Kemkes Siap Gandeng IDI Sempurnakan Prodi DLP

Kementerian Kesehatan akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyempurnakan pelaksanaan program studi dokter layanan primer (DLP). Karena di masa depan, DLP sangat dibutuhkan guna meningkatkan sistem layanan kesehatan di Indonesia.

"Layanan primer merupakan dasar dari pelayanan kesehatan. Untuk itu, kita harus
kuatkan sumber daya manusianya," kata Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kemkes, Bambang Wibowo dalam diskusi bertajuk "Kupas Tuntas DLP" di Jakarta, Senin (31/10).

Melalui DLP, Bambang berharap, dokter bisa menyelesaikan lebih banyak persoalan di layanan primer. Sehingga angka rujukan pasien ke rumah sakit bisa ditekan. Dampaknya, pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin terkendali.

"Dokter Layanan Primer ini bertugas seperti dokter keluarga. Dokter model ini sejatinya sudah dicita-citakan IDI sejak lama. Yang penting bagaimana menyejahterakan mereka agar betah jika ditugaskan ke pelosok dan karir tertata dengan baik," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi IDI melayangkan protes program DLP lewat aksi turun ke jalan. Mereka menolak prodi DLP karena memberatkan para dokter yang sudah menempuh pendidikan dokter umum.

Selain itu, prodi DLP merupakan pengulangan studi yang materinya identik dengan pendidikan dokter dasar. Hal itu akan menambah panjang masa studi dokter. Padahal kebijakan itu tidak menyelesaikan persoalan kesehatan.

Karena itu, IDI menilai dana persiapan untuk pembukaan prodi DLP lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan dan kompetensi dokter umum melalui pendidikan berkelanjutan yang waktunya lebih pendek dibanding program dokter spesialis.

Terkait hal itu, Bambang Wibowo menegaskan, pemerintah selain menggelar prodi DLP juga tetap akan melakukan upaya perbaikan sarana dan prasarana pada layanan primer. "Semua itu masuk dalam prioritas," ucapnya menegaskan.

Sementara itu, Kepala Divisi Kedokteran Keluarga, Departemen Ilmu Kedokteran Komunitasn Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dhanasari Vidiawati Sanyoto menyebutkan ada 17 Fakultas Kedokteran di Indonesia akan membuka prodi DLP. Namun baru satu FK yang menyatakan siap membuka prodi tersebut, yaitu Universitas Padjajaran, Bandung.

"Adanya prodi untuk Dokter Layanan Primer juga akan membuat lembaga pendidikan akan mudah mengembangkan riset dan keilmuan terkait DLP," ujar Dhanasari.

Menurutnya, dokter di masa depan visi misinya tak lagi sekedar mengobati, tetapi juga harus berpikir bagaimana mencegah penyakit, menekan risiko penyakit dan mencegah penularan penyakit.

"Itu yang akan dipelajari dalam prodi DLP. Nantinya, DLP dengan dokter umum dapat bekerja sama dalam mengembangkan layanan primer menjadi lebih baik," ucapnya.

Jika ada dokter umum ingin menjadi DLP, Dhanarsari mengatakan, ada program pendidikan transisi DLP. Pendidikan dilakukan jarak jauh dan pendidikan berbasis tempat kerja, dengan masa belajar lebih pendek dibandingkan prodi DLP.

"Sedangkan untuk melatih ketrampilan klinik akan terjadwal temu muka secara periodik, terjadwal dan disepakati oleh peserta dan pengajar di Rumah Sakit Pendidikan," ucapnya.

Syarat bagi dokter umum yang akan ikut pendidikan transisi DLP, disebutkan, minimal sidah praktek lima tahun. Lima tahun masa kerja itu akan dihitung sebagai 'recognize prior learning'.

"Nanti ada bobotnya. Dibedakan pula apakah masuk drngan kategori pendidik atau praktisi. Kalau sudah dihitung, yang nilainya paling rendah menjalani pendidikan maksimum enam bulan," kata Dhanasari nenandaskan. (TW)