11 Menteri Kesehatan se ASEAN Lahirkan Deklarasi Yogyakarta

Sleman - Tiga puluh delegasi Menteri Kesehatan dari 11 negara di Asia Tenggara gelar pertemuan di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada hari Selasa (04/9/2012). Mereka berkumpul untuk membahas komitmen peningkatan kesehatan bagi manula terutama di negara – negara berkembang di wilayah Asia Tenggara.

Melalui pertemuan bertajuk 30th Health Ministers Meeting of Countries of The WHI South East Asian Region tersebut, Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi memastikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat penting, mengingat populasi manula di kawasan ASEAN kini sudah mencapai jumlah yang tak sedikit yakni hingga lebih dari 142 juta orang. Adapun di Indonesia sendiri, jumlah manula sudah mencapai 19 juta lebih atau 8,2 % dari seluruh penduduk Indonesia.

"Di tahun 2025 nanti, akan menjadi 13,2 %, dan pada tahun 2050 mendatang akan meningkat lagi hingga seperempat penduduk Indonesia," ungkapnya.

Kondisi tersebut, menurut Nafsiah karena angka harapan hidup sudah semakin panjang seiring dengan keberhasilan program kesehatan. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya ledakan jumlah manula sebagaimana yang akan terjadi beberapa puluh tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang juga dihadiri Wapres Boediono tersebut, mereka membahas isu tentang penuaan dan kesehatan (aging and health) serta pada masalah jaminan kesehatan yang terangkum dalam program kebijakan yang disebut Yogyakarta Declaration on Ageing and Health (Deklarasi Yogyakarta-Red).

"Sekarang memang belum semua tercover jaminan kesehatan, namun pada tahun 2019 mendatang kami targetkan semua penduduk Indonesia sudah memeroleh jaminan kesehatan," paparnya.

Adapun hingga kini, baru sekitar 63 % penduduk Indonesia yang sudah memeroleh jaminan kesehatan, sedangkan sisanya masih belum terjangkau. Pihaknya akan mulai melaksanakan penuntasan masalah jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 mendatang dengan target selesai pada tahun 2019 dimana seluruh penduduk Indonesia sudah memeroleh jamina kesehatan baik itu melalui Askes, Jamkesmas maupun Jamkesda.

Namun begitu, capaian tersebut memeroleh apresiasi dari Direktur WHO Kawasan Asia Tenggara Samlee Plianbanchang. Menurutnya, jaminan kesehatan tersebut sudah cukup baik, terlebih pihaknya tak menemukan lagi kasus polio di Indonesia. Terakhir, kasus polio ditemukan di India tepatnya sekitar bulan Januari 2011 silam. Paling tidak, setiap negara harus bisa memastikan tidak ada polio hingga tahun 2014 untuk memeroleh label bebas polio.

"Saya memuji Indonesia, jaminan kesehatan masyarakat meningkat dan sudah mencakup 60 persen dari sekitar 240 juta penduduk," katanya.

Hal lain yang juga mereka bahas yakni terkait implementasi regulasi kesehatan internasional tahun 2005 (International Health Regulation). Terkait hal itu, Nafsiah menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menerapkannya pada tahun 2014 mendatang. Serta akan menindaklanjuti Jaipur Declaration on Antimicrobial Resistance dengan cara melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan penggunaan obat rasional, terutama antibiotik termasuk di rumah sakit.

"Kerjasama global harus didasari tanggung jawab bersama sesuai dengan kapabilitas masing-masing negara. Juga harus memberdayakan negara miskin dan berkembang untuk mengatasi tantangan kesehatan global," jelas Wapres Boediono saat mengomentari penyelenggaraan pertemuan tersebut. (Tribunnews.com)