Pekan Policy Brief Transformasi Kesehatan

Transformasi sistem kesehatan membutuhkan lebih dari sekadar perubahan regulasi dan pengembangan program. Ketersediaan obat dan alat kesehatan, integrasi teknologi informasi, penguatan sistem rujukan, efektivitas pembiayaan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan komponen yang saling berkaitan dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Berbagai tantangan tersebut menjadi pokok pembahasan hari kedua Pekan Policy Brief Transformasi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada bersama Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) pada Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Forum Nasional XVI JKKI 2026 yang mempertemukan penyusun policy brief dengan pemangku kebijakan untuk mendiskusikan rekomendasi berbasis bukti.

Sebanyak 18 policy brief dijadwalkan untuk dipresentasikan dalam empat sesi tematik, yakni Transformasi Farmalkes dan Digitalisasi, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, serta Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan. Diskusi melibatkan perwakilan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Memperkuat Advokasi Kebijakan melalui Policy Brief

Mengawali kegiatan, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. kembali menekankan pentingnya advokasi sebagai bagian dari proses memperkuat kebijakan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, policy brief merupakan salah satu instrumen untuk menjembatani pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti dan analis kebijakan dengan kebutuhan pengambil keputusan.

Namun, penyampaian policy brief dalam sebuah forum tidak serta-merta menghasilkan perubahan kebijakan. Proses transfer pengetahuan membutuhkan strategi komunikasi dan advokasi yang berkelanjutan, termasuk menentukan pengetahuan apa yang perlu disampaikan, siapa sasaran pengambil keputusan, bagaimana pesan disampaikan, serta bagaimana keberhasilan advokasi diukur.

Prof. Laksono juga menyoroti besarnya potensi jejaring advokasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Pengambil keputusan tersebar pada berbagai tingkatan, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, upaya advokasi perlu dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kewenangan dan kebutuhan masing-masing institusi.

Pihaknya mendorong agar policy brief bukan hanya dikembangkan sebagai dokumen tertulis, melainkan juga dikemas melalui berbagai bentuk komunikasi publik, seperti video, podcast, dan media digital lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan memperkuat dukungan terhadap perubahan kebijakan, program, maupun alokasi sumber daya.

Farmalkes dan Digitalisasi: Menjamin Ketersediaan serta Keberlanjutan Pelayanan

Sesi ketiga yang dimoderatori Relmbuss Biljers Fanda, MPH, Ph.D. mengangkat empat policy brief mengenai transformasi farmasi dan alat kesehatan serta digitalisasi pelayanan kesehatan.

Pembahasan kelompok G diawali dengan policy brief Bebas Pasung Belum Cukup: Menjamin Kontinuitas Psikofarmaka Esensial bagi ODGJ di Puskesmas yang disampaikan Angga Iswara Widigda Effendi dari UPT Puskesmas Bantur, Kabupaten Malang. Policy brief ini menekankan bahwa pembebasan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari pemasungan merupakan langkah awal yang perlu diikuti dengan pelayanan berkesinambungan, termasuk kepastian ketersediaan obat psikofarmaka.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet pada 2024, tingkat ketersediaan kelompok obat kesehatan jiwa di seluruh Puskesmas yang diteliti hanya sekitar 42%, terendah dibandingkan kelompok obat esensial lainnya. Persoalan ini menunjukkan bahwa terputusnya terapi tidak selalu disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien. Kekosongan stok, keterlambatan redistribusi, dan kendala mekanisme rujuk balik juga dapat menjadi penyebab terputusnya pengobatan.

Oleh karena itu, penyusun merekomendasikan agar kontinuitas ketersediaan psikofarmaka menjadi salah satu indikator mutu pelayanan. Penguatan sistem perlu dilakukan melalui integrasi register pasien aktif dengan data stok obat, perencanaan kebutuhan, sistem peringatan dini, serta mekanisme redistribusi dan tindak lanjut berbasis komunitas. Fokus awal implementasi diarahkan pada penyatuan sistem yang sudah tersedia, bukan menambah aplikasi baru.

Policy brief kedua disampaikan oleh Refina Anjani dan Tsabita Prameswari bersama tim dari Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM melalui judul Peningkatan Ketahanan Kesehatan: Strategi Upgrading Industri Alat Kesehatan dari Tahap Perakitan ke Inovasi. Kajian ini mengangkat persoalan ketergantungan industri alat kesehatan terhadap teknologi dan komponen dari luar negeri, yang menjadi semakin terlihat selama pandemi COVID-19.

Penyusun mendorong transformasi industri alat kesehatan dari aktivitas perakitan menuju pengembangan inovasi dan kapasitas produksi dalam negeri. Strategi yang ditawarkan meliputi penguatan hulu industri, pemberian insentif bagi pelaku industri, dukungan fiskal dan regulasi untuk riset dan pengembangan, serta kolaborasi antar lembaga dalam tata kelola industri alat kesehatan.

Menanggapi kedua policy brief tersebut, perwakilan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa obat-obatan untuk gangguan jiwa pada dasarnya telah tercantum dalam Formularium Nasional, termasuk pengaturan penggunaannya sesuai kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri perlu terus didorong melalui pembelajaran dari pandemi, terutama untuk meningkatkan kemandirian produksi dan kemampuan menghasilkan teknologi yang dibutuhkan sistem kesehatan.

Pada kelompok H, Armein Sjuhary Rowi dari Universitas Sebelas Maret mengangkat Penguatan Kebijakan Digital Health untuk Meningkatkan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri di Indonesia. Policy brief ini menawarkan pemanfaatan platform digital untuk memperkuat pemantauan konsumsi tablet tambah darah, meningkatkan kepatuhan remaja putri, serta memperkuat kolaborasi antara sekolah dan Puskesmas.

Hasil uji model yang disampaikan menunjukkan potensi peningkatan kepatuhan melalui intervensi digital. Rekomendasinya mencakup integrasi platform digital dengan program nasional tablet tambah darah, penguatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan monitoring dan evaluasi berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, serta jaminan keberlanjutan implementasi.

Sementara itu, Nurul Fauziah dari UGM mempresentasikan Dari Data Posyandu untuk Continuum of Care: Penguatan Interoperabilitas dalam Integrasi Layanan Primer. Kajian ini menyoroti fragmentasi data pelayanan Posyandu yang menghambat pemantauan kesehatan secara berkesinambungan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Penyusun mengusulkan penguatan interoperabilitas data melalui integrasi dari Posyandu ke sistem informasi Puskesmas hingga SATUSEHAT. Implementasinya perlu didahului pemetaan kesenjangan infrastruktur, standardisasi elemen dan terminologi data, kesiapan perangkat digital, serta peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan.

Dalam tanggapannya, perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan memberikan perhatian pada pentingnya keselarasan standar dan kesiapan implementasi digital di tingkat daerah. Transformasi digital perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kesinambungan pelayanan, bukan sekadar meningkatkan jumlah data yang dientri.

Transformasi Layanan Rujukan: Membangun Pelayanan Berbasis Kompetensi dan Keselamatan Pasien

Sesi keempat yang dimoderatori Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM., M.Kes. membahas lima policy brief yang berfokus pada penguatan sistem rujukan, efisiensi sumber daya, dan keselamatan pasien.

Kelompok I menghadirkan tiga gagasan kebijakan. Bestian Ovilia Andini dari PKMK FK-KMK UGM mempresentasikan Transformasi RSIA Berlahan Sempit: Dari Ancaman Regulasi Menjadi Pusat Layanan Spesialis Unggulan Daerah. Policy brief ini mengangkat tantangan rumah sakit ibu dan anak dengan keterbatasan lahan dalam memenuhi persyaratan regulasi sekaligus mempertahankan keberlanjutan pelayanan.

Selanjutnya, Maharani Pyrusha Leilani Putri dari HPM FK-KMK UGM menyampaikan Dari Inisiatif ke Sistem: Pelembagaan Navigasi Pasien Berbasis Komunitas untuk Keberlanjutan Layanan Kanker. Kajian ini menyoroti kesenjangan antara hasil skrining kanker dan keberlanjutan perjalanan pasien hingga mendapatkan diagnosis serta pengobatan.

Program navigasi pasien kanker telah dikembangkan di sejumlah fasilitas, termasuk Rumah Sakit Kanker Dharmais. Namun, keberlanjutan navigasi pasien berbasis komunitas masih menghadapi kendala kelembagaan dan pembiayaan. Kewenangan program kanker, pengelolaan kader, rumah sakit, dan organisasi masyarakat berada pada institusi yang berbeda. Selain itu, navigator komunitas belum sepenuhnya diakui sebagai jenis pelayanan kesehatan yang memiliki dasar pembiayaan tersendiri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penyusun mengusulkan pembentukan konsorsium navigasi pasien komunitas melalui kerja sama formal lintas sektor dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Policy brief ketiga disampaikan Fajrul Falah dari PKMK FK-KMK UGM melalui judul Efisiensi Sumber Daya melalui Integrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan Berbasis Kompetensi. Kajian ini mengangkat persoalan ketimpangan distribusi tenaga medis, pemanfaatan alat kesehatan, dan duplikasi pemeriksaan akibat belum optimalnya integrasi antar fasilitas kesehatan.

Lebih dari 65% tenaga medis yang dikaji terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, sementara beberapa wilayah di Indonesia timur memiliki kurang dari 2%. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas memiliki peralatan kesehatan yang tidak optimal digunakan karena keterbatasan tenaga spesialis, sementara pemeriksaan laboratorium dan radiologi dapat dilakukan berulang akibat keterbatasan interoperabilitas data.

Penyusun mendorong penguatan integrasi fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kompetensi, termasuk pemanfaatan bersama alat kesehatan, penguatan sistem rujukan, dan integrasi informasi klinis. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efisiensi sumber daya tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Pada Kelompok J, Nada Tri Hazka Syahirah dari Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri mengangkat Akselerasi Keselamatan Pasien: Strategi Pengendalian Infeksi Daerah Operasi Berbasis Risiko di Sumatera Barat. Sementara itu, Renaldi dari PKMK FK-KMK UGM mempresentasikan Menyelamatkan Ekonomi Warga Rentan: Inisiatif Hospital-at-Home Kota Yogyakarta.

Kedua policy brief tersebut memperlihatkan pentingnya inovasi dalam pelayanan rujukan. Pengendalian infeksi daerah operasi membutuhkan pendekatan berbasis risiko untuk memperkuat keselamatan pasien, sedangkan model Hospital-at-Home menawarkan alternatif pelayanan bagi pasien tertentu di luar rumah sakit dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan mutu pelayanan.

Diskusi bersama perwakilan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyoroti pentingnya kesesuaian rekomendasi dengan regulasi dan tata kelola pelayanan rujukan. Dalam pembahasan navigasi pasien kanker, salah satu perhatian utama adalah kepastian pembiayaan dan kelembagaan. Pembiayaan rumah sakit yang direncanakan melalui anggaran tahunan belum tentu mampu mengakomodasi kebutuhan kegiatan navigasi pasien berbasis komunitas yang bersifat dinamis dan membutuhkan dukungan lintas institusi.

Transformasi Pembiayaan Kesehatan: Memperluas Sumber Dana dan Meningkatkan Efisiensi Belanja

Sesi kelima yang dimoderatori Vini Aristianti, SKM., MPH, AAK membahas empat policy brief terkait keberlanjutan pembiayaan dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam sistem kesehatan.

Pada Kelompok K, Kadi Kusumastuti dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama HPM FK-KMK UGM mengangkat Menjaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta: Filantropi Kesehatan sebagai Pendanaan Komplementer. Kajian ini menyoroti kebutuhan diversifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan jaminan kesehatan daerah.

Selanjutnya, Luqman Hakim dari K-24 Indonesia mempresentasikan Memperkuat Kapitasi Berbasis Kinerja BPJS Kesehatan untuk Layanan Primer yang Lebih Berkualitas. Policy brief ini mengangkat pentingnya penyempurnaan mekanisme kapitasi berbasis kinerja agar insentif pembiayaan dapat mendorong peningkatan akses, mutu, dan efektivitas pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kelompok L melanjutkan pembahasan melalui dua policy brief. Lia Mulyaningsih dari HPM FK-KMK UGM menyampaikan Dari Proporsi Tetap Menuju Alokasi Adaptif: Reformasi Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas. Sementara itu, dr. Wulandari Indri Hapsari, MPH dari Balai Pelatihan Kesehatan Semarang mengangkat Reformasi Jaminan Kesehatan Jiwa: Meringankan Beban Fiskal Negara melalui Pendanaan Caregiver dan Dukungan Komunitas.

Policy brief mengenai dana kapitasi menyoroti perlunya fleksibilitas alokasi agar penggunaan dana lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan di Puskesmas. Adapun gagasan reformasi pembiayaan kesehatan jiwa menekankan bahwa dukungan bagi pasien tidak cukup hanya melalui pembiayaan pelayanan klinis. Keluarga dan caregiver juga membutuhkan dukungan karena selama ini memikul sebagian besar beban perawatan jangka panjang.

Penyusun mengusulkan tiga pilar penguatan pembiayaan berbasis komunitas, yaitu kompensasi finansial bagi caregiver utama, pendanaan jaringan kader kesehatan jiwa komunitas untuk pendampingan psikososial, serta standarisasi layanan preventif terintegrasi seperti kunjungan rumah berkala yang dapat dibiayai melalui dana kapitasi FKTP.

Diskusi melibatkan BPJS Kesehatan, Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pembahasan menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan sumber pembiayaan dan efektivitas belanja kesehatan. Penguatan kapitasi berbasis kinerja dan fleksibilitas pemanfaatan dana kapitasi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mencegah inefisiensi dan potensi kecurangan.

Dalam sesi ini, perwakilan Pusat Pembiayaan Kesehatan juga menyinggung perkembangan pembahasan mengenai pembiayaan pelayanan jangka panjang (long-term care). Isu tersebut relevan dengan kebutuhan penguatan perlindungan finansial dan perluasan manfaat pembiayaan kesehatan, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

Moderator Vini Aristianti menyimpulkan bahwa transformasi pembiayaan kesehatan perlu dilihat dari tiga aspek yang saling berkaitan: diversifikasi sumber pendanaan, efisiensi dan efektivitas belanja, serta perluasan manfaat perlindungan kesehatan.

Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan: Menyiapkan Pembiayaan dan Pelayanan Sebelum Krisis

Sesi keenam yang dimoderatori Happy Pangaribuan, MPH membahas lima policy brief terkait pembiayaan krisis, tata kelola kesiapsiagaan bencana, serta ketahanan sistem kesehatan terhadap ancaman lingkungan dan perubahan iklim.

Pada Kelompok M, Vina Yulia Anhar dari PKMK FK-KMK UGM mempresentasikan Menyiapkan Dana Kesehatan Sebelum Bencana Datang: Transformasi Pembiayaan Kesiapsiagaan Krisis dan Ketahanan Kesehatan Nasional. Policy brief ini menyoroti bahwa kebutuhan kesehatan saat bencana tidak dapat menunggu proses administrasi anggaran. Rumah sakit membutuhkan obat, oksigen, alat kesehatan, dan biaya operasional, sementara Puskesmas tetap harus menjalankan pelayanan esensial.

Penyusun mendorong pergeseran pendekatan pembiayaan dari responsif setelah bencana menuju pembiayaan kesiapsiagaan yang direncanakan sebelumnya. Pendekatan reaktif berpotensi meningkatkan biaya pengadaan dan logistik, mengganggu pelayanan kesehatan rutin, serta menyebabkan keterlambatan pencairan dana.

Policy brief berikutnya disampaikan Putri Nurlaili, Eduardus Didaktus Dagun Hatu, dan tim dari UGM dengan judul Strategi Tata Kelola Keuangan Berbasis Kemitraan Multi Pihak Guna Mendukung Ketahanan Kesehatan di Daerah Rawan Bencana (Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur). Kajian ini menekankan pentingnya tata kelola pembiayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam menghadapi bencana.

Pada Kelompok N, Helna Fitriana dari RSUD dr. Doris Sylvanus mengangkat Siaga Sebelum Asap: SOP Kesehatan Berbasis Ambang Kualitas Udara untuk Kabut Asap Karhutla di Kalimantan Tengah. Policy brief ini menyoroti pentingnya sistem peringatan dan prosedur operasional yang menghubungkan ambang kualitas udara dengan respons sektor kesehatan.

Muhammad Rafif Zarrar Sena dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan Ikatan Abang None Jakarta mempresentasikan Building a Climate-Resilient Health System in Jakarta: Governance, Infrastructure, and Surveillance Priorities for Jakarta’s Health Sector. Kajian ini mengangkat kebutuhan penguatan ketahanan fasilitas kesehatan, surveilans berbasis iklim, diversifikasi pembiayaan, dan tata kelola lintas sektor untuk menghadapi risiko perubahan iklim di Jakarta.

Sementara itu, Anita Dyah Suswanto dan tim UGM menyampaikan Memperkuat Ketahanan dan Kesiapsiagaan Sistem Kesehatan Menghadapi Krisis Akibat Karhutla. Kajian tersebut menyoroti peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam presentasinya, tim mengangkat data bahwa luas area terbakar pada Juli 2026 mencapai sekitar 202.000 hektar, dengan lebih dari 5.000 titik panas pada akhir Juli. Diperkirakan sekitar 10 juta penduduk terdampak karhutla di tujuh provinsi. Dampaknya terhadap sektor kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), kebutuhan pelayanan bagi kelompok rentan, serta meningkatnya beban pembiayaan dan kebutuhan sumber daya di fasilitas kesehatan.

Diskusi bersama Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya kejelasan mekanisme koordinasi dan pembiayaan ketika bencana terjadi. Salah satu aspek yang dibahas adalah mekanisme penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan yang menangani korban bencana. Dalam skema yang dijelaskan, klaim dari fasilitas kesehatan diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, kemudian diproses melalui Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya diajukan kepada BNPB melalui mekanisme Dana Siap Pakai.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan sistem kesehatan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan prosedur operasional, melainkan juga kepastian mekanisme pembiayaan serta pembagian kewenangan antar lembaga.

Mengawal Rekomendasi Menuju Perubahan Kebijakan

Rangkaian diskusi pada hari kedua memperlihatkan bahwa transformasi kesehatan memiliki keterkaitan erat antar pilar. Ketersediaan obat dan alat kesehatan perlu didukung sistem distribusi dan tata kelola yang baik. Digitalisasi membutuhkan interoperabilitas data agar informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesinambungan pelayanan. Sistem rujukan membutuhkan integrasi fasilitas dan distribusi kompetensi yang lebih merata. Sementara itu, pembiayaan kesehatan perlu memastikan sumber dana tersedia dan digunakan secara efektif, termasuk untuk menghadapi situasi krisis.

Dari berbagai policy brief yang dipresentasikan menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan perlu mempertimbangkan kewenangan institusi, kesiapan sumber daya, dan mekanisme implementasi. Dialog bersama pembahas menjadi ruang untuk menguji kelayakan rekomendasi sekaligus mengidentifikasi peluang tindak lanjut oleh institusi terkait.

Melalui Pekan Policy Brief Transformasi Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM dan JKKI mendorong agar hasil penelitian dan pembelajaran dari praktik lapangan tidak berhenti sebagai dokumen akademis. Pertemuan antara penyedia bukti dan pengambil kebijakan diharapkan menjadi awal dari proses advokasi yang lebih panjang untuk memperkuat kebijakan, program, dan alokasi sumber daya kesehatan di Indonesia.

Reporter: apt. Ahmad Naufal, S.Sos., MHPM. (Divisi PH, PKMK UGM)