Posyandu sangat penting untuk memperluas layanan kesehatan primer di berbagai lanskap geografis dan demografi di Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk meneliti faktor-faktor penentu sistem kesehatan yang menjelaskan buruknya kinerja Posyandu dan, khususnya, meneliti peran tata kelola desa dan kecamatan serta manajemen puskesmas dalam mendukung efektivitas program layanan kesehatan primer. Studi ini menganalisis 638 Posyandu di 13 provinsi di Indonesia, dengan menggunakan data dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 2014. delapan faktor penentu sistem kesehatan dianalisis berdasarkan persepsi kader kesehatan masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi di Posyandu.

Studi ini mengungkap bahwa hampir setengah dari Posyandu di Indonesia berkinerja buruk, terutama di daerah pedesaan. Tantangan umum meliputi dana yang tidak mencukupi, peralatan yang tidak memadai, dan kurangnya bangunan permanen. Meskipun hanya sebagian kecil yang menyebutkan dukungan minimal dari otoritas desa dan Puskesmas, peran tata kelola kepala desa yang lemah tercermin dalam semua masalah yang disebutkan oleh tenaga kesehatan masyarakat. Ketiadaan kepala desa dalam peran tata kelola telah berkontribusi pada masalah operasional Posyandu. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis kepada Posyandu, harus menjadi bagian dari tim dan jaringan tenaga kesehatan masyarakat. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk memilih model tata kelola yang dapat diterapkan untuk memastikan layanan perawatan kesehatan primer yang praktis, mudah diakses, dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

selengkapnya

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2014, dan penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyakit yang membebani sistem kesehatan. Sebuah studi mendeskripsikan perubahan layanan kesehatan kardiovaskular setelah diberlakukannya JKN sekaligus menentukan apakah diberlakukannya JKN terkait dengan mortalitas pasien sindrom koroner akut (SKA) di rumah sakit. Penelitian ini adalah studi komparatif retrospektif dari dua kohort, membandingkan data 364 pasien dengan SKA dari tahun 2013 hingga 2014 (Kohort 1), sebelum dan setelah diberlakukannya JKN, dengan 1142 pasien dengan SKA dari tahun 2018 hingga 2020 (Kohort 2), empat tahun setelah dimulainya JKN.

Hasilnya, ada peningkatan pengguna JKN disertai dengan peningkatan lebih dari tiga kali lipat pada pasien dengan SKA yang dirawat di rumah sakit pada Kelompok 2. Lebih banyak pasien dengan SKA yang menerima perawatan invasif pada Kelompok 2, dengan tingkat trombolisis dan intervensi koroner perkutan (PCI) meningkat lebih dari dua kali lipat. Ada penurunan 50,8% pada mortalitas di rumah sakit secara keseluruhan antara Kelompok 1 dan Kelompok 2. Studi ini menunjukkan potensi manfaat dari cakupan kesehatan universal (UHC) dalam meningkatkan layanan kesehatan kardiovaskular dengan menyediakan perawatan yang lebih mudah diakses. Studi ini memberikan bukti untuk mendesak pemerintah Indonesia dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya yang menghadapi tantangan kesehatan kardiovaskular untuk mengadopsi dan memprioritaskan UHC.

selengkapnya

Data nasional menunjukkan bahwa mayoritas kematian akibat COVID-19 adalah lansia dengan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal yang memiliki risiko meninggal 3,5 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bukan lansia. Dengan semakin banyaknya lansia dan tingginya prevalensi penyakit kronis, perawatan kesehatan di rumah menjadi penting untuk memungkinkan orang berada di rumah sendiri daripada di rumah sakit dengan memanfaatkan telemedicine dalam jarak yang terbatas. Penelitian kuantitatif cross-sectional dilakukan terhadap 157 responden lansia peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Fasilitas Kesehatan Primer di Kabupaten Semarang dengan kuesioner yang telah divalidasi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden dengan kategori terkait telemedicine lebih sedikit sekitar 47,1%. Sikap terhadap pengembangan telemedicine dalam Prolanis positif (79,0%), dan mempersepsikan perkembangan telemedicine positif sebesar 58,3%. Usia dan jenis kelamin berhubungan signifikan dengan pengetahuan responden. Latar belakang pendidikan berhubungan signifikan dengan sikap responden. Teknologi informasi kesehatan (telemedicine) perlu dikembangkan di kalangan pengguna lansia, khususnya peserta Prolanis (hipertensi dan diabetes melitus tipe 2) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

selengkapnya

Malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terus berlanjut di Indonesia, kondisi ini diperburuk oleh iklim khatulistiwa yang mendorong perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Tercatat pada Mei dan Agustus 2022, sebuah studi kualitatif dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang melibatkan 22 profesional kesehatan dari berbagai latar belakang. Data dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terarah (focus group discussion/ FGD) selama 3 jam yang dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing dengan 12 peserta: profesional kesehatan dan manajer program. Selain itu, wawancara mendalam (IDI) dilakukan dengan sepuluh informan.

Hasil studi ini mengungkap banyak tantangan selama fase input, termasuk tidak adanya ahli entomologi dan kekurangan alat diagnostik. Meskipun ada kendala ini, studi ini mendokumentasikan pencapaian luar biasa dalam domain output, yang ditandai dengan kemajuan signifikan dalam distribusi kelambu dan keberhasilan penerapan Sistem Peringatan Dini (early warning system/ EWS). Meskipun ada kesulitan, program ini telah membuat langkah besar menuju eliminasi malaria. Beberapa tindakan yang memberikan optimalisasi guna meningkatkan efektivitas program eliminasi malaria masih diperlukan, diantaranya mencakup penambahan tenaga kerja ahli entomologi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan daerah.

selengkapnya

Indonesia, India dan Tiongkok merupakan tiga negara teratas dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi. Untuk mencapai target TB akhir, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kebijakan dalam mengatasi kegagalan pasar serta ketidakselarasan antara Program TB Nasional (NTP) dan kebijakan asuransi kesehatan dalam pengendalian TB di tiga negara. Di India dan Indonesia, peneliti menemukan insentif yang tidak memadai untuk melibatkan praktisi swasta atau memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, pengawasan praktik yang tidak efektif dan cakupan obat atau diagnostik yang terbatas terjadi di ketiga negara tersebut.

Ketidakselarasan kebijakan utama yang teridentifikasi di ketiga negara tersebut adalah meskipun pedoman pengobatan mendorong pengobatan rawat jalan bagi pasien yang sensitif terhadap obat, skema asuransi kesehatan nasional hanya mencakup layanan rawat inap. Oleh karena itu, peneliti menganjurkan penyelarasan yang lebih baik antara program pengendalian TB dan program cakupan kesehatan universal (UHC) yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari program asuransi kesehatan nasional guna meningkatkan cakupan perawatan TB yang efektif.

selengkapnya

Tim perawatan interprofesional berkolaborasi untuk memberikan perawatan kepada pasien di rumah sakit guna memastikan pemulihan penuh bagi pasien tersebut. Untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas, petugas kesehatan harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran masing-masing dan berkolaborasi secara efektif. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki pengaruh jarak kekuasaan dalam perawatan interprofesional terhadap kepuasan pasien. Penelitian kuantitatif dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari pasien dan anggota tim perawatan interprofesional.

Hasilnya, Pengukuran pengaruh jarak kekuasaan dalam perawatan interprofesional diantara dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi terhadap kepuasan pasien menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Namun, analisis akhir menunjukkan koefisien negatif terkait jarak kekuasaan untuk ahli gizi, perawat, dan apoteker. Temuan ini menunjukkan bahwa jarak kekuasaan yang terkait dengan profesi ini dikaitkan dengan penurunan kepuasan pasien.

selengkapnya

Tiongkok, India dan Indonesia merupakan tiga negara teratas dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi. Untuk mencapai target TB akhir, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kebijakan dalam mengatasi kegagalan pasar serta ketidakselarasan antara Program TB Nasional (NTP) dan kebijakan asuransi kesehatan dalam pengendalian TB di tiga negara. Di India dan Indonesia, peneliti menemukan insentif yang tidak memadai untuk melibatkan praktisi swasta atau memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, pengawasan praktik yang tidak efektif dan cakupan obat atau diagnostik yang terbatas terjadi di ketiga negara tersebut. Ketidakselarasan kebijakan utama yang teridentifikasi di ketiga negara tersebut adalah meskipun pedoman pengobatan mendorong pengobatan rawat jalan bagi pasien yang sensitif terhadap obat, skema asuransi kesehatan nasional hanya mencakup layanan rawat inap. Oleh karena itu, kami menganjurkan penyelarasan yang lebih baik antara program pengendalian TB dan program cakupan kesehatan universal (UHC) yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari program asuransi kesehatan nasional guna meningkatkan cakupan perawatan TB yang efektif.

selengkapnya

PKMK Pada 6 Mei 2024, pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan hospital based dalam pendidikan residen yang dilandasi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan jumlah dokter spesialis berkualitas internasional, sekaligus membantu distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan hospital based sudah ditunggu sejak lama, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Melalui beleid ini residen mengembangkan ilmu spesialisasi dengan bekerja langsung dalam bimbingan dokter spesialis senior. Seiring perkembangan layanan kesehatan saat ini, posisi residen dan jumlah spesialis semakin penting karena penambahan jumlah anggaran premi harus diimbangi dengan ketersediaan spesialis. Penulis artikel ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD yang memiliki concern sejak lama terkait residen di Indonesia.

selengkapnya

Ibu bekerja merupakan kelompok yang cenderung mandiri dalam menentukan kepemilikan asuransi kesehatan, dan hal ini diduga meningkatkan pemanfaatan persalinan sesar di antara mereka. Sebuah studi menganalisis peran asuransi kesehatan terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia. Subyek dan metode Investigasi ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Analisis ini melibatkan 7.293 ibu bekerja yang melahirkan dalam lima tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan delapan faktor kontrol selain cara persalinan dan kepemilikan asuransi kesehatan: tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, paritas, status kekayaan, pelayanan antenatal, dan jenis kelahiran.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ibu bekerja yang memiliki asuransi kesehatan memiliki kemungkinan 1,536 kali lebih besar untuk melakukan operasi caesar dibandingkan wanita yang tidak diasuransikan. Lima variabel kontrol yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia adalah tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status kekayaan, dan kunjungan pemeriksaan kehamilan. Dari studi ini, dapat dilihat bahwa asuransi kesehatan mempunyai peran terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia.

readmore

Indonesia menerapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Untuk mengkaji perubahan besarnya kesenjangan sosial ekonomi dalam cakupan asuransi kesehatan perempuan di usia subur, sebuah studi dilakukan secara cross-sectional berulang dengan menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2017, sebelum dan sesudah penerapan JKN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program JKN membantu meningkatkan cakupan asuransi kesehatan di kalangan perempuan usia subur di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan dan status kekayaan rumah tangga dikaitkan dengan peningkatan kesenjangan dalam cakupan asuransi kesehatan. Temuan ini menyoroti perlunya mempertahankan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat dan memperluas program JKN kepada pekerja informal untuk mengurangi kesenjangan jaminan kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme yang bertanggung jawab atas ketimpangan cakupan layanan kesehatan berdasarkan indikator sosial ekonomi.

selengkapnya