Bali Setop Program KB, Kepala BKKBN Singgung Kebijakan Selaras Ilmu
Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengeluarkan memerintahkan kepada bupati/wali kota se-Bali menyetop sosialisasi program keluarga berencana (KB) dua anak cukup. Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, menegaskan kebijakan dua anak cukup itu sudah diseleraskan dengan kajian ilmu kesehatan.
Melalui Instruksi Gubernur (In-Gub) No 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali yang diteken pada 14 Juni 2019 lalu, Koster menginstruksikan kepada wali kota/bupati se-Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi 'keluarga berencana (KB) dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik.
Melalui In-Gub ini keluarga Bali dipersilakan melahirkan anak lebih dari dua bahkan empat dengan penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut atau nama lain sesuai kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali. Koster juga meminta para kepala daerah untuk mengkampanyekan KB ala Krama Bali ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengaku bahwa masing-masing kepala daerah memang berhak membuat aturan seusuai dengan kearifan lokal yang berlaku di daerahnya. Namun demikian, Hasto tetap ingin menyampaikan persoalan utama perlunya program KB.
"Saya mengerti itu bahwa masing-masing daerah itu punya kebijakan yang sifatnya local genius. Local genius, local wisdom, apa istilahnya bagian dari budaya, tapi kami ini selalu ingin menjelaskan, menyampaikan bahwa pertimbangan jumlah anak itu, adalah pertimbangan biologis, pertimbangan kesehatan," kata Hasto kepada wartawan usai membuka upacara Pembelajaran Bela Negara Dalam Rangka Orientasi CPNS BKKBN di Magelang, Senin (5/8/2019).
"Saya pun akan sampaikan kepada Pak Gubernur Bali dalam waktu dekat ini untuk menyampaikan bahwa pertimbangan kita adalah pertimbangan biologis. Penelitian di seluruh dunia semua punya evidence based, punya keseragaman yang sama di-statistics review yang sama bahwa anak ketiga ke atas angka kematian ibunya tinggi," lanjutnya.
Pertimbangan biologi dan kesehatan inilah yang akan disampaikan kepada Gubernur Bali. Selain itu, rahim perempuan berisiko tinggi pada kelahiran anak ketiga dan setelahnya.
"Rahim perempuan kalau sudah tiga kali dipompa kempes, pompa kempes, maka dipompa yang terakhir ini kempesnya agak sulit sehingga akhirnya perdarahannya banyak itu saja yang perlu kita sampaikan. Sehingga kami juga ingin menyampaikan alasan-alasan biologis kepada masyarakat," ujarnya.
"Jadi (punya) dua anak itu memang lebih sehat, tidak bisa dibantah karena itu ilmu. Ini bukan kebijakan. Ini ilmu. Kalau dua (anak) lebih sehat itu ilmu, bukan kebijakan. Kalau dua anak cukup, itu kebijakan. Tapi kalau dua anak lebih sehat itu, ilmu. Ya supaya dibedakan," katanya.