xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Kerangka Acuan Kegiatan

Dialog Penguatan Kebijakan JKN Yang Berkeadilan, Akuntabel dan Bermutu

Bersama Pengambil Keputusan dan Pemangku Kepentingan Terkait

Maret - April 2021

   Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menginisiasi perbaikan kebijakan JKN dengan melibatkan pengambil keputusan. Inisiasi perbaikan tersebut dilakukan dengan menyusun analisis kebijakan berbentuk dokumen daftar isian masalah (DIM) yang terdiri atas tiga topik: tata kelola, equity dan mutu. Dalam DIM terdapat beberapa pasal dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan peraturan teknis JKN yang bermasalah serta perlu direvisi oleh Komisi IX DPR RI dan pemerintah.

Dasar hukum dari PKMK FK-KMK UGM menyusun DIM adalah Pasal 96 ayat (1) dan (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan/tertulis terhadap pembentukan suatu kebijakan. Selain itu, hasil penelitian kebijakan JKN dari 2014 - 2019 juga menjadi landasan utama penyusunan DIM. Melalui penyusunan dokumen ini, seluruh masalah dari hasil penelitian dirumuskan untuk menemukan akar penyebab dan menginisiasi opsi yang telah dianalisis kelayakannya. Selain menyusun DIM, PKMK FK-KMK UGM juga berencana melakukan audiensi agar pasal-pasal perlu direvisi dalam DIM dapat diketahui dan dipertimbangkan oleh Komisi IX DPR RI dan pemerintah.

   Tujuan

  1. Untuk memperkuat penyelenggaraan kebijakan JKN di Indonesia secara adil, akuntabel dan bermutu.
  2. Untuk menginisiasi kepada Komisi IX DPR RI dan pemerintah mengenai pasal dari UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN yang salah dan perlu di revisi.
  3. Untuk mengetahui persepsi Komisi IX DPR RI dan pemerintah mengenai masalah dan usulan revisi pasal UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN.

   Hasil Yang Diharapkan

  1. Kesepakatan merevisi beberapa atau seluruh pasal yang bermasalah berdasarkan DIM PKMK FK-KMK UGM
  2. Kesepakatan untuk Komisi IX dan pemerintah menjadi revisi UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN sebagai prioritas 2021 – 2022

   Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Maret – April 2021
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Jalan Medika, Common Room Gd Litbang Lt 1, PKMK FK-KMK UGM

   Target Partisipan

Kementerian Lembaga

Topik DIM Lembaga

Tata Kelola JKN

Kamis, 18 Maret 2021
13.00 – 15.00 WIB

Link Zoom

Meeting ID 883 8416 4343
Passcode TATAKELOLA

 

BPJS Kesehatan

  1. Dr. Mundiharno M.Si (Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga)
  2. Ir. Edwin Aristiawan, MM (Direktur Teknologi Informasi)
  3. Ir. David Bangun, M.Eng IPU Asean Eng (Direktur Peluasan dan Pelayanan Peserta)
Dewan Jaminan Sosial Nasional
  1. dr. Asih Eka Putri, MPPM
  2. Mickael Bobby Hoelman, S.E., M.Si
Kementerian Kesehatan
  1. dr. Kirana Pritasari, MQIH (Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan)
  2. dr. Yuli Farianti, M.Epid (Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
  3. Kepala Bagia Peraturan Peundang-Undangan II, Kementerian Kesehatan

Kantor Staf Presiden (KSP)

  1. Dr. Brian Sri Prahastuti (Tenaga Ahli Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden)

Ekuitas JKN

25 Maret 2021
13.00 – 15.00 WIB

Link Zoom

Meeting ID 850 4697 8501
Passcode Ekuitas

 

BPJS Kesehatan
  1. Arief Witjaksono Juwono Putro, SE.,MM.,Mhum.,CSA,AAAK (Direktur Keuangan dan Investasi)
  2. dr. Lily Kresnowati, M.Kes (Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan)
  3. Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes (Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen RIsiko)

Dewan Jaminan Sosial Nasional

  1. Dr. Tono Rustiano, M.M
  2. dr. Mohamad Subuh, MPPM

Kementerian Kesehatan

  1. drg. Oscar Primadi, MPH (Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan)
  2. dr. Yuli Farianti, M.Epid (Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
  3. dr. Andi Saguni, MA (Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

Bappenas

  1. Dr. Muhammad Cholifihani, SE., MA (Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan)

Kementerian Keuangan

  1. Dr. Adi Budiarso, FCPA (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)

Mutu JKN (Fraud)

Kamis, 8 April 2021
13.00 – 15.00 WIB

Link Zoom

Meeting ID 892 0284 1349
Passcode MUTUJKN

 

BPJS Kesehatan

  1. dr. Budi Mohammad Arief, MM., AAAK (Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan)

 

Dewan Jaminan Sosial Nasional
  1. Iene Muliati, S.Si, MM, FSAI.

Kementerian Kesehatan

  1. drg. Farichah Hanum, M.Kes (Direktur Mutu dan Akreditasi Kementerian Kesehatan)
  2. dr. Umar Firdous, M.Kes (Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  1. Sutrisno (Direktur Investigasi II)
Ombudsman
  1. Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP.,M.IP

Mutu JKN (TKMKB
dan KBK)

Rabu, 15 April 2021
13.00 – 15.00 WIB

Link Zoom

Meeting ID 892 3518 6614
Passcode TKMKB

 

BPJS Kesehatan
  1. dr. Ari Dwi Aryani (Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer)
  2. Elsa Novelia (Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan)
Dewan Jaminan Sosial Nasional
  1. Muttaqien, MPH., AAK
  2. Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M.

Kementerian Kesehatan

  1. drg. Farichah Hanum, M.Kes (Direktur Mutu dan Akreditasi Kementerian Kesehatan)
  2. drg. Direktur (Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan)

 

 

   Narahubung:

Koordinator Advokasi JKN
Tri Muhartini, MPA / +6289693387139
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.