Laporan Pembukaan Forum Nasional II
Acara di buka di Hotel Horison Makassar dengan dihadiri oleh sekitar 183 peserta.
Setelah sebelumnya Forum Nasional Kebijakan Kesehatan I sukses diselenggarakan di Jakarta setahun yang lalu, Forum Nasional II diselenggarakan di Makasar pada tanggal 28 sampai dengan 30 September. Jumlah peserta forum yang berlangsung di Hotel Horison kali ini meningkat cukup signifikan. Tahun lalu hanya dihadiri sekitar 120an peserta, tahun ini menjadi lebih dari 180 orang.
Acara ini diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas Hasanudin dan dibuka oleh Dr Trihono, PhD, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan mewakili Menteri Kesehatan. Upacara Pembukaan berlangsung semarak dengan ditampilkannya tarian khas Sulawesi Selatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Prof dr Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D selaku ketua panitia penyelenggara dan koordinator jaringan kebijakan kesehatan indonesia ,dilanjutkan oleh Prof dr Alimin Maidin, MPH, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin Makasar.
Berikut poin-poin sambutannya:
Pengantar program disampaikan oleh Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Ada beberapa poin penting dalam sambutannya:
Pertemuan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ini berasal dari acara tahunan kelompok peneliti dan pengambil keputusan yang berusaha secara rutin bertemu setahun sekali untuk membahas pelaksanaan desentralisasi kesehatan sejak tahun 2002. Pada tahun 2010 yang lalu, kelompok ini merubah diri menjadi Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Jaringan ini bersifat informal untuk mengembangkan kemampuan penelitian kebijakan kesehatan serta untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan.- Dalam dua hari ke depan akan ada 48 peneliti dari seluruh Indonesia yang menyajikan hasil penelitian untuk dibahas para pengambil kebijakan di pusat ataupun di daerah. Dengan format ini diharapkan ada komunikasi antara peneliti dengan pengambil kebijakan. Semua presentasi merupakan isu-isu terkini mengenai kebijakan kesehatan di Indonesia. Tema pertemuan ini memang membahas proses penyusunan kebijakan mulai dari perumusan agenda sampai ke monitoring dan evaluasi kebijakan. Topik yang dibahas secara khusus adalah kebijakan Jampersal dan BOK.
- Di hari ketiga akan dibahas pengembangan kelompok kebijakan di perguruan tinggi dan teknik advokasi. Di dalamnya termasuk bagaimana menangani aspek ideologi dan keterpihakan peneliti di bidang kebijakan kesehatan. Di sela-sela pertemuan ilmiah akan dilakukan kegiatan memperkuat Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.
Sambutan Selamat Datang Dekan FKM Universitas Hasanudin
- Forum ini merupakan kesinambungan dari pertemuan Forum Nasional I pada tahun 2010 di Jakarta. Forum ini merupakan ajang para peneliti untuk membahas hasil penelitiannya, bagaimana kaitannya dengan penetapan kebijakan-kebijakan kesehatan yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
- Kebijakan kesehatan di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bidang kesehatan. Keberagaman pengaruh tadi hendaknya tidak membuat suatu kebijakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat yang akan merasakannya. Oleh karena itu sangat diperlukan beragam pendekatan kemasyarakatan melalui berbagai studi kasus dan penelitian bidang kesehatan yang diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan yang tepat .
- Selama tiga hari berturut-turut para peneliti akan berbicara mengenai berbagai penelitian kebijakan kesehatan terkini. Dari pertemuan ini diharapkan para peserta dapat menimba ilmu tentang Kebijakan Kesehatan yang diprensentasikan oleh keynote speakers dan para peneliti dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.
Sambutan Menteri Kesehatan
Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Dr Trihono, PhD, Ka Badan Litbangkes, Kemenkes menyatakan sangat mendukung acara yang diselenggarakan forum kebijakan kesehatan ini. Menteri Kesehatan yang juga adalah peneliti senior menyatakan bahwa pengambilan kebijakan harus berdasarkan bukti (evidence based policy). Untuk itu Kemenkes dalam hal ini Balitbangkes selalu menyelenggarakan penelitian yang dimulai dari SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga) sejak tahun 1990an. Kemudian metode penelitian dan instrumennya terus disempurnakan.
Terakhir dilakukan penelitian Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) dan Risfaskes (Riset Fasilitas Kesehatan). Dari berbagai penelitian ini salah satu hasil yang penting adalah ditetapkannya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Indeks ini sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan kesehatan di daerah. Karena dengan indeks ini akan dapat diketahui aspek mana yang bisa diintervensi. Misalnya, di daerah ditemukan bahwa Indeks untuk aspek persalinan oleh tenaga kesehatan rendah, maka intervensi dapat dilakukan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi serta penyediaan SDM yang sesuai. Dari IPKM ini telah dapat dipetakan daerah mana yang perlu program Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan.
Program ini pada intinya adalah pendampingan ke daerah yang IPKMnya rendah, dan dijalankan selama 3-5 tahun. Tampak bahwa beberapa daerah tertentu IPKMnya memang meningkat. Bila terdapat daerah yang mendapatkan peningkatan IPKM yang sangat signifikan, maka Kemenkes akan memberikan IPKM award. Inisitatif seperti ini adalah bukti komitmen dari Pemerintah untuk terus mendukung pengambilan kebijakan berdasarkan bukti ilimiah.