Kerangka Acuan Kelompok BPJS

FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Perencanaan,
Pelaksanaan dan Lesson Learn dari Berbagai Intervensi KIA di Indonesia

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

  Pendahuluan

Pada pertengahan tahun lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menjadi pimpinan panel tingkat tinggi untuk merumuskan kerangka kerja baru pasca millenium development goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015. Kerangka kerja baru tersebut sementara ini dinamai sustainable development goals (SDGs).

Upaya menyusun SDGs diperlukan suatu suatu evaluasi obyektif, mengingat banyak negara tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam MDGs. Di Indonesia MDG nomor 4 yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB) dan MDG nomor 5 yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI) kemungkinan besar gagal tercapai.

Bila kita mencermati penyebab kematian ibu dan bayi serta akar masalah penyebab kematian tersebut, maka tidak ada penyebab/masalah baru sejak MDGs ditetapkan, bahkan sejak puluhan tahun lalu sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan mengapa kita sulit sekali mencapai MDG 4 dan 5?

Berbagai bukti ilmiah telah tersedia untuk memecahkan berbagai masalah tersebut dan dapat menjadi pedoman penyusunan rencana dan anggaran program KIA yang strategis. Berbagai intervensi tersebut juga sudah diterapkan di Indonesia. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa intervensi tersebut belum berjalan dengan baik di Indonesia? Di mana letak permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan intervensi KIA di Indonesia? Bagaimana membuat berbagai intervensi tersebut tidak dilakukan secara terpisah, tapi merupakan kesatuan sistem kesehatan dan lebih lanjut bagaimana intervensi yang dinilai berhasil dapat menjadi sebuah kebijakan yang menjamin keberlangsungan upaya interbensi tersebut.

  Tujuan

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan dalam Kelompok Kerja KIA ini secara umum bertujuan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan usulan kebijakan dari berbagai intervensi KIA yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia. Secara khusus Kelompok Kerja KIA ini bertujuan untuk:

1. Membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia, melalui pemaparan:
   1. Pendekatan Millennium Acceleration Framework di tingkat provinsi yang digunakan di Provinsi Jawa Tengah
   2. Inisiatif Perencanaan Berbasis Bukti di tingkat kabupaten yang digunakan di Provinsi Papua
       
2. Membahas berbagai intervensi besar pada pelayanan KIA di Indonesia, melalui pemaparan:
   1. Kegiatan "Revolusi KIA" di Provinsi NTT;
   2. Program "Expanding Maternal and Neonatal Survival" (EMAS) di tingkat Nasional;
   3. Penelitian "Health Seeking Behavior di 2 Provinsi
   4. Penggunaan Surveilans Respon dan Angka Absolut di Provinsi DIY
       
3. Membahas analisa kebijakan dan penyusunan policy brief yang berdasarkan lesson learn dari intervensi pelayanan KIA, melalui pemaparan:
   1. Analisis Kebijakan KIA tentang penggunaan data kematian dan terjadinya stagnasi program di berbagai daerah
   2. Policy Brief Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi berdasarkan program Sister Hospital NTT
   3. Policy Brief Manual Rujukan KIA berdasarkan pengalaman Provinsi DIY
       

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                       Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, di bidang kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Forum ini juga mengharapkan partisipasi dari sektor terkait kesehatan lainnya, termasuk pimpinan daerah, Bappeda, balai pelatihan kesehatan daerah, serta lembaga mitra untuk bidang kesehatan seperti NGO lokal dan internasional.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Term of Reference
Winter School in Yogyakarta – Indonesia 2013
Social Determinants of Health in relation with Post-MDGs agenda

17 – 27 September 2013

Objectives of winter school

• To provide students and alumni of health-related study programmes with up-to-date knowledge on the key SE Asian International Health issues as part of their specific professional qualification.
• To provide continuous learning opportunities to alumni of German health-related study programmes.
• To provide opportunities for German-South East Asian consortium and for regional professional networking.
• To initiate contact and to provide support for networking between students from Germany and alumni presently working in SE Asia
   

Content

Topics: Social Determinants of Health in Relation with Post-MDGs Agenda
 

Objectives: Translating research evidences on SDH into public health policy and action

1. Conceptualizing SDH issues
2. Understanding pathways from social determinants to health outcomes
3. Collecting and analyzing data on SDH
4. Developing case studies based on the existing
5. Presenting research findings in the context of existing political structures in order to advocate for evidence-based SDH policy and action
    

Goals

• Understanding of SDH and ways to support the research and action
• Understanding knowledge transfer: turning research into action
   

Topics to be covered

1. Modul I: Social Determinant of Health
   1. Overview of SDH& Pasca 2015
   2. How do social determinants influence health?
   3. Gender and Health
   4. Geospatial differences. The role of social and environmental place
   5. Social networks and exclusion
   6. Multilevel perspectives to understanding health
       
2. Modul II: Cross Country
   1. Country Case and Sharing Experience in SDH
       
3. Modul III: Study Visit for understanding SDH
4. Modul IV: Research related to SDH and Acter 2015
   1. Research method: Quantitative and qualitativeImplementation of quantitative and qualitative research
   2. Social epidemiology
   3. Case study building (research question, data accessing, data interpretation and data presenting)
       
5. Modul V: Policy making related to SDH
   1. Communicating with policy makers and stakeholders: brief policy and advocacy
   2. Setting an agenda: Lobbying and negotiating
   3. Research into policy
   4. Policy and evaluation
       
6. Modul VI Communication for presenting research to policy makers
   1. Technique of Presentation
       
7. Modul VII: Seminar International of SDH and NCD
    

Learning Methods

The winter school will be composed of lectures, seminars, field trip, presentations, tutorials, group work and self-directed learning. A participatory approach to learning will be followed with preparation of case studies based on alumni's experiences.
 

Language

Course will be conducted in English
 

Facilitators

Senior lecturers from Germany and from the hosting countries - Indonesia
 

Certification

All participants will receive a certificate jointly signed by the participating institutions.
 

Course Fee

The course cost is Rp. 2,500,000 includes seminar kit, module and meals.

Registration and Information

Contact Person  : Emilia Sri Wulandari
Secretariat of Public Health Postgraduate Program
Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada
Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia
Telephone (+62274) 547915, Facsimile (+62274) 547869
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Desentralisasi dan Hak Kesehatan
di Kabupaten Sukabumi, Jabar

Nama penulis  : Priscilla Magrath
Instituti          : Universitas di Arizona, US.
Kata kunci      : desentralisasi, bertanggung jawab, akuntabilitas, hak kesehatan, dilema

  Latar Belakang:

Beberapa peneliti mengusulkan bahwa desentralisasi pelayanan kesehatan di Indonesia belum mencapai tujuannya untuk meningkatkan mutu, kesesuaian dan akses pelayanan kesehatan. Kritik desentralisasi termasuk kekurangan transparansi dan akuntabilitas, kekurangan koordinasi, keturunan upaya preventif dan promotif dan kenaikan peran swasta, supaya kesehatan menjadi 'private good'. Tetapi sampai sekarang belum ada penelitian yang menggali perspektif pelaksana desentralisasi di tingkat kabupaten, walaupun hasil desentralisasi sangat tergantung motivasi dan upaya mereka.

  Metode dan Tujuan

Penelitian ini pakai pendekatan antropologi untuk mengerti bagaimana "desentralisasi" diinterpretasikan dan dilaksanakan di suatu kabupaten di Jabar. Berdasarkan 9 bulan 'partisipasi-observasi', termasuk 190 wawancara semi-struktur dan 9 kelompok terarah, saya memeriksa perspektif dan pengalaman petugas dan ahli kesehatan di dinas kesehatan, kabupaten Sukabumi, serta di beberapa puskesmas, praktek swasta dan desa terpilih. Pertanyaan saya termasuk: (i) pendapat responden, apa yang mungkin sekarang yang tidak mungkin sebelum desentralisasi? (ii) bagaimana petugas kesehatan mengerti bertanggung jawab pemerintah dalam sektor kesehatan sekarang dan di masa depan? (iii) apa maksudnya "hak kesehatan masyarakat" dan apa implikasinya untuk bertangung jawab pemerintah?

  Hasil

Dari perspektif petugas dinas kesehatan Sukabumi, perubahan dengan desentralisasi sangat signifikan dan positif, walaupun desentralisasi belum lengkap. Di sisi lain, di tingkat puskesmas baru mulai mengalami dampak desentralisasi. Jadi merupakan bahwa desentralisasi bertahap, dan derajat desentralisasi bervariasi dengan program. Jaminan kesehatan dipilih oleh responden sebagai contoh program yang belum desentralisasikan. Apalagi muncul suatu dilema bahwa jaminan kesehatan dari pusat bisa mengurangi kemandirian masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah daerah/kabupaten.

Pendapat responden pemerintah seharusnya masih dominan dalam sektor kesehatan di Indonesia karena kebanyakan masyarakat belum mampu bayar praktek swasta. Bertanggung jawab pemerintah tergantung interpretasi 'hak kesehatan masyarakat'. Petugas kesehatan di Sukabumi mengutamakan wajib pemerintah untuk melindungi masyarakat, dan menginformasikan mereka tentang 'safe practices'. Tetapi ada yang menilai juga hak masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan sendiri, yang bisa bertentangan dengan pilihan yang dihitung paling selamat.

  Kesimpulan

Hasil penelitian ini tidak cocok dengan hasil penelitian lain tentang desentralisasi. Rupanya bahwa desentralisasi sudah menaikan motivasi dan upaya petugas dinas kesehatan di kabupaten Sukaubumi untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dan mencapai target.

Saran

Dengan keadaan desentralisasi ada kecenderungan kenaikan variasi antara kabupaten/kota. Diusulkan bahwa 'case study' tentang dampak desentralisasi dilaksanakan di daerah lain di Indonesia untuk membandingkan dengan penelitian ini. Keperluan 'case study approach' sudah diidentifikasikan oleh beberapa peneliti 'health systems' untuk mengerti lebih kedalam proses implementasi reformasi di sektor kesehatan.

Kelompok Desentralisasi Kesehatan

Kerangka Acuan
Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Proses Desentralisasi Kesehatan

  Pendahuluan

Pasca di gulirkannya Desetralisasi Kesehatan tahun 2001, menunjukkan variasi pelaksanaan beberapa program kesehatan oleh pemerintah dalam mencapai berbagai indikator. Dalam kurun waktu 12 tahun ini masih banyak ditemui hambatan, kendala dalam proses perencanaan, penganggaran dan pembiayaan kesehatan. Program yang dilakukan oleh pemerintah, didukung dengan beberapa macam skema pembiayaan dan jaminan kesehatan untuk masyarakat agar bisa menjangkau fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar sampai dengan fasilitas rujukan. Pembiayaan tersebut, antara lain; DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, BOK, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, dan lain sebagainya. Bahkan system pembiayaan ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah juga berpartisipasi. Skema pendanaan dari pemerintah menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Hal ini untuk mendukung berbagai permasalahan yang timbul di daerah atas skema pendanaan kesehatan dari Pemerintah.

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini antara lain melihat sumbatan dalam proses penganggaran dan pembiayaan dan aliran pendanaan dari sisi penawaran (dari pemerintah melalui pelayanan kesehatan primer di Puskesmas). Tujuan penelitian dari sisi penawaran, yaitu (1) permasalahan yang ada dalam penggunaan sumber daya dan dana oleh pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS, (2) permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran, serta sumbatan dan hambatan yang ada di pelayanan kesehatan primer dengan focus kepada pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan target kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin di Nusa Tenggara Timur, (3) Eksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS, (4) Studi dokumen perundangangan dan regulasi terkait pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS di tingkat pusat/kementrian.

   Tujuan 

1. Membahas hasil analisis awal penelitian penelusuran dana-dana Pemerintah di Provinsi NTT dan Jawa Timur
2. Membahas isu-isu terkini mengenai dana-dana dari pemerintah
3. Mengembangkan rekomendasi untuk kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia.
    

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                       Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan topik Desentralisasi kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Kerangka Acuan Kelompok BPJS

FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kerja Sama
Jaringan Kebijakan Kesehatan dengan IAKMI

Tema:
Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4
dan MDG5, dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

   Pendahuluan

Tujuan pengendalian AIDS seperti yang telah ditetapkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2010-2014 dan Permenkes No. 21 tahun 2013 tentang penanggulangan AIDS adalah menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA); meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat. Namun demikian hingga saat ini, berbagai tantangan dan kendala untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai tantangan dan kendala ini antara lain: Penurunan Prevalensi HIV sesuai dengan target MDG belum tercapai, Universal Access untuk Layanan HIV belum tercapai, Pengetahuan komprehensif tentang AIDS masih rendah, Perubahan perilaku pada populasi kunci masih bervariasi (penggunaan kondom masih rendah, penggunaan jarum suntik steril sudah relatif tinggi, tes HIV masih belum optimal), Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS termasuk dengan orang yang melakukan perilaku berisiko masih kuat dan yang lebih mendasar lagi adalah kebijakan dan program dan penanggulangan AIDS di Indonesia belum memperkuat sistem kesehatan yang ada karena masih bersifat parsial. Situasi ini jika tidak disikapi dengan kebijakan kesehatan yang hati-hati, cermat dan tepat, maka investasi yang selama ini sudah dilakukan akan sia-sia.

Oleh karena itu dalam Forum Tahunan ke IV Jaringan Kebijakan Kesehatan untuk pertama kalinya akan dibuka ruang diskusi untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan AIDS selama ini. Diharapkan diskusi ini akan mampu untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik.

   Tujuan

1. Membahas kebijakan dan program HIV dan AIDS yang selama ini berjalan, termasuk berbagai pencapaian untuk memenuhi target MDG 6
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan HIV dan AIDS di era desentralisasi
3. Menyediakan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan penanggulangan AIDS di masa depan.
4. Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi kebijakan AIDS di Indonesia
    

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                      Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

  Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, perwakilan kelompok yang terdampak HIV dan AIDS (pekerja seks, pengguna narkoba, Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, Waria, Orang dengan HIV) atau siapa pun yang tertarik dengan kebijakan AIDS untuk mengikuti kegiatan ini.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Kerangka Acuan Kelompok BPJS

FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kerja Sama
Jaringan Kebijakan Kesehatan dengan IAKMI

Tema:
Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4
dan MDG5, dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

  Pendahuluan

Harapan masyarakat Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional semakin besar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Udang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan mulai bekerja tahun 2014. BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam peyelenggaraannya BPJS ini terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan di mana program ini akan segera dimulai pada tahun 2014. Pelaksanaan BPJS tahun 2014 didukung pendanaan dari pemerintah sebesar Rp. 26 triliun yang dianggarkan di RAPBN 2014. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp. 16.07 triliun bagi 86,4 juta masyarakat miskin sedangkan sisanya bagi PNS, TNI dan Polri.

Menyongsong pelaksanaan BPJS 2014 inilah banyak hal yang harus dipersiapkan baik oleh pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah tingkat daerah. Pembangunan infrastruktur yang terus dipercepat, persiapan distribusi sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan kesehatan terus dilakukan, peraturan-peraturan seperti RPP tentang pengelolaan keuangan, aspek BPJS Kesehatan, rancangan Perpres tentang besaran iuran jaminan kesehatan, Perpres tentang dewan pengawas dan direksi BPJS, Permenkes turunan tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terus digodok, sampai dengan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan BPJS tahun 2014.

Namun demikian hingga saat ini, berbagai tantangan dan kendala bermunculan dalam upaya persiapan pelaksanaan BPJS tahun 2014. Berbagai tantangan dan kendala ini antara lain: kurangnya infrastruktur di daerah, peralatan dan perlengkapan yang masih belum ada dan terdistribusi di daerah, kurangnya sumber daya manusia yang siap untuk melakukan pelayanan, universal akses yang masih menjadi hambatan terbesar, pengetahuan masyarakat mengenai BPJS, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai macam isu yang masih harus ditangani oleh pemerintah, akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, kelompok profesi dan lembaga independen lain. Dukungan untuk mengatasi tantangan dan kendala ini harus disikapi dengan kebijakan kesehatan yang hati-hati, cermat dan tepat, sehingga investasi yang selama ini sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Oleh karena itu dalam Forum Tahunan ke IV Jaringan Kebijakan Kesehatan akan dibuka ruang diskusi untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan BPJS 2014 ini. Diharapkan diskusi ini akan mampu untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan BPJS 2014 untuk Jaminan Kesehatan yang lebih baik.

  Tujuan

1. Membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014 terutama program Jaminan Kesehatan.
2. Menyiapkan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS di tahun 2014 secara multi universitas.
3. Membangun jaringan peneliti, akademisi, oraganisasi profesi dan pemerhati kesehatan dalam pengawasan pelaksanaan BPJS di Indonesia.
    

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                      Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan Kebijakan BPJS 2014 untuk mengikuti kegiatan ini.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net