Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016
Modul 2. Ideologi Pembiayaan Kesehatan dan
Peran Pajak dalam Pembiayaan Kesehatan
Minggu Ke 1
DESKRIPSI
Apakah sosialisme, kapitalisme, etatisme, neoliberal, atau Pancasila yang menjadi ideologi pembiayaan kesehatan Indonesia ? Ideologi berbasis pasar semakin tampak pada masa orde baru yang semakin lama semakin mengurangi peran pemerintah. Contohnya berkurangnya subsidi negara dan bagaimana peran pajak? Minggu ini akan membahas lebih dalam mengenai ideologi sebagai pedoman penetapan dan pelaksanaan kebijakan di sektor pembiayaan kesehatan.
TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan di minggu 1, para peserta diharapkan mampu untuk:
- Menbahas hasil kegiatan Modul 1.
- Memahami ideologi pembiayaan kesehatan di Indonesia
- Memahami peran pajak dalam pembiayaan kesehatan
- Memahami peran ideologi dan pajak untuk mencapai universal health coverage
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini :
- Mengikuti materi dan diskusi melalui webinar minggu 1
- Membaca dan menyarikan berbagai bacaan/ referensi
- Membuka dan memahami video materi
MATERI
Jam |
Aktivitas dan Narasumber |
Keterangan |
09.15–09.30 |
Sesi 1: Pembahasan Hasil kegiatan Modul 1 |
Prof. Laksono Trisnantoro |
09.30-09.50 |
Diskusi: BersamaPeserta Webinar |
Moderator: |
09.50-10.05 |
Sesi 2: (Membahas Refleksi Kebijakan Kesehatan 2015). |
Prof. Laksono Trisnantoro |
10.05-10.25 |
Diskusi: Bersama Peserta Webinar |
Moderator: |
10.25-10.40 |
Sesi 3: Form Pengambilan Data |
M. Faozi Kurniawan |
10.40-11.00 |
Diskusi: Bersama Peserta Webinar |
Moderator: |
11.00 |
Penutupan |
MC |
REFERENSI
- Reformasi Sektor Kesehatan Dalam Konteks Ideologi Pemerintah
- Ideologi Apa yang Dianut Oleh Kebijakan Kesehatan di Indonesia?
- Refleksi tahun 2015
Kesimpulan yang diambil dari pertemuan
Fakta menunjukkan bahwa adanya lembaga swasta yang bergerak di bidang sektor kesehatan yang sifatnya masih kuratif dan ada profit.
Pertanyaannya adalah jika ada lembaga non profit dibutuhkan tenaga medis kontrak. Siapakah mereka itu? Kita juga dituntut untuk bertanggung jawab dan menjadi bagian dari pelaku yang promotif dan preventif.
Setiap lembaga tersebut mempunyai program yang sifatnya seperti CSR tetapi program itu hanya sektoral dan sifatnya masih uji coba, berupa kajian-kajian, masih harus menyamakan presepsi untuk menjadi sebuah kebijakan.
Dengan adanya kenaikan anggaran ini, seperti apakah dampak yang akan terjadi?
Menindaklanjuti diskusi diatas, dalam pertemuan mendatang akan di bahas mengenai Analisis Dana APBN dan APBD di Daerah dengan Studi Kasus di DIY.