Reportase Webinar Forum Kebijakan JKN: (Studi Kasus di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan)
Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Jawa Timur
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM, menggelar webinar Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk “Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN”. Kegiatan ini terdiri atas enam seri dan dilaksanakan setiap bulan pada Juni – Desember 2022 dengan melibatkan mitra dari perguruan tinggi di beberapa provinsi. Pada seri pertama (28/06/22), webinar dilaksanakan bersama mitra PKMK yaitu dosen Poltekkes Kemenkes Malang yaitu Puguh Priyo Widodo, Amd., RMIK., S.Si., SKM., MMRS., AAAK sebagai narasumber utama untuk membahas studi kasus tentang pembiayaan kesehatan dan JKN dalam studi kasus di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan.
Webinar ini juga melibatkan pembahas yaitu dr. Dyah Miryanti, MM, AAAK sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pasuruhan, drg. Anita Flora Purba sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dr. Aisyiyah sebagai Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang. Seluruh kegiatan webinar seri pertama ini di fasilitasi oleh Tri Muhartini, MPA sebagai peneliti dari PKMK FK - KMK UGM.
Pada sesi presentasi, Puguh Priyo Widodo memulai pemaparannya dengan menjelaskan bagaimana kondisi capaian program JKN dari aspek kepersertaan, fasilitas kesehatan dan proporsi biaya pelayanan kesehatan secara nasional berdasarkan data BPJS Kesehatan. Setelah itu, dijelaskan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Malang Raya pada Juni 2021 dan kondisi kunjungan pelayanan fasilitas keseha rawat tingkat lanjut (FKRTL) di Kabupaten Pasurauan. Puguh juga menjelaskan jumlah penyakit pada di FKTP dan jumlah penyakit rujukan FKTP Malang Raya.
Sementara itu, untuk Kabupaten Pasuruan di jelaskan jumlah penyakit rawat jalan dna rawat inap terbanyak. Dari data kedua kabupaten ini, Puguh menyatakan bahwa adanya potensi fragmentasi dan salah koding. Kondisi ini menurut Puguh perlu memperhartikan konsep belanaja kesehatan strategis dengan empat indikator utama yaitu paket manfaat, penyedia pelayanan kesehatan, pembayaran dan keterjangkauan dan realistis biaya.
Dari keempat indikator ini, Puguh menekankan bahwa pada pemilihan penyedia pelayanan kesheatan perlu adanya negosiasi hingga adanya komitmen dan dilakukan monitoring akreditasi, UR, fraud, protokol dan audit medis. Puguh juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk keberlanjutan pembiayaan kesehatan dan JKN di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan yaitu:
- Melakukan review kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja pada FKTP khususnya tentang TACC
- Melakukan evaluasi pelayanan rujukan dari FKTP ke FKRTL
- Prioritas Pada Penguatan FKTP, Termasuk Dengan Mengalokasikan Anggaran Yang cukup untuk Pelkes Primer/FKTP
- Peranan Dinkes untuk memastikan ketersedian SDM, Sarpras dan obat sesuai dengan standar
- Meningkatkan kompetensi tenaga verifikator dan tenaga klaim RS dan FKTP
- Mengintegrasikan mutu pelayanan kesehatan dengan pembiayaan kesehatan
- Memperbaiki menambhakan penilaian kredensilaing tentang mutu pelayanan
Setelah sesi pemaparan materi, moderator mempersilakan kepada para pembahas untuk memberikan komentar. Pembahas pertama drg. Anita Flora Purba sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menyepakati kondisi pembiayaan dan pelaksanaan JKN di daerah. drg Anita juga menyampaikan bahwa puskemas masih melakukan rujukan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga sering kali mengalami pengurangan kuota. Kemudian drg Anita menyetujui bawah tenaga kesehatan di puskesmas perlu dievaluasi karena banyak penyakit yang dirujuk tetapi seharusnya perlu ditangani di FKTP.
Pembahas kedua dari Cabang BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang yaitu dr Aissyiyah juga menyetujui kondisi diagnosa dalam pemanfaatan JKN di FKTP Kabupaten Malang. Dijelaskan bahwa FKTP banyak menggunakan kode low vision untuk rujukan ke fasilitas tingkat lanjut. Kemudian untuk petugas input data untuk diagnosa pasien di FKTP juga perlu dimonitor karena terdapat kekhawatiran petugas tidak memahami dan seharusnya yang melakukan input adalah dokter. Pembahas terakhir adalah dr Dyah sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Pasuruan menyatakan ada selisih data, dari data yang mereka miliki bahwa yang terbanyak di FKRTL adalah sectio caesarea (SC) dan infeksi parasite bakteri.
Kemudian dijelaskan bahwa banyaknya rujukan karena beberapa fakor salah satunya fasilitas dan SDM di FKTP kurang memadai. dr Dyah juga menjelaskan dalam penyelenggaran JKN di Kabupaten pasuruan masih belum ada kendala dari RS yang membelum melakukan planner sejalan dengan data BPJS Kesehatan dan meminata untuk bertanggung jawab dalam investasi tersebut. dr Dyah juga menyampaikan progress dari global budget yang sedang menjadi uji coba di beberapa wilayahnya yang telah memberikan proses pembiayaan kesehatan yang sistematik dalam hal budgeting dan pelayanan kesehatan.
Setelah sesi pembahasan selesai, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya sehingga memunculkan diskusi terkait tentang keterbukaan kredensialing, rujuk balik dan kepesertaan PBI.
Reporter: Tri Muhartini, MPA (PKMK UGM)