Modul Pelatihan Penulisan Policy Brief 

Dalam template Policy Brief di atas bisa dibuat dalam 5 topik yang bisa Anda pelajari masing – masing 1 topik yaitu :

 

Hari 1

Hari 1: Introduction 

Pada tahap ini, Anda bisa pelajari materi dari IDRC berikut :

  1. How to Write Policy Brief
  2. Policy Brief Template
  3. ODI - How to write a policy brief
  4. Policy Briefs as communication tool for development  research
  5. Policy Brief - described
  6. Writing a Health Policy Brief with outline

Perlu menegaskan apakah penelitian ini berada dalam tahapan:

  1. Sebelum ada kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberi ide untuk penyusunan kebijakan yang relevan.
  2. Saat kebijakan berada dalam proses legislasi untuk menjadi sebuah kebijakan public.
  3. Saat kebijakan dilaksanakan yang mengarah ke riset untuk memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan (Implementation Research).
  4. Saat berada dalam fase Evaluasi Kebijakan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Sementara itu berdasarkan siapa yang membuat kebijakan, sebaiknya pernyataan tegas mengenai:

  1. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, atau
  2. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi, atau
  3. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota

Contoh Pengantar salahsatu peserta:
Penelitian ini bertujuan untuk memonitoring pelaksanaan kebijakan Bupati Jember dalam SK Bupati Jember Nomor : 188.45/131.1/012/2014 tentang tim penanggulangan HIV dan AIDS tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, dalam membangun critical conciousness masyarakat terhadap program HIV dan AIDS.

Penelitian ini mempunyai fokus pada monitoring kebijakan yang ditetapkan oleh penentu kebijakan di level kabupaten.

Sementara itu, ada satu peserta yang meneliti mengenai kebijakan manajemen di lembaga pelayanan kesehatan. Dalam konteks penelitian, apa yang diteliti merupakan penelitian manajemen. Saya kutipkan:

Tujuan dari Policy Brief (Ringkasan Kebijakan) ini untuk memberi masukan bagi para pengambil kebijakan mengenai Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di klinik. Selama ini kebijakan yang ada hanya Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009. Masukan ini berasal dari penelitian Lubis, dkk. (2013) mengenai penilaian kinerja tenaga kesehatan bagian medis di sebuah klinik di Medan. Penilaian yang ada di klinik tersebut hanya dari atasan yang membuat kekhawatiran subjektifitas penilaian.

Dalam penelitian tersebut, terlihat bahwa keputusan yag diambil berada di level kelembagaan. Dengan demikian pengambil kebijakan di lembaga adalah pimpinan lembaga.

Sebagai catatan dalam Pengantar:
Dengan memperhatikan konteks tingkat pengambil kebijakan maka kita sebagai penulis Policy Brief dapat membayangkan siapa yang akan dituju. Hal ini sangat penting untuk pemberian rekomendasi.

 

 

  • slot resmi
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot