ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN 'JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA'
MENYAMBUT UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Misnaniarti

Staf Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya

 Latar Belakang

Program Jamsoskes Sumsel Semesta merupakan program berobat gratis untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumsel yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Sementara itu, mulai tahun 2014 Pemerintah akan menyelenggarakan jaminan kesehatan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) sesuai amanat UU SJSN. Diketahui dalam penyelenggaraan asuransi sosial tidak boleh ada duplikat jaminan, sehingga tidak boleh ada masyarakat yang terjamin oleh dua program dengan tujuan berspekulasi untuk mencari untung. Oleh karena itu, eksistensi penyelenggaraan Jamsoskes perlu ditinjau lagi, apakah masih tepat keberadaannya.
 

 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui rencana pengembangan kebijakan penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta dalam menyambut Universal Health Coverage.
 

 Metode

Merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan desain exploratory pada penyelenggaraan Jamsoskes di Sumsel, yang difokuskan pada isi kebijakan, konteks, pelaku, dan proses kebijakan. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan observasi. Sumber informasi diperoleh dari informan kunci yang dipilih dengan teknik purposive berdasarkan pertimbangan tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis of policy.
 

 Hasil

Diketahui bahwa Pemprov Sumsel tetap akan menyelenggarakan Program Jamsoskes dengan pengelolaan seperti sekarang yaitu dikelola oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2014 mendatang. Beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh aktor pemangku kebijakan antara lain dengan alasan untuk efisiensi dan fleksibelitas serta belum mencakup semua masyarakat. Selain itu dalam Perpres Nomor 12 tahun 2013 masih memberi peluang Jamkesda tetap berkembang sampai tahun 2019. Pengembangan yang dilakukan dalam Jamsoskes ini antara lain pada peningkatan mutu dan jumlah pemberi pelayanan kesehatan. Persiapan yang dilakukan adalah koordinasi dengan BPJS terkait jumlah PBI. Hambatan antara lain perilaku masyarakat yang lebih memilih berobat ke rumah sakit sehingga dapat mengganggu sistem rujukan.
 

 Kesimpulan

Belum banyak upaya pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah pada kebijakan Jamsoskes dalam rangka persiapan menghadapi Universal Health Coverage 2014.
 

 Saran

Diharapkan Pemprov Sumsel dapat mengembangkan upaya-upaya pelayanan di Jamsoskes sebagai penyesuaian dalam menyambut pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional tahap kedua, misalnya dengan menambah benefit pelayanan berupa pelayanan yang bersifat komplementer dan atau suplementer..

Kata Kunci : Kebijakan, Jaminan Kesehatan, Jamsoskes, Efisiensi

Powerpoint