Program BKKBN Pusat Sering Tak Sinkron di Daerah

Jakarta, PKMK. Program yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sering tidak sinkron saat pelaksanaan di lapangan. Dalam arti, ada missed link antara program BKKBN tingkat pusat dalam implementasi di tingkat daerah. "Perbaikan hal itu penting, BKKBN kan sedang menekan jumlah angka kelahiran dan mewacanakan bonus demografi," kata Indra, Anggota Komisi IX DPR RI, di Jakarta (7/10/2013).

Ada sejumlah contoh ketidaksinkronan tersebut. Sebuah program BKKBN diikuti sekitar 1.000 peserta di Tangerang. Padahal anggaran yang tersedia hanya Rp 40 juta, kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu. Mengatasi hal tersebut, BKKBN bisa lebih melibatkan Komisi IX DPR RI. Itu karena setiap anggota Komisi IX DPR RI sangat menguasai daerah pemilihannya, ucap Indra.

Okky Asokawati, Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, juga mengatakan adanya ketimpangan pelayanan KB di tingkat pusat dengan daerah. Sementara, Profesor Dina Mahdi dari Partai Demokrat menyampaikan saat ini hubungan BKKBN dengan DPR RI tidak seerat dulu. Penyebab hal tersebut pantas dicari tahu. "Ada baiknya kami lebih sering diberi informasi. Seperti soal Program KB, itu kan terkait dengan persoalan ledakan jumlah penduduk dan lapangan kerja. Tapi memang sulit kalau anggaran BKKBN kecil," kata dia.