PKMK Pada 6 Mei 2024, pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan hospital based dalam pendidikan residen yang dilandasi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan jumlah dokter spesialis berkualitas internasional, sekaligus membantu distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan hospital based sudah ditunggu sejak lama, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Melalui beleid ini residen mengembangkan ilmu spesialisasi dengan bekerja langsung dalam bimbingan dokter spesialis senior. Seiring perkembangan layanan kesehatan saat ini, posisi residen dan jumlah spesialis semakin penting karena penambahan jumlah anggaran premi harus diimbangi dengan ketersediaan spesialis. Penulis artikel ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD yang memiliki concern sejak lama terkait residen di Indonesia.

selengkapnya

Ibu bekerja merupakan kelompok yang cenderung mandiri dalam menentukan kepemilikan asuransi kesehatan, dan hal ini diduga meningkatkan pemanfaatan persalinan sesar di antara mereka. Sebuah studi menganalisis peran asuransi kesehatan terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia. Subyek dan metode Investigasi ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Analisis ini melibatkan 7.293 ibu bekerja yang melahirkan dalam lima tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan delapan faktor kontrol selain cara persalinan dan kepemilikan asuransi kesehatan: tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, paritas, status kekayaan, pelayanan antenatal, dan jenis kelahiran.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ibu bekerja yang memiliki asuransi kesehatan memiliki kemungkinan 1,536 kali lebih besar untuk melakukan operasi caesar dibandingkan wanita yang tidak diasuransikan. Lima variabel kontrol yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia adalah tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status kekayaan, dan kunjungan pemeriksaan kehamilan. Dari studi ini, dapat dilihat bahwa asuransi kesehatan mempunyai peran terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia.

readmore

Indonesia menerapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Untuk mengkaji perubahan besarnya kesenjangan sosial ekonomi dalam cakupan asuransi kesehatan perempuan di usia subur, sebuah studi dilakukan secara cross-sectional berulang dengan menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2017, sebelum dan sesudah penerapan JKN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program JKN membantu meningkatkan cakupan asuransi kesehatan di kalangan perempuan usia subur di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan dan status kekayaan rumah tangga dikaitkan dengan peningkatan kesenjangan dalam cakupan asuransi kesehatan. Temuan ini menyoroti perlunya mempertahankan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat dan memperluas program JKN kepada pekerja informal untuk mengurangi kesenjangan jaminan kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme yang bertanggung jawab atas ketimpangan cakupan layanan kesehatan berdasarkan indikator sosial ekonomi.

selengkapnya

Pada 22 April 2024 lalu, WHO mempublikasikan sebuah dokumen yang berisi kerangka kerja untuk menilai kematangan Pelembagaan Institusi Kesehatan. Kerangka kerja ini mengacu pada unsur-unsur yang umum digunakan untuk menilai tata kelola umum dan penilaian kelembagaan, dan dirancang untuk mengakomodasi ciri-ciri khusus pelembagaan Institusi Kesehatan. Faktor-faktor umum tersebut dikelompokkan ke dalam empat domain: (1) permintaan, (2) tata kelola dan pembiayaan, (3) kapasitas teknis kelembagaan, dan (4) penyebaran dan penggunaan data.

Kerangka kerja ini bertujuan untuk menilai posisi negara-negara dalam proses pelembagaan institusi kesehatan, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan upaya lebih untuk memajukan atau mempertahankan kemajuan dalam pelembagaan; dan memungkinkan pembelajaran lintas negara, yang sebagian besar menargetkan pembuat kebijakan dan tim akuntan kesehatan. Kerangka kerja ini bertujuan bukan untuk membuat skor, atau membuat peringkat negara, namun untuk menciptakan narasi yang membantu memperdalam pemahaman posisi negara-negara dalam proses pelembagaan dan faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat kemajuan.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia dalam hubungan gaya hidup dan faktor klinis dengan prevalensi diabetes. Data dianalisis dari Survei Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 pada responden tidak hamil berusia ≥15 tahun dengan data glukosa darah tersedia. Diagnosis diabetes didasarkan pada kombinasi diabetes yang diketahui, yaitu, riwayat diabetes sebelumnya atau penggunaan obat antidiabetes, dan diabetes yang tidak diketahui berdasarkan kriteria glukosa.

Hasilnya, penduduk perkotaan di Indonesia kurang aktif secara fisik, memiliki proporsi kecukupan buah dan sayur yang lebih rendah, dan memiliki jumlah penduduk dengan obesitas lebih tinggi dibandingkan penduduk pedesaan. Meskipun tidak ada perbedaan dalam total prevalensi diabetes antara kedua populasi (10,9% vs. 11,0%, untuk perkotaan dan pedesaan), prevalensi diabetes yang diketahui dua kali lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan (3,8% vs. 1,9%). Aktivitas fisik dikaitkan dengan risiko diabetes yang lebih rendah, terutama pada populasi perkotaan. Obesitas, hipertensi, dan dislipidemia merupakan faktor risiko prevalensi diabetes pada kedua populasi. Penduduk pedesaan di Indonesia menunjukkan gaya hidup dan profil klinis yang relatif lebih baik dibandingkan penduduk perkotaan. Namun, tidak ada perbedaan yang diamati antara kedua populasi dalam hubungannya pada faktor risiko dan diabetes. Perhatian khusus perlu diberikan pada tingginya prevalensi penyakit yang tidak terdiagnosis dan diabetes yang tidak diobati di Indonesia.

selengkapnya

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan cakupan vaksin, namun pemerataan akses masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Meskipun vaksin sudah termasuk dalam Program Imunisasi Nasional (NIP), cakupannya belum memenuhi target WHO dan UNICEF, dengan menurunnya imunisasi anak selama pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 juga mengalami keragu-raguan, sehingga memperlambat upaya untuk mengakhiri pandemi. Sebuah studi membahas masalah keragu-raguan terhadap vaksin dan dampaknya terhadap inisiatif vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Analisis ini mempertimbangkan perbedaan antara keadaan sebelum pandemi dan saat ini serta mempertimbangkan penerapan strategi dasar dan lanjutan.

Hasilnya, keragu-raguan terhadap vaksin merupakan tantangan besar dalam pandemi COVID-19, dan kampanye kesehatan masyarakat dan upaya keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendorong penerimaan dan penggunaan vaksin. Upaya untuk mengatasi keraguan terhadap vaksin meningkatkan kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan dan meningkatkan kemungkinan individu mencari layanan kesehatan preventif. Keraguan terhadap vaksin memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap budaya dengan mempertimbangkan konteks lokal. Strategi harus disesuaikan dengan konteks budaya dan masyarakat tertentu serta perlu dipantau dan dievaluasi dampaknya.

readmore

Sebuah studi dilakukan untuk menilai rata-rata asupan harian pada 10 kelompok makanan, menganalisis faktor sosiodemografi yang terkait dengan konsumsi makanan, dan menentukan hubungan antara konsumsi makanan/asupan makanan dan prevalensi tingkat obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi di Jakarta, Indonesia. Sebanyak 600 peserta berusia 20-85 tahun dilibatkan dalam penelitian cross sectional ini. Konsumsi makanan dan kebiasaan makan dinilai menggunakan frekuensi makanan.

Hasilnya, rata-rata asupan sayur dan buah lebih rendah, sedangkan konsumsi gula dan garam lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh pedoman gizi nasional Indonesia. Tinggi asupan makanan ultra-olahan (UPF) dikaitkan dengan usia muda, laki-laki, status “lajang”, tingkat pendidikan yang tinggi, dan pekerjaan dengan pendapatan bulanan yang tinggi. Obesitas dan hipertensi berkorelasi positif dengan tingginya asupan sereal dan umbi-umbian, UPF, gula, lemak, dan minyak. Hubungan terbalik ditemukan antara konsumsi kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan dan risiko obesitas. Korelasi terbalik juga diamati antara sayuran konsumsi dan risiko hipertensi. Tidak memanjakan diri dengan kebiasaan ngemil larut malam dan menahan diri untuk tidak mengonsumsi lebih dari satu hidangan setiap kali makan juga berhubungan negatif terhadap prevalensi obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Makanan tinggi lemak, gula, dan natrium sangat terkait dengan risiko tersebut obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Selain itu, kebiasaan makan yang buruk juga dikaitkan dengan perkembangan penyakit.

selengkapnya

Diabetes Mellitus merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia namun penelitian mengenai proyeksi penyakit tersebut masih terbatas. Sebuah studi dilakukan untuk membuat model proyeksi prevalensi dan mortalitas diabetes di Indonesia berdasarkan faktor risiko dan program PTM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental melalui model regresi linier berganda dan dinamika sistem. Garis dasar proyeksi dibuat berdasarkan data tahun 2018 dan proyeksi hingga 2045 melibatkan dinamisasi risiko faktor dan program, populasi, dan tingkat kematian kasus.

Hasilnya, prevalensi diabetes di Indonesia diperkirakan meningkat dari 9,19% pada 2020 (18,69 juta kasus) menjadi 16,09% pada 2045 (40,7 juta kasus). Prevalensinya akan lebih rendah pada 15,68% (39,6 juta) jika intervensi program dilakukan, dan menjadi 9,22% (23,2 juta) jika program ditambah dengan pencegahan faktor risiko. Prevalensi dan kematian diabetes di Indonesia meningkat secara signifikan dan dapat dikurangi melalui intervensi beberapa program dan pengendalian faktor risiko. Temuan studi ini dapat menjadi sumber perencanaan dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian diabetes di tingkat nasional dan provinsi di masa depan terkait dengan pengendalian faktor risiko dan pengembangan program.

selengkapnya

Di Indonesia, kepatuhan seringkali menjadi hambatan terhadap pengobatan kuratif TB. Terdapat banyak intervensi yang berfokus pada peningkatan kepatuhan pengobatan TBC di Asia Tenggara, namun masih belum jelas apakah intervensi tersebut efektif. Tinjauan sistematis dan meta-analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi literatur mengenai intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan TB di Asia Tenggara.

Hasilnya, dari 1881 abstrak, peneliti menyertakan 14 artikel. Terdapat 7.198 subjek dengan 3.163 (44%) menerima intervensi kepatuhan pengobatan TB di delapan negara. Intervensinya mencakup terapi observasi langsung, pengingat melalui pesan teks, insentif makanan, dan banyak lagi. Rasio risiko, yang diperoleh dari meta-analisis dari delapan penelitian yang melibatkan kelompok kontrol dan 6.618 partisipan secara keseluruhan, adalah 1,04 (95% CI 1,01,1,08; I2 = 29%), lebih menyukai intervensi dibandingkan kontrol dengan sedikit perhatian terhadap heterogenitas atau risiko bias. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat manfaat kecil yang signifikan secara statistik dari penggunaan intervensi untuk mempercepat penyelesaian pengobatan TBC. Penelitian di masa depan dapat melihat strategi tambahan dan kombinasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 diperkirakan telah menggagalkan kemajuan perjuangan selama bertahun-tahun melawan tuberkulosis. Misalnya, di Indonesia, negara dengan beban TB tinggi, kasus notifikasi TB menurun sebesar 14% dan cakupan pengobatan menurun sebesar 47% selama COVID-19. Sebuah studi berupaya untuk memahami dampak COVID-19 pada deteksi kasus TBC dengan menggunakan dua metode survei cross-sectional yang dilakukan sebelum (2018) dan setelah terjadinya pandemi (2021).

Hasil studi ini menemukan beberapa jalur pencarian layanan yang memburuk. Median penundaan pasien meningkat dari 28 hari menjadi 32 hari dan jumlah median pertemuan meningkat dari 5 menjadi 7, namun keterlambatan dokter dan pengobatan relatif tidak berubah. Individu yang bekerja mengalami penundaan yang lebih singkat dibandingkan dengan individu yang menganggur, sedangkan individu yang konsultasi awalnya di rumah sakit swasta mengalami lebih sedikit pertemuan dibandingkan dengan mereka yang mengunjungi penyedia layanan publik, penyedia layanan kesehatan primer swasta, dan penyedia informal. Pasien yang mengunjungi penyedia layanan kesehatan >6 kali mengalami total penundaan yang lebih lama dibandingkan dengan pasien yang kurang dari 6 kali kunjungan. Temuan ini menunjukkan perlunya meningkatkan program kesadaran untuk mengurangi keterlambatan pasien dan memperkuat pasokan swasta keterlibatan di negara ini, khususnya di sektor perawatan primer.

selengkapnya