Reportase Pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah KIA dan Gizi)
Senin, 5 Oktober 2020
Pada Senin (5/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK untuk Masalah KIA dan Gizi. Sesi ini merupakan hari pertama dari total 2 hari pelatihan. Pelatihan berlangsung pada pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting.
Pelatihan tahap II ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama agar peserta dapat mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan berdasarkan metode dari ilmu sosial dan politik. Kedua, supaya peserta memahami proses penyusunan kebijakan kesehatan di berbagai topik prioritas. Ketiga, agar peserta dapat menyusun penelitian kebijakan untuk berbagai masalah kesehatan prioritas (KIA, Gizi, CVD dan Kanker). Terakhir, agar peserta dapat memanfaatkan data yang telah tersedia dalam DaSK PKMK FK - KMK UGM untuk menyusun penelitian kebijakan. Narasumber untuk pelatihan tahap II ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan dan Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA.
Pengantar Pelatihan
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD
Prof. Laksono menyampaikan bahwa informasi pelatihan ini sudah dapat dibuka di Spotify (dalam bentuk Podcast). Peserta cukup mengetik keyword PKMK UGM ke dalam kolom search untuk mendapatkan seluruh podcast pelatihan dari tahap I hingga tahap III. Podcast ini juga dapat dilihat di halaman web kebijakankesehatanindonesia.net. Harapannya dengan adanya podcast ini, para peserta dapat mendengarkan materi pelatihan sembari mengerjakan kegiatan lainnya. Misalnya, seorang dokter dapat mendengarkan siaran ini saat sedang menjalani kegiatan medisnya. Lebih lanjut Laksono menjabarkan, dalam mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan, pada prakteknya nanti, akan berbasis pada ilmu sosial dan ilmu politik. Sehingga terjadi pendekatan cross knowledge dalam hal ini. Laksono juga menyampaikan bahwa mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya, peserta ditargetkan untuk dapat menemukan berbagai topik penelitian untuk pembahasan di sesi pelatihan berikutnya. Topik - topik ini bersifat fleksibel namun tetap menggunakan ilmu yang akan disampaikan oleh Bevaola di sesi berikutnya.
Memahami Penelitian dan Penulisan Kebijakan Publik
Sesi 1: Siklus Kebijakan
Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si
Bevaola menyampaikan bahwa materi pelatihan akan dikemas dengan cara yang simple dan praktis. Bevaola menjabarkan bahwa dengan mengetahui siklus kebijakan, akan diketahui dimana kita berdiri, sehingga akan diketahui pula dimana kita akan melakukan perubahan. Ada beberapa tahap di dalam siklus kebijakan. Pertama tahap agenda setting, yaitu tahap dimana masalah mulai muncul yang dipicu oleh beberapa hal dan disini diperlukan data. Kedua adalah policy formulation. Menurutnya, pada tahap ini sebuah isu lama bisa diangkat menjadi isu baru selama kita bisa menyajikannya dengan data baru.
Kemudian tahap policy implementation, yaitu tahapan bagaimana kebijakan itu mampu diterapkan. Proses ini sangat sulit dan butuh keahlian khusus. Ada dua komponen dalam tahap ini yaitu content dan context. Content of policy bercerita tentang kepentingan siapa yang dipengaruhi, jenis manfaat yang diberikan oleh kebijakan itu, derajat perubahan yang diinginkan dan sebagainya. Untuk menyampaikan content policy, butuh orang yang mampu me-make up isi konten sehingga lebih menarik, misalnya influencer. “Karena ketika menyampaikan konten, kita kan kebayang ya siapa yang menyampaikan, oh saya percaya orang itu atau saya tidak percaya,” ujarnya. Sedangkan context of policy melibatkan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dalam hal konteks, kebijakan yang sebenarnya biasa saja bisa menjadi extraordinary karena pengaruh media sosial, siapa orang yang berkuasa, dan sebagainya.
Tahap yang ketiga adalah policy implementation. Salah satu hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam tahap ini adalah character of the leader atau leadership model. Tahap yang keempat yaitu policy evaluation. Hasil dari tahapan ini adalah apakah policy diubah atau policy diputus. Setelah itu akan muncul isu baru lagi. Nanti mulai lagi dari agenda setting, dan semua itu membentuk siklus kebijakan. Dalam membuat kebijakan, ditahap advance, ada kasus dimana kebijakan publik bukan untuk diselesaikan, tetapi hanya dikelola. Faktanya menyelesaikan masalah publik tantangannya sangat besar.
Sesi 2: Output Kebijakan
Sesi kedua disampaikan oleh Bevaola secara singkat dan padat. Pihaknya menjelaskan bahwa output kebijakan tidak hanya berupa regulasi tetapi juga tata kelola, budgeting, planning, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal regulasi, output kebijakan dapat berupa SOP atau juknis. Sedangkan dalam bidang peningkatan SDM, pelatihan - pelatihan pun bisa merupakan output kebijakan.
Sesi 3: Riset Kebijakan
Sesi kedua disampaikan oleh Bevaola secara singkat dan padat. Pihaknya menjelaskan bahwa output kebijakan tidak hanya berupa regulasi tetapi juga tata kelola, budgeting, planning, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal regulasi, output kebijakan dapat berupa SOP atau juknis. Sedangkan dalam bidang peningkatan SDM, pelatihan - pelatihan pun bisa merupakan output kebijakan.
Sesi 3: Riset Kebijakan
Pada sesi ini, Bevaola menjelaskan tentang riset kebijakan atau bahasa lainnya adalah audit kebijakan. Dalam penjelasannya, narasumber menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu; identifikasi potensi sebagai input, identifikasi masalah kebijakan, dan identifikasi proses bisnis dari kebijakan tersebut. Identifikasi potensi dapat menggunakan metode 7M; yakni manpower, management, marketing, material, machine, method, dan money. Bevaola menyampaikan bahwa dengan kita dapat mengidentifikasi potensi, kita jadi mengetahui berapa banyak kekuatan yang kita miliki.
Selanjutnya, untuk identifikasi masalah dapat digunakan bagan atau tabel sehingga akan lebih mudah dalam merumuskan masalah utama dan isu strategisnya. Kemudian, proses identifikasi binis digunakan untuk mengetahui alur/ proses kinerja sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Selain itu, proses ini juga dapat digunakan untuk memetakan proses dalam kinerja sehingga memudahkan dalam membuat struktur organisasi sesuai alur prosesnya. Bevaola menambahkan, hal lain dalam proses bisnis ini adalah memetakan prioritas kinerja dan kinerja pendukungnya sehingga akan mudah mengukur dan melihat capaian kinerjanya.
Di akhir sesi, Bevaola menyampaikan bahwa dalam pembuatan kebijakan, harus melibatkan banyak disiplin ilmu. Hal yang penting dalam proses penelitian kebijakan adalah analisis kebijakan, yaitu skill yang diperlukan untuk menjadi analis kebijakan (policy analyst) dan advokasi kebijakan, yaitu produk dari kebijakan berupa policy brief atau policy paper.
Sesi Diskusi
Proses diskusi berlangsung secara aktif dan interaktif. Peserta dapat bertanya menggunakan fitur chat ataupun bertanya secara langsung. Ada beberapa hal yang bisa didapat dari sesi diskusi. Diantaranya, networking merupakan suatu hal positif yang bisa dijadikan sebagai aset atau potensi dalam penelitian kebijakan. Dalam riset kebijakan, tujuan penelitian dapat dijadikan sebagai panduan agar proses bisnis dalam riset kebijakan terarah dan tidak menyimpang. Bevaola menambahkan, “Kita menghindari opini dan asumsi dalam mengumpulkan data.” Lebih lanjut narasumber menjelaskan untuk menambah data, bisa menggunakan big data (jika tersedia) atau tinjauan literatur.
Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya beragam; bisa kualitatif, kuantitaif, atau mix-method. Terkait data yang digunakan dalam riset kebijakan, data dapat berupa hasil penelitan sendiri ataupun data sekunder. Dua sumber data ini penting, tidak ada istilah yang satu lebih penting dari yang lain. Namun, dari semua itu, yang paling penting adalah visualisasi data agar data dapat menarik minat dan perhatian pihak - pihak terkait.
Mengenai policy brief, ini bisa merupakan permintaan ataupun hasil penelitian. Namun yang perlu digarisbawahi adalah policy brief ditulis dari sebuah kajian. Sasaran policy brief adalah para pemangku kebijakan. Walaupun sasaran utamanya adalah pemangku kebijakan, policy brief harus bisa dibaca oleh semua level individu.
Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan. Pelatihan hari ke-2 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 jam 10.00 - 12.15 WIB. Sedangkan pelatihan tahap 3 yaitu analisis kebijakan untuk topik KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 19 dan 20 Oktober 2020.
Reporter: Widy Hidayah