Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Peran dari Pemerintah dan Sektor Swasta
Upaya integrasi pelayanan kesehatan primer yang berkesinambungan merupakan hal penting. Hal ini disebabkan karena pelayanan kesehatan primer merupakan layanan kesehatan paling awal diakses oleh masyarakat. Koordinasi pelayanan kesehatan tingkat primer melibatkan semua penyedia layanan kesehatan dan organisasi yang berkecimpung dalam pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan multidisiplin, perawatan yang berpusat pada pasien, dukungan manajemen yang mandiri, upaya preventif, pelayanan kesehatan tingkat primer, dan pengobatan penyakit. Hal ini merupakan upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang fokus pada pendekatan masyarakat secara berkesinambungan serta memenuhi kebutuhan kesehatan.
Pelayanan kesehatan multidisiplin, kolaboratif secara berkelanjutan, dan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan merupakan faktor esensial dalam pelayanan kesehatan. Kolaborasi interprofesional atau pelayanan kesehatan multidisiplin dalam pelayanan kesehatan primer penting karena kebutuhan kesehatan setiap pasien sangatlah kompleks, dan satu tenaga kesehatan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pasien. Dalam pendekatan multidisiplin ini, masing-masing profesi akan memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Akan tetapi di lapangan pelayanan kesehatan multidisiplin masih memiliki banyak tantangan seperti salah satu profesi terbiasa bekerja sendirian, bertanggung jawab lebih dari satu program, dan lainnya. Faktor penting dalam kolaborasi adalah saling percaya, rasa hormat, dan kompetensi di masing-masing profesi.
Koordinasi pelayanan kesehatan di tingkat individu berfokus pada siklus hidup manusia dengan kebutuhan kesehatan yang spesifik. Upaya penguatan kesehatan primer di Indonesia memiliki tiga faktor utama yaitu siklus kesehatan hidup manusia yang menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi kesehatan. Kedua, integrasi jejaring pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa/kelurahan dan dusun memperkuat promosi dan pencegahan. Ketiga yaitu memperkuat pemantauan wilayah atau PWS. Pemenuhan kebutuhan kesehatan ini dapat melibatkan berbagai sektor kesehatan. Koordinasi dalam pelayanan kesehatan yang komprehensif didukung berbagai pelayanan kesehatan mulai dari upaya preventif hingga kuratif.
Salah satu tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu ketersediaan tenaga kesehatan yang belum merata. Strategi utama untuk mengatasi kekurangan sumber daya terutama pada daerah rural adalah dengan membentuk kemitraan pemerintah-swasta untuk memanfaatkan kapasitas kedua sektor dalam mencapai tujuan kesehatan yang direncanakan. Kemitraan publik-swasta pada dasarnya adalah kerja sama antara organisasi pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan sumber daya keuangan, manusia, teknis, dan informasi secara bersama untuk mencapai tujuan terencana yang disepakati. Kemitraan sektor publik-swasta pada dasarnya adalah kontrak jangka panjang antara sektor swasta dan pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan layanan kesehatan dalam hal keuangan, desain, konstruksi, pemeliharaan, layanan klinis, dan promosi kesehatan, serta operasi non-klinis. Sistem kesehatan masyarakat tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan. Oleh karena itu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, sistem kesehatan harus membuat perubahan yang mampu memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, teknis, dan administratif yang diinvestasikan di berbagai sektor secara lebih efisien.
Efektivitas dari kemitraan publik-swasta yaitu sebagai sarana diskusi pengetahuan dan keahlian, dukungan terhadap pembangunan publik, integrasi sumber daya, dan maksimalisasi efisiensi yang sesuai dengan agenda tertentu. Hal ini berpotensi memperluas akses dan memfasilitasi layanan kesehatan di daerah, serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemitraan ini mampu menghasilkan cakupan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat tertentu, meningkatkan responsiveness, kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, keberhasilan dalam pemberian layanan kesehatan, biaya yang lebih rendah serta harga yang terjangkau, dan akses layanan kesehatan yang tinggi.
Kemitraan ini memberikan peluang bagi banyak pasien untuk dapat mengakses layanan kesehatan di daerah terpencil, biaya lebih sedikit di luar pengobatan, efisien waktu, waktu tunggu dalam menerima hasil laboratorium berkurang, serta akses lebih mudah bagi neonatus. Meskipun menekankan partisipasi sektor non-pemerintah sebagai mitra penting dalam pencegahan penyakit, partisipasi ini masih memerlukan perhatian serius untuk memperkuat tersedianya laboratorium. Kemitraan ini mempunyai dampak positif terhadap pemberi layanan kesehatan, penghematan biaya, dan efisiensi layanan. Selain itu, kemitraan dapat meningkatkan akses skrining kanker payudara misalnya.
Beberapa faktor dapat membantu meningkatkan efisiensi kemitraan publik-swasta yaitu mengidentifikasi karakteristik demografi dan ciri khas suatu populasi seperti agama, pendidikan, karakteristik pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan LSM yang berbeda di setiap wilayah ke wilayah. Meskipun demikian, keberhasilan kemitraan pemerintah-swasta bergantung pada faktor-faktor tertentu yaitu peran mitra yang terlibat, kerangka kebijakan, infrastruktur, proses, dan rencana yang jelas. Langkah pertama untuk memastikan keberhasilan kemitraan ini adalah dengan mengidentifikasi berbagai pola layanan kesehatan yang ada dan status sosial-ekonomi dari populasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan bergerak menuju tujuan utama kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan sendiri yang disediakan di setiap negara bergantung pada kondisi ekonomi negara tersebut. Namun demikian, negara-negara berpenghasilan rendah juga telah meningkatkan kualitas layanan melalui interaksi dengan sektor swasta di bidang pendidikan, dukungan keuangan, koordinasi, dan kontrak kerja.
Konteks politik juga merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam kemitraan publik-swasta di bidang kesehatan. Oleh karena itu, dalam merencanakan metode dan jenis kemitraan, seseorang didorong untuk mencari dukungan dan pengaruh politik, aspirasi pemerintah, serta tanggung jawab dan akuntabilitas bersama. Beberapa tantangan utama sumber daya manusia yang dihadapi di sebagian besar negara di dunia muncul dari kebijakan dan rencana yang tidak tepat, serta inkonsistensi dalam penawaran dan permintaan, kualitas, dan distribusi kekuatan yang tidak tepat. Tantangan dalam proses ini adalah memastikan peningkatan kualitas dan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan diatasi dengan menerapkan kebijakan baru dan efektif untuk akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah tidak bisa hanya memenuhi standar kualitas yang disyaratkan dan pemerintah memerlukan bantuan mitra lain atau sektor swasta untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.
Tanpa melibatkan masyarakat, rencana kesehatan akan gagal. Melalui bantuan dan kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat memfasilitasi proses untuk mencapai tujuan kesehatan dan memperoleh hasil yang lebih baik. Interaksi yang tepat bersifat fleksibel dan dinamis, mencegah hilangnya sumber daya dan menghindari layanan kesehatan yang paralel dan berulang sehingga menghasilkan kemajuan yang sinergis menuju tujuan yang direncanakan. Kemitraan ini dapat meningkatkan implementasi rencana sehingga penting bagi para mitra untuk terlibat secara sistematis dan mendapat informasi dalam proses kebijakan kesehatan. Selain itu, kemitraan publik-swasta dapat diperkuat dengan mengintegrasikan fasilitas sektor swasta dengan fasilitas sektor publik dengan menyelaraskan kepentingan dan visi penyedia layanan dengan tujuan kesehatan masyarakat. Kesadaran mengenai rencana serta informasi mengenai kapasitas sektor publik dan swasta, interaksi saling menguntungkan antara para pihak, serta mekanisme pengawasan dan pemantauan yang diperlukan untuk implementasi rencana kesehatan yang sinergis.
Kerja sama yang sukses antara para dermawan yang didukung oleh dukungan politik dan pemerintah ini diterapkan di Indonesia, di mana upaya bersama dilakukan oleh semua pihak yang terlibat untuk merencanakan dan mendistribusikan sumber daya manusia menuju rencana Universal Health Coverage (UHC). Usaha kolaboratif ini berhasil mendapatkan dukungan internasional untuk memajukan sumber daya manusia dalam negeri dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan perusahaan domestik serta internasional secara teknis. Indonesia merupakan contoh dari efektivitas kemitraan publik-swasta dalam memobilisasi sumber daya manusia, keuangan, dan informasi menuju kemitraan terencana yang dibantu oleh dukungan pemerintah. Kemitraan publik-swasta ini membebaskan pemerintah dari sebagian tanggung jawabnya untuk fokus pada langkah-langkah yang lebih penting sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas intinya, termasuk pengelolaan, pembuatan kebijakan, dan pengawasan, dengan fokus dan kekuasaan yang lebih besar.
Daftar Pustaka
- Kementerian Kesehatan (2023). Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer untuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat. Akses 19 Oktober 2023. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/
- Khatri, R., Endalamaw, A., Erku, D. et al. Continuity and care coordination of primary health care: a scoping review. BMC Health Serv Res 23, 750 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-09718-8
- Wiarsih, Wiwin S.Kp., MN; Sahar, Dra. Junaiti M.App.Sc., PhD; Nursasi, Astuti Yuni S.Kp., MN. A qualitative study: Interprofessional collaboration practice in Indonesian primary healthcare. Nursing Management (Springhouse) 54(5S):p 13-18, May 2023. | DOI: 10.1097/nmg.0000000000000010
- Ghasemi M, Amini-Rarani M, Shaarbafchi Zadeh N, Karimi S. Role of Public-Private Partnerships in Primary Healthcare Services Worldwide: A Scoping Review. Health Scope. 2022;11(3):e129176. https://doi.org/10.5812/jhealthscope-129176.
Penulis : Ardhina Nugrahaeni