Reportase

Reportase Bedah Buku: The Republic of Indonesia Health System Review

Buku The Republic of Indonesia Health System Review merupakan seri dari Health systems in transition yang diterbitkan oleh WHO-SEARO pada Maret 2017. Profil Health systems in transition (HiT) merupakan seri buku/laporan berbasis negara yang memberikan penjelasan rinci mengenai sistem kesehatan termasuk reformasi di bidang kesehatan serta pengembangan kebijakan kesehatan di negara tertentu. Setiap profil disusun oleh para ahli di suatu negara bekerja sama dengan editor internasional. Untuk mempermudah perbandingan antar negara, profil disusun menggunakan template yang sama serta selalu dilakukan update secara berkala. Template yang dimaksud memberikan pedoman rinci yang meliputi pertanyaan spesifik, definisi, serta contoh yang diperlukan untuk mengkompilasi profil.

Pada kesempatan ini, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D sebagai salah satu tim penulis The Republic of Indonesia Health System Review menyampaikan bahwa Health systems in transition (HiT) merupakan seri laporan yang berusaha memberikan informasi yang relevan bagi para pembuat kebijakan serta analisis dalam rangka pengembangan sistem kesehatan. Buku yang terdiri atas 9 bab ini juga dapat digunakan untuk mempelajari beberapa pendekatan yang digunakan oleh organisasi, pelayanan dan pembiayaan kesehatan, serta peran aktor dalam sistem kesehatan. Melalui buku ini, pembaca dapat mempelajari kerangka kelembagaan, proses, isi, dan implementasi reformasi pelayanan kesehatan, termasuk tantangan yang dihadapi. Health systems in transition (HiT) juga merupakan alat untuk menyebarluaskan informasi tentang sistem kesehatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antar pembuat kebijakan yang dapat membantu peneliti dalam bidang analisis kebijakan untuk melakukan komparasi antar negara.

Temuan utama The Republic of Indonesia Health System Review sebagaimana disampaikan oleh dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D yaitu terjadinya dinamika dalam sistem kesehatan di Indonesia disebabkan oleh transisi multidimensi yang sangat besar selama kurang lebih 25 tahun terakhir baik dalam bidang demografi, ekonomi, sosial, politik, serta epidemiologi. Selain itu, isu multiple burden disease (penyakit menular, penyakit degeneratif, masalah gizi, KIA, dan sebagainya) yang dihadapi Indonesia juga merupakan poin utama yang mendapat sorotoan. Isu kompleksitas pelayanan kesehatan publik-privat, layanan promotif-preventif dalam kebijakan JKN yang cenderung terabaikannya, belum terpenuhinya standar WHO dalam hal sumber daya fisik dan SDM kesehatan yang ditambah isu kesenjangan antar wilayah sebagai dampak sistem desentralisasi tak luput dibahas sebagai temuan utama dalam buku ini. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan yaitu penguatan sistem JKN supaya lebih efektif dan efisien termasuk isu akuntabilitas dan fraud, reorientasi pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional yang pro terhadap penyakit degeneratif, optimalisasi health technology assessment, pemerataan dan ekuitas layanan kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, serta kerja sama antara sektor publik dan privat.

Pada kesempatan bedah buku ini, dr. Tiara Marthias, MPH yang juga merupakan tim penulis The Republic of Indonesia Health System Review menyampaikan tentang kondisi sumber daya fisik dan sumber daya manusia kesehatan di Indonesia (bab 4). Disampaikan bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan infrastruktur kesehatan tak terkecuali fasilitas kesehatan dasar dan rujukan dalam dua dekade terakhir. Tempat tidur rawat inap baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta serta puskesmas juga mengalami peningkatan. Meskipun demikian, rasio tempat tidur terhadap penduduk baik untuk puskesmas maupun rumah sakit masih berada di bawah standar negara lain di Asia-Pasifik. Selain itu, kondisi ini diperburuk oleh isu kualitas dan kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, Indonesia juga mengalami pertumbuhan SDM kesehatan dalam dua dekade terakhir yang diikuti pula oleh peningkatan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Meskipun demikian, rasio dokter terhadap penduduk masih berada di bawah standar WHO. Selain itu, isu kesenjangan distribusi antar wilayah juga turut mewarnai kondisi ini. Kurang lebih 380 puskesmas tidak memiliki dokter dan sebanyak 430 kecamatan tidak memiliki puskesmas. Selain itu, perawat dan bidan juga dinyatakan masih mengalami kekurangan. Pada tahun 2014, masih dibutuhkan ribuan perawat dan bidan untuk ditempatkan di puskesmas.

Pada kesempatan yang sama Prof. Laksono Trisnantoro sebagai pembahas menyampaikan bahwa sistem kesehatan nasional saat ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kesehatan nasional merupakan warisan dari zaman colonial, misalnya layanan kesehatan yang disediakan pihak swasta. Dahulu, banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkembang pesat. Berbeda dengan negara lain yang dijajah bukan oleh Belanda, Inggris misalnya yang hampir seluruh pelayanan kesehatannya menjadi milik negara. Terkait dengan isu fasilitas publik-privat, disampaikan bahwa negara cenderung membebaskan pasar pelayanan kesehatan sejak krisis moneter 1997. Mekanisme pasar tersebut gagal, yang mana masyarakat miskin tidak mampu mengakses layanan kesehatan, dan kondisi ini sudah berjalan beberapa tahun semenjak kemerdekaan. Menariknya, ketika ada krisis ekonomi pemerintah dipaksa untuk mendanai masyarakat miskin, sehingga muncullah kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masalahnya, dana yang ditujukan untuk masyarakat miskin justru diakses oleh non-miskin (adverse selection). Oleh sebab itu, terkait juga dengan isu ketidakadilan, itu kubus WHO perlu diperhatikan secara hati-hati, tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia tanpa adanya modifikasi (penyesuaian) dengan kondisi nasional. Perlu regionalisasi dalam konteks ini. Hal ini terkait dengan keterbatasan fasilitas antar wilayah di Indonesia.

Reporter: Dedik Sulistyawan