Kamis, 19 November 2020
Pengantar
Pengetahuan mengenai penyakit baru seperti COVID-19 perlu terus dikembangkan oleh organisasi-organsiasi kesehatan. Pengetahuan tentang COVID-19 terus berkembang dan hal tersebut mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi dalam merespon pandemi ini. Pengetahuan terkait COVID-19 ini akan mempengaruhi RS merespon dengan strategi yang tepat. Kegagalan dalam mendapatkan pengetahuan yang tepat akan mempengaruhi respon rumha sakit, yang juga akan membahayakan tenaga Kesehatan dan pasien lainnya.
Rumah sakit, dinas kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan lainnya adalah institusi yang kaya data dan informasi dari dalam dan luar organisasi. Berbagai data pelayanan kesehatan dikumpulkan oleh institusi tersebut. Agar data menjadi bermanfaat dan memiliki makna, perlu dilakukan pemrosesan data dan analisis agar menjadi informasi yang selanjutnya akan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan yang penting bagi organisasi tersebut, termasuk mengenai COVID-19. Pengembangan Knowledge Management ini diharapkan memudahkan institusi untuk mendokumentasikan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi ini dengan baik. Pengembangan dengan pendekatan Knowledge Management ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Apalagi karena pandemi ini semua tenaga medis (knowledge workers) lebih sibuk untuk pelayanan sehingga tidak cukup waktu untuk update berbagai informasi. Informasi tentang ilmu pengetahuan terbaru harus dipilah dan perlu waktu untuk mencari, mengumpulkan, membaca, membuat summary, hingga akhirnya bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipakai untuk memberikan dampak terhadap kinerja RS.
Tujuan
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memaparkan pentingnya pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19.
Proses Kegiatan
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi secara daring.
Peserta Kegiatan
Target peserta yang diharapkan bergabung adalah :
- Manajemen rumah sakit
- Unit Perpustakaan dan Litbang RS
- Dinas kesehatan provinsi / kabupaten / kota
- institusi pelayanan Kesehatan
- Peserta pelatihan Angkatan 1 (pelatihan perpustakaan sebagai learning resource center)
Output Kegiatan
Peserta memahami bagaimana kondisi ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana, krisis kesehatan dan pandemic COVID-19 sekarang ini. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.
Waktu dan Tempat
Kegiatan dengan tema Pendekatan Knowledge Management untuk Memperkuat Sistem Kesehatan dalam Merespon Pandemi COVID-19 akan dilaksanakan pada kamis, 19 November 2020 pukul 08.30 – 12.05 WIB
Agenda
| KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | |
| Pukul | Acara |
| 08.30 – 08.45 WIB |
Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. Ph.D (Ketua Board PKMK FK – KMK UGM) |
| 08.45 – 09.45 WIB |
Narasumber: dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes – Kebijakan pengembangan manajemen pengetahuan untuk institusi dan tenaga kesehatan Ringkasan materi: Menjelaskan mengenai aspek pemenuhan SDM kesehatan untuk penanganan COVID-19, penguatan laboratorium, provider safety, keamanan tenaga kesehatan, dan pengembangan dalam sistem informasi. dr. R. Detty Siti Nurdiati MPH. Ph.D, Sp.OG(K) – Ketua Cochrane Indonesia – Peran Cochrane Indonesia Untuk Memperkuat Knowledge Management bagi Klinisi Ringkasan materi: Menjelaskan mengenai peran Cochrane Indonesia sebagai organisasi non-profit, inovasi Cochrane Indonesia yang merancang clinical Q&A untuk membantu klinisi, dan informasi mengenai penurunanan grafik pengakses Cochrane. dr. Lutfan Lazuardi, PhD (UGM) – Inisiatif Pengembangan Knowledge Management di Institusi Kesehatan Ringkasan materi: Menjelaskan mengenai inisiasi yang dilakukan PKMK yaitu pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas SDM perpustakaan di RS dan pengembangan website manajemencovid.net serta pengembangan masyarakat praktisi. Sukirno, SIP, MA (Ketua Perpustakaan FK-KMK UGM) – Pengembangan perpustakaan digital di era pasca Covid-19 Ringkasan materi: Menjelaskan mengenai materi mengenai knowledge management untuk menanggapi pandemi COVID-19 dengan berbagai inovasi yang dapat dilakukan Rumah Sakit. |
| 09.45 – 10.30 WIB |
Pembahas: Prof. Adj. dr. Hans Wijaya (CEO RS National Hospital) Ringkasan materi: Menyampaikan mengenai saat pandemi ini klinisi membutuhkan informasi yang cepat dan mudah dipahami untuk diterapkan di lapangan. Hendro Subagyo, M.Eng (Kepala Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah, LIPI) Ringkasan materi: Menyampaikan bahwa metadata dan taksonomi sangat membantu dalam pencarian arsip yang telah lalu dan masih dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. Ph.D (Kepala Departemen HPM, FK-KMK UGM) Ringkasan materi: Menyampaikan bahwa belum semua organisasi pelayanan kesehatan menerapkan prinsip Knowledge Management termasuk dalam penanganan COVID-19. Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS (Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM) Ringkasan materi: Menyampaikan bahwa RS harus berani berinvestasi dalam pengembangan Knowledge Management karena RS adalah tempat yang kaya data. |
| 10.30 – 11.30 WIB | Diskusi |
| 11.30 – 11.45 WIB |
Presentasi Policy Brief Usulan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Penggunaan Pestisida Pada Petani di Lampung Penguatan Manajemen Puskesmas Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Melalui PMK 46 Tahun 2016 Paska Penilaian Akreditasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Perlunya Segera Revisi UU Wabah Penyakit Menular No. 4 Tahun 1984 |
| 11.45 – 12.00 WIB |
Diskusi Policy Brief |
| 12.00 – 12.05 WIB |
Penutupan (dr. Lutfan Lazuardi, Ph.D) |
Hampir semua program kesehatan terganggu capaian dan layanan kesehatannya akibat pandemi COVID-19. Di beberapa daerah bahkan ikut diuji dengan terjadinya tanggap darurat bencana alam juga. Ancaman ganda seperti ini harus dapat diantisipasi penanganannya oleh sektor kesehatan, tidak saja untuk respon cepat, tetapi juga kesiapsiagaan. Perencanaan ketahanan kesehatan tidak lagi menjadi tanggungjawab satu bagian, melainkan harus dapat terintegrasi mulai dari analisis masalah perencanaan program – program dan indikator kesehatan oleh semua bidang di sektor kesehatan untuk mencapai keamanan kesehatan (gambar di samping).
Pada hari keempat kursus kebijakan yang berlangsung pada 26 November 2024, Shita Dewi, selaku Peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka sesi dengan memberikan ulasan dari pertemuan sebelumnya. Shita mengajak para peserta untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik yang telah dibahas sebelumnya dan menyoroti poin-poin penting yang disampaikan para narasumber.
Pembicara selanjutnya adalah Prof. Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia yang menyampaikan sistem kontrak dalam pelayanan primer. Kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam layanan kesehatan menjadi strategi penting untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Research Assistant Professor Kailu Wang dari The Chinese University, Hong Kong yang menyampaikan sistem kontrak dalam pelayanan primer di Hong Kong. Sistem kesehatan Hong Kong merupakan kombinasi sektor publik dan swasta yang berfungsi saling melengkapi. Layanan publik, yang diawasi oleh Biro Kesehatan dan Otoritas Rumah Sakit, menyediakan perawatan primer seperti klinik rawat jalan, klinik spesialis, dan pusat kesehatan ibu serta anak, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pasien dengan penyakit kronis.
Pemateri selanjutnya adalah Professor Eng-Kiong Yeoh yang memaparkan terkait implementasi, monitoring dan evaluasi di Hong Kong. Program “Voucher Pelayanan Kesehatan Lansia” pertama kali diperkenalkan pada 1 Januari 2009 dengan skema percontohan yang memberikan lima voucher senilai HK$50 setiap tahun kepada lansia berusia 70 tahun ke atas. Program ini bertujuan melengkapi layanan kesehatan publik dengan memberikan insentif finansial agar lansia dapat memilih layanan kesehatan swasta sesuai kebutuhan mereka, termasuk perawatan preventif.
Setelah istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi dari para peserta yang telah dibagi menjadi kelompok berdasarkan negara. Masing-masing kelompok menampilkan paparan mengenai tantangan dalam integrasi pelayanan kesehatan. 
Kelompok ketiga adalah Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok yang memaparkan topik yang berbeda-beda. Kelompok pertama memaparkan terkait hipertensi. Meskipun sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung manajemen hipertensi, keterlibatannya dalam layanan kesehatan primer saat ini masih terbatas. Beberapa hambatan yang menghalangi kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta meliputi kurangnya strategi keterlibatan yang terstruktur, regulasi yang ketat, dan kendala finansial.
Kelompok kedua memaparkan kolaborasi puskesmas dengan klinik swasta. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menghadapi tantangan seperti komunikasi yang kurang efektif antara puskesmas dan klinik swasta akibat keterbatasan sumber daya, serta sulitnya akses pasokan obat bagi klinik swasta.
Kelompok ketiga memaparkan keterlibatan sektor swasta dalam promosi kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia. Di Indonesia, puskesmas melayani sekitar 30.000-50.000 penduduk dan bertanggung jawab atas pengelolaan program kesehatan seperti imunisasi, gizi, dan sanitasi.
Pemaparan dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya yaitu China. Sistem kesehatan di Shanghai dan Hong Kong memiliki perbedaan yang signifikan. Shanghai mengadopsi sistem tiga tingkat, dimana layanan kesehatan primer diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat, layanan sekunder oleh rumah sakit tingkat kabupaten, dan layanan tersier oleh rumah sakit besar di perkotaan.
Kegiatan dipandu oleh MC Bestian Ovilia Andini, S.KG yang menyampaikan selamat datang kepada para peserta serta memperkenalkan narasumber, dan dilanjutkan dengan sesi pengantar yang disampaikan oleh Shita Listyadewi, M.M., M.P.P. selaku Wakil Direktur PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Shita menjelaskan bahwa prioritas layanan KJSU muncul karena KJSU merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan berimplikasi pada biaya kesehatan yang tinggi. Pihaknya juga menjelaskan bahwa layanan KJSU tersedia di layanan fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan perlu perhatian dari pemerintah untuk memastikan bahwa penyediaan layanan KJSU memiliki akses yang terbuka bagi siapapun di Indonesia. Selain itu, perlu juga diperhatikan mutu layanan yang tersedia.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, MKes, sebagai Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit di PKMK FK-KMK UGM sekaligus selaku Ketua Tim Riset Implementasi Kebijakan Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU Rumah Sakit yang tengah dilakukan oleh PKMK. Beliau menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengampuan pelayanan KJSU yang sedang dilakukan, faktor-faktor yang melatarbelakangi penelitian ini, seperti tren kasus KJSU yang meningkat dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan KJSU.
Paparan selanjutnya oleh dr. Muhammad Cucu Zakaria, Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS yang mewakili Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Cucu memaparkan tentang skema pembiayaan pelayanan KJSU oleh BPJS Kesehatan. Narasumber juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan KJSU. Pihaknya juga menjelaskan skema kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit dalam klasifikasi rumah sakit yang baru.
Forum dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh dr. Luqman Hakim, MPH. Pada sesi diskusi ini, para peserta forum melontarkan pertanyaan dan tanggapan terhadap paparan, dilanjutkan dengan jawaban dan tanggapan dari narasumber. Beberapa poin menarik dari diskusi ini diantaranya adalah pentingnya menambah jumlah institusi pendidikan SDM yang dibutuhkan oleh layanan KJSU agar pemenuhan dokter spesialis, subspesialis, perawat, dan SDM lain yang terlatih dapat lebih cepat tercapai. Poin menarik selanjutnya terkait mekanisme kerja sama BPJS dengan rumah sakit yang terkesan sulit, namun persyaratan-persyaratan tersebut penting untuk menjamin kualitas pelayanan KJSU. Terakhir, diskusi membahas pentingnya strategi komunikasi yang komprehensif yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar menjalankan perilaku hidup sehat sehingga menurunkan risiko penyakit kanker, jantung, stroke dan uronefrologi.
Pada hari ketiga kursus kebijakan (27/11/2024), para peserta berkesempatan untuk mengikuti kunjungan lapangan ke Siriraj H Solution. Namun, sebelum melakukan kunjungan, para peserta diajak untuk mengenal lebih dalam terkait Siriraj H Solution melalui pemaparan oleh dr. Pochamana Phisalprapa, PhD lulusan Chulalongkorn University, dan sekaligus salah satu Direktur di Siriraj Hospital.
Di RS Siriraj, dikembangkan sebuah unit khusus untuk kelompok kelas menengah ke atas yang merupakan Private Wing dari Siriraj Hospital. Private Wing RS Siriraj merupakan RS yang otonom. Private Wing ini RS Siriraj berupa ditujukan untuk mendapatkan dana bagi FK dan dapat memberi subsidi silang ke RS Siriraj yang menerima pasien universal health coverage (UHC) dan dibangun sekitar 15 tahun yang lalu. Dengan demikian, RS Siriraj melihat peluang pengembangan pasien non-UHC untuk menambah revenue-nya. Private Wing tidak menerima pasien-pasien UHC. Private Wing ini dirancang untuk memenuhi permintaan masyarakat Thailand yang mempunyai dana. Mempunyai pasar yang sama dengan RS-RS swasta seperti Burungrad Hospital.
Untuk memperkuat ekosistem kesehatan yang lebih luas, Rumah Sakit Siriraj mengembangkan Siriraj H Solutions yang merupakan klinik milik RS di tempat terpisah.
Siriraj H Solutions menargetkan pelanggan dengan berbagai usia, baik yang ingin menjaga kesehatan secara preventif maupun mereka yang memiliki penyakit non-komunikabel (NCD). Pelayanan yang ditawarkan meliputi pemeriksaan inovatif, pengobatan preventif, keseimbangan pikiran dan tubuh, serta terapi revitalisasi dan anti-aging. Seluruh layanan ini didukung oleh tim dokter berpengalaman, teknologi medis inovatif, dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan.
Konsep pelayanan ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit lebih awal, melakukan intervensi proaktif, dan memberikan solusi perawatan yang cerdas. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Siriraj H Solutions adalah perwujudan dari komitmen RS Siriraj untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, yaitu layanan yang tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup
Salah satu fokus utama Siriraj H Solutions pada kesehatan preventif dan keseimbangan hidup. Hal ini tercermin dalam berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia.
Walaupun berstatus sebuah klinik, Siriraj H Solutions menyediakan fasilitas diagnostik yang sangat bagus. Saat ini semakin banyak masyarakat Thailand yang mengunakan pendekatan proaktif dan teknologi modern untuk aktif dalam mengelola perjalanan kesehatan pribadi mereka menuju kesejahteraan. Rumah Sakit Siriraj telah membuat visi masa depan dimana kesehatan proaktif menjadi pusat perhatian. Rumah Sakit Siriraj menganut gagasan bahwa individu sebaiknya berdaya, yang dipersenjatai dengan pengetahuan dan alat-alat mutakhir. Menariknya di klinik ini tersedia berbagai peralatan diagnostik mutakhir seperti CT Scan 400 slice, X Ray, sampai ke Breast Cancer diagnostic facilities.
Pada hari kedua kursus kebijakan yang berlangsung pada 26 November 2024, Shita Dewi, selaku Peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka sesi dengan memberikan ulasan dari pertemuan sebelumnya. Dalam ulasannya, pihaknya menyoroti poin-poin penting yang disampaikan para narasumber dan mengundang peserta untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik yang telah dibahas sebelumnya.
Pembicara selanjutnya adalah Professor Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia yang memaparkan terkait belanja kesehatan strategis atau strategic health purchasing. Laksono membahas pentingnya strategic purchasing dalam sistem kesehatan untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan kualitas layanan. Pendekatan ini melibatkan pengambilan keputusan strategis tentang layanan yang dibeli, seleksi penyedia, dan mekanisme pembayaran. Di Indonesia, BPJS Kesehatan memainkan peran kunci sebagai pembeli utama layanan kesehatan, menghadapi tantangan seperti distribusi fasilitas yang tidak merata, lemahnya pengawasan kualitas, serta risiko fraud dalam kontrak. Salah satu langkah penting adalah menerapkan sistem insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pengelolaan diabetes, yang bertujuan menurunkan komplikasi dan meningkatkan hasil pengobatan.
Pemateri pertama adalah Professor Ying Yao Chen dari School of Public Health, Fudan University dari China. Sejak 2009, China telah mencatat kemajuan besar dalam reformasi sistem kesehatannya, dengan hampir seluruh penduduknya kini tercakup dalam sistem asuransi kesehatan sosial dan paket layanan kesehatan publik dasar. Langkah ini telah mengurangi kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi dan memperkecil kesenjangan dalam akses layanan. Namun demikian, reformasi lebih lanjut tetap diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit publik, memanfaatkan sumber daya kesehatan secara optimal, serta mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan.
Pemateri kedua adalah Professor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh selaku Professor of Public Health, Department of Community Health, National University of Malaysia. Sistem kesehatan Malaysia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari biaya kesehatan yang tinggi hingga meningkatnya masalah obesitas dan diabetes, yang membebani masyarakat, terutama kelompok tanpa penghasilan tetap atau tanpa asuransi. Meskipun sektor swasta memainkan peran penting dengan kualitas layanan yang dianggap lebih baik, hal ini menciptakan ketimpangan akses bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pengadaan sumber daya kesehatan masih terganjal oleh kurangnya transparansi, keterbatasan anggaran untuk penelitian, serta peraturan yang kaku, khususnya di rumah sakit pendidikan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi tantangan ini dengan langkah-langkah seperti memperkuat sistem rujukan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di daerah terpencil, memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan.
Pemateri ketiga adalah Waraporn Suwanwela selaku Deputy Secretary-General, National Health Security Office, Thailand. Thailand memiliki berbagai skema asuransi kesehatan publik untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk CSMBS untuk pegawai negeri dan keluarganya sejak 1963 (mencakup 8% populasi), SSS untuk pekerja sektor swasta sejak 1990 (18%), UCS sebagai skema terbesar sejak 2002 (72%), dan skema khusus untuk pegawai pemerintah tertentu (2%).
Setelah istirahat, pemaparan materi dilanjutkan Associate Professor Chantal Herberholz selaku Director Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang memaparkan mekanisme infrastruktur untuk integrasi pelayanan berdasarkan pengalaman global. Kemitraan pub
Kemudian topik ini dilanjutkan oleh Professor Siripen Supakankunti selaku Professor, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang menjelaskan pengalaman Thailand dalam mengimplementasikan PPP. Dalam sesi ini dipaparkan pula terkait reformasi sistem kesehatan yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana cara memperkuat dan melibatkan sektor swasta dalam sistem tersebut.
Pembicara selanjutnya adalah Research Assistant Professor April Yushan Wu dari Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong. April menjelaskan jika pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan dengan tingkat pemaksaan yang bervariasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat paling ringan adalah dorongan (exhortasi) melalui persuasi dan penyebaran informasi. Tingkat kedua melibatkan pajak untuk memengaruhi perilaku melalui insentif fiskal, sedangkan tingkat ketiga mencakup pengeluaran pemerintah berupa distribusi dana atau barang untuk mendukung kebijakan. Regulasi pada tingkat keempat menetapkan aturan dengan sanksi, dan tingkat terakhir, yang paling memaksa, adalah pemilikan publik, di mana pemerintah langsung mengelola layanan terkait. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah berkisar dari persuasi hingga kontrol penuh.
Pembicara terakhir dari kursus kebijakan hari ini (26/11/2024) adalah Professor Adi Utarini dari Departemen Kebijakan dan Manajemen FK-KMK UGM yang memaparkan terkait penjaminan mutu dan akreditasi eksternal untuk memastikan bahwa penyedia layanan memenuhi standar perawatan yang ditetapkan. Akreditasi juga membantu memastikan bahwa penyedia layanan swasta selaras dengan tujuan sistem kesehatan yang berbasis pelayanan kesehatan primer. Meskipun demikian, implementasi akreditasi dapat menghadapi tantangan, terutama di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, seperti dalam perawatan primer. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi, pengembangan kapasitas, dan strategi yang disesuaikan.
Dr. Athaporn Limpanylers memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan primer di Thailand, khususnya dalam konteks program Universal Coverage Scheme (UCS), mulai dari awal kerja sama pada 2003 hingga inovasi terbaru pada 2024. Kemitraan ini berawal dengan melibatkan rumah sakit swasta sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan primer.
Selanjutnya adalah pemaparan dari Dr. Watchai Charunwatthana yang menjelaskan jika sistem kesehatan di Thailand telah mengalami evolusi signifikan sejak 1970-an. Dekade-dekade awal merupakan pembentukan struktur dasar seperti komunitas kesehatan nasional dan pergeseran menuju inisiatif kesehatan berbasis komunitas. Dekade-dekade berikutnya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses layanan kesehatan, dan desentralisasi manajemen kesehatan. Tonggak penting termasuk pengenalan program Sukarelawan Kesehatan Desa (VHV), perluasan cakupan asuransi kesehatan, dan pembentukan sistem kesehatan distrik.
Pembicara tamu berikutnya ialah Dr Eduardo P. Banzon dari Asian Development Bank yang menyampaikan terkait Hambatan dalam Optimalisasi Sektor Kesehatan Swasta. Pemerintah menghadapi beberapa kendala utama dalam memanfaatkan sektor kesehatan swasta. Dua diantaranya ialah kapasitas regulasi dan pembelian pemerintah yang masih lemah. Selain itu, ekspektasi sektor swasta sering kali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya terkait paket manfaat dan mekanisme pembayaran. Klinik pelayanan primer swasta yang berskala kecil dan beroperasi secara independen juga menjadi tantangan, mengingat keterbatasan kapasitas manajemen dan kurangnya integrasi atau koordinasi dengan rumah sakit.
Setelah sesi diskusi panel, kegiatan berlanjut dengan sesi pemaparan oleh Professor Eng-kiong Yeoh selaku Direktur Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hong Kong. Prof Eng-Kiong Yeoh memaparkan terkait kerangka konseptual dan struktur program serta instrumen kebijakan, modalitas, dan mekanisme layanan kesehatan terpadu. Saat ini, peningkatan jumlah populasi lansia di seluruh dunia akan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis membuat sistem kesehatan semakin terbebani. Hal ini karena perawatan penyakit kronis membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan penyakit akut.
Selanjutnya adalah pemaparan dari Professor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand mengenai Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia-Pasifik. Sektor kesehatan di Asia-Pasifik menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan profil epidemiologi, munculnya penyakit baru, dan kesenjangan dalam penyampaian layanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh aksesibilitas, kontinuitas, dan koordinasi antara sektor publik dan swasta.
Pada sesi siang hari kursus kebijakan, peserta mendapatkan materi terkait instrumen kebijakan oleh Profesor Laksono Trisnantoro selaku Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono mengaitkannya pada kerangka WHO Building Blocks. Ia menjelaskan bagaimana kebijakan di tingkat makro, meso, dan mikro saling memengaruhi. Kebijakan tingkat makro, seperti regulasi nasional dan pengelolaan dana, berdampak pada sistem kesehatan secara keseluruhan, sedangkan tingkat meso berfokus pada integrasi layanan kesehatan yang dipimpin oleh primary care. Integrasi ini menghubungkan berbagai elemen, seperti rumah sakit dan klinik, serta memengaruhi kebijakan makro dan praktik klinis di tingkat mikro. Tata kelola yang baik membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, penyedia layanan, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan sistem yang efisien dan inklusif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kewenangan pemerintah dalam sektor kesehatan lebih kecil, sehingga sektor swasta memainkan peran dominan, yang juga memengaruhi kualitas layanan di tingkat klinis.
Sesi pemaparan instrument kebijakan selanjutnya disampaikan oleh Profesor Adi Utarini. Adi Utarini membahas pentingnya sektor kesehatan swasta dalam sistem kesehatan global, sebagaimana yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sektor ini mencakup entitas formal dan informal, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun nirlaba, serta melibatkan penyedia layanan domestik dan internasional. Berbagai institusi, seperti klinik, rumah sakit swasta, apotek, hingga penyedia layanan kesehatan tradisional, merupakan bagian dari sektor ini. Secara global, lebih dari separuh layanan kesehatan disuplai oleh sektor swasta, dengan kontribusi yang sangat besar di wilayah seperti Asia Tenggara dan Mediterania Timur. Utarini menekankan bahwa regulasi adalah elemen kunci untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan sektor ini. Regulasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, melindungi konsumen, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan perilaku penyedia layanan sesuai standar melalui aturan yang dilengkapi insentif dan sanksi.