Rencana Strategis Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Perencanaan Kesehatan di Indonesia

Laman ini diperuntukkan untuk menyebarkan pengetahuan
dan ketrampilan perencanaan kesehatan di pusat, propinsi dan kabupaten / kota

Rencana Strategis Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Health Insurance Coverage Among Men and Women in Six Countries Within The Southeast Asia Region (2015-2022)

insurance

Penelitian ini mengevaluasi cakupan asuransi kesehatan di negara-negara WHO Southeast Asia Region dengan fokus pada faktor sosioekonomi dan demografis yang memengaruhi akses terhadap asuransi, menggunakan data Demographic and Health Surveys (2015–2022). Hasil menunjukkan adanya variasi besar antarnegara, dimana Indonesia mencatat cakupan tertinggi baik untuk wanita (58,2%) maupun pria (56,6%), sementara cakupan terendah ditemukan di Bangladesh (wanita) dan Myanmar (pria). Asuransi sosial tertinggi juga ditemukan di Indonesia, sedangkan asuransi swasta tertinggi di Indonesia dan terendah di Myanmar. Faktor-faktor seperti pendidikan tinggi, usia lebih tua, paparan media massa, dan tinggal di pedesaan berkorelasi dengan cakupan asuransi yang lebih tinggi. Selain karakteristik individu, faktor kontekstual juga berpengaruh terhadap pengambilan asuransi. India menunjukkan variasi komunitas tertinggi dalam pengambilan asuransi, sementara Indonesia dan Maladewa menunjukkan variasi terendah pada wanita dan pria. Studi ini menyoroti pentingnya intervensi kebijakan berbasis komunitas dan penguatan sistem kesehatan nasional untuk memperluas cakupan asuransi yang adil dan merata.

Selengkapnya https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(25)00105-2/fulltext

 

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan

Perencanaan Kesehatan di Indonesia

Laman ini diperuntukkan untuk menyebarkan pengetahuan
dan ketrampilan perencanaan kesehatan di pusat, propinsi dan kabupaten / kota

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan

Rencana strategis Dinas Kesehatan kini memegang peran kunci dalam mengarahkan transformasi layanan kesehatan di daerah, terutama di tengah perubahan kebijakan nasional pasca UU Kesehatan 2023 dan dinamika pemerintahan hasil Pilkada. Renstra tidak hanya harus responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan nasional melalui integrasi dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Keselarasan ini penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan, efektivitas program, dan pencapaian target kesehatan hingga 2045. Halaman ini disiapkan sebagai sumber pembelajaran dan referensi strategis bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun Renstra yang adaptif, terukur, dan berdampak.

Webinar Global Health Finance after COVID-19 and the Future of UHC

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) menyelenggarakan webinar dengan topik “Global Health Finance after COVID-19 and the future of UHC” pada Kamis (24/7/2025).  Webinar ini  menghadirkan Prof. Peter Berman yang merupakan Professor University of British Columbia & Adjunct Professor of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health sebagai narasumber.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSC, PhD menyampaikan pengantar mengenai pendanaan kesehatan di Indonesia. terdapat peningkatan pengeluaran kesehatan di Indonesia, dengan proporsi terbesar dari skema asuransi kesehatan sosial serta  terdapat peningkatan skema out of pocket (OOP). Setelah COVID-19, BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit. Ada kemungkinan kesulitan bagi pemerintah untuk meng-cover biaya klaim BPJS-Kesehatan di masa depan. Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia saat ini masih belum tercapai, karena belum ada  kesetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan masih  terdapat ketimpangan antar segmen anggota BPJS, tantangan secara geografis, serta kebijakan kompensasi yang belum dijalankan oleh BPJS. (MATERI NARASUMBER)

Selanjutnya, Prof. Peter Berman menyampaikan gambaran pendanaan kesehatan global setelah COVID-19 dan masa depan dari UHC. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi ekonomi di tingkat global maupun nasional. Dampaknya setelah pandemi terdapat penurunan bantuan alokasi dana bantuan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap program dan sistem kesehatan. Di sisi lain, terdapat tantangan baru bagi pendanaan kesehatan yakni perubahan iklim. UHC merupakan jaminan akses untuk semua layanan kesehatan penting untuk semua orang serta menyediakan perlindungan terhadap risiko finansial. Terdapat peningkatan tren UHC berdasarkan Service Coverage Index (SCI) setelah pandemi, sedangkan proporsi pengeluaran OOP secara global berkisar antara 10%-25%. Semua negara mengalami tantangan untuk mencapai keberlanjutan konsep dari UHC. Pada negara berpendapatan tinggi tantangannya berasal dari peningkatan populasi lansia dengan usia harapan hidup lebih lama, terdapat multi morbiditas, serta adanya peningkatan biaya untuk terapi baru. Sedangkan pada negara pendapatan rendah tingkat pembiayaan kesehatan saat ini sangat terbatas, sehingga perlu mencari keseimbangan antara luaran kesehatan populasi dan perlindungan terhadap risiko finansial. (MATERI NARASUMBER)

Indonesia mengalami beberapa tantangan seperti bagaimana keseimbangan antara kebutuhan dengan permintaan untuk layanan kesehatan kemudian bagaimana manajemen yang tepat dengan kondisi di Indonesia yang sangat beragam dalam hal kondisi geografis, suplai pelayanan kesehatan serta kondisi ekonomi. Saat ini cakupan kepesertaan JKN sudah lebih dari 80%, namun masih terdapat kesenjangan dan ketidaksetaraan distribusi manfaat. Pada layanan kesehatan primer, pendanaan lebih banyak berasal dari dana transfer pemerintah melalui berbagai aliran dibandingkan dari JKN. Faktanya, Indonesia sudah memiliki sistem jaminan kesehatan yang mumpuni, namun masih menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan finansial dan ketimpangan layanan.

Reporter:
Latifah Alifiana (PKMK UGM)

 

 

Health beyond the health system

   21 Juli 2025

Mental Health: Causes and Consequences

Sesi ini dimoderatori oleh Andrew Briggs dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inggris. Dalam sesi ini, terdapat empat presenter dalam sesi ini yang berasal dari Australia, China, Itali dan Inggris dan satu orang presenter tidak dapat hadir langsung di tempat.

Global Distribution and Economic Burden of Depressive Disorder: Equity and Socioeconomic Determinants in Middle- and Lower-Middle-Income Countries dipresentasikan oleh Yan Xu, Jilin University School of Public Health dari China. Depresi merupakan masalah kesehatan global yang paling umum dan menjadi penyebab utama disabilitas serta penurunan kualitas hidup, terutama di negara berpendapatan menengah dan rendah. Faktor sosial ekonomi seperti jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan kemiskinan memperparah ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan mental. Yan Xu menggunakan data Global Burden of Disease (GBD) 2019 untuk menganalisis tren depresi di 204 negara, dan menemukan ketimpangan yang mencolok antar wilayah berdasarkan tingkat pembangunan. Di negara berpendapatan tinggi, depresi meningkat pada kelompok usia muda, sementara di negara berpendapatan menengah dan rendah, kasus depresi justru meningkat di kelompok usia tua. Hasil ini menegaskan bahwa keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan turut memperparah beban depresi di negara-negara berkembang, dan perlu ditangani melalui kebijakan yang menyasar akar sosial dari masalah kesehatan mental.

Anam Bilgrami menyajikan data dari hasil studinya dengan judul “Mass Layoffs and Mental Health Care Use”. Masalah kesehatan mental menjadi tantangan serius di Australia, dengan 44% penduduk usia 16–85 tahun mengalami gangguan mental sepanjang hidup mereka. Tekanan keuangan, seperti kehilangan pekerjaan akibat PHK massal, terbukti memperburuk kondisi ini dan menyebabkan banyak orang menunda berobat, terutama perempuan dan orang tua tunggal. Penelitian ini menelusuri bagaimana PHK massal yang terjadi pada rentang 2014–2016 mempengaruhi penggunaan layanan kesehatan mental, termasuk kunjungan medis dan konsumsi obat. Dengan menganalisis data nasional, peneliti membandingkan pekerja yang terdampak PHK dengan yang tidak terdampak untuk melihat perubahan perilaku berobat. Hasil awal belum dapat dipublikasikan, namun kajian ini diharapkan memberi bukti kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap krisis ekonomi dan kesehatan mental.

Michele Bellon dari University of Turin, Itali memaparkan kajiannya mengenai “Working Longer, Feeling Worse? How Job Quality Shapes the Mental Health Toll of Delayed Retirement”. Peningkatan jumlah lansia di Uni Eropa mendorong reformasi pensiun dengan menaikkan usia pensiun demi mengurangi tekanan fiskal, namun kebijakan ini berdampak negatif pada kesehatan mental pekerja lanjut usia. Studi ini meneliti bagaimana karakteristik pekerjaan memengaruhi dampak reformasi tersebut terhadap depresi pada pekerja senior di 14 negara Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa perpanjangan masa kerja meningkatkan gejala depresi, terutama pada pekerja dengan pekerjaan berat, tidak aman, dan minim prospek karier. Sebaliknya, pekerja yang berada di lingkungan kerja yang mendukung dan stabil justru mengalami perbaikan kesehatan mental. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan pensiun yang lebih fleksibel dan adaptif, termasuk skema pensiun bertahap dan peningkatan kualitas lingkungan kerja untuk melindungi kesejahteraan mental pekerja lansia.

Terakhir, perwakilan dari University of Glasgow, United Kingdom, Daniel Kopasker, menjelaskan studinya yang berjudul Evaluating the Influence of Taxation and Social Security Policies on Psychological Distress: A Microsimulation Study. Kebijakan pajak dan jaminan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat, namun bukti konkret tentang dampaknya masih terbatas. Studi ini menggunakan model simulasi canggih untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi Inggris selama krisis COVID-19 memengaruhi tingkat stres psikologis dan gangguan mental umum (CMD). Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi kebijakan berhasil mencegah lonjakan pengangguran besar-besaran dan menghindarkan sekitar 1,2 juta kasus gangguan mental tambahan pada 2020. Selain itu, kebijakan tersebut memperlihatkan efek jangka panjang dalam menurunkan tingkat kemiskinan hingga tahun 2025. Temuan ini membuktikan bahwa perlindungan ekonomi selama krisis bukan hanya menyelamatkan pekerjaan, tetapi juga melindungi kesehatan mental masyarakat secara luas.

Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)


 

   23 Juli 2025

Can We Define a Reference Case of Methods to cover both Environmental and Health Economic Evaluation?

Sesi ini membahas bagaimana interaksi antara dampak iklim, kesehatan dan penghitungan biaya-manfaat atau evaluasi ekonomi lain dapat digabungkan dan digunakan untuk menghasilkan bukti-bukti yang kuat dalam menyusun dan merancang intervensi serta kebijakan mitigasi.

Methodological Pathway for Valuing Health in Climate Action: Integrating Health Developmental Impact Into Applied Economic Evaluation

Prof. Bernard Moscoso (CIEC-ESPOL)

Perubahan iklim menghadirkan ancaman  bagi kesehatan global, memengaruhi segala hal mulai dari paparan penyakit hingga ketahanan pangan dan hasil pembangunan. Meskipun demikian, kesehatan seringkali tidak dimasukkan secara memadai ke dalam evaluasi ekonomi kebijakan iklim. Sebagian besar analisis biaya-manfaat menekankan biaya mitigasi dan target emisi namun mengabaikan efek kesehatan jangka panjang dari paparan terkait iklim. Literatur terbaru menunjukkan bahwa mengintegrasikan dampak kesehatan, khususnya penilaian kesehatan dalam pendekatan ekonomi pembangunan ke dalam evaluasi ekonomi terapan berpotensi memberikan dasar yang lebih akurat untuk pembuatan kebijakan.

Prof Bernard mensintesis pendekatan metodologis terbaru dari ekonomi kesehatan, kebijakan iklim, dan ekonomi pembangunan untuk mengelaborasi jalur untuk mengintegrasikan dampak kesehatan ke dalam evaluasi ekonomi terkait iklim. Sumber literatur yang digunakan termasuk artikel peer-review, dokumen WHO, dan model interdisipliner yang diterbitkan antara 2010 dan 2024.

Berdasarkan sintesis ini, Bernard mengidentifikasi dua jalur metodologi:

  1. Health Co-Benefit Frameworks: Studi seperti Markandya et al. (2018) dan Van Dyck et al. (2018) menunjukkan bahwa memonetisasi keuntungan kesehatan—misalnya, menghindari kematian dini akibat pengurangan polusi udara—dapat menyeimbangkan biaya yang signifikan dari mitigasi. Instrumen seperti HEAT WHO dan instrumen CIRCLE OECD dapat digunakan untuk mengukur manfaat ini.
  2. Developmental Health Impact Modelling: Menggabungkan efek paparan awal kehidupan ke dalam evaluasi ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh Fishman et al. (2019), dan Maccini and Yang (2009), untuk mengungkapkan produktivitas jangka panjang dan kehilangan kesempatan pendidikan akibat dengan paparan variasi cuaca, bahkan pada tahap awal kehidupan. Model-model ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi keuntungan ekonomi dari langkah-langkah preventif di wilayah yang rentan terhadap iklim.
Prof Mocoso bersama reporter

Prof Bernard berargumen bahwa penilaian kesehatan dalam aksi iklim tidak hanya layak secara teknis tetapi juga diperlukan secara etis. Mengintegrasikan pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang biaya dan manfaat kebijakan iklim. Hal ini juga akan membantu menyelaraskan pengambilan keputusan ekonomi dengan kesehatan masyarakat, kesetaraan antargenerasi, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, metode interdisipliner yang menjembatani ilmu iklim, kesehatan dan ekonomi pembangunan, harus dilembagakan untuk menginformasikan kebijakan iklim yang kuat dan sensitif terhadap kesehatan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

 

 

 

Adapting Health Economic Evaluation Methods to include Climate Impacts

Prof. Wolf Rogowski (University of Bremen)

Untuk membuat keputusan yang berkelanjutan secara lingkungan, metode evaluasi ekonomi kesehatan (HEE) yang ada perlu disesuaikan untuk memperhitungkan dampak lingkungan dari rekomendasi kebijakan. Salah satu masalah lingkungan yang penting adalah bagaimana memperhitungkan dampak perubahan iklim. Meskipun metode penilaian siklus hidup (LCA) untuk memperkirakan dampak teknologi baru terhadap pemanasan global sudah terlihat mapan, namun masih ada kesenjangan dalam hal bagaimana memperkirakan dan menggabungkan dampak tersebut dengan evaluasi ekonomi kesehatan.

Model LCA itu sendiri adalah metode sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau layanan sepanjang siklus hidup produk/proses/layanan tersebut. Misalnya, LCA diterapkan untuk membangun sebuah fasilitas Kesehatan dengan menilai dampak lingkungan dari material bangunan yang digunakan sehingga membantu untuk memilih material yang berkelanjutan, bangunan fasilitas Kesehatan tersebut didesain untuk memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi, proses konstruksi yang minim dampak, penggunaan bangunan, dan akhir masa pakai bangunan yang lebih panjang.

Prof. Wolf Rogowski menyatakan bahwa dampak iklim dapat dipertanggungjawabkan baik pada sisi biaya maupun efek dengan HEE. Namun hal ini membutuhkan estimasi jejak iklim menggunakan metode berbasis proses, atau biaya berdasarkan sumber daya atau biaya yang diperkirakan dalam HEE. Untuk memasukkan jejak iklim di sisi efek, dampak kesehatan dapat diperkirakan menggunakan model LCA seperti ReCiPe.

Ada dua cara utama untuk menurunkan faktor karakterisasi, yaitu pada tingkat titik tengah (midpoint) dan pada tingkat titik akhir (endpoint). ReCiPe menghitung:

  • 17 indikator titik tengah
  • 3 indikator titik akhir

Indikator titik tengah berfokus pada masalah lingkungan tunggal, misalnya perubahan iklim atau pengasaman. Indikator titik akhir menunjukkan dampak lingkungan pada tiga tingkat agregasi yang lebih tinggi, yaitu

  1. efek pada kesehatan manusia,
  2. efek pada keanekaragaman hayati,
  3. efek pada kelangkaan sumber daya.

Jalur yang menghubungkan antara midpoint dengan endpoint, disebut sebagai ‘damage pathway’.

 Model dampak LCA biasanya melaporkan dampak kesehatan dalam DALY. Oleh karena itu, opsi untuk mengintegrasikan HEE dengan LCA ini mungkin dilakukan, terutama untuk analisis yang menggunakan DALY sebagai hasil kesehatan. Damage pathway yang biasanya dipakai untuk memperkirakan endpoint dampak Kesehatan adalah:

  • Peningkatan risiko penyakit pernapasan
  • Peningkatan risiko penyakit kanker
  • Peningkatan risiko penyakit lain
  • Peningkatan risiko malnutrisi

Untuk memasukkan dampak iklim di sisi biaya, standar nasional untuk biaya emisi gas rumah kaca sering tersedia yang mungkin perlu disesuaikan untuk mengecualikan harga karbon yang sudah termasuk di dalam biaya karena skema perdagangan karbon atau pajak. Ukuran  yang tersedia untuk menggabungkan dampak iklim, misalnya rasio efektivitas biaya inkremental yang disesuaikan dengan efek iklim atau biaya iklim, manfaat moneter bersih (net monetary gain) atau kesehatan bersih (net health).

Reporter:
Shita Dewi (PKMK FK-KMK UGM)

Evaluation of policy, programs and health system performance

   21 Juli 2025

Policy Effects on Mental Health

Sesi ini dimoderatori oleh David Johnston dari Monash University, Australia. Gambaran sesi ini, para ekonom dan pembuat kebijakan kini semakin menyadari pentingnya kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesehatan masyarakat. Sesi ini membahas berbagai kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental penduduk, terutama terkait dengan bagaimana pemerintah dapat memperluas akses dan sumber daya bagi individu untuk merawat kesehatan mental mereka. Fokus utama adalah pada kebijakan yang memengaruhi investasi individu terhadap kesehatan mental, baik melalui layanan, dukungan sosial, maupun perlindungan ekonomi. Diskusi juga mencakup dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan mental masyarakat. Hasil temuan ini diharapkan dapat membantu merumuskan pendekatan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani isu kesehatan mental.

Nicole Black dari Centre for Health Economics, Monash University, Australia mengawali sesi ini dengan presentasinya yang berjudul Are You Okay? Effects of a National Peer-Support Campaign on Mental Health. Bunuh diri merupakan penyebab utama kematian di kalangan dewasa muda di Australia, sementara satu dari lima orang mengalami gangguan kesehatan mental setiap tahunnya—namun banyak yang tidak mendapat dukungan yang dibutuhkan. Kampanye dukungan berbasis komunitas seperti “R U OK? Day” semakin sering digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling mendukung dalam menjaga kesehatan mental. Studi ini meneliti dampak kampanye nasional tersebut terhadap dukungan sosial yang dirasakan dan kesejahteraan mental jangka pendek menggunakan data survei rumah tangga dan catatan administratif nasional. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecil dalam rasa dukungan sosial dan kondisi mental, khususnya pada pria muda usia 25-49 tahun, meskipun tidak ditemukan pengaruh terhadap penggunaan layanan kesehatan mental atau angka bunuh diri. Temuan ini menyoroti potensi kampanye berbasis teman sebaya dalam menjangkau kelompok yang rentan namun kurang terlayani, seperti pria muda yang jarang mencari pertolongan profesional.

Presentasi selanjutnya oleh Joe Spearing dari University of York, Inggris, dengan judul The Effect of Welfare Reform in England on the Mental Health of Elderly Disability Benefit Claimants. Seperti banyak negara maju lainnya, Inggris menghadapi tantangan populasi menua dan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas, yang mendorong pengeluaran negara untuk tunjangan disabilitas. Pada tahun 2013, Inggris mengganti tunjangan Disability Living Allowance (DLA) dengan Personal Independence Payments (PIP), yang memiliki kriteria kelayakan lebih ketat. Studi ini meneliti dampaknya terhadap kesehatan mental lansia dengan memanfaatkan kebijakan pengecualian bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun dari proses penilaian ulang. Hasil awal menunjukkan bahwa lansia yang terkena dampak reformasi ini mengalami penurunan kesehatan mental, terlihat dari meningkatnya skor depresi (CESD). Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan tunjangan disabilitas terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan lansia yang tidak dapat lagi menyesuaikan penghasilan mereka.

Kemudian presentasi terakhir oleh Trong-Anh Trinh, Monash University, Australia, David Johnston, Monash University dari Australia dengan judul Workforce Impacts of Subsidised Mental Healthcare: Evidence on Supply, Earnings, and Geographic Distribution. Masalah kesehatan mental menjadi beban besar secara global, namun akses ke layanan masih terbatas, terutama karena tingginya biaya pribadi. Untuk mengatasi hal ini, Australia meluncurkan Better Access Initiative (BAI) pada 2006 dengan tujuan mensubsidi layanan psikologis dan memperluas akses, khususnya di daerah terpencil. Studi ini menemukan bahwa BAI berhasil meningkatkan jumlah psikolog sebesar 47% dalam lima tahun, terutama dari kalangan perempuan dan psikolog yang lebih tua. Selain itu, pendapatan tahunan psikolog meningkat 17%, dan lebih banyak dari mereka mulai praktik di daerah non-metropolitan, membantu mengurangi kesenjangan geografis. Temuan ini menunjukkan bahwa subsidi finansial tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga mendukung pemerataan tenaga kerja kesehatan mental—menawarkan pelajaran penting bagi negara lain yang ingin memperluas akses layanan kesehatan mental secara merata.

Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)


   22 Juli 2025

Innovative Health Financing for Marginalised Populations

Econometric Analysis of Synergistic Demand-Side Health Financing Programs: Harnessing the Power of Integration

Taufik menyampaikan, di Indonesia, skema pembiayaan kesehatan lebih mengarah pada sisi permintaan, seperti pada konteks Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan tunai bersyarat. Dua model ini merupakan pilar utama dalam strategi perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dampak kedua intervensi ini dapat diukur namun memang ada tantangan tersendiri. Variasi intervensi yang diterima oleh rumah tangga berisiko melanggar asumsi fundamental dalam evaluasi dampak dalam konsep Stable Unit Treatment Value Assumption (SUTVA). Penelitian ini mencoba mengungkap secara spesifik dalam mengatasi gap tersebut dan mengimplementasikan pendekatan perlakuan multivalue. Ini merupakan kerangka kerja untuk melakukan analisis dengan memperhitungkan variasi perlakuan beberapa nilai sampai melakukan estimasi dampak agar lebih valid dan dapat diandalkan.

Data panel tiga gelombang digunakan yang bersumber dari survei PKH. Studi ini membandingkan empat kelompok rumah tangga yang berbeda yaitu penerima PBI saja, PKH saja, kombinasi keduanya, dan kelompok kontrol. Keseimbangan karakteristik antar-kelompok dicapai melalui penggunaan generalized propensity scores (GPS). GPS merupakan sebuah teknik statistik lanjutan dengan serangkaian uji diagnostik. Penelitian ini membandingkan sembilan model ekonometrik yang berbeda, mencakup inverse probability treatment weighting (IPTW), matching, generalized estimating equations (GEE), hingga model Difference-in-Differences (DiD). Perbandingan ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan model yang paling sesuai berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga yang menerima kombinasi intervensi PBI dan PKH mengalami perbaikan paling signifikan dalam perilaku pencarian pelayanan kesehatan ibu dan perlindungan finansial. Hasil ini menegaskan bahwa terdapat efek sinergis yang saling menguatkan antara kedua program tersebut yatu PKH dan PBI JKN. Analisis ini juga menggarisbawahi pemilihan metode evaluasi yang tepat karena menggunakan model yang berbeda-beda akan menghasilkan magnitudo dampak yang bervariasi. Studi ini juga menekankan bahwa dalam konteks penelitian dan upaya untuk mengontrol faktor pengganggu, baik yang teramati maupun tidak teramati, peneliti memegang peranan sentral. Studi ini memberikan bukti kuat bahwa penggabungan program perlindungan sosial merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan output kesehatan ibu.

Economic Evaluation of Multiple Demand-side Health Financing Subsidies in Indonesia

Susan Grifin menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sosial berskala besar di Indonesia, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) dan Program Keluarga Harapan (PKH).  Evaluasi ini secara umum berhasil dan menunjukkan dampaknya terhadap akses kesehatan. Namun demikian, analisis tersebut sering kali berhenti pada kesimpulan apakah sebuah program berhasil atau tidak, tanpa melangkah lebih jauh untuk menjawab pertanyaan yang lebih krusial bagi pengambil kebijakan. Pertanyaan yang sering dimunculkan adalah apakah program tersebut efisien dalam konteks penyerapan anggaran negara?. Kesenjangan terjadi karena minimnya pengetahuan tentang perbandingan nilai ekonomis dan intervensi sosial yang dilakukan seperti halnya PKH dan iuran PBI. Hal ini bisa saja menghambat alokasi sumber daya yang optimal.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, studi ini mendemonstrasikan bagaimana evaluasi konvensional secara luas berdampak dan menjadi sebuah kerangka evaluasi ekonomi yang komprehensif. Peneliti mengusulkan pendekatan yang tidak hanya melihat efektivitas program, tetapi juga secara eksplisit mengintegrasikan suatu analisis biaya-efektivitas, dampak multi-sektoral, dan pertimbangan ekuitas. Peneliti menggunakan metodologi untuk menunjukkan cara mentransformasi output proksimal yang umum diukur dalam evaluasi dampak. Gambaran contoh seperti jumlah kunjungan antenatal atau cakupan imunisasi. Contoh tersebut menjadi indikator luaran akhir yang lebih bernilai. Indikator yang dimaksud adalah output Disability-Adjusted Life Year (DALYs) dan angka partisipasi sekolah.

Kontribusi utama dari studi ini yaitu penyediaan sebuah model analitis yang lebih holistik. Hasil studi tidak hanya menginformasikan tentang efektivitas program, namun juga menawarkan bukti mengenai siapa yang paling diuntungkan dan berapa nilai investasi publik yang sesungguhnya. Pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran dalam konteks percepatan pencapian UHC di Indonesia dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien dan adil terutama untuk kelompok rentan.

Reporter:
M. Faozi (PKMK UGM)


 

Evaluation of Mental Health Program / Outcomes

Multisectoral Suicide Prevention Program

Abiona (Macquarie University)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadikan pencegahan bunuh diri sebagai komitmen global sejak tahun 2014, dan merekomendasikan strategi pencegahan bunuh diri berpendekatan multisektoral yang komprehensif. Beberapa pemerintah Eropa telah menerapkan jenis strategi ini, meskipun evaluasi efektivitasnya terhambat oleh ukuran sampel yang kecil, factor pengaruh yang membingungkan, dan kualitas data yang rendah.

Studi ini, sebaliknya, memperkirakan dampak intervensi pencegahan bunuh diri multisektoral berbasis komunitas dengan basis sampel data yang besar di Australia, sehingga dapat menunjukkan dampaknya terhadap penggunaan sumber daya dan biaya perawatan kesehatan di Australia.

Pengumpulan data dilakukan antara 2017 dan 2020 dan menggunakan kumpulan data administrasi pemerintah negara bagian terkait dengan jutaan pengamatan di unit gawat darurat, perawatan rumah sakit rawat inap, perawatan primer, dan pasokan obat-obatan.

Metode yang digunakan adalah difference-in-difference (DiD) multi kelompok, serta analisis efek kausal Intention to Treat (ITT) dari intervensi pada penggunaan sumber daya dan biaya perawatan kesehatan. Efeknya dipisahkan bergantung pada waktu dan pada setiap jaringan kesehatan lokal, termasuk unit gawat darurat, perawatan rumah sakit rawat inap, perawatan kesehatan yang diberikan di luar rumah sakit dan pasokan farmasi.

Menyajikan bukti dan wawasan berharga tentang dampak potensial dari intervensi pencegahan bunuh diri multisektoral berbasis komunitas dengan populasi besar pada sistem perawatan kesehatan, untuk lebih memahami mekanisme dampak yang terkait dengan jenis strategi ini. Ini dapat membantu negara-negara lain merancang, menerapkan, dan meningkatkan strategi pencegahan bunuh diri multisektoral yang komprehensif dengan lebih baik.

Talking Through our Mental Health Problem: The Impact of Talk Therapy on Healthcare Utilization

 Roger Prudon  (Lancaster)

Menurut OECD, setengah dari semua orang akan menderita masalah kesehatan mental di beberapa titik dalam hidup mereka. Masalah kesehatan mental ini seringkali memiliki dampak negatif yang besar pada kehidupan individu. Meskipun pengobatan bisa efektif dalam mengurangi dampak negatif ini, tingkat pengobatan dan kepatuhan terbatas, sehingga mengakibatkan banyak orang dengan masalah kesehatan mental tidak menerima perawatan yang memadai. Untuk meningkatkan penyerapan pengobatan, pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan program berskala besar yang bertujuan untuk menyediakan bentuk perawatan kesehatan mental yang mudah diakses. Contoh program ini adalah Program Terapi Berbicara (Talk Therapy) yang dilakukan oleh NHS di Inggris, Better Access Initiative di Australia dan Project Teach di New York. Namun, bukti yang ada mengenai dampaknya belum banyak dibahas.

Pembicara kali ini, Roger Prudon, mengevaluasi program serupa yang menyediakan bentuk terapi wicara di Belanda. Terapi bicara ini, yang disediakan oleh asisten praktik kesehatan mental (MH-PA) di praktek dokter umum (GP), diperkenalkan pada 2012 untuk mengurangi tekanan dari sistem perawatan kesehatan spesialis mental, dan meningkatkan tingkat pengobatan. Dampak yang dibahas yaitu dampak langsung terhadap seberapa besar program tersebut berhasil mengurangi beban perawatan Kesehatan spesialis mental.

Hasilnya menunjukkan bahwa program terapi bicara di kantor dokter umum secara signifikan meningkatkan penyerapan/adopsi pengobatan. Bagi kebanyakan individu, terapi bicara melengkapi pilihan pengobatan yang sudah ada, karena sebelumnya orang-orang ini tidak akan menerima perawatan sebelum dirawat oleh tenaga perawat jiwa (nurse practitioner mental health/NPMH). Artinya pemanfaatan asisten praktek Kesehatan mental (MH-PA) cukup potensial untuk mendorong pasien untuk memulai pengobatan.

Namun bentuk pengobatan baru sebagian besar digunakan oleh subpopulasi dengan pemanfaatan perawatan kesehatan mental pra-pengenalan yang relatif tinggi, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan yang ada dalam pemanfaatan pelayanan Kesehatan.

Treatment Preference and Their Determinants among Adults with Depression of Anxiety in Outpatient Mental Healthcare (a systematic review)

Lara Leinz (University of Medical Center, Hamburg Eppendorf)

Meningkatnya prevalensi gangguan depresi dan kecemasan diasumsikan akan meningkatnya permintaan akan perawatan kesehatan mental. Namun, kesenjangan pengobatan, waktu tunggu yang lama untuk psikoterapi dan tingginya tingkat putus pengobatan menunjukkan bahwa sistem pelayanan tersebut ternyata kewalahan dan alokasi sumber daya yang lebih baik diperlukan untuk mengamankan perawatan kesehatan mental yang tepat waktu dan efektif. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau secara sistematis apa preferensi pengobatan  untuk perawatan kesehatan mental (khusus rawat jalan) dan apa faktor penentunya di kelompok usia dewasa dengan gangguan depresi atau kecemasan.

Studi ini terdaftar di PROSPERO dan mengikuti pedoman PRISMA. Studi diambil secara sistematis dari empat database (Web of Science, PubMed, CINAHL, PsycInfo) sejak Januari hingga Mei 2024. Data yang diekstraksi tentang preferensi dan determinan dirangkum, dan  preferensi dikategorikan ke dalam: (1) pendekatan yang digunakan (pengobatan atau psikoterapi), (2) pilihan layanan psikoterapi (disediakan dengan cara apa), dan (3) parameter psikoterapi. Faktor determinan dikelompokkan ke dalam faktor sosio demografis dan terkait kesehatan. Kualitas penelitian dinilai dengan Mixed-Methods Appraisal Tool (MMAT).

Tiga temuan utama diidentifikasi: 1) psikoterapi lebih disukai daripada pengobatan, 2) perawatan tatap muka lebih disukai daripada pengobatan digital, dan 3) terapi individu lebih disukai daripada terapi kelompok.  Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, pedoman dan para penyedia layanan harus menyadari bahwa preferensi pasien dapat beragam, sehingga penting untuk memastikan adanya fleksibilitas pilihan. Selain itu, kita perlu menghormati dan mengintegrasi preferensi pengobatan ke dalam perencanaan perawatan untuk dapat memberikan perawatan kesehatan mental yang berorientasi pada individual (person-centered) dan meningkatkan potensi penerimaan pasien atas terapi dan kontinuitasnya.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK FK-KMK UGM)


 

Global Perspectives on Innovative Models for Health Care Delivery, Payment, and Cost-Sharing

Episode-Based Cost-Sharing for Childbirth in the Privately Insured Population in the United States: Quantifying the Out-of-Pocket Cost Redistribution

Michal Horný menjelaskan, Amerika Serikat memiliki ketidakpastian dalam biaya pelayanan kesehatan karena pelayanan lanjutan yang dilakukan, seperti contoh persalinan. Hal ini menyebabkan potensi biaya yang tinggi bagi pasien. Sebagai solusi, sebuah model pembagian biaya berbasis episode diusulkan. Model ini akan menampilkan data statistik untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pasien. Tujuan khusus studi ini yaitu untuk menyelidiki dan mengukur bagaimana mendistribusikan beban biaya antara pasien yang memiliki asuransi swasta dan episode medis yang berkelanjutan.

Studi ini membandingkan biaya riil yang merupakan tanggung jawab pasien dengan estimasi biaya.Studi ini menganalisis data klaim dari 98.635 kasus persalinan pada 2021. Pasien membayarkan rata-rata biaya sebesar $2.783. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa model berbasis episode akan memberikan penalti pada sebagian kecil pasien (22,4% atau 22.136 kasus) yang mengalami komplikasi tak terduga, dengan peningkatan biaya rata-rata sekitar $793. Dan sebaliknya, mayoritas pasien (64,6%, atau 63.683 kasus) mengikuti skema pembiayaan normal dan membayar harga lebih tinggi, dengan kenaikan rata-rata sekitar $754.

Dari segi desain, model ini berfungsi seperti pedang bermata dua, satu sisi memberikan bantuan keuangan kepada pasien yang belum siap, namun juga menyediakan bantuan keuangan kepada sebagian besar pasien dengan prosedur klinis normal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model tersebut menciptakan mekanisme untuk mendistribusikan sumber daya baru dalam kelompok.

Reduced Mortality and Admissions Through Integrated Care: Evidence from Taiwan’s Family Doctor Program

Li-Lin Liang menjelaskan bahwa terdapat fragmentasi dalam sistem kesehatan dan menjadi tantangan global. Kondisi ini akan diatasi melalui pendekatan perawatan yang terintegrasi (integrated care). Tujuannya adalah meningkatkan luaran kesehatan, menekan biaya, dan memperkaya pengalaman pasien. Meskipun efektivitas model ini telah memberikan bukti pada manajemen penyakit tunggal, terdapat dampak terhadap pasien dengan multimorbiditas. Pada fasilitas kesehatan primer kondisi ini terjadi karena sistem layanan primer tidak terintegrasi kuat. Di Amerika Utara dan Eropa banyak terjadi kesenjangan antara pelayanan primer dan lanjutan. Untuk itu di Taiwan, kami mencoba melakukan studi dengan melakukan evaluasi kuantitatif terhadap Family Doctor Program (FDP). Studi ini merupakan sebuah inisiatif berskala nasional yang dirancang untuk memperkuat koordinasi perawatan bagi pasien kronis komplikasi/ multi morbid yang berbiaya tinggi.

Studi ini menggunakan data dari Taiwan National Health Insurance Research Database dari tahun 2013 hingga 2020. Kami melakukan analisis survivabilitas untuk mengukur efek program terhadap angka rawat inap yang dapat dicegah dan mortalitas karena berbagai penyebab penyakit. Kami menerapkan metode matching one by one untuk membuat kelompok FDP dan non-FDP sebagai pembanding dengan berdasarkan demografi, status kesehatan, dan pola pemanfaatan layanan. Dengan total sampel akhir mencapai 484.644 individu yang dipergunakan untuk analisis rawat inap dan 826.996 untuk analisis mortalitas. Kami menggunakan model Cox proportional hazards yang telah dimodifikasi untuk menghasilkan estimasi risiko yang akurat dengan melakukan penyesuaian multivariabel.

Hasil analisis menunjukkan terdapat manfaat signifikan dari intervensi FDP. Partisipan program menunjukkan adanya risiko rawat inap 3% yang lebih rendah dan risiko kematian sebesar 13% lebih rendah dibandingkan non-partisipan. Penurunan risiko ini teramati konsisten di hampir seluruh subkelompok pasien. Temuan ini menyoroti bahwa dengan pendekatan multifaset FD yang mencakup manajemen kasus, alur perawatan klinik-rumah sakit, dan insentif finansial unik telah mendorong kolaborasi dan berhasil meningkatkan output kesehatan. Dengan studi ini Taiwan mencoba berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan perawatan terintegrasi dalam layanan primer.

The Performance Paradox: Longitudinal Payment Disparities for Safety-Net Providers in a U.S. Value-Based Payment Model

Meng-Yun Lin Perubahan dalam sistem pembayaran untuk Medicare di Amerika Serikat dari berbasis volume menjadi berbasis nilai, yang dimulai oleh Medicare Access and CHIP Reauthorization Act (MACRA) pada tahun 2015. Kondisi ini menciptakan sistem insentivisasi yang rumit yang disebut MIPS. Sistem ini dirancang untuk memberikan penghargaan finansial kepada klinisi yang mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Namun, ada kekhawatiran yang mendalam bahwa model tersebut mengabaikan determinan sosial kesehatan bagi pasien. Dan praktiknya merugikan penyedia jaring keselamatan (SNP) yang terbebani dengan adanya perawatan populasi rentan. Hal ini memungkinkan adanya sanksi finansial yang terjadi dan dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan layanan untuk komunitas yang paling membutuhkan.

Studi longitudinal dilakukan dengan menganalisis data dari 329.657 klinisi selama periode empat tahun dari tahun 2018 hingga 2021. Studi ini berusaha untuk mengatasi kekhawatiran terhadap pelayanan kelompok rentan. Studi ini membuat grup kelompok penyedia SNP dan non-SNP dengan menggunakan analisis regresi multivariat yang disesuaikan untuk karakteristik klinisi dan pasien untuk melacak perbedaan kinerja. Hasil dari studi ini menunjukkan sebuah temuan yang berkaitan dengan hipotesis awal telah mengungkapkan dirinya. Dengan konsisten, SNPs jauh dari rekan-rekan identik non-SNP mereka dalam hal mencapai skor kinerja yang hanya sedikit lebih baik dan memiliki probabilitas 14,5% lebih tinggi untuk menerima penyesuaian pembayaran positif berkelanjutan dibandingkan rekan-rekan tersebut.

Namun, studi ini juga memunculkan paradoks yang jauh lebih dalam. Meskipun mencapai kinerja metrik yang lebih baik, akumulasi penyesuaian finansial dalam dolar diterima oleh SNPs secara signifikan lebih rendah, dengan selisih bersih $0,39 per pasien yang dilayani. Kesenjangan ini menandakan adanya bias sistemik dalam mekanisme distribusi imbalan MIPS yang secara tidak sengaja mengenakan beban finansial pada entitas populasi rentan. Implikasi kebijakan dari analisis ini sangat jelas yaitu tanpa reformasi, sistem yang telah berjalan ternyata pelayanan yang diberikan tidak berkualitas untuk kelompok masyarakat paling rentan.

Reporter:
M. Faozi (PKMK UGM)


 

Establishing the Impact of Climate Change on Health Systems: Empirical Application Across High and Low Income Countries

Perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi kesehatan manusia. Namun, dampaknya terhadap fungsi sistem kesehatan seperti layanan, pembiayaan, dan tenaga kesehatan masih jarang diteliti. Sesi ini menyajikan penelitian baru dari berbagai negara, yang menganalisis hubungan antara variabilitas iklim atau kejadian iklim ekstrim dan dampaknya terhadap berbagai aspek dalam pelayanan dan tenaga kesehatan.

Emergency Hospitalizations and Related Economic Burden of Heat Exposure: A Nationwide Time-Series Study in Germany

Presenter: Hedi Katre Kriit, Heidelberg University, Germany;

Sesi pertama membahas dampak gelombang panas ekstrem terhadap sistem kesehatan di Eropa, dengan studi kasus di Jerman. Meski efek suhu tinggi terhadap kematian sudah banyak diteliti, pengaruhnya terhadap pelayanan kesehatan—khususnya rawat inap darurat (emergency hospitalization/EH)—dan beban ekonomi belum banyak dikaji.

Penelitian ini menggunakan data asuransi kesehatan dari 4,3 juta individu di Jerman yang dikaitkan dengan data suhu harian selama musim panas tahun 2017–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko rawat inap darurat meningkat seiring naiknya suhu, terutama pada anak-anak, lansia, dan penderita penyakit metabolik. Sekitar 8,4% dari seluruh rawat inap darurat diperkirakan terjadi akibat panas, dengan beban biaya mencapai €35 juta. Jika diekstrapolasi ke seluruh populasi, panas ekstrem diperkirakan menyumbang 5–6% dari total pengeluaran kesehatan tahunan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi meningkatnya kejadian panas ekstrem, serta perlunya kebijakan adaptasi yang efektif untuk melindungi kesehatan dan menekan dampak ekonomi.

Health and Economic Assessment of Extreme Temperature and Late Preterm Births in Germany – A Space-Time-Stratified Case-crossover Study

Presenter: Hannah Lintener, University of Heidelberg, Germany,

Sesi kedua menyoroti dampak panas ekstrem terhadap risiko kelahiran prematur (preterm birth/PTB) di Jerman. Hannah menjelaskan bahwa perempuan hamil diketahui lebih rentan terhadap paparan suhu tinggi, dan penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya peningkatan risiko PTB bahkan di wilayah beriklim sedang.

Penelitian ini menggunakan data asuransi kesehatan nasional (SHI) yang mewakili populasi secara luas, dikombinasikan dengan data suhu harian dari ERA-5 (ECMWF) selama periode Maret hingga September tahun 2017–2022. Para peneliti menemukan bahwa risiko PTB meningkat seiring kenaikan suhu, membentuk pola kurva U. Sementara, secara ekonomi, studi ini memperkirakan bahwa terdapat 144 kasus PTB yang dapat dikaitkan dengan suhu tinggi dalam rentang 15°C–29°C, dengan total beban biaya rawat inap langsung sebesar €2,7 juta. Namun, angka ini kemungkinan masih di bawah estimasi sebenarnya karena belum mencakup biaya jangka panjang, biaya tidak langsung, atau beban sosial yang lebih luas.

Temuan ini menunjukkan bahwa panas ekstrem berpotensi meningkatkan risiko kelahiran prematur dan menimbulkan beban ekonomi yang signifikan. Peneliti merekomendasikan agar strategi adaptasi terhadap panas, khususnya yang menyasar perempuan hamil, menjadi bagian penting dari kebijakan kesehatan ke depan.

The Effect of Extreme Weather Events on The Utilisation of Routine Maternal and Child Health Services in Zambia

Presenter: Chris Mweemba, University of Zambia

Pada sesi ketiga, Chris membahas bagaimana banjir dan gelombang panas yang dipicu oleh perubahan iklim memengaruhi akses layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Zambia. Dalam konteks negara berpenghasilan rendah, kejadian cuaca ekstrem seperti ini dapat mengganggu layanan rutin seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, perawatan pasca persalinan, dan imunisasi anak yang berdampak langsung pada hasil kesehatan populasi.

Penelitian ini menganalisis data kunjungan bulanan layanan KIA dari 2014 hingga 2022, yang dikombinasikan dengan data paparan banjir dan gelombang panas berdasarkan citra satelit dan rekaman suhu dari lembaga internasional. Studi ini menelusuri pengaruh paparan suhu ekstrem dan intensitas banjir terhadap penurunan penggunaan layanan kesehatan, serta perbedaan dampaknya berdasarkan wilayah urban/rural, status sosial ekonomi, dan kepadatan fasilitas atau tenaga kesehatan.

Hasilnya menunjukkan bahwa banjir dan suhu ekstrem berdampak nyata terhadap penurunan layanan kesehatan rutin, terutama ketika intensitas paparan melewati ambang tertentu. Dampak ini bervariasi antar provinsi dan kelompok populasi. Kesimpulannya, untuk memastikan kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta (UHC), penting bagi sistem kesehatan di negara rentan untuk memahami dan mengantisipasi dampak cuaca ekstrem terhadap layanan dasar. Sesi ini juga menekankan potensi penggunaan data rutin sebagai alat pemantauan dampak iklim terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.

Reporter:
Ratri (PKMK UGM)