Penulis:

Laksono Trisnantoro dan Sitti Noor Zaenab
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Pengambil Kebijakan yang dituju:

•  Menteri Kesehatan
•  Gubernur, Walikota dan Bupati di Indonesia asd
•  Kepala, Staff ahli, dan Deputi BAPPENAS
•  Pimpinan Direktorat Jendral dan Staff ahli Kementerian Kesehatan 
•  Kepala dan Kepala-Kepala Bidang DinKes Propinsi di Indonesia
•  Kepala dan Kepala-kepaa Bidang DinKes Kabupatan/Kota di Indonesia

Pengantar

Situasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Indonesia masih memprihatinkan. Kematian ibu dan kematian bayi tidak menurun, justru meningkat di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Mengapa kita tidak awas pada kematian yang meningkat? Apa yang kurang tepat selama ini?

Pengamatan

Selama ini sistem monitoring program KIA di kabupaten-kota menggunakan cakupan-cakupan program, angka "rates" kematian, bukan angka "absolut". Angka rates ini merupakan hasil dari berbagai survei. Sebagai catatan: survei yang menggunakan metode berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda pula. Yang menarik, pimpinan Dinas Kesehatan propinsi tidak dapat menerangkan mengapa terjadi penurunan angka kematian yang berasal dari survey. Sebaliknya juga tidak dapat menerangkan mengapa ada kenaikan. Di samping itu angka rates dari survey sulit dipergunakan untuk kabupaten/kota, dan selalu terlambat hasilnya.
 

  Apa akibat tidak menggunakan angka absolut di kabupaten/kota?

Dengan mengandalkan data survei yang berupa rates, program KIA menjadi tidak riil karena hanya berhadapan dengan gambaran angka. Pengambil keputusan di daerah (Bupati, Walikota, anggota DPR, dan pimpinan/tokoh masyarakat) tidak dapat membayangkan bahwa yang mati itu adalah manusia nyata. Penggunaan data rates juga berarti selalu ketinggalan dengan kejadian riil di lapangan. Akibat lebih lanjut: dalam pelaksanaan program KIA tidak ada pacuan ("peningkatan adrenalin") bagi pelaku kegiatan untuk menurunkan kematian. Ada beberapa contoh mengenai tidak tanggapnya pada masalah kematian atau dalam kata lain ada ke "terlena" an.

1. Di sebuah pertemuan nasional kesehatan di tahun 2012, seorang istri pejabat menyatakan bahwa angka kematian bayi di daerahnya terbaik di Indonesia. Namun data yang dikutip dari tahun 2008. Antara tahun 2008 sampai dengan 2012 sebenarnya terjadi kenaikan kematian absolut. Sekitar 60% kematian absolut tersebut dapat dicegah. Istri pejabat tersebut "terlena" dengan data di tahun 2008 dan tidak ada sistem yang memberi tahu tentang kenaikan jumlah kematian.
2. Di sebuah propinsi seorang pejabat pemerintah daerah mempertanyakan mengapa harus ada program untuk mengurangi kematian Ibu. Pejabat tersebut menyatakan bahwa angka kematian ibu di propinsinya sudah lebih baik dibandingkan dengan angka kematian nasional. Sama dengan kasus 1, sebagian dari kematian ibu sebenarnya masih bisa dicegah, namun pejabat tersebut sudah "terlena".
    

Bagaimana pendapat ahli dalam penggunaan jumlah kematian "absolut"?

Dalam pertemuan Annual Scientific Meeting FK UGM pada tanggal 9 dan 10 Maret 2013, para pakar epidemiologi dan kesehatan masyarakat menyetujui penggunaan angka absolut untuk indikator keberhasilan program KIA. Silahkan klik di www.kebijakankesehatanindonesia.net untuk membaca laporan lengkap isi seminar.
 

Apa buktinya?

Di Propinsi DIY dan Propinsi NTT dilakukan kegiatan dengan menggunakan data absolut untuk "meningkatkan adrenalin" para pelaku kegiatan. Di NTT program dilakukan sejak tahun 2010 dengan bertumpu pada program Sister Hospital, sementara di DIY dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan model surveilans respon dan peningkatan perhatian pada kejadian nyata kematian ibu dan kematian bayi. Kedua propinsi ini juga menata sistem rujukan dengan mengembangkan manual rujukan KIA. Dengan menggunakan angka absolut, kegairahan dan perhatian pada usaha menurunkan kematian ibu dan bayi menjadi bertambah.
 

Bagaimana perubahan kebijakan program KIA di masa mendatang?

Disarankan agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupatan/Kota memimpin perubahan untuk menggunakan data absolut sebagai cara mengukur kinerja serta manajemen program KIA. Data absolut dipergunakan untuk pengambilan keputusan segera dan terencana melalui pendekatan surveilans respon berdasarkan informasi dari AMP. Dengan demikian kematian ibu dan anak harus segera diaudit melalui AMP. Dalam waktu setahun, penggunaan data absolut secara time series dapat dipergunakan untuk menilai ada tidaknya perbaikan dalam program pencapaian MDG4 dan MDG5 dibanding tahun sebelumnya di sebuah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Data absolut tidak dapat dipergunakan untuk membandingkan kinerja antar kabupaten/kota.

Perubahan kebijakan program KIA ini merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama direktur RS setempat, dokter-dokter spesialis, kepala puskesmas, dokter puskesmas, dan tokoh-tokoh masyarakat. Disarankan agar Kepala DInas Kesehatan menjadi motor penggerak penggunaan data absolut ini dengan dukungan dari Bupati/Walikota. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mendukung penggunaan data absolut untuk usaha pengurangan kematian ibu dan bayi di kabupaten. Penggunaan data survey di level nasional diharapkan dilakukan bersama dengan penggunaan data absolut di kabupaten/kota.

Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan angka absolut dapat dibaca di
www.kesehatan-ibuanak.net dalam rubrik Mapping Intervention. SIlahkan klik

Penulis:

Laksono Trisnantoro
Dapat dihubungi di: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sitti Noor Zaenab
Dapat dihubungi di: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Policy Brief Versi PDF 

{jcomments on}

Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia

POLICY BRIEF

Pendahuluan

Dua dari tiga laki-laki dewasa Indonesia adalah perokok dengan rata-rata konsumsi rokok 13 batang per hari¹. Kenyataan ini membawa Indonesia berada pada urutan ketiga dunia dengan jumlah perokok laki-laki dewasa terbanyak di bawah China dan India. Meskipun rata-rata usia mulai merokok adalah 17,6 tahun namun sekitar 75% perokok Indonesia memulai merokok sebelum berusia 20 tahun. Sebanyak 78,4% mereka yang berusia 15 tahun ke atas terpapar asap rokok di rumah, 63,4% di kantor pemerintah, 17,9% di fasilitas kesehatan, 85,4% di restoran, dan 70% di sarana transportasi umum¹.

Policy brief ini dimaksudkan sebagai bahan acuan pemerintah daerah non penghasil tembakau/rokok untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui upaya pencegahan dan promosi kesehatan serta untuk menyelamatkan keuangan daerah dari pembiayaan kesehatan berbagai penyakit yang dipicu oleh rokok.

Rekomendasi : 

Karena sebagian besar penyakit yang dipicu oleh rokok DAPAT DICEGAH, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mendapatkan penyaluran DBHCHT adalah dengan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui upaya pencegahan dan promosi kesehatan serta untuk menyelamatkan keuangan daerah dari pembiayaan kesehatan berbagai penyakit yang dipicu oleh rokok, berupa:

1. Kebijakan
 

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
   1. Sebagai payung hukum untuk melindungi mereka yang tidak merokok
   2. Amanah UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 (ayat 2): pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan kawasan tanpa rokok³.
   3. Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pasal 52: Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya dengan Peraturan Daerah⁷
   4. Kawasan Tanpa Rokok antara lain^3,7: (1) Fasiitas Pelayanan Kesehatan; (2) Tempat Proses Belajar Mengajar; (3) Tempat Anak Bermain; (4) Tempat Ibadah; (5) Angkutan Umum; (6) Tempat Kerja; dan (7) Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.
       
2. Pelarangan iklan dan promosi
   1. Amanah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 dan pasal 67: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif.⁸
   2. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.
   3. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya melarang seluruh iklan rokok di media masa, termasuk iklan media luar ruang dan radio.
   4. Pelarangan juga harus dilakukan terhadap promosi dalam berbagai bentuk lainnya seperti pemberian diskon, hadiah, dan peningkatan citra dengan menggunakan merek atau nama perusahaan rokok.
   5. Sponsorship perusahaan rokok dalam bentuk beasiswa, bantuan untuk pendidikan, lingkungan hidup, serta peristiwa seni budaya dan olahraga harus dilarang.
   6. Pelarangan iklan dan promosi adalah bentuk pencegahan terhadap perkembangan penyakit dan beban keuangan.
   7. Kehilangan pendapatan dari pajak reklame rokok dapat digantikan dengan pemasukan pajak reklame dari produk lain yang tidak terkait dengan rokok.
   8. Pendapatan dari pajak reklame produk rokok sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,12%-1,01% dari total Pendapatan Asli Daerah.⁹
       
3. Mendorong pemerintah pusat dan Kementrian Kesehatan untuk segera menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC). 
   1. Epidemi tembakau merupakan masalah global sehingga perlu ditangani secara bersama oleh masyarakat dunia secara serentak.
   2. Indonesia belum menjadi bagian FCTC sementara 176 negara (mewakili 88% populasi dunia) telah menjadi bagian dari FCTC.¹⁰
   3. Apabila Indonesia tidak segera meratifikasi FCTC, maka epidemi tembakau dunia akan terkonsentrasi di Indonesia dan hal ini akan membawa bangsa Indonesia kepada kehancuran karena beban ekonomi yang tinggi dari produk tembakau dan berbagai penyakit yang ditimbulkannya.
   4. Kerangka FCTC tersebut meliputi:¹¹ (1) Peningkatan pajak cukai tembakau; (2) Pelarangan iklan rokok; (3) Penerapan kawasan tanpa rokok yang komprehensif; (4) Peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok; (5) Membantu orang yang ingin berhenti merokok; (6) Pendidikan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat
 

1. Pemberian informasi kesehatan yang benar dan pembentukan pendidik sebaya di kalangan remaja.
   1. Remaja perlu dibekali dengan informasi dan pemahaman yang benar tentang bahaya merokok dan pembohongan serta eksploitasi oleh industri rokok dimana mereka adalah sasaran pasar potensial.
   2. Pendidik sebaya berfungsi sebagai teman yang akan memberikan pemahaman tentang bahaya merokok bagi mereka yang tidak merokok dan memberikan tips untuk berhenti merokok untuk remaja yang sudah merokok.
       
2. Mendorong gerakan masyarakat demi terciptanya rumah bebas asap rokok untuk melindungi perokok pasif
   1. Selain risiko terkena penyakit Jantung yang disebabkan oleh asap rokok, Perokok Pasif berisiko terkena penyakit kanker 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok.
   2. Oleh karena itu, menciptakan Rumah Bebas Asap Rokok merupakan hal yang harus segera dilakukan untuk melindungi orang yang dicintai dari paparan asap rokok.
   3. Perjanjian sosial (deklarasi) yang mengikat dalam sebuah komunitas perlu segera dibuat, meliputi:
      1. Tidak merokok di dalam rumah
      2. Tidak merokok dalam pertemuan
      3. Tidak menyediakan asbak
   4. Gerakan rumah bebas asap rokok dapat berhasil apabila dilakukan secara serentak oleh semua warga negara dan didukung oleh pihak-pihak terkait seperti pusat kesehatan, dan pemerintah daerah.
   5. Rumah bebas asap rokok adalah upaya yang sangat mungkin diwujudkan, seperti yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Quit Tobacco Indonesia (QTI) pada tahun 2011 di empat lingkungan perumahan di Yogyakarta menemukan bahwa dalam satu tahun gerakan rumah bebas asap rokok, hanya 39% dari 54% perokok yang masih merokok di dalam rumah. Angka ini jauh menurun jika dibandingkan dengan 87% sebelum studi dilaksanakan.¹²

3. Kesehatan
 

1. Klinik Berhenti Merokok
   1. Upaya untuk menolong perokok yang ingin berhenti merokok.
   2. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 70% perokok ingin berhenti merokok, 46% perokok berusaha berhenti merokok dan hanya 3% yang berhasil berhenti merokok tanpa bantuan orang lain. Sebagian besar dari mereka berfikir untuk berhenti merokok ketika sakit.¹³
   3. Klinik berhenti merokok dapat ditempatkan di Puskesmas, klinik swasta, dan rumah sakit.
   4. Klinik berhenti merokok merupakan pelayanan yang tidak dipungut biaya.
       
2. Perhatian dari Tenaga Kesehatan
   1. Setiap tenaga kesehatan, khususnya dokter harus memberi perhatian dengan bertanya mengenai kebiasaan merokok pasien dan mencatatnya dalam catatan medis pasien.
   2. Tenaga kesehatan harus memberikan nasihat secara terus menerus kepada pasien yang merokok untuk berhenti merokok dan menganjurkannya untuk dating ke klinik berhenti merokok terdekat.

Referensi:
 

1. World Health Organization & Ministry of Health. 2012. Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Report 2011.
2. National Institute of Health Research and Development Ministry of Health. 2011. Report of the 2010 Basic Health Research.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. World Health Organization. 2011. NCD Country Profiles - Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 2 (1, 2) dan Pasal 66A (1 dan 4).
6. Kosen, S. 2012. Current Burden and Economic Costs of Major Tobacco Attributed Diseases in Indonesia.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Center for Health Administration and Policy Studies (CHAMPS). 2011. Studi Tentang Pendapatan Daerah dari Advertensi Tembakau di Semarang, Surabaya dan Pontianak.
10. World Health Organization. 2013. Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Diunduh tanggal 9 Februari 2013 dari http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html.
11. sssWorld Health Organization. 2003. WHO Framework Convention on Tobacco Control.
12. Quit Tobacco Indonesia. 2011. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Implikasinya terhadap Kebiasaan Merokok dalam Rumah: Studi Kasus Kegiatan Rumah Bebas Asap Rokok di Yogyakarta.
13. Benowitz NL & Brunetta PG. 2005. Smoking hazards and cessation. In: Mason RJ, Murray JF, Broaddus VC, Nadel JA, editors. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders.
     

Korespondensi :
 

1. Dwijo Susilo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
2. Ratna Siwi Padmawati: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Laksono Trisnantoro: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

POLICY BRIEF TAHUN 2020

POLICY BRIEF TAHUN 2019

POLICY BRIEF TAHUN 2018 DAN TAHUN SEBELUMNYA