PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK PADA KONTEN, KONTEKS DAN AKTOR
DALAM PROSES PENYUSUNAN RUU KEPERAWATAN

Dumilah Ayuningtyas*
Candra Dewi Purnamasari*

*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

 Latar Belakang

Pembahasan RUU keperawatan di DPR berlangsung berkepanjangan bahkan sempat tertunda oleh adanya pengajuan RUU Tenaga Kesehatan. Prioritas antara RUU tenaga kesehatan dan RUU keperawatan menjadi polemik yang mengundang berbagai pro dan kontra. Perspektif ekonomi politik diyakini melekat pada lingkup segitiga kebijakan, konten-konteks dan aktor yang terlibat dalam penyusunan RUU ini
 

 Tujuan

Melihat dinamika dan perspektif ekonomi politik pembahasan RUU Keperawatan dengan analisis konten, konteks dan aktor yang terlibat dalam penyusunannya
 

 Metode

Penelitiaan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam (indepth interviews) kepada anggota DPR yang terlibat, PPRNI, Pakar, dokter, Departemen Kesehatan dan perawat, juga dilakukan penelusuran kepustakaan. Validitas data diupayakan dengan strategi triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi analisis. Analisis difokuskan pada proses politik perumusan dan pembahasan RUU Keperawatan pada tahap penentuan agenda dengan melakukan identifikasi dari permasalahan, lalu formulasi pilihan pengambilan keputusan dan kesiapan implementasi kebijakan dengan pertimbangan ekonomi politik
 

 Hasil

Proses perumusan RUU Keperawatan tertunda sekian lama karena undang-undang ini tidak menjadi prioritas utama DPR dalam Prolegnas, kurangnya dukungan dan advokasi masyarakat dan kalangan profesi serta pertarungan kepentingan elit kebijakan antara Kementrian Kesehatan, PPRNI, dokter dan aktor politik di DPR. Ada konteks peran politik aktor (individu) sistem dan kelembagaan serta kultur dan kekuatan politik lain yang mempengaruhi penetapan kebijakan.
 

 Kesimpulan

Perspektif dan pertimbangan ekonomi politik mewarnai berlarut-larutnya proses perumusan dan pengesahan RUU Keperawatan dalam konten, konteks maupun aktor yang terlibat. Kajian peran dan beban negara jika kebijakan ini telah diterapkan serta pertimbangan mampu laksana mengambil porsi signifikan pada dinamika proses penyusunan, interaksi kepentingan antar elit strategis termasuk profesi juga cukup tajam terjadi sehingga menurunkan prioritas penunaian kewajiban perlindungan tenaga kesehatan dan pula penjaminan standar dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
 

 Saran

Penguatan sistem kesehatan untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bermutu di seluruh negeri ini semestinya menjadi prioritas dan tuntutan bagi peran negara mengalahkan pertimbangan kepentingan dan politik ekonomi sekalipun.

Kata Kunci : Politik ekonomi, RUU Keperawatan, Konten, Konteks, Aktor, Proses Politik, Kebijakan

Powerpoint