Reportase Pertemuan 1: Pengantar JKN dalam konteks Reformasi Kesehatan dan Dinamika Pelaksanaan JKN pada Masa Pra Pandemi COVID-19
16 Desember 2024
Webinar ini dibuka oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS selaku Direktur PKMK FK-KMK UGM, yang mengulas perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak implementasinya pada 2014. Selama satu dekade, JKN terbagi dalam tiga fase utama: masa implementasi awal, periode pandemi COVID-19, dan periode pasca-pandemi. Keberhasilan JKN mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk lebih dari 260 juta penduduk mendapat apresiasi internasional, namun sejumlah tantangan masih terjadi khususnya dalam efisiensi pembiayaan, interaksi antara penyedia layanan (provider) dengan pembayar (BPJS Kesehatan), serta penguatan sistem kesehatan untuk memastikan keberlanjutan program. Andreasta juga menjelaskan bahwa implementasi JKN memerlukan pendekatan sistemik yang menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya memahami dinamika kebijakan ini, webinar series yang diselenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM menghadirkan pakar kebijakan, peneliti, dan praktisi kesehatan untuk berbagi pandangan. Diskusi ini bertujuan merangkum pelajaran yang telah diperoleh selama 10 tahun implementasi JKN dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada regulator dan pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. selaku Guru Besar FK-KMK UGM memaparkan mengenai perjalanan JKN sejak diluncurkan pada 2014. Kebijakan JKN, yang lahir dari UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011), bertujuan mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Selama satu dekade, JKN berhasil memberikan perlindungan kesehatan kepada sebagian besar masyarakat Indonesia dan mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa prinsip keadilan (equity) dan mutu pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta defisit keuangan BPJS menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Laksono menyoroti pentingnya reformasi sistem kesehatan berbasis prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan finansial untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Salah satu perhatian utama adalah redistribusi dana dalam sistem single pool yang saat ini cenderung menguntungkan wilayah maju seperti Jawa dan Sumatera, sementara daerah dengan kemampuan fiskal rendah justru semakin tertinggal. Webinar ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi kebijakan JKN, dengan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan keberlanjutan program agar cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat terwujud.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM memaparkan pembayaran dan iuran JKN. Faozi menyoroti dinamika pendanaan program ini pada periode 2014-2019. Meski kepesertaan JKN meningkat dari 53% pada 2014 menjadi 83% pada 2019, berbagai tantangan finansial masih dihadapi, seperti defisit antara iuran dan beban klaim yang terus terjadi setiap tahun. Segmen (PBI) menunjukkan surplus, sementara Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi segmen dengan defisit klaim tertinggi.
Narasumber juga menggarisbawahi kesenjangan akses pelayanan kesehatan antar regional. Regional 1 (Jawa) mendominasi jumlah klaim dan kunjungan, sementara regional 4 dan 5 (Papua dan Maluku) tertinggal jauh karena keterbatasan fasilitas, SDM, dan akses geografis. Faozi menekankan perlunya evaluasi klaim per segmen dan upaya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah dengan infrastruktur terbatas dalam upaya menjaga keberlanjutan.
Topik berikutnya yaitu pemerataan pelayanan rumah sakit disampaikan Elisabeth Listyani, SE., MM. selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM memaparkan perkembangan pemerataan pelayanan rumah sakit di Indonesia periode 2012–2019 yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah sakit rata-rata 4% per tahun, mencapai 2.809 unit pada 2019. Rumah sakit swasta for-profit tumbuh signifikan sebesar 15%, dibandingkan rumah sakit pemerintah yang hanya tumbuh 7%. Meski jumlahnya lebih sedikit, rumah sakit pemerintah memiliki kapasitas tempat tidur lebih besar.
Pertumbuhan tertinggi tercatat di Regional 1 (Jawa), khususnya Jawa Barat (12%) dan Jawa Timur (17%), sedangkan Regional 4 (Kalimantan) dan Regional 5 (Papua-Maluku) hanya tumbuh 1–3%. Kemitraan rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan mencapai 80%, jauh di atas rumah sakit pemerintah. Hal ini mencerminkan ketimpangan geografis, dengan layanan kesehatan lebih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal.
dr. Srimurni Rarasati, MPH memaparkan ketimpangan distribusi SDM kesehatan di Indonesia selama 2014-2019, dengan mayoritas dokter umum dan spesialis terkonsentrasi di Regional 1 (Pulau Jawa dan Sumatra), sementara wilayah terpencil seperti Kalimantan, Papua, dan Maluku (Regional 4 dan 5) kekurangan tenaga kesehatan. Ketimpangan ini diperparah oleh infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi yang tumpang tindih, sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan untuk menjamin pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.
Eva Tirtabayu Hasri, MPH, dalam paparannya, membahas kendali mutu dan biaya pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini berlandaskan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 dan berbagai pedoman teknis, bertujuan mempercepat proses verifikasi klaim, mengurangi klaim tertunda, serta menjadi sarana komunikasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Temuan utama mencakup keberhasilan sebagian tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) seperti audit medis, utilisasi review, dan pembinaan etika profesi, meskipun masih ada tantangan seperti ketidakpatuhan terhadap clinical pathways dan kurang optimalnya sosialisasi KMKB. Selain itu, kebijakan ini menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan SDM untuk analisis data, dan rendahnya kesadaran rumah sakit yang belum memiliki TKMKB terhadap pentingnya efisiensi. Di sisi lain, upaya pengendalian fraud dalam pelaksanaan JKN mulai dilakukan, meski penerapan regulasi dan pengawasan masih belum optimal.
drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, menyampaikan kebijakan terkait pencegahan kecurangan (fraud) dalam JKN yang berlandaskan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dan Nomor 16 Tahun 2019 serta UU BPJS Kesehatan. Kebijakan ini meliputi pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan di tingkat pusat hingga rumah sakit, penggunaan teknologi digital untuk verifikasi klaim, dan sanksi administrasi hingga pidana. Meskipun langkah-langkah ini mulai diterapkan, tantangan seperti pemahaman yang minim terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penegakan sanksi masih sering ditemukan. Berbagai kasus fraud mencakup klaim lebih bayar, manipulasi data, penggelapan dana kapitasi, dan penyalahgunaan fasilitas JKN, menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan kesadaran anti-fraud di semua level.
Terakhir, Laksono Trisnantoro memaparkan analisis keseluruhan implementasi JKN pada masa pra pandemi COVID-19, menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pendanaan kesehatan yang hanya meningkatkan demand tanpa memperhatikan pengembangan supply seperti pemerataan SDM dan fasilitas kesehatan. Sistem single pool BPJS menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran, sementara koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPJS tergolong lemah, menciptakan fragmentasi sistem kesehatan. Kebijakan JKN juga memicu pertumbuhan rumah sakit swasta for-profit tanpa program pemerataan infrastruktur kesehatan. Selain itu, upaya pengendalian fraud dan peningkatan mutu pelayanan belum efektif. Kesimpulannya, kebijakan JKN pada periode tersebut belum mencerminkan reformasi menyeluruh, sehingga tidak mampu meningkatkan equity dan mutu pelayanan kesehatan secara signifikan.
materi dan rekaman video kegiatan dapat disimak pada link berikut:
Reporter:
Via Angraini (PKMK UGM)