DPR Pertanyakan Serapan Jamkesmas dan Jampersal

Jpnn.com - Anggota Komisi IX DPR, Herlini Amran memertanyakan tingginya serapan layanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan persalinan (Jampersal) yang sudah mendekati angka 100 persen. Pasalnya, di lapangan banyak masyarakat miskin maupun wanita hamil tidak bisa menikmati kedua program tersebut.

"Ini data dari Kemenkes menyebutkan realisasi anggaran tahun 2011 untuk Jamkesmas dan Jampersal mencapai Rp6,29 triliun dari target Rp6,3 triliun. Kok bisa, sementara di lapangan tidak seperti itu," kata Herlini Amran dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi, Senin (9/7).

Dia menduga, capaian realisasi itu tidak tersalur tepat sasaran. Mengingat, banyak masyarakat miskin dan wanita hamil yang mengaku tidak mendapatkan fasilitas tersebut. "Kemenkes jangan seneng dulu. Bisa saja angka itu tidak riil di lapangan. Yang penting dana habis, entah itu tersalur tepat sasaran atau tidak," ujarnya.

Kritikan serupa diungkapkan Rieke Dyah Pitaloka. Tingginya serapan anggaran itu diduga hanya fiktit saja. Pasalnya, peserta Jamkesmas tidak didasarkan pada data sebenarnya.

"Di lapangan, yang menerima dana Jamkesmas tidak hanya yang memiliki kartu, tapi juga non kartu. Alhasil warga miskin yang harusnya dapat layanan gratis malah tidak kebagian karena terserap ke non kartu. Karena itu pemerintah harus memisahkan antara warga yang punya kartu dan non kartu agar jelas terlihat berapa penyerapan dananya," beber Rieke