kita untuk kesehatan yang mencapai 104 trilyun. Dana kesehatan tidak hanya dialirkan ke pusat, tetapi juga ke daerah. Ini hal yang perlu diingat bahwa kesehatan adalah urusan yang didesentralisasikan, sehingga kesehatan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.
Target belanja kesehatan di tingkat daerah menurut ketentuan Undang-undang adalah 10%. Data menunjukkan bahwa belum tentu provinsi dengan pendapatan tertinggi memberikan alokasi. “It’s not about money, but vision and commitment”. Adanya JKN bertujuan untuk melindungi masyarakat dari biaya kesehatan yang menyulitkan. Namun, tujuan itu hanya akan sukses bila ditopang oleh berbagai komponen: tata kelola di semua institusi yang terlibat, baik kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, penyedia pelayanan kesehatan, sampai ke industri farmasi. Sehingga, tugas kita semua untuk membangun fondasi secara benar.
Sri Mulyani menutup pidatonya dengan menekankan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran untuk kesehatan masyarakat karena ini bukan belanja melainkan investasi. Hal ini menjadi amanah untuk ahli kesehatan masyarakat untuk dapat berkontribusi memastikan bahwa belanja tersebut dimanfaatkan secara baik.
Reporter: Likke Prawidya P, MPH
{/tabs}
{jcomments on}
Phase II. Face to face meeting
Cost of Course
Information and Registration:
