Reportase Pelatihan Penulisan Policy Brief dan Pelaksanaan Policy Dialogue Tahap I

Hari Kedua: 3 Februari 2021

Pada Rabu (3/02/2021) telah diselenggarakan Pelatihan Penulisan Policy Brief dan Pelaksanaan Policy Dialogue tahap I hari pertama. Acara berlangsung pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) Indonesia dalam program penguatan dan pengembangan kebijakan kesehatan. Peserta pelatihan adalah mitra universitas.

Tujuan pelatihan ini antara lain mempromosikan kebijakan berbasis bukti kepada para mitra universitas; membangun kapasitas mitra terpilih dalam memproduksi produksi terjemahan pengetahuan (knowledge translation); mitra universitas dapat menulis policy brief sesuai standar penulisan untuk empat masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, dan Kanker; mitra universitas dapat melakukan pemetaan stakeholder lokal; dan dapat melibatkan stakeholder lokal dalam proses policy dialogue. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Tri Muhartini, MPA dengan moderator dr. Sandra Frans, MPH.

Sebelum sesi pertama dimulai, Tri, selaku narasumber memberikan masukan dan komentar atas tugas pelatihan atau outline policy brief yang telah dikerjakan oleh peserta seperti faktor penyebab masalah yang ingin dituliskan, data yang harus dicantumkan termasuk perbandingan dengan daerah atau negara lain untuk memperkuat analisis, dan jumlah halaman yang direkomendasikan. Pernyataan masalah harus ditulis padat dan langsung menyasar masalah yang ingin ditampilkan. Selain itu, diperlukan penulisan yang efektif dalam menyusun narasi untuk pernyataan masalah. Dampak atau konsekuensi dari pernyataan masalah apabila diabaikan juga perlu turut dicantumkan termasuk contoh dari negara atau daerah lain yang telah mengabaikannya.

Sesi 1 – Framing a Policy Brief: Underlying Factors

Tri Muhartini, MPA 

Tri menyampaikan bahwa ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas pada sesi hari ini yaitu Underlying Factor / Faktor Penyebab Masalah, Option / Opsi, dan Implementation Consideration / Pertimbangan Implementasi. Pada sesi yang pertama yaitu memahami underlying factor, dimulai dengan memaknai problem tree analysis. Menemukan masalah dalam suatu isu, dimana dalam konteks pelatihan ini adalah isu kebijakan kesehatan seperti KIA, Gizi, Jantung dan Kanker. Penyelesaian masalah dengan suatu kebijakan memerlukan identifikasi akar penyebabnya atau faktor penyebab yang membuat masalah itu muncul di permukaan. Faktor penyebab itu seperti akar pohon yang harus digali sedalam dalamnya. Seperti pohon, jika masih ada akarnya maka dia akan tetap tumbuh. Tapi jika akar pohon itu dipotong maka dia tidak akan tumbuh kembali.

Seperti itulah masalah kebijakan kesehatan, jika hanya menangani dampaknya atau masalah utamanya, tetapi akarnya tidak diselesaikan maka masalah itu akan tumbuh kembali. Dalam kebijakan publik, jika masalah yang akan diselesaikan tidak dengan cara memutuskan akar penyebab maka yang terjadi adalah error type 3 yaitu kebijakan yang diputuskan tidak sejalan dengan masalah dan penyebab sehingga masalah itu tetap terus tumbuh bahkan menimbulkan masalah baru. Di Indonesia, banyak kebijakan memiliki error type 3, khususnya kebijakan kesehatan yang saat ini berkaitan dengan pandemi, dimana keputusan pemerintah yang ditujukan menekan angka kasus tapi dalam implementasi justru membuat kasus semakin terus meningkat dan mengakibatkan angka kematian tinggi. Selain itu, berdampak pula pada persoalan layanan kesehatan lainnya hingga ke persoalan ekonomi sehingga untuk mengusulkan suatu kebijakan kita harus mengerti akar penyebabnya.

Identifikasi faktor penyebab masalah memerlukan data yang dapat bersumber dari data survei, data administratif, primary studies/ systematic review atau penelitian sebelumnya dan wawancara informan kunci (key informant interview). Data survei seperti data Riskesdas dapat menunjang pernyataan masalah yang akan ditulis. Data administratif dapat berupa data rutin yang telah dikumpulkan secara regular oleh instansi atau lembaga terkait. Data yang berasal dari primary studies/ systematic review atau penelitian sebelumnya dapat digunakan tidak hanya untuk mengidentifikasi masalah tetapi juga menyusun implementasi. Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan pengambil keputusan untuk mendapatkan konfirmasi dengan menyusun hipotesis terlebih dahulu.

Setelah memiliki data, langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan mengkategorikan berdasarkan health system arrangement. Ada 3 kategori yaitu government arrangement, financial arrangement, dan delivery arrangement. Tata Kelola berkaitan government arrangement meliputi kebijakan pemerintah, sistem pemerintahan atau politik, kelembagaan (koordinasi atau kedudukan suatu kelembagaan), struktur birokrasi dan hal lainnya yang berakaitan dengan pemerintahan atau pengambil keputusan. Pada goverment arrangement dapat melihat apakah ada koordinasi antar lembaga yang menjadi penyebab masalah ini. Financial arrangement atau keuangan ini berkaitan dengan anggaran, pajak, pembiayaan kesehatan, insentif dan lain-lain. Pada delivery arrangement berkaitan dengan ketersediaan perawatan atau pelayanan kesehatan yang mempengaruhi penyebab masalah tersebut. Dapat pula dimasukkan hal - hal di luar government arrangement atau financial arrangement ke dalam delivery arrangement. Dari ketiga arrangement ini akan membantu untuk menspesifikasikan policy brief yang ditulis.

Sesi 2 - Framing a Policy Brief: the Alternative Options

Tri Muhartini, MPA

Setelah menentukan pernyataaan masalah dan menemukan penyebabnya. Langkah selanjutnya adalah menawarkan opsi kepada pengambil kebijakan. Opsi tidak sama dengan rekomendasi. Opsi adalah usulan yang ditawarkan dengan beberapa pilihan dan diberikan kepada stakeholder atau pengambil kebijakan untuk memilih. Pengambil kebijakan dapat memilih satu opsi, dua opsi atau seluruh opsi yang ditawarkan. Rekomendasi adalah usulan yang dibuat tanpa menyediakan pilihan lain untuk dipilih, hal ini merupakan mandatory yang diharapkan dapat diambil oleh pengambil kebijakan. Rekomendasi diharapkan dibuat dalam satu usulan. Opsi ada dalam dokumen policy brief sedangkan rekomendasi ada dalam dokumen briefing note.

Opsi untuk kebijakan adalah opsi murni, yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan opsi dari kebijakan adalah opsi yang ditawarkan untuk memperbaiki kebijakan yang telah ada. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan opsi yaitu apakah substansi opsi yang ditawarkan sudah sejalan dengan substansi permasalahan (substaintively sound), apakah opsi yang ditawarkan dapat dijalankan di level administratif (administrative capacity), apakah opsi memerlukan biaya yang besar dan manfaat yang kecil atau sebaliknya (economic cost-benefit), apakah opsi tersebut mendapatkan pertentangan atau dukungan dari masyarakat (social acceptability), apakah opsi ini memiliki dukungan politik (sejalan dengan RPJMN, RPJMD) atau tidak (political support), dan apakah opsi ini memiliki dasar hukum yang telah ada sebelumnya (legal framework).

Opsi yang ditawarkan juga perlu diidentifikasi dengan melihat hal seperti berikut meliputi manfaat, kemungkinan potensi bahaya yang ditimbulkan, biaya, dan ketidakpastian efektivitas dari opsi yang ditawarkan. Diperlukan transparansi dari pernyataan masalah hingga menyampaikan opsi.

Sesi 3 - Implementation Consideration/ Pertimbangan Implementasi

Tri Muhartini, MPA

Implementation consideration atau pertimbangan implementasi diperlukan ketika ada potential harm dan uncertainty dalam penulisan policy brief. Perlu melihat tantangan yang ada seperti dari masyarakat, tenaga kesehatan, organisasi dan sistem. Tantangan dari masyarakat berkitan dengan perilaku masyarakat, social support dan partisipasi masyarakat. Tantangan dari tenaga kesehatan berkaitan dengan diperlukannya audit pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tantangan dari sisi organisasi berkaitan dengan manajemen yang dikelola oleh organisasi. Sedangkan tantangan dari sistem berkaitan dengan 3 arrangements (government, financial, dan delivery).

Perlu diperhatikan apakah ada barrier atau pertentangan dari kebijakan yang ada. Ketika menyusun opsi perlu dijelaskan kepada pengambil kebijakan terkait tantangan yang mungkin akan timbul. Tantangan ini diperoleh dari hasil diskusi atau wawancara mendalam atau sistematic review. Tidak disarankan membuat analisis terkait tantangan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Penyusunan opsi tidak berdasarakan prioritas tetapi harus saling berkaitan antara satu opsi dengan yang lain.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan hari kedua. Pelatihan hari ketiga akan dilakukan pada Kamis, 4 Februari 2021 jam 13.00 – 15.00 WIB.

Reporter: Monita Destiwi