Reportase Pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah Jantung dan Kanker)
Pelatihan “Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah Jantung dan Kanker)” yang dilakukan pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB merupakan pelatihan tahap kedua dari rangkaian pelatihan pengembangan kebijakan kesehatan berdasarkan data Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Acara diselenggarakan secara online dan diikuti secara aktif oleh peserta.
Pengantar Pelatihan
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD
Laksono menjelaskan latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari pelatihan. Pelatihan ini merupakan kerja sama lintas sektor untuk mengajak para akademisi, klinisi, dan mitra untuk belajar merumuskan penelitian kebijakan yang pada akhirnya bisa melahirkan rekomendasi kebijakan. Hasil dari proses pelatihan ini akan dibahas di Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang akan dilakukan pada November 2020 mendatang.
Sesi Pelatihan
Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si
Bevaola memulai sesi pelatihan dengan menjelaskan siklus kebijakan. Siklus kebijakan dimulai dengan Agenda Setting atau proses untuk menentukan apakah sebuah isu dianggap penting. Jika memang sebuah isu dianggap penting, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya yaitu Policy Formulation atau memformulasikan kebijakan. Tahapan selanjutnya penerapan kebijakan atau Policy Implementation. Setelah kebijakan diimplementasikan, kebijakan tersebut akan dikaji atau Policy Evaluation. Setelah policy evaluation, kita akan menentukan apakah kebijakan dilanjutkan (Policy Change) atau diputus (Policy Termination) dan kemudian kembali lagi ke awal siklus. Satu hal yang perlu diketahui peserta adalah tidak ada istilah ‘panacea’ dalam kebijakan. Artinya, tidak ada satu kebijakan pun yang bisa mengobati semua masalah.
Berdasarkan keluarannya, Bevaola merincikan 5 jenis output kebijakan. Jika keluaran kebijakan adalah perubahan peraturan dan undang-undang, maka itu disebut output regulasi. Jika tujuannya mengubah sistem, maka output kebijakan tersebut berupa tata kelola. Output kebijakan yang mengubah keuangan APBN, APBD, dan anggaran lainnya disebut output budgeting. Selain itu kebijakan juga bisa bertujuan mengubah dokumen perencanaan atau output planning. Sedangkan output yang terakhir adalah peningkatan kapasitas SDM dimana bentuknya adalah pelatihan atau diklat.
Bevaola melanjutkan penjelasannya tentang tahapan penelitian kebijakan. Tahap awal dari penelitian kebijakan adalah identifikasi potensi dengan menggunakan metode 8M. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi masalah kebijakan. Ada beberapa opsi metode identifikasi masalah seperti menggunakan skema maupun tabel perumusan analisis masalah yang sama - sama memuat isu utama, masalah, dan akar masalah. Bevaola mengingatkan para peserta bahwa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah akar masalah. Dari situ barulah dilakukan troubleshooting yang harapannya bisa menyelesaikan masalah dan isu utama.
Di sesi diskusi, Bevaola menekankan bahwa dalam proses advokasi kebijakan kita tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan kerjasama multidisiplin dengan menggandeng expert dari bidang lain seperti hukum. Analogi analisis kebijakan itu seperti belajar berenang, perlu praktik latihan langsung dengan proses yang harus dilewati sampai benar - benar piawai dalam merumuskan kebijakan. Harapannya peserta pelatihan melakukan praktik langsung sehingga bisa berlatih dan mengalami secara langsung rangkaian proses analisis kebijakan.
Reporter: Nike Frans