Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Kabupaten Bogor, Rabu (1/6).

Hadir dalam acara yang digelar memperingati Hari Lansia Nasional itu sekitar 1.500 lansia guna mengikuti sejunlah kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, senam massal, dan talkshow tentang kesehatan lansia.

Menkes dalam sambutannya mengemukakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan lansia melalui pembinaan Lansia lewat lembaga yang disebut Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Lansia.

"Posbindu menjadi penting karena salah satu masalah dasar yang dialami lansia terkait dengan kesehatannya. Untuk itu, diperlukan upaya terpadu guna meningkatkan kesehatan baik pra lansia atau lansia itu sendiri," ujarnya.

Melalui Posbindu, lanjut Nila Moeloek, upaya yang dilakukakn tak hanya pada pengobatan, tetapi juga pencegahan, pemeliharaan serta proses pemulihannya. Dengan demikian, layanan yang diberikan kepada lansia menjadi paripurna.

Mengutip data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Menkes menyebut penyakit terbanyak pada Lansia adalah hipertensi (57,6 persen), arthritis (51,9 persen) dan stroke (46,1 persen).

Selain itu, Nila menambahkan, hanya sedikit sekali lansia yang menderita satu penyakit, sisanya sekitar 28 persen dengan 2 penyakit, 14,6 persen dengan 3 penyakit, 6,2 persen dengan 4 penyakit, 2,3 persen dengan 5 penyakit, 0,8 persen dengan 6 penyakit atau lebih.

Sedangkan menurut data Susenas 2014, angka kesakitan penduduk lansia sebesar 25,05 persen. Artinya, dari setiap 100 orang lansia terdapat 25 orang di antaranya mengalami sakit.

Untuk itu, lanjut Menkes, guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Lansia di fasilitas kesehatan Kemenkes sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 79 tahun 2014 tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit. Serta Permenkes No 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Menkes minta pada para pimpinan rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, dan para kepala Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) lainnya, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia.

Peringatan HLUN 2016 mengambil tema "Lansia Sehat, Lansia Aktif dan Produktif" karena Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2020 -2035 dan Indonesia termasuk lima besar megara dengan jumlah lansia terbanyak di dunia.

Upaya yang dilakukan pemerintah agar lansia dapat tetap sehat, aktif dan produktif, disebutkan, antara lain sosialisasi program Pola Hidup Bersih dan Sehat ( PBHS) di masyarakat. Karena kondisi kesehatan seseorang di hari tua ditentukan sejak anak hingga dewasa.

"Pada Kelompok Pra Lansia (45-59 tahun) dan Lansia (60 tahun keatas) kami lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur di kelompok lansia di Posbindu. Jika ada keluhan bisa berobat ke Puskesmas," ujar Nila Moeloek.

Selain itu, kegiatan personal yang bisa dilakukan lansia agar tetap sehat, antara aktivitas fisik ringan 30 menit sehari atau senam lansia secara teratur, lakukan kegiatan yang mengasah otak, dan mengembangkan hobi sesuai kemampuan, konsumsi makanan bergizi seimbang, tidak merokok, perbanyak hubungan sosial yang harmonis, dan kelola stress dengan baik. (TW)

The World Health Organization has suspended the approval of tuberculosis drugs made by India's Svizera Labs, a major supplier to developing countries, following an investigation into standards.

The United Nations agency, which acts as a drug watchdog in markets lacking robust local regulation, said on Friday it had suspended all TB products made at Svizera's Mumbai site because manufacturing standards and quality management were unreliable.

It also said independent experts should retest batches of medicine already on the market and it might be necessary to recall supplies, depending on the outcome of those tests.

The move is a fresh blow for India's pharmaceuticals industry, which supplies cheap generic medicines to countries worldwide but has been tarnished by a series of quality problems in recent years, denting confidence in its products.

The WHO had previously issued a warning letter to Mumbai-based Svizera Labs, part of Maneesh Pharmaceuticals, in September 2015, after finding dirty surfaces, black mould in a cleaning area, low hygiene standards and inadequate record-keeping.

The latest "notice of suspension" letter was posted on the WHO's website 15 days after being sent to the company. It highlighted several complaints about the quality of certain drug batches.

Boudewijn Ploos van Amstel, managing director of Svizera Europe, said the company disagreed with the assessment, adding that the WHO had ignored information from the company showing that Svizera's operations were up to standard.

"The letter of suspension is very misleading," he told Reuters by telephone from the Netherlands.

The WHO plays a critical role in monitoring drug quality in poorer countries through its Prequalification of Medicines Program, which ensures that treatments supplied by U.N. agencies such as UNICEF are of acceptable quality.

The program is also used by governments to guide the bulk purchase of medicines.

(Reporting by Ben Hirschler, editing by David Evans)

source: http://www.medicaldaily.com/

Dalam situasi ini PKMK FK UGM merencanakan untuk mengembangkan diskusi secara serial untuk membahas peranan Perhimpunan Profesi dalam Sistem Kesehatan di era JKN dan MEA. Kegiatan berupa diskusi-diskusi dan pertukaran pikiran yang dilandasi semangat untuk memajukan bangsa melalui penguatan Perhimpunan Profesi dan pengembangan hubungan dengan seluruh stakeholders. Kegiatan pada kuartal 1 akan difokuskan untuk menghasilkan topik penelitian bagi mahasiswa S2 dan S3 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan yang tertarik untuk meneliti isu ini.

asd

  Visi

Menjadi website yang mampu menjadi rujukan pengambil kebijakan, peneliti, dosen dan konsultan dalam kebijakan kesehatan.

  Misi

1. Meningkatkan mutu kebijakan kesehatan di Indonesia;
2. Menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan dan informasi mengenai kebijakan kesehatan;
3. Menyediakan sarana forum diskusi berbagai Community of Practice di kebijakan kesehatan;
4. Menyediakan platform untuk pengembangan pelatihan berbasis web untuk seluruh pihak yang berkepentingan di kebijakan kesehatan;
5. Mendukung Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.
   
   

  Audiens

Web ini diharapkan dipergunakan oleh:

• Pimpinan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten;
• Pimpinan dan Anggota Komisi Kesehatan di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;
• Pimpinan Bappenas, Bappeda Propinsi dan Kabupaten;
• Pimpinan BKKBN, Lembaga KB di Propinsi dan Kabupaten;
• Pimpinan dan Staf BPJS;
• Konsultan kebijakan kesehatan;
• Dosen dan peneliti dalam kebijakan kesehatan;
• Media Massa (Wartawan dan Editor);
• Mahasiswa yang belajar/berminat dalam kebijakan kesehatan;