EVALUASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN PPD TEST DENGAN PEMBIAYAAN APBD II
DALAM KASUS TB ANAK DI DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Tri Astuti Sugiyatmi

Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Kalimantan Utara

 Latar Belakang

TB anak masih menjadi salah satu tantangan yang berat pada permasalahan TB di Indonesia, selain TB-MDR dan TB-HIV. Sayangnya, perhatian pihak terkait terhadap TB anak tidaklah sebesar pada TB dewasa. Padahal kasus TB anak berat seperti TB milier dan meningitis TB menjadi penyebab kesakitan dan kematian yang sering pada anak. Dengan gejala yang tidak khas menyebabkan adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mendiagnosa TB anak. Kejadian underdiagnosis di satu sisi atau justru overdiagnosis di sisi lain cukup sering terjadi. Pemanfaatan skoring dari IDAI yang didalamnya terdapat tuberkulin tes menjadi pilihan rasional untuk menegakkan diagnosa. Ketidaktersediaan tuberkulin test menjadi salah satu kendala dalam penegakan diagnosa TB anak. Kebijakan penyediaan tuberkulin test (PPD test) oleh kabupaten/kota menjadi salah satu cara untuk mengatasinya.
 

 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan PPD test dengan pembiayaan APBD II
 

 Metode

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Unit analisisnya adalah program TB anak di puskesmas di Kota Tarakan tahun 2011-2012.
 

 Hasil

Ketersediaan tuberkulin test tanpa perencanaan matang menyebabkan pemanfaatannya menjadi tidak maksimal (adanya barang kedaluarsa di dalam gudang penyimpanan, sementara di sisi lain sebenarnya dibutuhkan). Adanya beberapa kasus ketidaktepatan dalam pemanfaatan PPD test (pemakaian mencapai 3 bulan dari tanggal pembukaan vial) menyebabkan hasil test yang ada menjadi dipertanyakan validitasnya. Hal ini sejalan dengan kisaran proporsi TB anak dibanding Tb dewasa selama tersedianya PPD test mencapai 22% (melebihi angka > 15 % pada beberapa triwulan) menunjukkan masih adanya "masalah" dalam mendiagnosa. Indeks pemakaian PPD test yang secara umum sangat rendah menyebabkan biaya per pasiennya menjadi sangat tinggi.
 

 Kesimpulan

Kebijakan penyediaan Tuberkulin test dengan APBDII harus juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada. Banyaknya pitfalls dalam diagnosa dan terapi TB Anak menyebabkan perlunya pertimbangan ulang mendiagnosa kasus sulit TB anak di layanan primer.
 

 Saran

Perlunya perencanaan yang baik dalam penyediaan PPD test terutama dalam hal SDM, jenis dan lokasi faskes penyedia layanan serta jadwal pembukaannya vial.

Perlunya mempertimbangkan kembali pemanfaatan PPD test pada layanan primer di daerah dengan akses RS / tenaga ahli yang relatif mudah

Perlunya dukungan dari pengambil kebijakan di tingkat yang lebih tinggi untuk menjamin sustainabilitas program.

Kata Kunci : TB Anak, PPD/mantoux test, skoring TB, Evaluasi Kebijakan, efisiensi

Powerpoint