Category: Rencana Kesehatan

Puskesmas Rongkop

Profil Puskesmas Rongkop

Puskesmas Rongkop merupakan puskesmas rawat inap yang telah meraih akreditasi Paripurna, dengan wilayah kerja yang memiliki karakteristik pedesaan.

Sister Puskesmas

Puskesmas Rongkop berpasangan dengan Puskesmas Biudukfoho dari Kabupaten Malaka sebagai sister puskesmas, yang berstatus non rawat inap dan berada di wilayah sangat terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Wilayah kerja Puskesmas Rongkop mencakup 8 desa, dengan jumlah penduduk terlayani mencapai 29.563 jiwa. Sebagai wilayah pedesaan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi strategi pelayanan kesehatan, khususnya dalam pendekatan promotif dan preventif yang berbasis komunitas.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan di Puskesmas Rongkop berjumlah 40 orang, terdiri atas 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 8 perawat, 12 bidan, dan 10 tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, terdapat 7 SDM non-kesehatan yang mendukung penyelenggaraan administrasi dan operasional puskesmas.

Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, Puskesmas Rongkop memiliki bangunan milik sendiri dengan 12 ruangan yang digunakan untuk berbagai kegiatan pelayanan. Fasilitas penunjang seperti laboratorium, apotek, dan farmasi telah tersedia. Puskesmas ini juga memiliki 3 unit kendaraan operasional (terdiri dari 2 mobil pusling, 1 ambulans, dan 1 unit rusak berat) yang mendukung kegiatan lapangan. Ketersediaan listrik dan air selama 24 jam serta akses internet/SIM Puskesmas memastikan kelancaran aktivitas pelayanan dan administrasi.

Layanan Utama

Dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, Puskesmas Rongkop melayani masyarakat melalui klaster 1, 2, 3, dan 4, dengan berbagai layanan lintas klaster yang terintegrasi. Salah satu program inovasi unggulan yang dikembangkan adalah “Prima Peri Smart”, yang berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara cerdas dan berkelanjutan.

Manajemen dan Tata Kelola

Dari aspek manajemen dan tata kelola, Puskesmas Rongkop telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memanfaatkan berbagai sistem informasi seperti SIKDA, P-Care BPJS, SIMPUS, dan RME untuk meningkatkan mutu serta efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Puskesmas Purwosari

Kembali ke Peta

Profil Puskesmas Purwosari

Puskesmas Purwosari merupakan puskesmas non rawat inap dengan status akreditasi Paripurna (2023). Wilayah kerjanya memiliki karakteristik pedesaan

Sister Puskesmas

Puskesmas Purwosari berpasangan dengan Puskesmas Sarina sebagai sister puskesmas, yang juga berstatus non rawat inap dan berada di wilayah sangat terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Puskesmas Purwosari melayani masyarakat di 5 kalurahan dengan total 21.384 jiwa. Secara umum, wilayah ini tergolong pedesaan dengan faktor kontekstual penting berupa kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam, sehingga turut memengaruhi pola pelayanan kesehatan di wilayah kerja.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bertugas berjumlah 33 orang, terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 perawat, 7 bidan, dan 9 tenaga kesehatan lainnya, serta didukung oleh 9 SDM non-kesehatan.

Sarana dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana, Puskesmas Purwosari memiliki bangunan satu lantai dengan 21 ruangan, dilengkapi laboratorium, apotek/farmasi, serta 2 unit ambulans. Fasilitas dasar seperti listrik, air, dan akses internet/SIM Puskesmas tersedia dan berfungsi dengan baik, mendukung kegiatan pelayanan sehari-hari.

Layanan Utama

Dalam hal pelayanan, Puskesmas Purwosari menyelenggarakan layanan untuk klaster 1, 2, 3, dan 4, serta mengembangkan berbagai layanan lintas klaster. Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan adalah “Seni Ceting Jambi” (Sejak Dini Cegah Stunting dengan Jambu Biji), yang berfokus pada pencegahan stunting melalui pendekatan gizi dan pangan lokal.

Manajemen dan Tata Kelola

Dari aspek tata kelola, Puskesmas Purwosari telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memanfaatkan berbagai sistem informasi seperti SIKDA, P-Care BPJS, dan RME dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan.

Puskesmas Saptosari

Kembali ke Peta

Profil Puskesmas Saptosari

Puskesmas Saptosari merupakan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berlokasi di wilayah pedesaan Kabupaten Gunungkidul. Puskesmas Saptosari berstatus non rawat inap dengan akreditasi Paripurna. Wilayah kerjanya memiliki karakteristik pedesaan.

Sister Puskesmas

Puskesmas Besikama dari Kabupaten Malaka sebagai sister puskesmas, yang juga berstatus non rawat inap dan berlokasi di wilayah terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Secara administratif, Puskesmas Saptosari membawahi 7 kalurahan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 40.347 jiwa. Wilayah ini didominasi oleh karakteristik pedesaan, dengan faktor kontekstual penting berupa kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang turut memengaruhi pola pelayanan kesehatan.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Puskesmas ini memiliki total 33 tenaga kesehatan, yang terdiri dari 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 perawat, 5 bidan, serta 12 tenaga kesehatan lainnya, didukung oleh 7 SDM non-kesehatan.

Sarana dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana, Puskesmas Saptosari memiliki bangunan satu lantai dengan 28 ruangan, dilengkapi dengan laboratorium, apotek/farmasi, dan 2 unit ambulans. Fasilitas dasar seperti listrik, air, serta akses internet/SIM Puskesmas tersedia dan berfungsi dengan baik.

Layanan Utama

Dalam hal layanan, Puskesmas Saptosari menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk klaster 1, 2, 3, dan 4, serta mengembangkan berbagai program lintas klaster. Adapun inovasi dan program unggulan yang dijalankan meliputi UKMS dan Budevita (Bugar dengan Vitamin dan ARV).

Manajemen dan Tata Kelola

Dari sisi tata kelola, Puskesmas Saptosari telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memanfaatkan berbagai sistem informasi dalam mendukung operasional pelayanan, yaitu SIKDA, P-Care BPJS, SIMPUS, dan RME.

Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)

Indikator Kinerja RIBK 2025-2029 yang diselaraskan dalam RPJMD 2025-2029

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Provinsi		Indikator Kinerja Kabupaten/Kota
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	1	Usia harapan hidup	Usia harapan hidup
	2	Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)	Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)
	3	Angka kematian ibu	Jumlah kematian ibu
	4	Angka kematian balita	Jumlah kematian balita
	5	Prevalensi stunting	Prevalensi stunting
	6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
	7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Cakupan imunisasi bayi lengkap
	8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)
	9	Angka keberhasilan pengobatan TB	Angka keberhasilan pengobatan TB
	10	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	11	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup

Indikator Kinerja RIBK 2025-2029 yang diselaraskan dalam Renstra PD 2025-2029

Puskesmas Karangmojo

Kembali ke Peta

Profil Puskesmas Karangmojo I

Puskesmas Karangmojo I merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berlokasi di wilayah pedesaan Kabupaten Gunungkidul. Puskesmas ini berstatus non rawat inap dan telah meraih akreditasi Paripurna.

Sister Puskesmas

Puskesmas Karangmojo I menjalin kemitraan dengan Puskesmas Babulu sebagai Sister Puskesmas, yang juga berstatus non rawat inap dan berada di wilayah sangat terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Wilayah kerja Puskesmas Karangmojo I mencakup 5 kalurahan, dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 30.795 jiwa. Dengan karakteristik wilayah pedesaan, pelayanan kesehatan di Puskesmas ini disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari sisi sumber daya manusia, Puskesmas Karangmojo I memiliki 30 tenaga kesehatan, terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 4 perawat, 1 perawat gigi, 7 bidan, dan 8 tenaga kesehatan lainnya, serta didukung oleh 7 tenaga non-kesehatan yang berperan dalam mendukung operasional administrasi dan layanan.

Sarana dan Prasarana

Secara infrastruktur, Puskesmas Karangmojo I menempati bangunan milik sendiri dengan 37 ruangan yang digunakan untuk pelayanan medis, administrasi, dan kegiatan masyarakat. Fasilitas penunjang meliputi laboratorium, unit farmasi/apotek, serta 2 unit ambulans. Ketersediaan listrik, air, dan akses internet memungkinkan optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIM Puskesmas) dalam mendukung pelayanan digital dan pelaporan.

Layanan Utama

Dalam pelaksanaan pelayanan, Puskesmas Karangmojo I menjalankan layanan utama Klaster 1, 2, dan 3, yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif lintas program. Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan adalah “Mak Darti Mandalika”, sebagai wujud komitmen Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Manajemen dan Tata Kelola

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas Karangmojo I memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya untuk memperkuat efisiensi serta mutu pelayanan. Dalam aspek digitalisasi, Puskesmas telah menerapkan SmartHealth dan P-Care BPJS sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan prima.

Profil Puskesmas Karangmojo II

Puskesmas Karangmojo II merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan status non rawat inap. Puskesmas ini melayani masyarakat di wilayah pedesaan, dan telah menyelesaikan proses akreditasi pada tahun 2023 sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan dan tata kelola yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Sister Puskesmas

Puskesmas Karangmojo II menjalin kemitraan dengan Puskesmas Oemurak sebagai Sister Puskesmas, yang berstatus non rawat inap dan berlokasi di wilayah sangat terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Wilayah kerja Puskesmas Karangmojo II mencakup 4 kalurahan, dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 26.285 jiwa. Meskipun berada di wilayah pedesaan, Puskesmas ini memiliki posisi strategis karena termasuk dalam kawasan ibu kota kabupaten, sehingga dinamika sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat relatif tinggi.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari sisi sumber daya manusia, Puskesmas Karangmojo II didukung oleh 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 6 perawat, 6 bidan, dan 10 tenaga kesehatan lainnya, serta 7 tenaga non-kesehatan yang berperan penting dalam mendukung operasional pelayanan dan administrasi.

Sarana dan Prasarana

Secara infrastruktur, Puskesmas Karangmojo II menempati bangunan dua lantai dengan 23 ruangan pelayanan dan penunjang. Fasilitas yang tersedia meliputi laboratorium, satu unit farmasi/apotek, serta satu unit ambulans. Layanan didukung oleh ketersediaan listrik, air bersih, dan akses internet, sehingga pelaksanaan kegiatan administratif maupun pelayanan digital dapat berjalan optimal.

Layanan Utama

Puskesmas Karangmojo II menyelenggarakan layanan utama Klaster 1, 2, 3, dan 4, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, Puskesmas ini juga dikenal dengan berbagai inovasi dan program unggulan, antara lain:

Pagar Besar
Pendekar Bumil Sejiwa
Kupastikan Menang
Kupastikan Telor Matang
Sultan Gilut Istimewa

Program-program ini mencerminkan komitmen Puskesmas dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, serta pencegahan penyakit berbasis komunitas.

Manajemen dan Tata Kelola

Dalam aspek manajemen dan tata kelola, Puskesmas Karangmojo II telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya untuk peningkatan mutu layanan. Dari sisi digitalisasi, Puskesmas telah menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), P-Care BPJS, dan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk mendukung pelayanan yang efisien dan berbasis data.

Puskesmas Wonosari

Kembali ke Peta

Profil Puskesmas Wonosari I

Puskesmas Wonosari I merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Gunungkidul yang berstatus Puskesmas Non Rawat Inap. Puskesmas ini telah memperoleh akreditasi Paripurna. Berada di wilayah perdesaan sekaligus berlokasi di ibu kota kabupaten, Puskesmas Wonosari I memiliki posisi strategis dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan primer di daerah.

Sister Puskesmas

Puskesmas Wonosari I menjalin kerja sama Puskesmas Betun dengan sebagai Sister Puskesmas, yang berstatus non rawat inap dan berada di wilayah terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Wilayah kerja Puskesmas Wonosari I mencakup 7 desa, dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 33.321 jiwa. Kondisi wilayah yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten menjadikan dinamika sosial ekonomi masyarakat cukup beragam dan memengaruhi karakteristik pelayanan kesehatan di wilayah kerja.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari sisi sumber daya manusia, Puskesmas Wonosari I memiliki 44 tenaga kesehatan, yang terdiri dari 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 10 perawat, 12 bidan, dan 10 tenaga kesehatan lainnya, serta didukung oleh 8 tenaga non-kesehatan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional.

Sarana dan Prasarana

Secara infrastruktur, Puskesmas Wonosari I menempati bangunan dua lantai dengan satu basement, memiliki 29 ruang pelayanan dan penunjang, serta dilengkapi dengan laboratorium, unit farmasi/apotek, dan 2 unit ambulans. Ketersediaan listrik, air, dan akses internet yang baik mendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan dan pelayanan berbasis digital.

Layanan Utama

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Puskesmas Wonosari I melaksanakan layanan utama Klaster 1, 2, 3, dan 4, yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam aspek manajemen dan tata kelola, Puskesmas ini berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan untuk peningkatan mutu layanan.

Manajemen dan Tata Kelola

Dari sisi teknologi informasi, Puskesmas Wonosari I telah menerapkan berbagai sistem informasi kesehatan terintegrasi, antara lain SIKDA, P-Care BPJS, SIMPUS, dan Rekam Medis Elektronik (RME). Digitalisasi ini mendukung efisiensi, akurasi data, dan kemudahan akses informasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Profil Puskesmas Wonosari II

Puskesmas Wonosari 2 merupakan puskesmas non rawat inap yang telah meraih akreditasi Paripurna, menunjukkan komitmennya terhadap mutu pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan.

Sister Puskesmas

Sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan daerah, Puskesmas Wonosari 2 menjalin kemitraan dengan Puskesmas Weliman sebagai sister puskesmas, yang juga berstatus non rawat inap dan berlokasi di wilayah terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Puskesmas ini memiliki wilayah kerja yang mencakup 7 kelurahan dengan jumlah penduduk terlayani mencapai 57.563 jiwa. Letaknya yang berada di ibukota kabupaten menjadikan Puskesmas Wonosari 2 memiliki karakteristik pelayanan yang dinamis, dengan tuntutan masyarakat perkotaan terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, efisien, dan bermutu. Faktor kontekstual ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi puskesmas untuk terus meningkatkan inovasi dan tata kelola pelayanan.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Puskesmas Wonosari 2 didukung oleh 33 tenaga kesehatan, terdiri atas 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 12 perawat, 7 bidan, dan 10 tenaga kesehatan lainnya, serta 9 SDM non-kesehatan yang mendukung kegiatan administrasi dan operasional.

Sarana dan Prasarana

Secara infrastruktur, puskesmas ini menempati bangunan dua lantai dengan 22 ruang pelayanan, dilengkapi laboratorium dan unit farmasi/apotek. Meski tidak memiliki ambulans, puskesmas tetap berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan untuk memastikan respons cepat terhadap kasus gawat darurat. Ketersediaan listrik dan air dalam kondisi baik, dan akses internet serta sistem informasi puskesmas berjalan lancar, mendukung penerapan layanan berbasis digital.

Layanan Utama

Dalam aspek pelayanan kesehatan, Puskesmas Wonosari 2 menyelenggarakan pelayanan komprehensif yang mencakup Klaster 1, 2, 3, dan 4, dengan pendekatan lintas klaster untuk memperkuat integrasi program kesehatan masyarakat dan pelayanan individu.

Manajemen dan Tata Kelola

Dari sisi manajemen dan tata kelola, Puskesmas Wonosari 2 telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Sistem informasi yang digunakan meliputi SmartHealth dan Rekam Medis Elektronik (RME), yang berperan penting dalam mendukung efisiensi administrasi, transparansi, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan.

Puskesmas Paliyan

Kembali ke Peta

Profil Puskesmas Paliyan

Puskesmas Paliyan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Gunungkidul dengan status Puskesmas Non Rawat Inap. Puskesmas ini telah meraih akreditasi Paripurna, yang menegaskan komitmen terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola yang profesional. Berada di wilayah pedesaan, Puskesmas Paliyan melayani masyarakat dengan karakter sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Sister Puskesmas

Puskesmas Paliyan memiliki Puskesmas Tunabesi sebagai Sister Puskesmas, yang berstatus non rawat inap dan berlokasi di wilayah sangat terpencil.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Wilayah kerja Puskesmas Paliyan mencakup 7 desa, dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 33.162 jiwa. Dalam menjalankan program kesehatan, Puskesmas menghadapi berbagai faktor kontekstual, seperti kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, yang menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Puskesmas Paliyan didukung oleh 43 tenaga kesehatan, terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 7 perawat, 10 bidan, dan 10 tenaga kesehatan lainnya, serta 13 tenaga non-kesehatan yang berperan dalam administrasi dan operasional pelayanan.

Sarana dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana, Puskesmas Paliyan menempati bangunan milik sendiri, dilengkapi dengan laboratorium, unit farmasi/apotek, serta 2 unit ambulans. Sumber daya listrik dengan kapasitas 13.800 VA dan dukungan akses internet dari Kominfo dan Indihome memungkinkan optimalisasi berbagai sistem informasi manajemen yang digunakan dalam pelayanan.

Layanan Utama

Dalam penyelenggaraan layanan, Puskesmas Paliyan memberikan pelayanan utama Klaster 1, 2, 3, dan 4, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebagai bagian dari inovasi pelayanan, Puskesmas ini mengembangkan “Poling ASIK” (Pos Layanan Skrining Sehat Indonesiaku), sebuah program unggulan yang bertujuan meningkatkan deteksi dini dan skrining kesehatan masyarakat secara komprehensif.

Manajemen dan Tata Kelola

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas Paliyan memiliki keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan. Dalam aspek digitalisasi, Puskesmas ini telah menerapkan berbagai sistem informasi kesehatan, antara lain SIKDA/Smart Health, P-Care BPJS, dan Rekam Medis Elektronik (RME), guna mendukung pelayanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Puskesmas Ponjong

Kembali ke Peta

Profil Puskesmas Ponjong I

Puskesmas Ponjong I merupakan salah satu pusat layanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan status Puskesmas Rawat Inap dan telah meraih akreditasi Paripurna pada penilaian terakhir. Puskesmas ini berlokasi di wilayah perdesaan, dengan karakteristik masyarakat yang masih kental dengan nilai sosial, ekonomi, dan budaya lokal yang beragam.

Dalam upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Puskesmas Ponjong I menjalin kemitraan dengan Puskesmas Weoe sebagai Sister Puskesmas yang memiliki karakteristik wilayah terpencil dan juga berstatus rawat inap. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer di daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang berbeda.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Wilayah kerja Puskesmas Ponjong I meliputi 6 desa, dengan total penduduk terlayani sebanyak 38.865 jiwa. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam serta kearifan lokal menjadi faktor kontekstual penting dalam penyelenggaraan program kesehatan.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Puskesmas Ponjong I memiliki total 50 tenaga kesehatan, yang terdiri dari 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 15 perawat, 9 bidan, dan 9 tenaga kesehatan lainnya, serta 13 tenaga non-kesehatan yang mendukung operasional dan administrasi pelayanan.

Sarana dan Prasarana

Secara infrastruktur, Puskesmas Ponjong I menempati bangunan milik sendiri dengan 47 ruang pelayanan dan penunjang. Fasilitas penunjang meliputi laboratorium, unit farmasi/apotek, serta 4 unit ambulans. Ketersediaan listrik, air, serta akses internet dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Puskesmas memastikan kelancaran operasional pelayanan kesehatan.

Layanan Utama

Dalam penyelenggaraan layanan, Puskesmas Ponjong I melaksanakan layanan utama Klaster 1, 2, 3, dan 4, yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, Puskesmas juga telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi kesehatan, seperti SIKDA, P-Care BPJS, SIMPUS, dan Rekam Medis Elektronik (RME).

Manajemen dan Tata Kelola

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas Ponjong I memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Meskipun saat ini belum memiliki inovasi atau program unggulan yang terdokumentasi, Puskesmas terus berkomitmen mengembangkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat perdesaan dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan yang berkelanjutan.

Profil Puskesmas Ponjong II

Puskesmas Ponjong II merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan status Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas ini telah memperoleh akreditasi Paripurna, yang menandakan mutu pelayanan dan tata kelola yang sangat baik. Berada di wilayah perdesaan, Puskesmas Ponjong II memiliki karakteristik masyarakat yang erat dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya lokal yang khas.

Sebagai bentuk penguatan jejaring dan pemerataan layanan, Puskesmas Ponjong II menjalin kemitraan dengan Puskesmas Alkani sebagai Sister Puskesmas. Puskesmas Alkani berstatus non rawat inap dan berlokasi di wilayah sangat terpencil, sehingga kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

Kondisi Wilayah dan Demografi

Wilayah kerja Puskesmas Ponjong II meliputi 5 desa, dengan total penduduk terlayani sebanyak 17.738 jiwa. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi pendekatan pelayanan kesehatan di wilayah ini, sehingga berbagai program disusun dengan mempertimbangkan konteks lokal dan partisipasi masyarakat.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Puskesmas Ponjong II didukung oleh 35 tenaga kesehatan, terdiri atas 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 9 perawat, 8 bidan, dan 5 tenaga kesehatan lainnya, serta 10 tenaga non-kesehatan yang berperan dalam mendukung administrasi dan operasional.

Sarana dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana, Puskesmas Ponjong II menempati bangunan milik sendiri, dilengkapi dengan laboratorium, apotek/farmasi, serta 3 unit ambulans. Fasilitas dasar seperti listrik, air, dan akses internet tersedia dengan baik, mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIM Puskesmas) yang telah terintegrasi.

Layanan Utama

Puskesmas Ponjong II menyelenggarakan layanan utama Klaster 1, 2, 3, dan 4, yang meliputi berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam mendukung efisiensi pelayanan, Puskesmas ini telah mengimplementasikan sejumlah sistem informasi kesehatan, seperti SIKDA, P-Care BPJS, SIMPUS, dan Rekam Medis Elektronik (RME).

Manajemen dan Tata Kelola

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas Ponjong II memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memperkuat mutu dan cakupan layanan. Meskipun saat ini belum terdapat inovasi atau program unggulan yang terdokumentasi, Puskesmas Ponjong II terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dan memperkuat peran sebagai ujung tombak sistem kesehatan di wilayah perdesaan.

Kabupaten Gunungkidul

Profil Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul terletak di bagian tenggara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 1.485,36 km² atau sekitar 46,6% dari luas daratan DIY. Wilayah ini terbagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa, didominasi oleh bentang alam perbukitan karst Pegunungan Seribu.

Jumlah penduduk tahun 2023 mencapai 776.090 jiwa, terdiri dari 384.274 laki-laki dan 391.816 perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata 522 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Wonosari (1.194 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Girisubo (270 jiwa/km²).

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3,1 jiwa, dan angka beban tanggungan (dependency ratio) sebesar 49%

Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) di Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 74,23 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya.
Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat 10,3 per 1.000 kelahiran hidup (74 kasus), sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 16 kasus, terutama akibat perdarahan dan hipertensi kehamilan.

Penyakit tidak menular masih menjadi tantangan utama:

Hipertensi esensial primer: 59.432 kasus (11,2%)
Diabetes melitus tipe 2: 19.558 kasus (3,7%)
Dyspepsia dan gangguan pencernaan: 12.388 kasus (2,3%)

Sementara untuk gizi masyarakat, balita gizi buruk menurun menjadi 0,3% dan gizi kurang 3,9%. Namun anemia pada ibu hamil meningkat menjadi 19,2%, dan ibu dengan kekurangan energi kronis (KEK) sebesar 15,9%.

Upaya dan Layanan Kesehatan

Capaian pelayanan kesehatan ibu dan anak menunjukkan perbaikan:

Kunjungan K1 (ibu hamil): 100%
Kunjungan K4 (minimal 4 kali): 95,2%
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan: 99,8%
Pelayanan nifas: 92,8%

Program imunisasi dasar lengkap telah menjangkau seluruh wilayah, dengan 100% desa berstatus UCI (Universal Child Immunization).

Sumber Daya Kesehatan

1. Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Gunungkidul memiliki jaringan pelayanan kesehatan yang mencakup:

30 Puskesmas (tersebar di 18 kecamatan)
5 Rumah Sakit Umum, termasuk RSUD Wonosari sebagai rujukan utama
37 Klinik dan Balai Pengobatan
Apotek dan toko obat: lebih dari 120 unit
Posyandu aktif: lebih dari 2.000 unit, dengan peningkatan strata mandiri setiap tahun

Cakupan akses sanitasi layak juga meningkat, dengan lebih dari 90% rumah tangga memiliki jamban sehat dan peningkatan jumlah Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

2. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan tahun 2023 adalah:

Dokter umum: 115 orang
Dokter gigi: 40 orang
Perawat: 713 orang
Bidan: 627 orang
Ahli gizi: 85 orang
Sanitarian (kesehatan lingkungan): 73 orang
Tenaga farmasi: 124 orang
Tenaga kesehatan masyarakat: 65 orang
Tenaga laboratorium dan analis: 52 orang

3. Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sebagian besar penduduk Gunungkidul telah terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hampir seluruh desa (lebih dari 90%) juga telah memanfaatkan dana desa untuk kegiatan kesehatan, seperti Posyandu, sanitasi, dan pencegahan stunting.
Alokasi anggaran kesehatan daerah tahun 2023 difokuskan pada peningkatan layanan dasar, surveilans penyakit, serta penguatan sumber daya kesehatan.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Profil Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Profil Dinkes Gunungkidul

Webinar Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Respon Implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan saat ini telah menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai acuan perencanaan strategis kesehatan nasional dan daerah pada periode 2025–2029. Dokumen RPJMN menjadi dasar penyusunan RIBK dan ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Presiden Joko Widodo pada Rakerkesnas 2024, menekankan pentingnya integrasi program kesehatan di semua tingkat pemerintahan agar tidak berjalan parsial. Bappeda serta dinas kesehatan daerah diharapkan berpartisipasi aktif karena dipandang sebagai kunci penyusunan program kesehatan yang komprehensif dan relevan berdasarkan. RIBK juga menjawab amanat Undang‑Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat paradigma anggaran mengikuti program (money‑follow‑program) dan mengeliminasi mitos mandatory spending yang menganut ketentuan alokasi minimal 5% APBN dan 10% APBD dan menggantikannya dengan prinsip kebutuhan dan prioritas program kesehatan berbasis wilayah.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) muncul sebagai instrumen penting untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Studi pada RSUD Sidoarjo menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi yang berbasis kinerja secara signifikan mempengaruhi peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Di beberapa daerah—seperti Kota Bandung—implementasi ABK telah berjalan dengan pendekatan yang relevan dan terukur, meskipun masih menghadapi keterbatasan seperti kurangnya dukungan informasi dan hambatan kolaborasi lintas OPD . Di sisi lain, evaluasi di Kabupaten Tapanuli Utara menyimpulkan bahwa pelaksanaan ABK belum efektif karena kelemahan dalam kemampuan sumber daya manusia, prosedur yang belum lengkap, dan kurangnya koordinasi tim antar unit kerja daerah.

RIBK dan amanah UU Nomor 17 Tahun 2023 memberikan peluang besar untuk memperkuat sistem penganggaran agar lebih efektif, sistemik, dan berorientasi pada hasil. Namun demikian, tantangan di lapangan tetap ada yang mencakup kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran yang berada antar-level pemerintahan. Webinar ini menjadi penting sebagai media untuk meningkatkan pemahaman, berbagi praktik baik, dan merumuskan strategi implementatif ABK di daerah sebagai respons terhadap penerapan RIBK.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan.

Tujuan Khusus

Mensosialisasikan prinsip dan arah kebijakan RIBK di tingkat kabupaten/kota.
Memberikan pemahaman tentang konsep dan penerapan anggaran berbasis kinerja di sektor kesehatan.
Mendorong integrasi antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra) dengan RIBK.
Mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan ABK dalam pembangunan kesehatan di daerah.
Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi implementatif bagi pemerintah daerah.

Waktu dan Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB

Peserta

Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini:

Bappeda Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
DPRD Komisi Kesehatan
RSUD
Puskesmas
Akademisi
Masyarakat praktisi bidang kesehatan

Agenda

Pukul	Agenda Kegiatan
09.00 – 09.05	Pembukaan
09.05 – 09.15	Pengantar: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. PhD materi video
09.15 – 09. 30	Pemahaman Anggaran Berbasis Kinerja Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM) materi video
09.30 – 09.45	Praktik Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Kesehatan Muhamad Faozi Kurniawan, SE., Ak., MPH materi video
09.45 – 10.00	Pencapaian Indikator Kesehatan melalui Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja Galih Putri Yunistria, SKM, ME, MPMA (Ketua Tim Kerja Perencanaan 1 Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes) video
10.15 – 10.50	Sesi Diskusi video
10.50 – 11.00	Penutup

Reportase Kegiatan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Respon Implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota secara daring pada Kamis (28/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK) untuk mendukung implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan.

Sebagai pengantar, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyampaikan bahwa saat ini PKMK FK-KMK UGM sedang mengembangkan website untuk perencanaan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mempelajari terkait perencanaan kesehatan. Melalui webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pemangku kepentingan dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja selain itu juga menekankan bahwa webinar ini menjadi langkah awal menuju pemahaman mendalam tentang ABK.

Selanjutnya, Rijadh Djatu Winardi, Ph.D memaparkan konsep dan urgensi ABK, termasuk praktik global yang bisa diadaptasi di Indonesia.

Menurutnya, ABK bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dari perspektif lapangan, Muhamad Faozi Kurniawan, SE., Ak., MPH menguraikan praktik penerapan ABK di Dinas Kesehatan. Ia menekankan pentingnya keterkaitan program, kegiatan, sasaran, dan indikator dalam perencanaan daerah. Salah satu tantangan besar adalah memastikan bahwa indikator kinerja benar-benar relevan dengan intervensi program, serta adanya baseline data yang terintegrasi lintas OPD.

Terakhir, Galih Putri Yunistria, SKM, ME, MPMA dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan menyampaikan salah satu cara untuk perhitungan kebutuhan anggaran berbasis kinerja dengan menentukan komponen biaya utama dan biaya per kegiatan. Jika terdapat gap anggaran, diperlukan adanya strategi untuk perencanaan penganggaran berikutnya dengan strategi utama inovasi dari segi pendanaan kesehatan maupun inovasi pelaksanaan anggaran. Sedangkan dari daerah masih memerlukan kejelasan mengenai konsep apakah penyusunan anggaran benar-benar berdasarkan kinerja (performance based budgeting) atau sebenarnya penyusunan anggaran masih berdasarkan pada ketersediaan anggaran (budget based budgeting).

Reporter:
Latifah Alifiana (PKMK UGM)

Program	Outcome	Indikator Kinerja Provinsi		Indikator Kinerja Kabupaten/Kota
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun
		2	Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat
		3	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Prevalensi Obesitas > 18 tahun
		4	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
		5	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
		6	Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat
		7	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional
		8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
		9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
		10	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persentase lanjut usia yang mandiri
		11	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun
		12	Cakupan penemuan kasus TB	Cakupan penemuan kasus TB
		13	Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta	–
		14	Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	–
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	15	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
		16	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
		17	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Program Pembinaan Keluarga berencana	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana	18	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)
		19	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun
		20	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)
Peningkatan efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	21	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu
		23	–	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan
		24	–	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan
		25	–	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah