Gizi buruk jadi alat politis

JAKARTA – Tidak dapat dipungkiri angka gizi buruk terus membengkak walaupun pemeritah mengklaim bahwa angka gizi buruk terus menurun. Berbagai indicator tingginya angka gizi buruk karena himpitan ekonomi, tidak meningkatnya kualitas hidup.

Seringkali angka gizi buruk dimanipulasi oleh pemangku kebijakan sehingga sering faktaa yang disajikan berbeda dengan realiasnya.

Target jumlah balita penderita gizi kurang yang ditentukan dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 15 persen dari jumlah balita, dan sampai 2012 angka prevalensi gizi kurang pada balita di Indonesia itu masih pada kisaran 17,9 persen.

Lembaga sosial The Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) meminta data penderita gizi buruk disajikan pemerintah daerah, harus bebas dari intervensi politik.

"Data gizi buruk biasanya akan menjatuhkan seorang kepala daerah atau pihak lain, terutama saat pilkada. Pada sisi ini lah data akhirnya tidak disajikan sesuai fakta," kata Project Manager ADRA di Gorontalo, Yosephine Sherly Bidi, kemarin.

Padahal kata dia, gizi buruk merupakan masalah kesehatan yang berdampak luas bagi masa depan anak, serta kualitas generasi penerus bangsa.

Anggota Komisi IX DPR RI Zuber Safawi mengatakan, intervensi politik dengan memanipulasi angka gizi buruk dapat menjadi "bom waktu" akibat keterlambatan penanganan.

"Dengan memanipulasi data akan berakibat pada persoalan gizi tidak tertangani secara tepat dan hal tersebut akan menjadi 'bom waktu' di masa mendatang karena keterlambatan penanganan gizi buruk," ujar Zuber di Jakarta, hari ini.

Dia menegaskan intervensi politik pada data gizi buruk jelas akan berdampak negatif bagi peningkatan kesehatan masyarakat di daerah, sebab dengan data acuan tingkat gizi buruk yang salah maka akan berakibat pada penanganan yang salah pula.

Menurut dia, apabila benar ada pemda yang melakukan intervensi terhadap data gizi buruk demi kepentingan karir politiknya, maka hal itu merupakan tindakan pengecut yang mengorbankan rakyat. "Kalau benar ada intervensi pemda dengan memanipulasi data , ini merupakan tindakan pengecut," kata dia.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam seminar Gizi di Jakarta khawatir, Target jumlah balita penderita gizi kurang yang ditentukan dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 15 persen dari jumlah balita.

"Tanpa kerja keras semua pemangku kepentingan, saya khawatir target MDGs itu tidak tercapai," katanya.

Kekhawatiran itu beralasan karena angka prevalensi anak kurang gizi tahun 2007 tercatat 18,4 persen sehingga terjadi penurunan hanya 0,5 persen selama lima tahun atau hanya 0,1 persen per tahun. Dengan upaya yang sama maka target MDG's selesai 29 tahun lagi, ini tidak boleh terjadi dan semua daerah wajib menggalang kekuatan untuk menuntaskan kasus gizi buruk lebih cepat.

"Saya minta agar masyarakat dan swasta bersama-sama mengatasi masalah gizi di Indonesia ini khusunya ibu hamil dan anak," katanya.

Dia mencontohkan kasus kematian bayi Dera di Jakarta terjadi karena sang ibu tidak mendapatkan nustrisi yang cukup selama mengandung. "Kita juga harus memperhatikan hulunya yaitu mengenai gizi buruk dari ibu hamil," ucap Nafsiah.

Menkes secara tegas meminta seluruh pemangku kepentingan di jajaran kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu maupun puskesmas pembantu lebih intensif melakukan monitoring terdahap ibu hamil dan balita dengan kondisi gizi yang pas-pasan.

"Aktifkan kembali monitoring melalui kader-kader Posyandu sehingga mereka sadar perlunya gizi yang baik bagi ibu hamil dan balita,"katanya.

Di tengah pesimisme akan target MDS yang sulit tercapai, sejumlah daerah justru berhasil menekan angka balita gizi buruk. Mereka tak henti-hentinya memberikan dukungan pada kegiatan Puskesmas dan Posyandu untuk memantau kesehatan ibu hamil dan balita serta menyediakan unit khusus utnuk menangani gizi buruk.

(sumber: www.waspada.co.id)