BPJS Defisit, DKI Cari Cara Subsidi Obat dan Operasional RSUD

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami defisit yang berdampak pada operasional RSUD di DKI Jakarta. Pemprov DKI mencari cara untuk mensubsidi dana klaim pasien untuk operasional dan obat yang belum dibayarkan BPJS ke RSUD di DKI.

"Ada surat BPJS bahwa memang mereka kesulitan pembayaran. Ini jadi dasar kami untuk memberikan bantuan," kata Plt Dinas Kesehatan DKI Khofifah Any dalam rapat Badan Anggaran pada KUPA-PPAS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Pemprov DKI sedang menyiapkan dua cara untuk mensubsidi dana operasional RSUD. Cara pertama adalah dengan mememinjam dana dari Bank DKI dan meminta subsidi bunga dari APBD DKI. Dana yang dibutuhkan untuk subsidi bunga sebesar Rp 9,6 miliar untuk pembayaran hingga Desember 2018.

"Ini sudah disampaikan ke Pak Sekda. Jadi total bunga Rp 9 miliar 670 juta," ujar Khofifah.

Sementara itu, Pemprov DKI mengusulkan agar dana operasional RSUD disubsidi langsung dari APBD DKI. Kepala Badan Keuangan Daerah Edi Sumantri meminta persetujuan kepada DPRD DKI atas usulan tersebut.

"Kalau psi terakhir, tidak ada utang piutang, tidak ada bunga. Opsi terakhir lebih baik ketimbang pinjam meminjam," ujar Edi.

Diketahui, BPJS Kesehatan disebut mengalami defisit. Masalah ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan.

Masalah ini pun sudah beberapa kali dibahas pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, yang memanggil beberapa menteri ke kantornya untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) tentang BPJS Kesehatan.
(fdu/fdn)

sumber: https://news.detik.com/